Refleksi Satu Abad Muhammadiyah: Pemimpin Ulama Vs Pemimpin Intelektual

Banjarmasin Post, 06 Juli 2010

Refleksi Satu Abad Muhammadiyah

Pemimpin Ulama Vs Pemimpin Intelektual

DI ANTARA keunikan Muhammadiyah bertalian dengan pemilihan pucuk pimpinan adalah seorang pemimpin tidak dipilih oleh peserta muktamar yang mempunyai hak pilih.

Oleh: Suwito MPd I*

Peserta muktamar yang mempunyai hak suara hanya memilih pimpinan pusat 13 orang. Orang-orang itulah yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang paling layak sebagai ketua umum Muhammadiyah.

Diterapkannya cara pemilihan tersebut dimaksudkan untuk mereduksi resistensi yang mungkin timbul pada masing masing peserta muktamar yang berbeda pendapat dalam memilih pemimpin. Muhammadiyah tidak ingin perbedaan pendapat di dalam memilih pemimpin menimbulkan perpecahan berkepanjangan yang tak jarang menghabiskan energi sebagaimana yang terjadi sebelum, pada saat dan sesudah pilkada, pilgub, pileg maupun pilpres.

Virus semisal money politics, black compaign, saling menghujat, memfitnah ataupun melecehkan begitu mewabah dan sulit dikendalikan.

Ditinjau dari sudut historis sosiologis terjadinya fenomena tersebut merupakan suatu kewajaran. Hal itu disebabkan sosok pemimpin mempunyai peran sentral dan paling strategis dalam rekayasa sosial. Di tangan pemimpin sejumlah kekuasaan digenggam. Terlepas ia dikendalikan oleh orang orang di sekitarnya ataukah tidak, merah atau hijaunya sebuah komunitas umat banyak tergantung pada pemimpinnya.

Eksistensi pemimpin tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tapi juga agama dalam masyarakat. Tidak salah jika mahfudhat (kata kata mutiara) Arab mengatakan annasu ala diini mulukihi (rakyat akan mengikuti agama raja atau pemimpinnya).

Sejarah kepemimpinan Muhammadiyah selama satu abad setidaknya menunjukkan tentang hal itu. Meski organisasi ini mengikuti irama kepemimpinan mulai dari model kepemimpinan sentralistik - kompetitif sinergik dan kepemimpinan kolektif, namun figur pemimpin tetap mempunyai pengaruh begitu signifikan untuk menentukan mainstream sekaligus stressing prioritas ke mana organisasi itu diarahkan.

Secara global, selama satu abad sejatinya kepemimpinan Muhammadiyah terpetakan menjadi dua, yakni pemimpin ulama dan pemimpin intelektual.

Hardware and software kepemimpinan yang beraura ulama dimulai sejak organisasi ini berdiri pada 8 Dzulhijjah 1330 bertepatan dengan 18 November 1912 sampai 1995 periode KH Azhar Basyir. Jadi, kurang lebih selama 83 tahun organisasi Muhammadiyah dikendalikan oleh tangan tangan halus pemimpin yang ulama. Mayoritas mereka adalah keturunan ulama besar pada zamannya.

Ahmad Dahlan misalnya, beliau adalah keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang ulama yang terkemuka di antara walisongo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa.

Selama kurun waktu 11 tahun KH Ahmad Dahlan mengukuhkan ideologi Muhammadiyah (1912 - 1923). Beliau juga melakukan Tri Kaderisasi Utama , yakni kaderisasi ulama, pemimpin, mubalig sebagai ujung tombak dalam menyebarkan ideologi Muhammadiyah ke seluruh penjuru Indonesia. Dan rupanya kaderisasi tersebut sukses dengan cemerlang.

Melalui tangan halus sang murabbi sejati, lahirlah pengganti pemimpin yang mempunyai bashirah (keyakinan ideologi dan keilmuan yang mendalam ) sebagai ciri khas sosok ulama.

Apa yang menarik untuk dicermati dari kepemimpinan ulama? Di tangan pemimpin ulama organisasi Islam mempunyai jati diri yang kuat. Syiar keagamaan ideologi Muhammadiyah begitu menyeruak dan menggelora bumi Indonesia.

Lembaga pendidikan Muhammadiyah saat itu mulai jenjang pendidikan Bustanul Atfal, MI, MTs, MA bahkan perguruan tinggi benar benar terwarnai secara mencolok dengan ideologi Muhammadiyah.

Pendek kata, komunitas Muhammadiyah saat itu lebih tercerahkan dengan akidah yang salimah (puritan), ibadah yang shahihah (valid), akhlak karimah, mandiri dan bermartabat.

Ada pun kepemimpinan pasca KH Azhar Basyir, Prof Dr Amin Rais, Prof Dr Syafii Maarif, dan Prof Dr Dien Syamsudin merupakan tipikal pemimpin yang intelektual. Mereka dikenal sebagai sosok pemimpin menghimpun beragam tipologi pemimpin modern yang authoritative (pandai memobilisasi orang untuk mencapai visi), affiliative (mahir dalam menciptakan keharmonisan dan membangun ikatan emosional), democratic (mendorong konsensus melalui partisipasi), pace setting (meletakkan standar yang tinggi untuk kinerja), serta coaching (cerdas dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk menunjang masa depan).

Mereka bertiga sukses menjadi lokomotif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern. Berhasil menampilkan citra organisasi Muhammadiyah sebagai miniatur kelompok Islam yang ramah. Artinya, program yang bersifat eksternal, populis, dan propagandis cukup cemerlang di era kepemimpinan ketiga professor alumnus Barat tersebut.

Namun, program yang bersifat internal seperti halnya Tri Kaderisasi Utama (kaderisasi ulama, pemimpin dan mubalig) sebagai ujung tombak di garda terdepan untuk menggerus penyakit TBC (tahayul, bidah, churafat) kurang mendapatkan porsi yang selayaknya. Akibatnya, penyakit yang sangat berbahaya tersebut begitu menggejala dan menggurita serta tidak mendapatkan prioritas penyelesaian sebagaimana periode kepemimpinan ulama.

Lembaga pendidikan Muhammadiyah dari mulai play group, bustanul athfal, MTs/SMP, MA/SMA bahkan universitas yang berlabel Muhammadiyah tumbuh bak cendawan di musim hujan. Tetapi peserta didik khususnya tingkatan SLTP/SLTA dan mahasiswa kurang mempunyai ‘warna’ Muhammadiyah. Mata Pelajaran (KMD) Kemuhammadiyahaan kurang mendapat tempat sebagai wahana doktrinisasi bagi orang orang yang belum Muhammadiyah. Praktis lembaga pendidikan Muhammadiyah hanya sekadar label yang tanpa isi.

Betapa banyak mahasiswa Islam yang belajar di universitas Muhammadiyah yang meninggalkan salat, mahasiswinya menanggalkan jilbab. Pendek kata, suasana religius tidak begitu tampak dalam kehidupan universitas yang berlabel Muhammadiyah.

Lalu, pemimpin bagaimanakah yang relevan dengan nafas peradaban Muhammadiyah di abad ini? Ditinjau dari historis kelahiran Muhamadiyah, tampaknya pemimpin ulama yang lebih relevan memimpin organisasi yang memprioritaskan dakwah islamiyah dan sosial kemasyarakatan.

Hal itu dimaksudkan agar terjadinya kejelasan ‘gender muhammadiyah’ yang mempunyai megaproyek tajrid (pemurnian) dalam bidang ideologi dan tajdid (pembaharuan) dalam bidang sosial sebagaimana yang telah dirintis pendahulunya selama kurun waktu 83 tahun.

* Pengasuh PP Al Mizan Muhammadiyah Lamongan, Jatim