Friday, March 20, 2015

Jihad Konstitusi ala Muhammadiyah

Jawa Pos, 18/03/15, 13:36 WIB

Dosen UIN Sunan Ampel, ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jawa Timur

DALAM perspektif Islam, jihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala sesuatu. Jihad memiliki akar kata yang sama dengan ijtihad, yakni jahd. Hanya, istilah ijtihad berasal dari hadis, sedangkan jihad dari Alquran. Meski demikian, substansi jihad dan ijtihad adalah mengerahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran (total endeavor) sehingga terwujud nilai-nilai yang diridai Allah SWT.

Dalam sejumlah referensi dapat dipahami, jihad tidak harus dimaknai perjuangan fisik. Contohnya, pandangan Buya A.R. Sutan Mansur, ulama besar Sumatera Barat yang menjadi nakhoda Muhammadiyah periode 1952–1957. Beliau memaknai jihad dengan pengertian bekerja sepenuh hati. Makna itu sangat menarik karena jihad tidak dijelaskan dengan kata berperang, melainkan bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas.

Perspektif Buya Sutan Mansur ternyata begitu menginspirasi Muhammadiyah. Ajaran jihad diejawantahkan dalam bentuk berkarya untuk memperbaiki kondisi bangsa. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah terus bergerak guna melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi umat. Dengan memahami ajaran agama sebagai praksis sosial (a faith with action), Muhammadiyah terus berkarya dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, serta lembaga perekonomian.
Menariknya, saat memasuki abad kedua dari perjalanan sejarah organisasi ini, sangat tampak keinginan kuat untuk mengembangkan bidang dakwah dalam konteks kekinian. Salah satu yang patut dicatat adalah keberhasilan Muhammadiyah melakukan jihad konstitusi. Melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah berjuang untuk meluruskan sejumlah perundang-undangan yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat.

Sejak November 2012 hingga akhir Februari 2015, Muhammadiyah telah empat kali melakukan judicial review terhadap perundang-undangan yang terus memicu kontroversi. Empat UU yang di-judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Hebatnya, seluruh jihad konstitusi Muhammadiyah melalui judicial review tersebut dikabulkan MK. Kini Muhammadiyah pun bersiap mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Prestasi Muhammadiyah saat melakukan judicial review terhadap sejumlah UU jelas sangat membanggakan.

Melalui tim pakar dan ahli hukumnya, Muhammadiyah telah mengkaji beberapa UU yang dianggap tidak prorakyat. Usaha itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengajak beberapa tokoh nasional serta ormas untuk mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Meski kedudukan hukum (legal standing) dan kompetensinya sebagai pemohon judicial review UU Migas sempat dipertanyakan, Muhammadiyah ternyata sukses memenangi gugatan di MK.

Harus diakui, sejauh ini, hampir tidak ada ormas apalagi ormas keagamaan yang berani mengambil peran dalam advokasi kebijakan. Biasanya, advokasi kebijakan hanya diperankan lembaga bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik dalam maupun luar negeri. Muhammadiyah memahami, pengajuan judicial review terhadap UU yang kurang berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan bagian dari komitmen untuk meluruskan kiblat bangsa.

Bagi Muhammadiyah, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, langkah menggugat beberapa UU yang kurang berpihak kepada rakyat itu merupakan bagian dari dakwah politik amar makruf nahi mungkar. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan agar putusan MK efektif? Inilah pekerjaan rumah Muhammadiyah. Bersama pilar civil society lainnya, Muhammadiyah harus mengawal putusan MK.

Publik tentu masih ingat tatkala MK memerintah pemerintah membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai konsekuensi pembatalan UU Migas. Saat itu, pemerintah hanya mengganti nama BP Migas dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Padahal, dalam amar putusannya, MK memutus bahwa BP Migas yang diatur dalam UU Migas tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibubarkan. UU Migas juga berpotensi memicu liberalisasi pengelolaan migas karena intervensi perusahaan asing.

Perubahan casing BP Migas menjadi SKK Migas oleh pemerintah jelas tidak menyelesaikan masalah. Sebab, kenyataannya, SKK Migas tetap berpotensi menjadi sarang koruptor. Karena itu, tidak mengherankan jika di kemudian hari kepala SKK Migas ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan dengan tuduhan menerima suap dari perusahaan asing.
Karena itu, kemenangan Muhammadiyah dalam jihad konstitusi harus benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai amar putusan MK yang memenangkan gugatan Muhammadiyah atas sejumlah UU tersebut tidak dijalankan pemerintah dan DPR. Harus dipastikan bahwa pemerintah dan DPR benar-benar menaati putusan MK sehingga UU yang dibuat tidak lagi bertentangan dengan semangat nasionalisme.

Semoga jihad konstitusi ala Muhammadiyah menjadi penyemangat bagi organisasi tersebut untuk terus berkiprah. Itu berarti jihad konstitusi juga bisa menjadi salah satu topik yang menarik dibicarakan dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar, 3–7 Agustus 2015. (*)


http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/14472/Jihad-Konstitusi-ala-Muhammadiyah

Sunday, March 1, 2015

Jihad Konstitusi ala Muhammadiyah

Published On: Thu, Jul 31st, 2014


Muslimdaily.net -Di negeri ini banyak peraturan yang dibuat oleh para pemangku jabatan baik di pusat maupun di daerah. mulai dari Undang-Undang, Tap MPR, Perda Syariah hingga Perwali. Adakalanya peraturan yang dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagian lainnya dipandang memuat pasal-pasal multi tafsir bahkan merugikan kalangan tertentu, sehingga rawan digugat ke Mahkamah konstitusi (MK). Baru –baru ini, Undang-Undang no 42 tahun 2008 tentang Pilpres digugat oleh pakar hukum tata negara Prof. Yusril ihza mahendra (Koran Surya 22/1/2014). Di lain pihak, UU 42/2008 tentang Pilpres ini juga digugat Efendi ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. MK memutuskan penyelenggaraan pileg dan pilpres serentak baru bisa diterapkan pada 2019. Dengan pemilu serentak, keuntungannya bisa menghemat waktu dan biaya. Tak hanya itu saja, dampak putusan MK ini membuat ambang batas pencalonan presiden yang sekarang minim 20% otomatis tidak berlaku. Maka dari itu setiap parpol yang berlaga di pemilu 2019 bisa mengusulkan capres masing-masing (Koran Surya 24/1/2014).

Adapun kerugian dari pemilu serentak ialah Parpol makin mengandalkan ketokohan dan tahapan pemilu lebih kompleks (Kabar pemilu TV One 24/1/2014).

Berbicara tentang Yusril, apabila kita telusuri kiprahnya dalam menggugat ketidakberesan implementasi hukum di negeri ini, total sudah 7 kali memenangkan judicial review di MK (Net TV 2/2/2014). Dia pernah memenangkan gugatan atas status jabatan Jaksa agung Hendraman Supanji. Di luar MK misalnya ketika berperkara di PTUN, dia menang atas putusan KPU yang mana Partai PBB sempat diputuskan tidak lolos verifikasi faktual. Yang paling fenomenal, Yusril lolos dari kasus korupsi Sisminbakum. Bukan karena suap melainkan karena pihak Kejaksaan masih minim bukti. Apa yang dilakukan oleh Yusril sebetulnya juga dilakukan oleh Ormas Muhammadiyah melalui Ketua umumnya M. Din syamsuddin.

Artikel ini akan mendeskripsikan peranan Muhammadiyah dalam mengkritisi dan menggugat Undang-undang yang merugikan dirinya, kepentingan negara dan masyarakat pada umumnya ke MK. Karena mekanisme ormas sudah kalah oleh mekanisme partai, maka menurut pihak Muhammadiyah hal ini perlu ditempuh. Inilah sebuah misi yang dinamakan “jihad konstitusi”. Misi ini dijadikan pula dalam agenda tajdid Muhammadiyah ketika menginjak umur seabad (Koran fakta 15/11/2012).

Sebetulnya Muhammadiyah melalui elitnya tidak hanya mengkritisi tetapi juga memback-up sebuah Undang-Undang yang sudah sesuai untuk kebutuhan masyarakat khususnya umat Islam. Undang-undang yang penulis maksud adalah UU PNPS tahun 1965. Muhammadiyah, NU beserta ormas Islam lainnya bersatu padu dalam membendung agenda kalangan liberal dalam Judicial review Undang-Undang No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan agama (PPA). Boleh dibilang ini adalah peluru terakhir dari kalangan liberal yang tergabung dalam sebuah LSM bernama AKKBB, Setara, Desantara dan lain-lain. Dalam gugatannya, kalangan liberal meminta kepada MK untuk mencabut keberadaan lima norma dalam UU Penodaan agama, yakni pasal 1 mengenai larangan menyebarkan agama yang berbeda dengan penafsiran agama yang dianut di Indonesia. Kemudian pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan pasal 4a. Para pemohon dari kalangan liberal itu juga berargumen UU PNPS ini bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Hak asasi manusia (Adian husaini dkk, 2010). Pasalnya jika gugatan ini gagal maka cita-cita kebebasan beragama yang mereka usung pasti buyar dan kucuran dana dari Barat akan terhenti. Untungnya MK menolak gugatan kalangan liberal tersebut.

Prestasi fenomenal Muhammadiyah adalah ketika menang gugatan terhadap UU Migas. Gugatan itu didasari karena kebijakan pemerintah dan juga regulasi yang kurang berpihak pada pembentukan kesejahteraan. Apalagi dalam bidang ekonomi, terlalu membuka pintu bagi asing.  Hasil dari dikabulkannya permohonan ini adalah pembubaran BP Migas (detiknews 16/11/2012). Pasca bubar, beberapa saat kemudian berganti nama menjadi SKK Migas. Sayangnya, lembaga baru ini juga tak sepi dari kasus suap yang melibatkan mantan kepala SKK Migas Rudi rubiandini dan bos Kernel Oil.
Setelah sukses dengan UU Migas, Muhammadiyah menggugat UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Beberapa Pasal yang digugat adalah Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 64 ayat (1). Pasal-pasal ini mewajibkan rumah sakit harus dikelola di bawah naungan badan hukum yang bergerak di bidang perumahsakitan (merdeka 18/4/2013). Din Syamsuddin menilai aturan dalam pasal tersebut merugikan karena membuat banyak rumah sakit Muhammadiyah tidak bisa beroperasi, jika rumah sakit serta klinik milik Muhammadiyah telah habis masa izin prakteknya maka tidak bisa diperpanjang. Oleh karena itu, dalam permohonannya, Muhammadiyah meminta kepada MK untuk membatalkan pasal-pasal yang digugat.

Selain UU Rumah sakit, Muhammadiyah berada digarda terdepan dalam menggugat UU Ormas. Muhammadiyah menilai UU tersebut terlalu mengikat kebebasan berserikat. Sikap konsisten Muhammadiyah dalam menolak UU Ormas ini berpengaruh kepada Partai Amanat Nasiaonal yang diketahui memiliki kedekatan emosional dengan ormas terbesar kedua di Indonesia. Dalam sidang Paripurna, Sebanyak 6 faksi yakni Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PPP, dan PKB mendukung pengesahan UU Ormas, hanya Fraksi PAN beserta Gerindra dan Hanura yang menolak. Uniknya saat perwakilan dari fraksi PAN menjelaskan penolakan partai akan UU Ormas ini, sempat terdengar teriakan “Pecat besan!” dari salah seorang legislator, entah dari fraksi mana. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memang dikenal sebagai besan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Koran Surya 3/7/2013).

Jihad Konstitusi ala Muhammadiyah perlu kita dukung karena masih banyak aturan-aturan dan kebijakan yang sifatnya diskriminatif serta menguntungkan kalangan tertentu. Bisa penulis sebutkan misalnya: larangan berjilbab bagi Polwan, Kontroversi Pekan Kondom Nasional (PKN) yang dicanangkan oleh Menkes Nafsiah Mboi, hingga Program Jaminan Kesehatan Nasional yang sejatinya bukan jaminan kesehatan nasional, akan tetapi sistemnya seperti asuransi kesehatan nasional. Ormas-ormas Islam lainnya maupun para akademisi di  kampus dan praktisi di LSM perlu mengikuti jejak Muhammadiyah. Bukankah ini bagian dari amar ma’ruf nahi munkar?. Wallahu’allambishowab

Penulis: Fadh Ahmad Arifan (Dosen STAI al-Yasini, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)

http://www.muslimdaily.net/opini/jihad-konstitusi-ala-muhammadiyah.html

Thursday, February 26, 2015

Teologi Mustad’afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah

Jurnal TSAQAFAH, Vol. 7, No. 2, Oktober 2011, hal. 345-374.

Sokhi Huda
Institut Keislaman K.H. Hasyim Asy’ari (IKAHA) Jombang
Email: sokhihuda81@gmail.com

Abstract
Mustad’afin Theology in Indonesia is the new face of al-Ma’un theology initiated by the Ahmad Dahlan. It eventually accumulates with more extensive issues and involves partnerships with other parties in order to achieve its praxis strategy. The basic assumption of this theology is that the practice of worship must be directly related to social concerns, with a foundation of monotheism
that manifests itself into the realm of praxis. This finally leads to the key words of “social unity” and “social rituals” which are then developed in the context of contemporary nationhood and statehood in Indonesia. Moreover, its epistemology primarily comes from: (1) Wahhabi-Salafi ideology of Rashid Rida, (2) the idea of education reform of Muhammad ‘Abduh, and (3) theology of al-Ma’un of Ahmad Dahlan. These three basic epistemologies are equipped with a significant adaptation to seven factors, in order to be accepted as a theology of liberators movement in Indonesia. The performance of Mustad’afin theology is a theology that does social defense for the following conditions: (1) oppression of faith, (2) retardation, (3) suffering of economic and social status, (4) moral suffering, and (5) the threat of theologies and the existence of Indonesia. Finally, it implies the necessity of Mustad’afin Islamic Jurisprudence to regulate the conduct of worship and social community. Furthermore, the exclusive part of Wahhabi-Salafi Islamic jurisprudence is no longer posed.

Teologi Mustad’afin di Indonesia adalah wajah baru dari teologi al-Ma’un yang diprakarsai oleh Ahmad Dahlan. Teologi tersebut terakumulasi pada isu-isu yang lebih luas dan melibatkan hubungan dengan pihak lain dalam rangka untuk mencapai strategi praksisnya. Asumsi dasar dari teologi ini adalah bahwa praktik ibadah harus langsung terkait dengan masalah sosial, dengan landasan tauhid yang memanifestasikan dirinya ke dalam wilayah praksis. Hal ini akhirnya mengarah pada kata-kata kunci, seperti “kesatuan sosial” dan “ritual sosial” yang kemudian dikembangkan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan kontemporer di Indonesia. Lebih lanjut, epistemologi pada teologi Mustad’afin utamanya berasal dari: (1) ideologi Wahhabi-Salafi Rasyid Ridha, (2) pemikiran reformasi pendidikan Muhammad Abduh, dan (3) teologi al-Ma’un dari Ahmad Dahlan. Ketiga epistemologi dasar ini dilengkapi dengan adaptasi yang signifikan terhadap tujuh faktor, agar dapat diterima sebagai gerakan teologi pembebas di Indonesia. Akhirnya disimpulkan, bahwa kinerja Teologi Mustad’afin adalah teologi yang melakukan pertahanan sosial untuk kondisi berikut: (1) penindasan iman, (2) retardasi, (3) penderitaan ekonomi dan status sosial, (4) keterpurukan moral, serta (5) ancaman teologi dan ancaman bagi persatuan Indonesia. Hal ini mengisyaratkan perlunya fiqh Islam Mustad’afin untuk mengatur perilaku ibadah dan sosial masyarakat. Sehingga, bagian eksklusif dari hukum Islam Wahhabisalafi tidak lagi dikedepankan.

Keywords: Teologi Mustad’afin, fikih Mustad’afin, teologi Profetik, teologi Pembebasan, strategi praksis.

Download file

Wednesday, February 25, 2015

Mitsuo Nakamura dan Konsistensi Mengkaji Muhammadiyah

MATAN, Edisi 104, Maret 2015, hal: 56-57.

Oleh Ahmad Najib Burhani*

Jika menyebut kajian tentang Muhammadiyah, maka kita tak akan pernah bisa melewatkan nama Mitsuo Nakamura, emeritus profesor dari Chiba University, Jepang. Sejak mengambil program PhD di Cornell University, Amerika Serikat, Nakamura mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk mengkaji Muhammadiyah. Memang ada beberapa profesor lain yang cukup banyak menulis tentang gerakan modernis ini, seperti James L. Peacock, Herman Beck, dan Hyun-Jun Kim. Namun saya kira tidak ada peneliti asing lain yang memiliki kepedulian terhadap Muhammadiyah melebihi yang dimiliki oleh Nakamura.

Meski usianya sudah lebih dari 80 tahun (lahir 19 Oktober 1933), namun ia masih terus aktif menghadiri Muktamar Muhammadiyah yang diselenggarakan setiap lima tahun. Untuk Muktamar ke-47 yang diselenggarakan di Makasar bulan Agustus 2015 ini, Nakamura pun sudah mempersiapkan diri untuk hadir bersama istrinya, Hisako Nakamura. Membutuhkan stamina yang luar biasa untuk terbang lebih dari tujuh jam dari Tokyo ke Jakarta dan berlanjut ke Samarinda untuk orang seusia Nakamura. Konsistensi, kegigihan, dan semangat seperti ini yang patut di tiru oleh para peneliti Indonesia.

Seperti pernah diceritakan kepada penulis, sebagai spesialis tentang Islam di Indonesia, Nakamura pernah merasa kesepian di lingkungan akademisi di Jepang pada tahun 1980-an. Sedikit sekali orang yang memiliki minat yang sama dengan dirinya. Tidak banyak dana penelitian diberikan untuk kajian seperti yang ia lakukan. Kondisi seperti ini yang kadang membuat beberapa akademisi kemudian beralih fokus kajian. Namun itu tidak terjadi pada Nakamura, ia tetap konsisten dengan kajian yang dipilih. Karena itulah ia kini menjadi orang yang selalu dirujuk ketika berbicara tentang Islam di Indonesia, terutama Muhammadiyah.
Jika kita hendak pergi ke Jepang untuk melihat kajian tentang Islam di Asia Tenggara, maka Nakamura adalah satu pilar utamanya. Jika kita sudah diperkenalkan olehnya ke berbagai institusi di Jepang, maka semuanya akan menjadi lancar. Ini yang dialami penulis ketika mendapat tugas dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk membangun kerjasama dengan berbagai universitas di Jepang. Berkat bantuan Nakamura, tim LIPI bisa melakukan pertemuan dan pembicaraan awal dengan Tokyo University, Rikkyo University, Tokyo University of Foreign Studies, dan beberapa universitas lain di Jepang.

Mengenai karya tulis, buku Nakamura tentang Muhammadiyah yang paling terkenal dan paling sering menjadi referensi adalah disertasinya yang berjudul The crescent arises over the banyan tree: a study of the Muhammadijah movement in a Central Javanese town. Disertasi setebal 366 halaman ini selesai ditulis dan diserahkan ke Cornell University tahun 1976. Jika tahun penulisan disertasi itu dipakai sebagai patokan dari masa Nakamura mulai mengkaji Muhammadiyah, maka hingga tahun 2015 ini Nakamura sudah mencapai 40 tahunan menggeluti organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan tahun 1912 lalu ini.

Pada tahun 1983, disertasi ini kemudian diterbitkan menjadi buku setebal sekitar 250 halaman oleh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Edisi Bahasa Indonesia dari buku ini berjudul Bulan sabit muncul dari balik pohon beringin: Studi tentang pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta dengan ketebalan sekitar 280 halaman. Edisi ini diterjemahkan oleh Yusron Asrofie dan diterbitkan juga oleh Gadjah Mada University Press tahun 1983.

Tahun 2012, versi yang diperpanjang dan diperbarui dari buku tersebut diterbitkan ulang oleh Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura dengan judul The crescent arises over the banyan tree: A study of the Muhammadiyah movement in a central Javanese town, c.1910s-2010 (Second Enlarged Edition). Jika terbitan sebelumnya hanya memotret secara antropologis kondisi Muhammadiyah di Kotagede hingga tahun 1976, edisi terbitan Singapore ini menambah bahasan dari tahun 1976 hingga 2010. Nakamura memasukkan perkembangan Muhammadiyah selama 35 tahun di Kotagede dan menjadikannya sebagai bagian kedua dari buku itu. Makanya, dari segi ketebalan, edisi ini memiliki 429 halaman.

Selain magnum opus itu, Nakamura juga menulis sejumlah artikel dan book chapter (bab buku) tentang Muhammadiyah. Diantara tulisan itu ada yang berkaitan dengan sufisme yang berjudul Sufi elements in Muhammadiyah? Notes from field observation, ada yang berkaitan dengan tokoh gerakan ini “Professor Haji [Abdul] Kahar Muzakkir and the development of the reformist movement in Indonesia”, ada yang melakukan perbandingan dengan Ghulent Movement dari Turki dengan judul “Rationality and enlightenment: A comparison of educational reforms promoted by Gülen Movement and Muhammadiyah,” dan seterusnya.

Sebetulnya karya Nakamura tentang Muhammadiyah tidaklah terlalu banyak. Namun itu tak mengurangi kepakarannya tentang Islam di Indonesia, khususnya tentang Muhammadiyah. Dan lagi, nilai seorang akademisi itu memang tidak hanya diukur dari bertumpuk-tumpuknya karya tulis yang dihasilkan. Seseorang bisa dianggap sebagai pakar jika karyanya, meski sedikit, sering menjadi referensi atau rujukan bagi karya-karya yang lain. Istilahnya, karya akan dinilai tinggi bila ia memiliki impact factor yang tinggi. Ini biasanya dilihat dari berapa banyak karya itu dikutip oleh orang lain. Intelektual semisal Talal Asad juga tak terlalu banyak menulis buku. Namun buku-buku dan artikel yang ditulisnya selalu ditunggu, menjadi referensi, dan inspirasi bagi akademisi lain. Marshall G. S. Hodgson, ahli Islam ternama dari Universitas Chicago, adalah contoh lain akademisi yang tidak banyak melahirkan karya (karena meninggal muda), namun pengaruh dari buku yang ditulis menyebar luas dan bahkan masih dipakai hingga sekarang. Demikian pula halnya dengan karya-karya Nakamura.

Satu hal lagi, karya seorang akademisi juga tidak semata dilihat dari karya tulisnya, tapi juga seberapa banyak atau seberapa berhasil murid-murid yang dibimbingnya. Mungkin saja seorang profesor hanya menulis buku secukupnya, namun mahasiswa bimbingannya merasa betul-betul dididik olehnya dan banyak muridnya yang berhutang budi akademik kepadanya. William Liddle, misalnya, dikenal sebagai profesor yang memiliki banyak murid dan orang yang bertangan dingin dalam membimbing murid-muridnya. Ini tentu berbeda dari Clifford Geertz yang memiliki banyak karya berpengaruh namun memiliki sedikit murid. Nah,dalam konteks murid ini, Nakamura juga tak banyak memiliki murid. Ada beberapa muridnya yang menjadi spesialis Indonesia, seperti Aoki Takenobu. Namun dari Indonesia, Nakamura hampir tak memiliki penerus kecuali penulis artikel ini sendiri (jika bisa disebut sebagai murid).

Pertemuan pertama penulis dengan Nakamura terjadi pada acara World Peace Forum (WPF) di Jakarta tahun 2005. Ketika itu hanya terjadi sekilas pembicaraan tentang bukunya The crescent arises over the banyan tree. Pertemuan dan komunikasi yang cukup intensif terjadi enam tahun setelah itu, yaitu Oktober 2011, ketika Nakamura mengajak penulis untuk membantunya menyelenggarakan IRCM (International Research Conference on Muhammadiyah). Sejak itulah komunikasi dan pertemuan cukup sering terjadi. Ratusan korespondensi melalui email untuk membicarakan berbagai hal tentang Muhammadiyah terjadi. Pertemuan pun sering dilakukan, baik di Jepang, Jakarta, Malang, dan Yogyakarta. Bahkan beberapa kali penulis pergi bersama Nakamura, termasuk mengunjungi makan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jombang, Jawa Timur) pada Desember 2012.

Memang, hubungan penulis dengan Nakamura tidak dalam bentuk hubungan mahasiswa S3 yang sedang menulis disertasi dengan pembimbingnya. Namun hubungan yang selama ini terjadi tidak kalah dengan hubungan dalam konteks akademik mahasiswa doktoral dengan profesornya. Banyak ilmu dan kebijakan yang penulis ambil dari Nakamura selama menjadi “cantrik”-nya. Misalnya, ketika menghadapi orang yang ditunggu-tunggu emailnya namun ia terlalu lambat dalam merespon, Nakamura tidak marah kepadanya. Ia mengawali email dengan mengatakan, “Saya yakin no news is a good news”.

Kedekatan penulis dengan Nakamura ini barangkali yang membuat Nakamura berkirim email ke penulis ketika dia mengalami krisis kesehatan dan merasa ajalnya sudah begitu dekat. Ini terjadi pada Juli 2013 lalu. Dia mengatakan, “my health problem has turned out to be rather serious – ‘kapan saja akan dipanggil’. Ketika itu dia menderita kanker prostat dan tidak mungkin dilakukan operasi karena umurnya sudah 80 tahun dan tidak memungkinkan pula melakukan terapi radiasi karena efek sampingnya. Itulah yang menyebabkannya berpikir bahwa umurnya tinggal beberapa bulan lagi. “Semoga masih diberikan waktu buat saya [bukan] dalam tahunan melainkan dari bulanan”, begitu Nakamura menulis surat pada 1 Juli 2013. Namun berkat kemajuan teknologi kedokteran di Jepang, penyakit Nakamura bisa disembuhkan dengan terapi hormone. Setelah melewati masa kritis itu, kini Nakamura bisa melanjutkan aktivitas akademiknya lagi dan akan kembali menjadi saksi untuk Muktamar Muhammadiyah tahun ini.
-oo0oo-

*Peneliti LIPI dan pengelola blog www.muhammadiyahstudies.blogspot.com


Tuesday, February 24, 2015

Perkembangan Muhammadiyah di Mojokerto 1990-2012

AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No. 3, Oktober 2013, h. 493-502

Maftuh Afnan
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
E-mail : citukduatujuh@rocketmail.com
Aminuddin Kasdi
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Sejak berdirinya organisasi Muhammadiyah telah menampilkan diri sebagai suatu fenomena yang unik dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Sebagai gerakan sosial, pendidikan, dan dakwah selama lebih dari satu abad. Muhammadiyah Mojokerto yang didirikan pada 17 april 1932 tidak mengalami perkembangan yang menonjol. Sampai tahun 1990 Muhammadiyah Daerah Mojokerto memiliki beberapa cabang, baru pada tahun 1990 Muhammadiyah Daerah Mojokerto menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan berdirinya cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di hampir setiap kecamatan yang ada di Mojokerto. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Mojokerto tahun 1990, (2) bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Mojokerto pada tahun 1990-2012, dan (3) apasaja aktivitas Muhammadiyah di Mojokerto tahun 1990-2012. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, arsip dan studi pustaka. Kemudian, data dipilah, diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk historiografi atau penulisan sejarah. Sejak periode kepemimpinan Nazaruddin Rahman BA. (1985-1990). Kebijaksanaan yang dilakukan secara garis besar terdiri dari empat bidang yaitu : pembinaan organisasi, pengembangan gerakan dakwah, kederisasi dan pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode-periode selanjutnya yaitu pada periode 1991-1995, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010, dan 2010-2015, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi umat. Sehingga gerakan yang dilakukan Muhammadiyah Mojokerto lebih terfokus dan mengena. Hasilnya dapat dilihat, Muhammadiyah Mojokerto mengalami perkembangan yang signifikan setelah tahun 1990 baik dari segi organisasinya maupun amal usahanya. Muhammadiyah Daerah Mojokerto sampai sekarang memiliki 13 sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas, 5 panti asuhan yatim (PAY), 1 rumah sakit dan 20 Masjid, 26 Mushollah dan 2 Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Kata Kunci : Muhammadiyah, Mojokerto

Download PDF File

Sunday, February 22, 2015

KH. Achmad Haiti, Rela Menanggalkan Gelar Kiai Demi Aktif di Muhammadiyah

Almarhum Kiai Haji Achmad Haiti adalah salah satu sosok ulama yang konsisten mengabdikan hidupnya untuk kegiatan dakwah dan mengajarkan pendidikan agama Islam kepada para "santrinya" di masjid dan mushalla di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan beliau rela meninggalkan berbagai "kenikmatan" duniawi dan memilih menghabiskan hari-hari panjangnya untuk mengurus masjid.

Bapak 10 anak (dua orang telah meninggal saat masih berusia muda) dan salah satunya sukses menjabat di Kepolisian Republik Indonesia, yakni Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti, dikenal sebagai seorang ayah yang teguh pada pendirian. Beliau sudah menggariskan ketetapan, bahwa seluruh anaknya harus bersekolah di lembaga pendidikan Islam atau pesantren.

Wajar kalau seluruh anaknya, sempat mengenyam pendidikan di Pesantren, termasuk Komjen Badrodin Haiti yang masa kecilnya bersama kakak dan adiknya bersekolah formal sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Baitul Arqam, Balung, Jember. Jarak rumahnya dengan pondok sejauh 8 kilometer, ditempuh dengan mengayuh sepeda onthel pemberian orangtuanya.

Dan baru setelah lulus SMA, Badrodin Haiti melanjutkan ke pendidikan umum dan diterima di AKABRI Kepolisian tahun 1978. Sedang saudara lainnya banyak yang menjadi guru -PNS. "Kalau urusan sekolah anak-anaknya, tidak bisa ditawar harus masuk sekolah agama, ke pesantren atau madrasah, tapi soal pekerjaan beliau memberi kesempatan boleh bekerja dimana saja," tutur H. Lukman Haiti, putra kedua almarhum yang kini melanjutkan perjuangan abahnya, dengan aktif berdakwah dan menggerakkan PCM Paleran Kabupaten Jember.

KH. Achmad Haiti yang wafat pada usia 97 tahun, setelah beberapa hari dirawat di sebuah rumah sakit di Kota Jember, Senin (10/3/2014), selama hidupnya dikenal sebagai tokoh yang merintis pendirian Persyarikatan Muhammadiyah di Jember, khususnya di wilayah Paleran (Kec. Umbulsari) dan sekitarnya.

Hasil rintisan dan perjuangan beliau, kini berdiri Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Paleran dengan berbagai amal usahanya. Diantara AUM yang berdiri berupa TK ABA, SD, SMP dan SMK Muhammadiyah, sejumlah masjid/mushalla, serta beberapa bidang tanah waqaf yang dikelola Muhammadiyah.

Sejatinya, Achmad Haiti yang lahir pada tahun 1917, pada masa mudanya pergi meninggalkan rumah tanpa pamit pada orangtuanya di Sempyuh Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu, beliau hanya diasuh ibundanya karena abahnya sudah meninggal di tanah suci Mekkah, saat beliau masih dalam kandungan. "Jadi, bapak sejak kecil sudah yatim. Beliau sempat menangis haru, saat tiba di Tanah Suci, karena teringat Mbah Kakung (abahnya) yang wafat di Makkah," lanjutnya.

Menurut Lukman, karena ada masalah di keluarga besarnya di Banyumas, ayahnya (Achmad Haiti) memilih meninggalkan rumah. Tanpa pamit, Achmad Haiti muda, memilih merantau ke sebuah desa, di Kecamatan Wuluhan, Jember. Bukannya tanpa tujuan, Achmad Haiti memilih menetap dan bermukim di sebuah Pondok Pesantren Salaf di Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Kebetulan pemilik dan pengasuh pondok masih kerabatnya yang juga berasal dari Banyumas. Di ponpes inilah, Achmad Haiti menempa diri dengan belajar agama dan memperdalam kitab-kitab klasik ala pesantren, seperti Kitab Sulam dan Safinah, serta kitab klasik lainnya.

Bermukim di pondok dan tanpa subsidi serta bantuan dana dari orangtuanya, tidak menjadikan Achmad Haiti berkecil hati. Beliau sudah terbiasa hidup prihatin, bahkan hari-harinya lebih banyak dilalui dengan berpuasa sunnah. "Untuk menyambung hidup selama di pesantren, beliau rela bekerja apa saja, termasuk menjadi buruh petik buah kelapa, karena di kawasan Wuluhan saat itu memang menjadi pusat pembudidayaan tanaman kelapa," jelas Lukman.

Selepas dari ponpes, Achmad Haiti memilih bermukim di Paleran, Umbulsari. Di tempat inilah, beliau mengabdikan ilmunya yang diperoleh selama di ponpes kepada para santrinya. Selain mengajar mengaji di masjid dan mushalla, Kiai Achmad Haiti juga sempat mendirikan madrasah ibtidaiyah.

"Santri Bapak, cukup banyak. Kalau pagi, beliau mengajar di madrasah yang didirikannya, dan sore harinya mengajar ngaji santrinya di masjid. Selebihnya, beliau lebih banyak tinggal dan mengurus di masjid. Sesekali, beliau mengisi pengajian, hingga keluar wilayah kecamatan," jelas Lukman, anak kedua yang sempat merawat ayahnya hingga akhir hayat.
Praktis kehidupan Kiai Achmad Haiti dihabiskan untuk kegiatan dakwah dan mendidik agama Islam kepada para santrinya. Untuk persoalan dunia, menurut Lukman, ayahnya sama sekali tidak tertarik untuk menumpuk harta. Beliau sempat berdagang alat-alat rumah tangga di pasar setempat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahkan, saat beliau menemukan pendamping hidup, yakni Siti Aminah, gadis setempat yang mendapat warisan sawah dan ladang yang cukup luas dari orangtuanya, Achmad Haiti tetap tidak berubah. Beliau tetap konsisten dengan aktifitas dakwahnya dan pendidikan agama yang dikelolanya.

"Untuk mengurus sawah, ya kami anak-anaknya dengan ibu, bapak tidak ikut-ikut. Boleh dikata, untuk urusan makan dan kebutuhan hidup lainnya menjadi tanggung jawab ibu, sedang untuk urusan pendidikan dan mengisi bathiniyah anak-anaknya menjadi tanggung jawab bapak," jelas Lukman.

Buah pernikahannya dengan Siti Aminah, Kiai Achmad Haiti dikaruniai 10 orang anak, dua diantaranya meninggal sebelum usia dewasa. Kedelapan putra-putri Kiai Achmad Haiti antara lain, Siti Halimah, anak pertama yang kini bermukim di Blitar. Kemudian disusul Lukman (PNS-Guru) tinggal di Paleran, jember. Selanjutnya, Muhaimin (Blitar), dan Komjen (Pol) Badrodin Haiti yang kini menjabat Wakapolri adalah putra keempat. Kemudian, Nahrowi (PNS-Guru, Jember), Jamrozi (karyawan bank, Jakarta), Siti Humaidah (pengusaha, Jember) dan Siti Mudrikah (wiraswasta, Jakarta).

Musuh PKI

Perjalanan dakwah Kiai Achmad Haiti tidaklah mudah, penuh tantangan dan hambatan. Karena itu wajar, kalau beliau sering berpindah tempat tinggal, mencari masjid dan mushalla yang bisa dipakai untuk berdakwah dan terutama untuk mengajar ngaji.

Salah satu "musuh" beliau dalam berdakwah adalah para tokoh aktivis partai komunis (PKI) di wilayah Paleran dan sekitarnya. Untuk menghalang-halangi langkah dakwah Kiai Achmad Haiti, anggota PKI tak segan-segan melakukan tindakan licik dan tidak pantas. "Bapak terpaksa mengalah dan memindahkan kegiatan dakwahnya ke masjid kampung sebelah, setelah masjid yang dipakai ngaji tempat wudhunya diberi (maaf) kotoran manusia oleh anggota PKI," ujarnya.
Selanjutnya, Achmad Haiti menempati sebuah masjid di timur sungai, Karang Genteng. Justru di Masjid "Darun Najah" ini kegiatan pengajian dan madrasah yang didirikannya berkembang pesat. Santrinya cukup banyak, bahkan Achmad Haiti menjadi Kiai Masjid dan tokoh masyarakat yang cukup disegani. Hampir seluruh kegiatan keagamaan di masjid dan juga di kampung, selalu dipimpin oleh Sang Kiai. "Beliau dianggap Kiai Keramat yang sangat disegani," lanjut Lukman.
Tentunya, faham keagamaan yang dianut Kiai Achmad Haiti, seperti umumnya kiai salaf yang memimpin masjid di kampung-kampung di tanah air. Selain ngaji kitab-kitab klasik, juga memimpin doa tahlil, memimpin manaqib, dan kegiatan keagamaan pada umumnya.
Orientasi keagamaan Kiai Achmad Haiti berubah sedikit demi sedikit setelah beliau aktif dalam Partai Masyumi. Kekagumannya pada sosok M. Natsir, membuat Kiai Haiti, mengkaji ulang pemahamannya terhadap kitab-kitab klasik yang lama dipelajarinya dan membandingkan dengan isi kandungan al Qur'an.
Beliau kemudian memberanikan diri mengubah kebiasaannya saat membacakan khutbah Jumat di masjid. Kalau biasanya beliau khutbah dengan membawa tongkat, saat itu beliau mencoba untuk tidak memakai tongkat. "Bahkan, beliau juga tidak membaca teks khutbah berbahasa Arab, yang biasa dibaca oleh para khotib saat naik mimbar," tutur Lukman.

Kontan, cara berkhutbah Kiai Haiti yang diluar kebiasaan itu, mendapat reaksi keras jamaah Jumat yang memenuhi masjid. "Sejak saat itu, beliau tidak lagi diperkenankan menjadi khotib Jumat. Meski masih tetap shalat di masjid tersebut, bapak lebih memilih menjadi makmum dan meninggalkan kebiasaannya sebagai imam shalat, karena jamaah sudah tidak menghendaki beliau menjadi imam," jelasnya.

Kewibawaan beliau sebagai Kiai Masjid, dengan sendirinya memudar. Kiai Achmad Haiti dengan sabar dan lapang dada, menanggalkan setumpuk gelar dan kehormatan yang sebelumnya disematkan kepadanya. Bahkan, menurut Lukman, pada puncaknya Kiai Achmad Haiti, kembali pindah tempat tinggal, karena sudah tidak nyaman berada di lingkungan masyarakat yang berbalik memusuhinya.

Di tempat yang baru, di Dusun Krajan Kulon, Karang Genteng, Kiai Achmad Haiti tidak surut untuk tetap berdakwah. Justru di tempat baru ini, beliau semakin terang-terangan menyebut dirinya anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Dan untuk pertama kalinya, pada tahun 1971, beliau merintis pelaksanaan Sholat Idul Fitri di lapangan desa setempat. "Saat pertama kali diadakan, jamaah sholat Idul Fitri hanya 12 orang, terutama dari keluarga sendiri dan beliau yang menjadi imam sekaligus khotibnya," jelasnya.

Dari sinilah cikal bakal Muhammadiyah di Paleran berdiri. Setelah cukup lama menjadi ranting Muhammadiyah Kecamatan Bangsalsari, pada tahun 2000 lalu, Paleran yang hanya sebuah desa, bisa berdiri Cabang Muhammadiyah, hingga menjadi PCM diantara 22 PCM lainnya di kabupaten Jember. Semoga beliau khusnul khotimah. Amin. [sp/istismar/mag]
Retrieved from: http://www.sangpencerah.com/2015/01/kh-achmad-haiti-rela-menanggalkan-gelar.html

Wednesday, February 18, 2015

Abdul Karim Oey, Tokoh Islam Tionghoa Yang Juga Aktivis Muhammadiyah

"Di samping Muslim yang taat, dia pun dipupuk, diasuh dan menjadi seorang nasionalis Indonesia sejati" begitulah Buya Hamka menggambarkan teman dekatnya, Abdul Karim Oey.

Abdul Karim Oey atau Oey Tjeng Hien adalah salah satu tokoh Tionghoa yang punya jasa besar dalam pergerakan bangsa dan perkembangan Islam di etnis Tionghoa. Oey yang orang tuanya asli negeri Tiongkok ini lahir di keluarga yang cukup berada.

Oey muda dulu berusaha menemukan jati dirinya lewat agama. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Oey memutuskan memeluk Islam. Saat itu di tahun 1930-an, sesuatu yang jarang terjadi seorang Tionghoa memeluk Islam.

Keputusan ini membuat dia dijauhi oleh komunitas Tionghoa, sebaliknya suku Melayu menerima Oey dengan tangan terbuka. Sejak saat itu Oey dekat dengan orang-orang Melayu.

"Ananda adalah orang yang mampu, orang keturunan baik-baik mengapa mau masuk suku Melayu, pakaian jorok dan serba buruk itu," kata ayah Oey seperti yang dikutip dari buku Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia yang ditulis Leo Suryadinata dan diterbitkan Komunitas Bambu tahun 2010.

Tetapi Oey tetap pada pendiriannya. Bahkan pada akhirnya Oey yang membuat ayahnya masuk Islam juga. Pendiriannya terhadap agama ini dia wujudkan juga dengan mendirikan cabang Muhammadiyah.

Dari sini dia mulai aktivitas dakwah dan perdagangannya. Lulusan HCS ini kenal banyak orang termasuk ayah Fatmawati, Hasan Din di Bengkulu. Saat pemilihan konsul Muhammadiyah, Soekarno yang saat itu dibuang ke Bengkulu memilih Oey untuk menduduki jabatan tersebut.

Oey mulai dekat denga sang proklamator bahkan Soekarno tak segan meminta bantuan Oey untuk meminta Fatmawati ke ayahnya. Bukan hanya dengan Soekarno , Oey juga dekat dengan Buya Hamka. Ketiganya bersahabat cukup lama.

Di era Orde lama, Oey memutuskan masuk ke Partai Masyumi tetapi tak lama Masyumi bubar. Oey mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) pada 1963.

Organisasi bentukan Oey ini berkembang pesat di penjuru tanah air. Bahkan bukan hanya orang Tionghoa melain juga orang-orang pribumi. Dalam organisasi ini orang-orang Tionghoa totok dirangkul dan diberi pengetahuan.

Oey juga berjuang agar Al-Quran dan majalah Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa. Pengaruh PITI pun meluas hingga PITI bukan hanya milik orang Tionghoa tetapi juga warga pribumi.

Memasuki era Soeharto, organisasi ini dipermasalahkan akibat pemakaian kata 'Tionghoa'. Di tahun 1972, atas perintah Jaksa Agung PITI dibubarkan. Oey yang panjang akal kemudian mentransformasikan kelompok ini dengan nama yang berbeda yaitu PITI (Pembina Iman Tauhid Islam).

Oey terus aktif dalam organisasi keislaman. Dia wafat 13 Oktober 1988 dalam usia 83 tahun.(merdk/sp)

Retrieved from: http://www.sangpencerah.com/2015/02/abdul-karim-oey-tokoh-islam-tionghoa.html

Monday, February 9, 2015

Surat Erfaan Dahlan (Putra KH Ahmad Dahlan) dari Pusat Ahmadiyah di Lahore

Berikut ini adalah surat dari Irfan Dahlan ketika memulai mengambil pendidikan di sekolah Ahmadiyah di Lahore. Surat ini dimuat oleh Madjalah Soeara Moehammadijah nomor 7/th 5/1924, hal. 105-106.




Terima kasih kepada Bapak Farid Setiawan yang menyediakan copydari informasi ini.