Wednesday, November 22, 2017

"Amanat Jihad" Muhammadiyah, 28 Mei 1946



“AMANAT JIHAD” MUHAMMADIYAH, 28 MEI 1946
Muhammad Yuanda Zara*

Apakah Muhammadiyah pernah mengeluarkan semacam resolusi jihad pada waktu perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia (1945-1949)? Jawabannya: ya. 
Selama ini, sudah diketahui bahwa NU menerbitkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 guna menyerukan kepada kaum Muslimin, terutama di Jawa Timur, untuk berjihad melawan Inggris-Belanda Bahkan ada yang menyebut bahwa resolusi jihad tersebut adalah satu-satunya resolusi jihad yang dikeluarkan di masa revolusi. Muhammadiyah, oleh sebab itu, dianggap tidak, atau kurang, berperan dalam mempersuasi kaum Muslim di level bawah dalam menghadapi pasukan asing. Padahal, banyak warga Muhammadiyah, yang tergabung dalam Tentara Pelajar, Hizbullah, Masyumi dan Hizbul Wathan, yang turut berpartisipasi membela Republik. Tentunya ada propaganda luar biasa dari internal Muhammadiyah yang sanggup menggerakkan warga dan simpatisannya ambil bagian dalam perang kemerdekaan. Dan, amanat jihad Muhammadiyah tanggal 28 Mei 1946 mungkin merupakan salah satu penggeraknya.
Dari pengamatan saya atas berbagai kajian yang mengulas peran Muhammadiyah di masa revolusi (antara lain Kutoyo, 1998; Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010; MT Arifin, 2016; Muarif, 2016) ataupun yang mengupas sejarah revolusi kemerdekaan secara umum, tidak ada yang secara khusus mengupas soal resolusi, fatwa, amanat atau pandangan keagamaan Muhammadiyah mengenai peran apa yang diharapkan dari kaum Muslimin, khususnya warga Muhammadiyah, dalam situasi perang melawan Belanda maupun Inggris.
Faktanya, Muhammadiyah pernah pula mengeluarkan resolusi jihadnya sendiri. Ini dikeluarkan oleh Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 1946 (26 Jumadil Akhir 1365). Kebulatan tekad Muhammadiyah ini, yang dapat dikatakan sebagai “amanat jihad Muhammadiyah”, lalu dipublikasikan di halaman pertama surat kabar Boelan Sabit (organnya Gerakan Pemuda Islam Indonesia [GPII], sayap pemuda dari Partai Masyumi,) yang terbit di Solo tanggal 15 Juni 1946. Sayangnya, naskah asli amanat jihad ini sudah tidak ditemukan lagi. 
Berikut isinya (ejaan dibiarkan sebagaimana aslinya):
KOMANDO MOEHAMMADIJAH
Madjoe Menjerboe Berdjihad
BERSIAPLAH

Kita insjaf bahwa kinilah masanja Allah Jang Maha Bidjaksana mengoedji kita! Marilah kita tempoeh segala matjam oedjian dengan menoenaikan kewadjiban kita. Kemoedian kita serahkan diri kepada Allah apa jang akan terdjadi.
Allah telah berfirman:
Jang artinja: “Katakanlah hai Moehammad! Djika kamoe hendak melindoengkan diri dari pada mati itoe tidak ada goenanja” (Ahzab: 16).
“Djika kamoe terkena loeka, maka moesoehpoen terkena loeka poela” (Ali Imran: 140).
“Berdjoeanglah! Baik ringan ataupoen berat! Dan berdjihadlah fi sabilillah dengan harta, djiwa kamoe sekalian. Soenggoeh jang demikian itoe baik sekali bagi kamoe sekalian djika kamoe mengerti” (Taubah: 41).
“Djika benar2 kamoe menolong ALLAH, ALLAH menolong kepada kamoe dan menegoehkan pendirian kamoe (Moehammad: 7).
“Ketika engkau melemparkan panah kepada moesoeh, sebenarnja boekan kamoe jang memanah, tetapi ALLAH djoea (Anfaal: 17).
“Sesoenggoehnja jang berhak mewarisi boemi itoe, ialah hamba kami jang sholeh” (Anbiyak: 105).
Mengingat firman ALLAH dan menauladan tjontoh perdjoeangan Rasoeloellah s.a.w. maka kami menjampaikan amanat penting kepada segenap kaoem Moeslimin teroetama anggauta dan keloearga Moehammadijah seloeroeh Indonesia, marilah Bismillahirrahmanirrahim, kita terdjoen kegelanggang perdjoeangan djihad fisabilillah menghadapi perdjoeangan besar2an mengoesir pendjadjah dengan menjerahkan segenap djiwa raga kita kehadapan ALLAH Jang Maha Koeasa!
Ingatlah firman ALLAH jang artinja: “Katakanlah hai Moehammad! Sekali2 bahaja tidak akan menimpa kami melainkan apa jang telah ditentoekan ALLAH bagi kami. ALLAH djoega pelindoeng kami, dan kepada ALLAH hendaklah orang2 Moekmin bertawakkal” (Taubah: 51)
Kita jang ada digaris moeka soepaja teroes madjoe menjerboe pantang moendoer! Dan bagi kita jang ada digaris belakang soepaja tahan memperbanjak toendjangan dan pertolongan, dan pantang kaboer! Kerahkan segenap tenaga, harta benda, dan kepandaian oentoek mempertahankan kekalnja kemerdekaan Negara Repoeblik Indonesia dgn semangat pemberani, djoedjoer, ichlas dan TAQWA.
Moedah2-an dengan segera kita menang dan berbahagia. Negara kita kembali aman dan sentausa, kekal merdeka dan berdjasa!
Jogjakarta, 26 Djoemadil Achir 1365 - 28 Mei 1946 
Wassalam Merdeka!
PENGOEROES BESAR MOEHAMMADIJAH
Ada beberapa poin menarik di dalam amanat jihad Muhammadiyah ini. Pertama, ini ditujukan kepada kaum Muslimin seluruh Indonesia. Ada sekitar 90 persen penduduk Indonesia yang Muslim, atau sebanyak 65 juta jiwa. Ini adalah suatu audiens yang luar biasa besar di zamannya. Seruan Muhammadiyah ini merupakan ilustrasi dari persaudaraan dan solidaritas Muslim di seluruh Indonesia, dengan mengenyampingkan perbedaan budaya dan kecenderungan politik mereka. Musuh kaum Muslim Indonesia hanya satu: “pendjadjah”.
Kedua, Muhammadiyah memberikan pengakuan total dan dukungan penuh pada eksistensi Negara Republik Indonesia. Di dalam amanat jihad ini, Muhammadiyah terang-terangan menyebut istilah “Indonesia”, “kemerdekaan”, dan “Negara Repoeblik Indonesia.” Artinya, bagi Muhammadiyah kala itu, Indonesia sudah final. Maka, bila ada ancaman yang hendak meruntuhkannya, Muhammadiyah siap sedia memberikan pembelaannya, termasuk melalui perang. Yang juga patut dicatat adalah doa dan harapan baik Muhammadiyah bagi Negara Republik Indonesia: “aman dan sentausa, kekal merdeka dan berdjasa!”. Ringkasnya, ada dua kesadaran yang tengah dibangun Muhammadiyah via amanat jihadnya ini: membela dan memajukan Negara Republik Indonesia.
Ketiga, amanat ini tergolong satu dari sedikit amanat Muhammadiyah yang paling keras. Sepanjang seratus tahun lebih usianya, Muhammadiyah hanya dua kali mengeluarkan fatwa jihad secara resmi. Yang pertama, amanat jihad tahun 1946 yang tengah dibahas ini, sementara yang lainnya dikeluarkan tahun 1965 kala Muhammadiyah berhadapan dengan kaum komunis. Waktu itu, Muhammadiyah menekankan bahwa perang jihad melawan komunis adalah wajib. Fatwa jihad tahun 1965 ini sudah banyak dibahas, berbeda dengan amanat jihad tahun 1946.
Keempat, amanat ini memberi nuansa Islami dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tandanya ialah bahwa perjuangan mengusir penjajah dilakukan dengan pengorbanan yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT. Ada banyak elemen Islam lain yang ditekankan dalam amanat jihad ini, antara lain sejumlah firman Allah yang dikutip, sikap “ikhlas” dan “takwa” dalam berjuang, serta yang juga menarik adalah salam penutup amanat ini, yang menggabungkan salam yang lazim kala itu (“merdeka!”) dengan salam secara Islam (“wassalam”). 
Terakhir, sebenarnya amanat ini hanyalah satu di antara berbagai tindakan Muhammadiyah dalam memobilisasi warganya agar berjuang mempertahankan eksistensi Republik. Sekitar dua bulan setelah terbitnya resolusi di atas, umpamanya, ada tindak lanjut dari amanat ini. Pada Juli 1946, Muhammadiyah mengadakan Konperensi Moeballighin se-Surakarta. Menurut satu laporan, tujuannya antara lain untuk “mengambil sikap dan pendaftaran Moeballigh jang akan dikirimkan kegaris pertempoeran goena memberikan penerangan2.”
Masih diperlukan penelitian lebih mendalam untuk menempatkan resolusi jihad Muhammadiyah ini dalam konteks besar sejarah revolusi kemerdekaan. Di samping itu, sebenarnya sejarah Muhammadiyah masa revolusi belum banyak dikaji, bandingkan dengan di masa kolonial atau Orde Baru. Padahal, tahun 1945-1949 adalah periode formatif negara-bangsa Indonesia ketika Muhammadiyah turut berperan aktif di level elite dan akar rumput. Cukup banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana proses dikeluarkannya amanat jihad ini? Seberapa kuat amanat jihad ini mempengaruhi warga Muhammadiyah untuk bergerak? Dan, yang tak kalah pentingnya, apa respon Belanda, yang di masa kolonial pernah bekerja sama dengan Muhammadiyah, terhadap amanat jihad ini? Peran Muhammadiyah dalam masa revolusi sudah tidak diragukan lagi, namun narasi yang lebih rinci patut untuk lebih banyak hadir.
 ___________________
*Sejarawan, PhD di Universiteit van Amsterdam

Referensi
Sumber Primer
‘Komando Moehammadijah. Madjoe Menjerboe Berdjihad. Bersiaplah.’ Boelan Sabit, 15 Juni 1946.
 ‘”Sabil” melawan pendjadjah.’ Boelan Sabit, 20 Juli 1946.

Sumber Sekunder
Harjono, Anwar. Indonesia kita: Pemikiran berwawasan iman-Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Kutoyo, Sutrisno. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
 Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah. 1 abad Muhammadiyah: Gagasan pembaruan sosial keagamaan. Jakarta: Kompas. 
Muarif, ‘Catatan tentang resolusi jihad,’ dalam http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/11/10/catatan-tentang-resolusi-jihad/ (diakses 10 Maret 2017)
Van Bruinessen, Martin (ed.). Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the “conservative turn”. Singapura: ISEAS, 2013.


Foto Amanat Jihad Muhammadiyah 28 Juni 1946:

Monday, November 20, 2017

Beban Islam Berkemajuan

Kompas, 20 November 2017


Pada kuliah umumnya di RSIS NTU Singapura 26 Oktober 2017 yang lalu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan kembali alasan mengapa organisasi yang dipimpinnya mengusung slogan “Islam Berkemajuan”. Menurutnya, Islam yang ramah, toleran, dan damai itu sudah menjadi jiwa Muhammadiyah sejak lama. Itu sudah dipraktikkan dalam gerakan ini sejak dahulu. Yang justru menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu dilakukan selanjutnya?

Apa yang dirancang oleh Muhammadiyah dalam konteks ini adalah menunjukkan Islam yang maju dengan membangun berbagai pusat keunggulan serta terus menjadi “tangan di atas, bukan “tangan di bawah”. Inilah cara mengurangi rasa takut, minder, mudah menyalahkan orang lain, memusuhi mereka yang berbeda, dan inferiority complex yang kerap diidap oleh sebagian masyarakat Muslim. Meminjam pepatah China, 落后就要挨打 / Luohou Jiuyao Aida” (keterbelakangan itu yang menyebabkan dikalahkan oleh orang lain).

Sebagian umat Islam menganggap agama lain atau etnis lain sebagai ancaman. Ini diantaranya karena kondisi mereka yang lemah. Mereka memang mayoritas dari segi jumlah, namun minoritas dari segi ekonomi. Ketika mereka termarjinalisasi, baik secara nyata maupun imajinasi belaka, dan agama adalah satu-satunya senjata yang dimiliki, maka tak ada alat lain yang bisa dipakai untuk melawan selain dengan agama. Ketika terjadi persaingan politik, maka agama digunakan sedemikian rupa untuk bisa menang dalam perebutan kekuasaan. Muhammadiyah meyakini bahwa langkah untuk mengatasi penyakit umat Islam ini adalah dengan membuat mereka maju, menawarkan Islam Berkemajuan.

Memang, saat ini gerak dan langkah dari Islam Berkemajuan masih lamban atau bahkan terengah-engah.Terlalu banyak beban yang harus dipikul. Beban dari internal Muhammadiyah maupun beban dari luar, baik yang sifatnya nasional maupun yang berupa tantangan dan ancaman global.

Di dalam Muhammadiyah, beberapa anggotanya dan juga sebagian pengurusnya sulit diajak berpikir dengan semangat berkemajuan atau progresif. Mereka masih berkutat dengan paradigma lama tentang TBC (Takhayul, Bid’ah, dan Churafat), berpikir eksklusif dan bahkan cenderung sektarian. Meminjam istilah Mitsuo Nakamura (2017), peneliti Jepang yang sudah puluhan tahun mengkaji gerakan ini, sebagian warga Muhammadiyah kurang peduli dengan persoalan “common good” atau kemaslahatan bersama sebagai bangsa.

Belum lagi dengan tarikan konservatisme yang secara mesra berpasangan dengan kapitalisme dan berusaha mengelabui kita bahwa ia seolah-olah seperti peradaban berkemajuan, padahal sesungguhnya adalah kemunduran. Isu isbal dan non-isbal dalam bercelana, memanjangkan atau memotong jenggot, dan masalah kepemimpinan negara adalah beberapa contohnya.

Beban eksternal tentu saja lebih berat lagi. Berbagai tuduhan dialamatkan ke Muhammadiyah, terutama terkait konstelasi politik nasional. Alih-alih mendukung BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Densus 88, misalnya, dalam beberapa kasus Muhammadiyah dituduh berpihak kepada teroris. Dalam hal Perppu No. 2/2017, Muhammadiyah dianggap mendukung ormas dan gerakan anti-Pancasila. Muhammadiyah juga tak jarang dituduh melindungi para aktor gerakan “NKRI Bersyariah”. Di Aceh, Muhammadiyah tidak dianggap sebagai bagian dari Islam Sunni atau ahlus sunnah wal jama’ah. Muhamadiyah dituduh sebagai Wahabi dan antek Yahudi, seperti tertulis dalam beberapa coretan di musholla Muhammadiyah di sana. Masjid At-Taqwa Samalanga, Bireun dilarang berdiri dan bahkan tiangnya dibakar oleh kelompok yang benci terhadap organisasi ini.

Posisi Muhammadiyah dalam beberapa isu memang dilematis. Keinginan Muhammaadiyah untuk mencegah negara berlaku sewenang-wenang terhadap teroris dianggap melawan BNPT dan Densus 88. Padahal, Muhammadiyah hanya tak setuju dengan cara-cara yang ditempuh BNPT dan Densus yang kadang justru melahirkan dendam kesumat dari keluarga dan anak teroris yang pada gilirannya malah melahirkan teroris-teroris baru. Hanya Muhammadiyah yang bisa jadi jembatan antara kelompok radikal-teroris dan pemerintah. Kelompok Islam lain sudah tak didengar oleh mereka karena dianggap selalu pro-pemerintah, apapun kebijakannya.

Dalam konteks Perppu, semangat Muhammadiyah untuk terus mengawal penegakan hokum yang merupakan bagian dari ciri kehidupan demokratis kadang diartikan sebagai keberpihakan kepada HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Padahal keputusan resmi Muhammadiyah pada Muktamar 2015 menyebutkan “Negara Pancasila sebagai Dar al-‘Ahdi wa al-Syahadah”. Indonesia adalah rumah bersama, sebagai hasil dari konsensus bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, daerah, dan warna kulit. Tidak hanya sebagai rumah tempat mengukir perjanjian dan kesepakatan bersama, Indonesia adalah tempat mengabdi dan menunjukkan karya-karya terbaik.

Muhammadiyah hanya menuntut agar pengadilan dan pembubaran suatu ormas bisa menjadi pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat tentang demokrasi yang baik. Muhammadiyah tak menginginkan sejarah buruk masa lampau terulang lagi; ketika partai politik dan ormas tertentu mendukung kebijakan-kebijakan anti-demokrasi dari pemerintah, seperti dalam kasus pembubaran Partai Masyumi dan Murba di zaman Orde Lama. Langkah yang pada ujungnya menghanjurkan rezim itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan NKRI, Muhammadiyah sebetulnya sudah selesai dengan urusan ini. Sebagai bagian dari pendiri bangsa dan kelompok yang menumpahkan darah untuk berdirinya republik ini, Muhammadiyah sudah menunjukkan loyalitas dan darma baktinya kepada bangsa. Bukan hanya dalam slogan, meme, atau kata-kata, tapi dalam langkah nyata, kerja, dan amal usaha. Memang, saat ini perlu upaya yang lebih keras lagi untuk menunjukkan nasionalsme dan keislaman kita yang moderat. Seperti dikatakan oleh Abdul Mu’ti, sekretaris umum PP Muhammadiyah, Muslim moderat itu saat ini masih terlalu banyak diam dan karena itu “Kita harus menjadi moderat yang radikal”. Ini terutama karena kelompok intoleran semakin lantang dan berani.

Dalam beberapa aspek, terkait dengan kasus Aceh, keislaman Muhammadiyah memang berbeda dari kelompok Islam lain. Sebagai gerakan Islam non-mazhab, Muhammadiyah tentu berbeda dari gerakan Islam lain yang memilih untuk bermazhab. Namun Muhammadiyah bukanlah Wahabi. Muhammadiyah menggabungkan purifikasi dan dinamisasi. Ini yang menyebabkan gerakan ini disebut reformis dan modernis.

Terakhir, semakin ke belakang dan semakin tua, beban yang dipikul Muhammadiyah bukannya semakin ringan, tapi justru semakin berat. Apakah Muhammadiyah sanggup memikulnya? Di sini perlu dikutip ucapan seorang kader Muhammadiyah yang juga pahlawan nasional, Jenderal Soedirman: “Sungguh berat jadi kader Muhammadiyah, kalau ragu dan bimbang lebih baik pulang!”
-oo0oo-


*Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah; Peneliti LIPI


Thursday, November 16, 2017

Keterlibatan Muhammadiyah dalam Pembantaian 1965

Kolumnis: Wahyudi Akmaliah
14 November, 2017

Terkait keterlibatan kelompok Islam dalam pembunuhan massal peristiwa 1965-1966, banyak studi lebih memfokuskan kepada organisasi keislaman Nahdlatul Ulama, khususnya keterlibatan Banser NU. Keterlibatan sayap organisasi NU inilah yang kemudian memprakarsai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk meminta maaf secara terbuka saat sedang menjabat presiden. 

Permintaan maaf ini kemudian menggerakkan anak-anak muda NU mendirikan Syarikat Indonesia (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakat) guna melakukan proses rekonsiliasi kultural, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pasca rezim Orde Baru.

Pertanyaannya: mengapa studi keterlibatan Muhammadiyah sedikit dan bahkan tak ada yang membahasnya, kecuali secara selintas? Apakah Muhammadiyah benar-benar bersih dari peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya 200 ribu-1 juta anggota PKI dan siapa pun yang di-PKI-kan?

Secara geografis dan kapital ekonomi, relatif sulit menemukan keterlibatan Muhammadiyah karena dua hal. Pertama, Muhammadiyah tumbuh dan besar di wilayah perkotaan. Kedua, profesi kebanyakan kelompok Islam modernis adalah berdagang. 

Dua hal itu kelihatannya menjauhkan Muhammadiyah dari konflik-konflik tanah di desa-desa nyaris seluruh Jawa sejak Partai Komunis Indonesia menggaungkan reforma agraria. Kebijakan reforma agraria pada 1960-an mengancam kiai dan pesantren, pemilik tanah luas, yang menciptakan prakondisi pembunuhan massal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur (Woodward: 2011)Latar belakang inilah yang setidaknya menjadi alasan mengapa banyak para sarjana, baik dalam dan luar negeri, tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai bagian dari subjek studi pembunuhan massal 1965-1966. 

Namun, latar belakang tersebut jadi janggal jika melihat dua fakta.

Pertama, sejarah KOKAM (Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah) sebagai badan paramiliter yang berdiri di Jakarta pada 1 Oktober 1965, pukul 21.30, adalah respons terhadap “Gerakan 30 September”. Ketua dan komandan pertamanya adalah Letnan Kolonel S. Prodjokusumo. KOKAM menyelenggaran pelatihan kursus “Kader Takari”, tujuannya untuk “meningkatkan mental, daya juang keluarga besar Muhammadiyah dalam menghadapi segala kemungkinan”.

Kursus kader ini dibuka pada 1 September 1965 ini, diikuti oleh 250 orang untuk angkatan pertama, diikuti orang tua dan angkatan muda, baik laki-laki maupun perempuan dari utusan Cabang. Acara ini diselenggarakan di Aula Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan penanggung jawab PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) DKI Jakarta.

Sebagai Komandan KOKAM, Letnan Kolonel S. Prodjokusumo mengeluarkan tiga instruksi penting: 1) Pembentukan KOKAM di setiap cabang Muhammadiyah dan tiap pimpinan cabang harus memberikan laporan setiap hari ke mabes KOKAM di Jl. Limau Kebayoran Baru; 2) Angkatan Muda Muhammadiyah disetiap cabang bertanggungjawab atas keselamatan semua keluarga Muhammadiyah di masing-masing cabang;  seluruh pimpinan Angkatan Muda Muhammadiyah agar siap dan waspada menghadapi segala yang terjadi guna membela agama, negara dan bangsa; 3) Mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan kekuatan-kekuatan anti Gerakan 30 September.

Setelah selesai mengeluarkan instruksi (Perintah Harian) maka peserta kursus dipersilakan pulang ke tempat masing-masing dengan sikap waspada (sangpencerah.id, 30 September 2017).

Kedua, amplifikasi gerakan anti komunis. Secara historis, khususnya di pulau Jawa, NU (termasuk Banser dan GP Ansor) memiliki legitimasi lebih besar untuk mengakumulasi kebencian terhadap PKI saat rezim Orde Baru berkuasa. Namun setelah Soeharto tumbang, justru dari kelompok Islam modernis yang memimpin wacana dan gerakan anti-komunis. Apalagi saat ini mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, getol menyerukan isu kebangkitan PKI, yang pada level akar rumput dipercaya anggota Muhammadiyah di beberapa daerah.  Sebaliknya, kaum Nadhliyin justru kurang percaya isu tersebut, bahkan tak terpancing. 

Di aras lokal, keterlibatan Muhammadiyah dalam peristiwa 1965-1966 ini bekerja secara kontradiktif; sebagai tempat perlindungan sekaligus melegitimasi kekerasan. 

Riset Mark Woodward berjudul "Only Now We Can Speak: Remembering the Politicide in Yogyakarta"(2011) mengungkapkan bahwa di Yogyakarta, orang-orang Muhammadiyah melindungi siapapun yang dituduh PKI di tengah gencarnya upaya pembersihan rejim Orde Baru. Anggota PKI yang kebanyakan muslim abangan pun memilih jadi muslim yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Pilihan menjadi anggota Muhammadiyah didorong motif yang sangat sederhana: selain tidak memiliki banyak hafalan untuk doa-doa, cara ibadah Muhammadiyah yang lebih efektif justru memudahkan mereka mempraktikan nilai-nilai kejawaan dan keislaman secara bersamaan.

Situasi berbeda ditemukan di Medan. Seperti terungkap dalam kiriman telegram 6 Desember 1965 dari Konjen AS di Medan ke Kedubes AS, para ustadz Muhammadiyah terlibat memprovokasi jamaahnya agar membunuh orang-orang yang secara sadar terlibat PKI. Ini karena, menurut mereka, membunuh orang-orang PKI itu sebanding dengan “membunuh seekor ayam”. Kebijakan organisasi Muhamamdiyah ini memiliki implikasi tafsir yang sama dengan kelompok konservatif NU ketika menyikapi PKI. Untuk lebih jelasnya dan kekhawatiran untuk menghindari kesalahan persepsi, saya taruh teks itu secara lengkap. Teks ini saya kutip dari Human Rights Watch melalui situsnya www.hrw.org (18 Oktober 2017).

"Sumber Muhammadiah melaporkan, para pengkhotbah di masjid Muhammadiyah menyerukan kepada jemaat mereka bahwa semua orang yang secara sadar bergabung dengan PKI harus dibunuh. Anggota PKI 'sadar' diklasifikasikan sebagai kafir terendah, penumpahan darahnya sebanding dengan membunuh seekor ayam. Pernyataan ini tampaknya memberi izin kepada Muslim Muhammadiyah untuk membunuh. Kebijakan Muhammadiyah yang reformis sangat mirip dengan isu 'Tafsir Final' keluaran NU yang konservatif, yang memperlihatkan bahwa pendapat Muslim mengenai penyingkiran anggota-anggota PKI diambil dengan suara bulat." (Kabel berlabel "Rahasia" dari Konsulat AS di Medan ke Kedutaan Besar AS di Jakarta, 6 Desember 1965)".

Melihat dua respon berbeda mengenai PKI, apa yang diungkapkan Abdulah Mu’ti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan dokumen rahasia Amerika Serikat pada tahun 1965 ini memang ada benarnya, meskipun kurang tepat. Menurutnya, keterlibatan Muhammadiyah dalam peristiwa 1965 itu lebih bersifat pernyataan pribadi ketimbang keputusan organisasi. 

Namun, melihat berdirinya KOKAM, di mana organisasi tersebut merupakan bagian dari organisasi otonom di bawah langsung Pimpinan Muhammadiyah, sulit untuk menilai pernyataan tersebut sebagai pandangan pribadi. Dari yang telah diteliti para sarjana seperti Southwood dan Flanagan (1983), Fein (1993), Robinson (1995), dapat diketahui bahwa pembunuhan massal itu dilakukan Angkatan Darat, dalam hal ini RPKAD dengan meminta (dan "memaksa") bantuan milisi-milisi lokal di daerah. Dengan kata lain, pembunuhan dilakukan secara sistematis dan teroganisir.

Maksud sistematis dan teroganisir di sini lebih kompleks ketimbang bahwa pola pembunuhan telah direncanakan dan disiapkan dengan matang, baik sebab dan akibatnya, serta terukur dampaknya.

Sebelum melakukan pembunuhan biasanya RPKAD, dibantu para milisi lokal yang terdari dari beragam organisasi kepemudaan non-komunis, sudah memiliki daftar nama-nama orang PKI yang harus dibunuh. Namun seringkali di lapangan terjadi praktik “operasi tidak teratur” sehingga jumlah korbannya melampaui daftar nama-nama orang PKI yang harus dibunuh.

Di Jombang dan Kediri, misalnya, militer bersikap relatif pasif, meskipun bukan berarti mereka tidak memberikan izin membunuh. Sikap militer yang seperti itu membuka arena pertarungan bagi kelompok-kelompok Islam setempat—dengan persetujuan diam-diam dari para kyai—untuk membunuh orang-orang PKI tanpa adanya penengah yang mampu mengendalikan kelompok-kelompok ini (Sulistyo, 2011). Dengan kata lain, konteks lokal dan bagaimana relasi kekuasaan antar kelompok masyarakat sipil dan keagamaan saat itu menentukan bagaimana skala pembunuhan massal terjadi.

Bertolak dari penjelasan di atas, jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan ini tidak cukup untuk dijadikan basis argumen yang kuat, namun bisa menjadi pemantik diskusi dan riset lanjutan lebih dalam tentang keterlibatan Muhammadiyah dalam peristiwa 1965-1966, baik secara organisasi maupun perorangan.

Hal ini perlu dilakukan agar masa lalu diletakkan pada tempatnya ketimbang terus-terusan jadi hantu, sehingga diskursus 1965 dan upaya rekonsiliasi bisa menyumbang pembaharuan narasi sejarah.

Muhammadiyah memiliki banyak doktor lulusan dalam dan luar negeri yang cukup kompeten di bidangnya, khususnya ilmu sosial dan kemanusiaan. Namun dengan kompetensi tersebut, apakah potensi riset-riset tentang keterlibatan Muhammadiyah dalam pembantaian massal 1965 bisa dilakukan oleh mereka? Jika melihat konteks politik saat ini, di tengah menguatnya populisme Islam di ruang publik, saya ragu itu bisa terjadi.

======

Catatan dari redaksi:

Tirto
 menghubungi Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak untuk mendapatkan konfirmasi mengenai keterlibatan Muhammadiyah, khususnya melalui Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) dalam pembunuhan massal 1965. Melalui sambungan telepon, Dahnil mengatakan: "Iya, fakta sejarah memang pada saat itu kelompok Islam berhadap-hadapan dengan kelompok PKI saat itu. Itu fakta sejarah, tidak perlu ditutup-tutupi, termasuk Kokam."
Kokam, kata Dahnil, didirikan Kolonel H.S. Projokusumo atas instruksi Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Lukman Harun. Sebelumnya, Projokosumo sudah meminta izin dari komandan RPKAD saat itu, Sarwo Edhie Wibowo. Dan RPKAD tidak sekadar memberi izin. 

"Kader (Kokam) angkatan pertama," terang Dahnil, "dilatih oleh RPKAD melalui Pak H.S. Prodjokusumo karena memang pada saat itu kader-kader Muhammadiyah banyak dari TNI. Makanya Kokam baretnya merah, karena itu identik dengan Pak H.S. Prodjokusumo dari RPKAD yang sekarang disebut Kopassus. Dalam sejarah Kokam, memang teman-teman Kokam banyak dilatih Kopassus sebagai paramiliter. Termasuk saat Orde Baru, Kokam juga dilatih Kopassus di Jawa Tengah dan lainnya.

Ketika ditanya sikapnya tentang rekonsiliasi, Dahnil menjelaskan bahwa rekonsiliasi perlu dilakukan. "Jangan dosa dan dendam, baik dendam kelompok Islam kepada keturunan PKI, atau keturunan PKI kepada Islam itu dirawat" 

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
https://tirto.id/keterlibatan-muhammadiyah-dalam-pembantaian-1965-cz3m

Wednesday, November 15, 2017

Menjadi Muhammadiyah Milenial

Geotimes, 15 November 2017


Tak heran jika Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menjadi dua lembaga Muhammadiyah paling hits saat ini. Karena secara ideologis, Muhammadiyah sudah tuntas. Kiprah Lazismu dan MDMC sekaligus meneguhkan bahwa dakwah Muhammadiyah senantiasa peka zaman.

Tepat pada 18 November 2017, Muhammadiyah berusia 105 tahun. Sudah mafhum, sejak berdiri 1912, gerakan Muhammadiyah selalu bernuansa modern. Adopsi muatan dan metodologi pendidikan modern Belanda pada sekolah-sekolah Muhammadiyah kala itu merupakan salah satu contohnya. Alam pikiran dan tindakan Muhammadiyah seringkali melampaui zamannya. Berkemajuan, demikian warga Muhammadiyah menyebutnya.

Bicara hari ini, Lazismu dan MDMC adalah fenomena menarik. Keduanya ngetren saat gaya hidup milenial tengah menguat. Melanjutkan gerakan Muhammadiyah yang telah sangat sukses dengan berbagai amal usaha di bidang pendidikan melalui sekolah dan perguruan tinggi, kesehatan melalui rumah sakit, dan bidang sosial melalui panti asuhan.

Jika gerakan-gerakan itu cenderung bersifat formal, maka Lazismu dan MDMC tampak lebih cair, kultural dan kekinian dengan tidak meninggalkan sisi well-managed dan well-trained. Tak heran, tokoh Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari menyebut kedua lembaga itu sebagai pewaris otentik spirit filantropisme dan volunterisme Muhammadiyah.

Filantropisme dan volunterisme sangat khas milenial. Di antara ciri generasi ini adalah amat suka berbagi dan menjadi relawan. Gerakan kerelawanan seperti Indonesia Mengajar dan Kelas Inspirasi sangat diminati anak muda Indonesia. Demikian pula, platform donasi seperti kitabisa.com teramat populer dan terbukti efektif menarik minat generasi milenial. Muhammadiyah sudah punya keduanya pada Lazismu dan MDMC.

Gerakan-gerakan kekinian itu menarik, karena dua hal. Pertama, menyedot perhatian publik dalam skala luas. Kedua, memuat narasi kebajikan yang sejalan dengan ajaran agama. Artinya, itulah dakwah kekinian, dakwah milenial. Sejalan dengan filosofi dakwah, yaitu mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Namun, apakah itu berarti dakwah Muhammadiyah telah melekat di kalangan milenial Indonesia?

Secara maknawi, peneliti Neil Howe dan William Strauss dalam buku Millennials Rising: The Next Great Generation (Vintage Books, 2000) mengartikan generasi milenial sebagai mereka yang terlahir antara 1982 hingga kisaran 20 tahun setelahnya. Artinya pada 2017 ini, mereka berusia antara 15 hingga 35 tahun. Media sosial dan platform digital adalah ciri paling khas menggambarkan generasi ini.

Itu artinya, cara paling sederhana mengukur dakwah milenial Muhammadiyah adalah melihat sejauh mana gerakannya dikenal di media sosial, dan sejauh mana konten-konten dakwahnya diserap anak muda via digital. Inilah persoalannya. Rasa-rasanya, gerakan dakwah Muhammadiyah masih belum cukup fasih memasuki ranah ini.

Akun instagram resmi Muhammadiyah @lensamu hanya memiliki 33k followers, sementara akun Muhammadiyah lainnya @persyarikatan_Muhammadiyah memiliki 34k followers. Bandingkan dengan akun Nahdlatul Ulama (NU) @nahdlatululama yang memiliki 296k followers atau Front Pembela Islam @dpp_fpi dengan 300k followers.

Lebih-lebih jika disandingkan dengan akun personal para muballigh dan muballighoh kekinian yang menembus angka jutaan, seperti akun @okisetiwanadewi dengan 5,8m followers, @yusufmansurnew dan @aagym masing-masing 1,7m followers, @hanan_attaki 1,5m followers dan @felixsiauw 1,3m followers. Tentu tak sulit bagi mereka memviralkan konten-konten dakwah pada generasi milenial.


Tak jauh beda, akun resmi filantropi Muhammadiyah @lazismu hanya memiliki 3k followers, berbanding 14k followers milik @nucare_lazisnu. Keduanya masih lebih sedikit daripada akun Dompet Peduli Umat milik Daarut Tauhid @dpu.dt dengan 27k followers. Apalagi akun fundraising @kitabisacom yang mempunyai followers sebanyak 72k.

Sekilas tampak dangkal membandingkan jumlah followers akun-akun itu. Tidak substantif dan hanya melihat kulit muka. Apalagi, jika mengacu jumlah pengikut real warga Muhammadiyah beserta kiprahnya. Organisasi ini memiliki 9.515 lembaga pendidikan, 2.119 lembaga kesehatan, dan 525 lembaga sosial. Itu lebih kongkrit dan tepat sasaran. Namun kini eranya generasi milenial.

Saya teringat kata-kata Ali bin Abi Thalib, “Didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu.” Merujuk klasifikasi Howe dan Strauss, millennial saeculum terbagi empat generasi, yaitu generasi baby boom (terlahir antara 1943-1960), generasi X (1961-1981), generasi Y atau milenial (1982–2004) dan generasi Z atau homelanders (sejak 2005). Dari sini, tampak jelas, generasi milenial memasuki usia paling produktif.

Pakar pendidikan Diana G. Oblinger and James L. Oblinger dalam Educating the Net Generation (Educause, 2005) mengamini itu. Bagi keduanya, penting untuk menerapkan strategi pembelajaran sesuai generasinya. Dalam konteks dakwah, tentu penting pula menyesuaikan metode dan konten dakwah agar kekinian. Agar mudah dinikmati anak muda via media sosial (medsos).


Pengaruh medsos tak bisa dipandang remeh. Pada 2010, pemuda Tunisia mengoordinir massa dengan facebook dan twitter melawan rezim Presiden Zine El Abidine Ben Ali. Di Mesir pada 2011, dengan tagar #Jan25 via twitter dan video-video youtube para aktivis menentang rezim Hosni Mubarak. Pada 2014, revolusi payung di Hongkong juga diorganisir lewat medsos. Tahun lalu di negara ini, medsos pula yang menjadi alat penggerak aksi fenomenal 1410, 411, dan 212.

Jika medsos bisa menggalang kekuatan massa, tentunya medsos juga bisa menjadi instrumen gerakan dakwah, sosial dan kemanusiaan. Terlebih, konten dakwah pencerahan amat diperlukan, lantaran dewasa ini, sumber narasi kebencian seringkali bermula dari konten-konten medsos yang viral berupa meme-meme, tagar, maupun pesan-pesan instan di grup-grup aplikasi messenger.

Pertanyaannya, bisakah metode dan konten dakwah Muhammadiyah, yang konon mencerahkan dan berkemajuan itu, menjadi narasi tandingan atas ujaran kebencian yang hilir mudik?

Sebenarnya, upaya menghadirkan unsur kekinian dalam dakwah Muhammadiyah telah banyak dilakukan. Semisal @lensamu yang kian hadir dengan desain-desain kece dan eye catching tanpa mengabaikan substansi dakwah. Atau televisi Muhammadiyah, TvMu, yang cukup sadar milenial dengan tampil multi-platform, mulai dari satelit parabola, streaming website, televisi berlangganan, dan yang terpenting, via akun youtube, TvMu channel.

Namun, bagi Muhammadiyah, dakwah medsos masih layaknya narasi kecil. Padahal, bagi generasi milenial, medsos adalah narasi besar, sang penentu perubahan. Muhammadiyah agaknya perlu memperhatikan kategori yang dalam dunia scouting disebut sebagai current ability dan potential ability. Current ability menandai kemampuan saat ini, sedangkan potential ability menunjukkan potensi di masa depan. Harus disadari, dakwah medsos dapat melahirkan potential ability yang luar biasa dalam tubuh Muhammadiyah.

A
la kulli hal, memperbanyak follower akun medsos tak semata untuk ke-aku-an. Ini juga soal memviralkan kebajikan. Untuk amar ma’ruf nahi munkar. Atau seperti jargon kaum muda Muhammadiyah; fastabiqul khoirot, berlomba-lomba dalam kebajikan. Selamat Milad Muhammadiyah Milenial!

https://geotimes.co.id/kolom/muhammadiyah-milenial/ 

Begini Awal Mula Muhammadiyah di Gowa



KHITTAH.co – Perkembangan  Muhammadiyah di Gowa juga bersamaan dengan perkembangannya di daerah-daerah lain di Sulawesi selatan. Radjab (1999:44) mengemukakan bahwa Abu Bakar Daeng Bombong salah seorang anggota Muhammadiyah Group Mariso yang tinggal di Pa’baeng-baeng dengan pekerjaannya sebagai tukang jahit dan aktif mengikuti pengajian di Mariso, mempelopori berdirinya Muhammadiyah Group Jongaya pada tahun 1928.
Sebagai kader pergerakan Muhammadiyah yang ditempa langsung di Group Mariso Cabang Makassar, Abubakar Daeng Bombong berupaya untuk mengadakan pembinaan di daerah tempat tinggalnya di Pa’baeng-baeng yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Ranting Jongaya. Dia kemudian menjadikan Mushalla yang dibangunnya sendiri sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan atau pun pengajian-pengajian.
Di tempat itulah para peserta pengajian bersepakat untuk membentuk group Jongaya dengan komposisi pengurus, Abubakar Daeng Bombong sebagai Voorzitter, Abd. Razak Daeng Ngerangsebagai secretaris, dibantu oleh Abd. Razak Daeng Mile, Daeng Sikota, Ismail, dan Sarapa Daeng Tarru (Radjab, 1999:44).
Dengan terbentuknya Group Muhammadiyah Jongaya sebagai ranting pertama di Gowa di bawah pembinaan Muhammadiyah Cabang Makassar, maka mulailah secara organisatoris, Muhammadiyah masuk di daerah Gowa.
Dengan kegiatan yang semakin giat, anggota-anggotanya pun semakin bertambah mengikuti pengajian. Untuk menyampaikan materi pengajian selain disampaikan oleh pengurus secara bergantian  juga biasanya diundang pengurus-pengurus Cabang Makassar di antaranya dengan mengundang KH. Abdullah sebagai pemateri.
Dalam perkembangan selanjutnya mengingat peserta pengajian yang semakin bertambah, karena diikuti pula oleh orang-orang di luar kampung Jongaya, maka tempat tersebut dirasakan tidak lagi memadai, maka diusahakanlah tempat lain, sebidang tanah milik Abdul Razak Daeng Ngerang.
Di atas tanah tersebut dibangun Mushalla, kemudian dibangun pula tempat pendidikan yang lebih modern dibandingkan dengan sekolah Islam milik kaum bangsawan sebelumnya yang bernama “Islahuddin”, yang dikelola secara tradisional, sekolah Muhammadiyah Group Jongaya tersebut untuk selanjutnya dikenal bernama Muallimin Muhammadiyah Jongaya dengan pola pendidikan khas Muhammadiyah yang multiscience yaitu mengajarkan beberapa cabang ilmu pengetahuan baik agama maupun pengetahuan umum (Radjab, 1999:45).
Mushallah dan tempat pendidikan tersebut sangat berperan dalam menanamkan paham Muhammadiyah di masyarakat karena baik peserta pengajian di Mushalla maupun siswa-siswa pada sekolah tersebut selain orang Jongaya juga diikuti pula oleh orang-orang luar Jongaya dalam daerah Gowa. Hal tersebut cukup konstributif dalam mengembangkan organisasi Muhammadiyah di daerah Gowa.
Peranan lain muhammadiyah di daerah Gowa, mulai dari awal keberadaannya sekitar tahun 1928 hingga tahun 1966 di daerah Gowa telah berdiri 10 buah masjid Muhammadiyah yang sebagian besar tetap bertahan hingga saat ini walaupun telah direnovasi gedung maupun namanya.
Masjid-masjid itu adalah Masjid Muhammadiyah di Pandang-Pandang Sungguminasa, Masjid Muhammadiyah di Limbung, Masjid Muhammadiyah di Panciro Lempangang, Masjid Muhammadiyah di amba Jawaya Allu, Masjid Muhammadiyah di Datarang-Tombolo Pao, Masjid Muhammadiyah di Barembeng, Masjid Muhammadiyah di kuboddong-Bonto Nompo, Masjid Muhammadiyah di Lembang bu’ne-Malakaji, Masjid Muhammadiyah di Ritaya-Bori Matangkasa, Masjid Muhammadiyah di Tompobalang-Moncobalang. Masjid-masjid tersebut di atas lebih awal didirikan oleh anggota Muhammadiyah sebelum Muhammadiyah di tempat masing-masing berdiri sebagai ranting atau cabang.
Sumber: Buku “Mentari Bersinar di Gowa (Menelusuri Jejak Kehadiran Muhammadiyah di Gowa tahun 1928-1968)”
http://www.khittah.co/begini-awal-mula-muhammadiyah-di-gowa/9237/