Friday, January 20, 2017

Peran NU & Muhammadiyah Pasca Aksi Bela Islam

Media kadang sudah memiliki frame tersendiri dan tertentu ketika mendengarkan informan. Meski seseorang menyampaikan hal yang sama dan didengar empat wartawan pada saat yang bersamaan, tapi tulisan yang keluar bisa saja berbeda.





Tuesday, January 10, 2017

Dokumen Islam Murni Berkemajuan

Muhammadiyah adalah asimilasi kreatif antara Arabisasi & Westernisasi. Tidak anti budaya asing, tapi menyerapnya secara bijaksana. Muhammadiyah juga merupakan gabungan beragam kultur nusantara & tidak identik dg satu kultur atau etnis tertentu. Inilah karakter Islam Murni Berkemajuan. Gatra 5-11 Jan 2016. Resensi Abd. Sidiq Notonegoro atas buku Muhammiyah Berkemajuan.



Thursday, January 5, 2017

Aksi Bela Islam dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan

Koran Sindo, Jum'at, 6 Januari 2017, h. 7

Ahmad Najib Burhani*

Aksi Bela Islam I, II, dan III yang dilakukan pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016 merupakan critical event (peristiwa yang sangat penting) untuk melihat perkembangan keagamaan di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan fragmentation of religious authority (fragmentasi atau terpecah-pecahnya otoritas keagamaan). Ini diantaranya bisa dilihat dari anjuran dari Said Agil Siradj, ketua umum PBNU, yang tidak diindahkan oleh sebagian warga NU. 

Siradj menganjurkan warga NU untuk tidak bergabung dalam Aksi Bela Islam III dan NU bahkan mengeluarkan fatwa bahwa sholat Jum'ah di jalan raya adalah tidak sah. Alih-alih mengikuti anjuran ini, beberapa pesantren di Jawa Barat seperti Ciamis dan Tasikmalaya justru mengirimkan santri-santrinya untuk pergi ke Monas dengan berjalan kaki. Tentu afiliasi keormasan dari pesantren-pesantren itu perlu dilihat kembali. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari warga NU yang bergabung dalam Aksi Bela Islam III.

Apa yang terjadi di NU itu juga terjadi di Muhammadiyah. Anjuran Haedar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, kepada warganya untuk tidak turun aksi seperti fall on deaf ears, tak dihiraukan oleh beberapa anggota Muhammadiyah. Alih-alih mengikuti anjuran ketua umumnya, banyak warga NU dan Muhammadiyah yang memilih bergabung dengan Habib Rizieq Shihab, Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, Bachtiar Nasir, dan Zaitun Rasmin untuk melakukan aksi yang terpusat di tugu Monas (Monumen Nasional) Jakarta.

Selama ini Habib Rizieq Shihab, jika dianggap sebagai ulama, maka ia adalah bagian ulama pinggiran atau ulama jalanan. Dalam istilah akademik, ia biasanya disebut low-brow ulama dan sering dikontraskan dengan high-brow ulama semisal Quraish Shihab dan Ma’ruf Amin. Amin Abdullah sering menyebut Shihab dan FPI (Front Pembela Islam) yang dipimpinnya sebagai noisy minority (kelompok kecil yang berisik). Bahkan Buya Ahmad Syafii Maarif sama sekali tak menganggap mereka sebagai ulama. Istilah Buya untuk mereka adalah para preman berjubah. Namun Aksi Bela Islam III seakan telah mengubahnya dari orang marjinal dan peripheral menjadi salah satu tokoh nasional. 

Rizieq menjadi khatib dalam sholat Jum'at yang berpusat di Monas yang secara tak sengaja dihadiri oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Polkam Wiranto, Panglima TNI Gatot Nurmanto, Kapolri Tito Karnavian, dan pimpinan negara yang lain. Pada hari itu, ia seperti menjadi pimpinan dari jutaan umat Islam Indonesia. Aksi Bela Islam III seperti telah menyulapnya menjadi tokoh yang tak bisa dikecilkan atau diabaikan.

Sebelum Aksi Bela Islam III atau disebut juga sebagai Aksi 212, pemerintah dan juga banyak dari elemen umat Islam bukan hanya tak memandang Habib Rizieq. Pemerintah cenderung mengacuhkan dan mengabaikannya. Jokowi berusaha mengontrol suasana dengan mengundang ulama dari NU, Muhammadiyah, dan MUI untuk datang ke istana negara. Jokowi bahkan mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Menteng dan kantor PBNU di Kramat untuk bertemu dengan pimpinan kedua organisasi tersebut. Ia bahkan membuat peristiwa penting dengan menghadiri penutupan Rakernas Pemuda Muhammadiyah di Tangerang. Namun Presiden mengabaikan atau tidak mau mengadakan pertemuan dengan pimpinan Aksi Bela Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa - Majelis Ulama Indonesia).

Setelah peristiwa 212, Rizieq Shihab dan GNPF-MUI seperti tak ingin kehilangan panggung dan momentum yang telah mengangkat mereka ke panggung nasional. Diadakanlah Aksi Sholat Subuh Berjamaah pada 12 Desember 2016. Mereka juga merancang Aksi Bela Islam IV atau yang dalam beberapa meme disebut sebagai Aksi Lempar Jumrah pada 6 Januari 2017 jika tuntutan mereka agar Ahok dipenjarakan karena dianggap melecehkan Islam tidak terpenuhi. 

Berbeda dari NU dan Muhammadiyah yang memiliki berbagai amal usaha semisal rumah sakit, sekolah, dan pesantren yang harus selalu diurus, Shihab dan FPI tidak memiliki lembaga-lembaga semisal itu. Gerakan utamanya adalah melakukan demonstrasi dan sweeping tindakan yang dianggap sebagai maksiat dengan menggunakan semboyah "amar ma'ruf nahi mungkar". Karena tak punya amal usaha, maka tak ada kesibukan yang menyita pikiran dan tenaganya selain untuk aksi demo dan sweeping

Selama ini dalam melakukan aksi-aksinya, Shihab lebih banyak mendapat kecaman dari masyarakat, termasuk dari umat Islam. Momentum 212 telah mengubahnya dari zero to hero, dari seorang pecundang menjadi pahlawan. Bahkan beberapa meme yang tersebut di media sosial telah mempersonifikasi sosok Shihab seperti sosok Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad dan khalifah kedua dalam sejarah Islam yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya. Karena itulah, ia ingin terus memelihara momentum tersebut dan membuat gerakan ini terus bergulir atau jika memungkinkan seperti snow ball yang semakin membesar. 

Selain Aksi Sholat Subuh berjamaah pada 12 Desember, Shihab dan GNPF juga menjadikan semangat 212 sebagai alat kebangkitan ekonomi umat Islam dengan mengadakan FGD bertema: "Revolusi Ekonomi, Terobosan Ekonomi Umat". Dan masih dengan semangat 212, ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang atribut yang berkaitan dengan natal, maka sweeping pun dilakukan oleh anggota-anggota FPI di berbagai toko, swalayan, dan kantor-kantor.

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan berkaitan dengan Aksi Bela Islam I, II, dan III itu diantaranya adalah: Dalam fragmentasi otoritas ulama sekarang ini, bagaimana kita melihat peran dan posisi NU dan Muhammadiyah? Apakah Rizieq Shihab akan terus memiliki peran lebih besar, pengaruh lebih luas, dan dipandang sebagai tokoh nasional yang diikuti setelah peristiwa ini? Bagaimana dengan peran media sosial dalam penciptaan fragmentasi otoritas keagamaan ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kajian serius. Ini juga merupakan pertanyaan yang menjadi titik tolak untuk melihat keberagamaan di Indonesia pada beberapa tahun mendatang.
-oo0oo-

*Peneliti Senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

http://nasional.sindonews.com/read/1168539/18/aksi-bela-islam-dan-fragmentasi-otoritas-keagamaan-1483668174



Saturday, December 17, 2016

Beda Jamiyah dengan Jamaah

Koran Sindo, 15 Des 2016.

Ma'mun Murod Al-Barbasy
Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ,
Pemerhati Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

MENJELANG Aksi Damai Jilid II 4 November 2016, yang kemudian dikenal dengan Aksi Damai 411, dua ormas besar di Indonesia: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) secara organisatoris (jamiyah) mengeluarkan imbauan yang hampir senada, agar warga (jamaah) yang mengikuti aksi tersebut tidak membawa atribut organisasi. Imbauan ini juga berlaku untuk Aksi Superdamai Jilid III pada 2 Desember 2016.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau agar jamaah-nya tidak membawa atribut Muhammadiyah dalam aksi itu, karena mereka (aksi) selaku warga negara. Meski demikian, Mas Haedar menyatakan bahwa Aksi Damai 411 merupakan wujud penyampaian aspirasi dalam berdemokrasi. 

Bahkan Mas Haedar meminta agar pemerintah dan Polri sensitif dalam merespons aspirasi umat dalam menangani kasus penistaan agama seperti yang dituntutkan. Jika terkesan menunda, mengulur, atau seolah mengambangkan, justru akan menambah persoalan makin meluas (30/10/2016).

Ketua Tanfidziyah PBNU KH Said Aqil Siradj juga melarang simbol-simbol NU dipakai dalam Aksi Damai 411. Kalau ada simbol-simbol NU, dikhawatirkan ada pihak ketiga yang memanfaatkannya. PBNU tak ingin simbol NU dipakai untuk tujuan di luar kepentingan jamiyah NU. 

Kiai Said juga meminta semua warga NU tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. Karenanya, Kiai Said meminta warga NU tidak ikutan (unjuk rasa). Kalaupun ada yang terpaksa ikut, Kiai Said berharap tidak ada simbol-simbol NU yang dipakai (28/10/2016).

Jamaah Tak Patuh Lagi pada Jamiyah
Meski sama-sama mengeluarkan imbauan terkait tidak bolehnya menggunakan simbol jamiyah, dalam menyikapi Aksi Damai 411 tampak ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Sikap Muhammadiyah tampak lebih lunak, bahkan cenderung ”mendukung” Aksi Damai 411. Dalam pandangan Muhammadiyah, Aksi Damai 411 semata hanya menyikapi penistaan terhadap Alquran yang dilakukan oleh Ahok. Tak ada kaitannya dengan masalah toleransi dan kebinekaan, apalagi terkait persoalan Pancasila dan NKRI.

Berbeda dengan itu, sikap NU terlihat lebih kaku dan menampakkan ketaksetujuan. NU tidak sekadar mengimbau jamaah-nya tidak menggunakan simbol-simbol NU, tapi juga memintanya tidak ikut aksi. Ada nada ”penggembosan”, bahkan nada ini semakin terlihat dalam menyikapi Aksi Superdamai 212. PBNU, misalnya, sampai harus mengeluarkan fatwa soal ketidaksahan salat Jumat di jalanan. Padahal, PBNU tentu tahu bahwa masalah salat Jumat di jalanan itu persoalan ikhtilaf di antara para ulama mazhab.

Lalu bagaimana jamaah Muhammadiyah dan NU menyikapi imbauan jamiyah-nya? Dalam Aksi Damai 411, praktis jamaah Muhammadiyah tidak mematuhi imbauan jamiyah-nya. Ketakpatuhan ini sepertinya karena jamaah melihat sikap lunak PP Muhammadiyah. 

Meski mengimbau jamaah-nya tidak memakai simbol-simbol Muhammadiyah, PP Muhammadiyah seperti melakukan pembiaran ketika kantor PP Muhammadiyah dijadikan sebagai posko aksi. Ketika mendapati Kantor PW Muhammadiyah Jakarta di Kramat Raya dijadikan Posko Pusat Keberangkatan peserta Aksi Damai 411 dari perwakilan jamaah Muhammadiyah se-Indonesia pun PP Muhammadiyah tak bereaksi.

Beberapa PW dan banyak PD Muhammadiyah bahkan mengoordinasikan jamaah-nya yang akan mengikuti Aksi Damai 411. Jamaah Muhammadiyah juga membentuk kesatuan aksi yang diberi nama Kokam (Komando Kawal Al-Maidah), nama yang dilekatkan kepada Kokam yang berada di bawah naungan Pemuda Muhammadiyah.

Selama berlangsungnya aksi, simbol-simbol Muhammadiyah seperti bendera Muhammadiyah dan organisasi otonom juga berkibar di jalan. Beberapa elite Muhammadiyah tingkat pusat, wilayah, dan daerah turun langsung, ikut Aksi Damai 411.

Begitu juga warga nahdliyin, mereka tidak patuh menjalankan imbauan PBNU untuk tidak mengikuti Aksi Damai 411. Kalau selama ini NU sering mengklaim sebagai ormas terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai puluhan juta, yang salah satu klaimnya biasanya didasarkan pada kebiasaan praktik ritual keagamaan yang mereka lakukan, maka hampir pasti peserta terbesar Aksi Damai 411 adalah warga nahdliyin.

Muhasabah bagi Muhammadiyah dan NU
Ketakpatuhan jamaah Muhammadiyah dan NU terhadap imbauan jamiyah-nya patut menjadi perenungan (muhasabah) bagi Muhammadiyah dan NU. Perenungan yang penting dilakukan setidaknya pada dua hal. 

Pertama, 
terkait positioning Muhammadiyah dan NU. Selama ini Muhammadiyah dan NU kerap menyebut diri atau diposisikan sebagai representasi muslim Indonesia. Muhammadiyah dan NU selama ini diidentikkan sebagai organisasi yang mempunyai watak kemasyarakatan moderat (tawasuth), toleran (tasamuh), dan seimbang (tawazun). Secara konseptual, tentu watak ini sejalan dengan prinsip Islam, namun dalam praktiknya justru cenderung lebih dekat pada mentalitas yang sekadar ”mencari aman”. 

Kedua, semakin berjaraknya jamiyah dengan jamaah. Ini juga perlu jadi perenungan. Sekadar contoh, ketika beredar berita bahwa Ahok akan datang ke Muhammadiyah untuk menjelaskan masalah terkait Al-Maidah 51, kontan rencana ini mendapat penolakan keras dari jamaah Muhammadiyah. Rencana pertemuan ini akhirnya dibatalkan sepihak oleh Ahok. 

Kesediaan PP Muhammadiyah menerima Ahok tentu dimaksudkan untuk menjaga jarak, atau bahkan kedekatan yang sama dengan semua kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun, menerima Ahok di kala hati umat Islam tengah terluka karena ulahnya yang menista Alquran, justru dinilai sebagai tidak nyambungnya jamiyah dengan jamaah.Begitu juga NU. Hadirnya sebagian besar nahdliyin pada Aksi Damai 411 di kala PBNU mengimbau untuk tidak mengikuti aksi tersebut, bisa dimaknai sebagai semakin berjaraknya jamiyah NU dengan jamaah-nya. Bahwa kebanyakan mereka yang hadir tidak membawa simbol-simbol NU juga hendaknya tidak dimaknai sebagai bentuk kapatuhan terhadap imbauan PBNU. Sebaliknya, mesti dipahami sebagai bentuk kemasabodohan jamaah NU terhadap jamiyah-nya. 

Realitas saat ini, di level akar rumput sekalipun, tingkat ketergantungan jamaah NU terhadap jamiyah-nya tidak lagi seperti ketika awal-awal NU lahir hingga 1980-an, di mana kata sami’na wa atha’na (kami dengar, kami taat) selalu mewarnai relasi jamaah dengan jamiyah-nya. Jamaah nyaris tanpa reserve mendengar dan taat terhadap apa pun yang dititahkan jamiyah atau para kiainya. 

Dalam perkembangannya, sekarang jamaah NU tak lagi gampang untuk sami’na wa atha’na kepada jamiyah-nya, termasuk para kiainya. Saat ini kesadaran jamaah untuk sami’na wa atha’na praktis hanya dalam hal yang terkait dengan persoalan fikih. Bahkan fikih pun ranahnya begitu sempit, sebatas fikih ibadah(mahdzah) yang bersifat personal.

Terkait muamalah, terutama dalam soal politik, sosial dan kemasyarakatan, jamiyah NU atau pun kiai tak lagi menjadi sandaran atau tempat bertanya yang utama. Penyebab dominan pudarnya relasi ini karena ketaknyambungan antara jamiyah dan jamaah atau antara kiai dan jamaah. 

Dan ketaknyambungan ini penyebabnya lebih banyak karena perubahan perilaku kiai atau mereka yang tengah menduduki jabatan di NU. Di awal-awal berdirinya NU, posisi kiai benar-benar dekat dan menjadi pembela jamaah—Geertz (1960) menyebutnya sebagai makelar budaya (cultural brokers). 

Sekarang sebagian (elite) kiai sudah berubah menjadi makelar politik (political brokers), broker pilkada, pilgub, pilpres dan kerja-kerja lainnya yang sama sekali tak ada kaitan dengan tugas kekiaian. Kiai lebih suka bersikap abu-abu–tentu tak lupa mencari pembenaran fikih, termasuk pembenaran ke-tawasuth-an dan ke-tasamuh-an–di kala umat membutuhkan ketegasan sikapnya, terutama terkait masalah akidah, sosial, dan politik.

Dengan perubahan peran kiai ini, ke depan bisa jadi jamiyah NU tidak saja akan ditinggalkan jamaah-nya untuk sekadar bertanya terkait masalah sosial dan politik, tapi juga dalam masalah fikih ibadah sekalipun. Bisa jadi kiai tidak akan lagi menjadi tempat untuk bertanya. Wallahu a’lam. 

http://nasional.sindonews.com/read/1163202/18/beda-jamiyah-dengan-jamaah-1481798523


Wednesday, December 14, 2016

Sunday, November 27, 2016

SEA Muslim Youth Peace Mission including two Indonesians visiting Japan soon


                          Mitsuo Nakamura
        20 November, 2016
                                   Tokyo, Japan

TAMU = “Talk with Muslims”
TAMU (= acronym for “Talk with Muslims”) Project launched recently by the Japan Foundation is inviting 7 (seven) Muslim young men and women from Southeast Asian countries to Japan to engage in dialogue with Japanese young men and women. The project is aimed at countering the rise of Islamophobia in Japan by promote the understanding on Islam among the Japanese counterpart. They will present the moderate and peaceful nature of Islam as it is believed and practiced in Southeast Asia. Several scholars of Islamic studies of Japan, including Dr. Mitsuo Nakamura, Professor Emeritus of Chiba University and Dr. Ken Miichi, Associate Professor of Iwate Prefectural University, in collaboration with Prof. Dr. Azyumardi Azra CBE of UIN Jakarta, Dr. Ahmad Najib Burhani of LIPI/Muhammadiyah and Mr. Ahmad Suaedy of Ombudsman RI/Wahid Institute, from the Indonesian side, formulated the initial idea for the project last year. Their initiative was well received by Dr. Tadashi Ogawa, then Director of Jakarta Office of the Japan Foundation, and has become an officially instituted program supported by the government funding for the current fiscal year. The project is expected to last at least for five years until 2020.

“Seven Young Muslim Samurais” Visiting Japan
The first year’s “TAMU Project” invites to Japan seven young Muslim activists from Southeast Asia. They include two Indonesians (Ahmad Imam Mujadid Rais, Maarif Institute, and Rifqi Fairuz, Gusdrian Network), one Malaysian (Nurul Hafizah Binti Mohamad Ramli, International Islamic University), two Thais (Fadel Heeyama, Save the Children International, and Fitra Jewoh, Thai-European Business Association), and one each from the Philippines (Ruhollah al-Hussein J. Alonto, Institute of Bangsamoro Studies) and Singapore (Goh Muhammad Redhuan, Majlis Ugama Islam Singapore). The number of invitees is expected to increase in the coming years.

Program: Talks with Japanese Youth
During the ten days stay in Japan, 21-30 November, the TAMU participants are first going to be briefed in Tokyo on Japanese society and religion and Japan’s relationship with Islam and the Islamic World. Then, they will visit Sophia UniversityCatholic college established by Jesuits in 1913to attend a meeting for exchange with Japanese scholars of Islamic studies hosted by Prof. Midori Kawashima. They will also visit Chuo University (one of the leading private universities in Tokyo since 1920) for dialogue with students hosted by Prof. Hisanori Kato, as well as Toyo Eiwa Jogakuin Senior High School (Protestant girls school established by Canadian Methodist missionary in 1884) for school tour and exchange with students, hosted by Prof. Tsuyoshi Kato. On Friday, 25 November, the TAMU participants will join the noon prayers at Tokyo Camii Mosque (Turkish Culture Center) and have talks with fellow Muslims living in Japan.

Visiting the Region hit by Great Earthquake & Tsunami
The latter half of the program will be conducted in the Iwate Prefecture hosted by Dr. Miichi. The participants will visit the town of Otsuchi for viewing local cultural performance and its role for community development. They will also observe the activities of “Collabo School”, run by NPO KATARIA helping school children and students suffered from the disaster of “Great Eastern Japan Earthquake” and Tsunami in 2011. After visiting historical sights in Kamaishi City and Morioka City, they will have a meeting with students at Iwate Prefectural University.
Back in Tokyo, the last day of stay will be spent for a meeting with young journalists for discussion on the reportage in Japan about the Islamic World. This will also wrap up the first TAMU program.

Countering Islamophobia
My personal rationale for the TAMU project is as follows:
A series of recent atrocities committed by the so-called ISIS and its affiliates upon Japanese citizens overseas have shocked the Japanese public. Most of TV programs, press reports and journal articles, and instant publications on the ISIS in Japan have started to disseminate a massive amount of negative images and impressions on Islam, inducing the rising of Islamophobia. At the same time, however, the violent incidents have stimulated a great deal of genuine curiosity on Islam and Muslims, too. In other words, ironically, the current situation presents a chance for the Japanese public to learn about the reality of Islam without biases and prejudices. The curiosity seems especially high among the Japanese youth.

Muslims’ Favorite Feelings towards Japan
On the Muslim side, especially those Muslims in ASEAN countries, they have had favorable feelings towards Japan and Japanese people in general. Among others, Muslim youths are quite enthusiastic about Japanese technology and pop-culture like Anime, Manga and popular music. Many of those Muslims who have ever visited in Japan for study, work or business admire Japanese people’s positive characters like cleanliness, discipline, diligence, honesty, kindness and orderliness. Some even say that Japan is an Islamic society where Islamic values are prevailing without Islam!  The rapid increase of tourists from Southeast Asia to Japan thanks to the growth of the middle classes in the region are also enhancing the opportunities for mutual understanding between the Japanese people and the Muslims from Southeast Asia. To accommodate them, Japanese tourist businesses are busily adjusting themselves now by providing halal foods and other services specific for Muslims. (Ex. major international airports like Narita now have “prayer rooms”.)

Disseminate “True Image and Reality” of Islam
Considering such a situation, there seems to arise an opportunity for Southeast Asian Muslims to disseminate the true image and reality of Islam to a wide audience in Japan in order to counter the rise of Islamophobia. It is assumed that the Japanese public, especially the young people, are willing to get acquainted with Muslim counterparts from ASEAN countries at the personal level.  According to my understanding, this is the background against which the Japan Foundation has launched the TAMU (=“Talk with Muslims”) project this fall in cooperation with civil society organizations and academia in both ASEAN and Japanese sides. (“Tamu” in Indonesian and Malaysian languages means “guest/s”.)

People to People Diplomacy
Such an approach pursued by civil society organizations and academia, being different from and along side security approach employed by the government, will be contributing in the long run to the formation of a pre-condition – elimination of Islamophobia = freedom from the fear of Islam – necessary for the formation of rational public opinion and prudent diplomacy in countering violent extremism.

Japan’s Unique Position in Relation to Islamic World
Japan has been occupying a unique position in its relationship vis-à-vis the Muslim World. It has NOT been involved directly in the military operations of the Western Powers. Perhaps, this is one of the most important elements in Japan’s diplomacy, making its neutrality credible.
In spite of recent controversial legislature, latest polls indicate that the majority of Japanese people want to maintain its pacifist Constitution, i.e. the avoidance of military engagements overseas. It is my personal wish that the TAMU project aimed at mitigating Islamophobia will also be contributing to the continuation and confirmation of Japan’s pacifist diplomacy.

From “Guests” to “Partners”
The TAMU project is expected to continue for a number of years to accumulate a “critical mass” of the participants from both Muslim and non-Muslim sides to nourish mutual understandings and to work together in countering the growth of Islamophobia in Japan. It is, therefore, hoped that the TAMU = “inviting guests” project will be developing eventually into the creation of a number of “partners” instead of mere “guests” in their efforts to counter Islamophobia. It is also hoped that the project will be not merely inviting Muslim youths to Japan but also developing to an exchange program, providing opportunities for the Japanese youth to visit Muslim communities in Southeast to learn the reality of Muslim lives firsthand via their own eyes.

My Personal Responsibility
I feel it my personal responsibility as an academic who has been engaged in many years in the study of Islamic social movements in Southeast Asia, like Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Indonesia, to join the collective efforts of my Japanese colleagues to counter Islamophobia via TAMU Project in Japan. I wish further understanding and cooperation from my Southeast Asian, especially Indonesian, colleagues for the TAMU Project run by the Japan Foundation.

                                                        (End)