Rahasia Satu Abad Muhammadiyah

Kompas, Senin, 5 Juli 2010 | 09:54 WIB

Kim Hyung-Jun

KOMPAS.com — Umumnya, orang asing berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang kurang demokratis. Kekuasaan Soeharto menjadi alasan utama yang melahirkan pandangan tersebut. Walaupun Orde Baru sudah diganti, pandangan itu sulit diubah karena masih maraknya unsur-unsur yang tidak sejalan dengan dasar demokrasi.

Politik uang, korupsi, kolusi, penyelewengan oleh pemimpin pemerintah, kurang adanya sistem yang merepresentasikan aspirasi rakyat, dan lain-lain menguatkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia lebih mengarah ke prosedural, sementara demokrasi praktis (riil) belum dapat tercapai.

Kesan itu kemudian membawa pertanyaan yang rumit, yaitu apakah demokrasi pernah dijalankan di Indonesia selama ini? Jika memikirkan soal itu, maka kemudian muncullah pertanyaan yang bersifat kolonial: apakah kultur dan sifat masyarakat Indonesia memang kurang cocok dengan demokrasi? Jawabannya ”jelas tidak” meskipun sulit dibantah bahwa bukti nyata yang menunjukkan adanya demokrasi riil susah ditemukan di buku-buku sejarah ataupun buku-buku sosial-politik.

Seandainya saya memilih organisasi keagamaan lain sebagai obyek penelitian, citra buruk tentang demokrasi Indonesia belum berubah. Akan tetapi, saya sempat melakukan penelitian tentang Muhammadiyah dan pengalaman ini mengubah pandangan secara drastis, yang dapat disebut paradigm shift: ternyata di Indonesia ada tradisi demokrasi yang praktis dan riil.

Tradisi demokrasi

Selama berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas Muhammadiyah, saya menemukan tradisi demokrasi yang berjalan sehari-hari. Secara lebih rinci, saya menyaksikan adanya tradisi berdiskusi secara terbuka dan sopan, tradisi memperdebatkan isu-isu berdasarkan rasionalitas, tradisi menghargai pendapat orang lain, tradisi tidak mengasingkan dan memusuhi orang yang berpendapat lain, tradisi mencari jalan keluar dengan cara damai dan yang dapat disetujui oleh semua pihak, dan tradisi menerima apa yang sudah diputuskan oleh musyawarah.

Pertama-tama saya tidak begitu rela menerima hasil pengamatan di atas sebab menurut pikiran saya, Muhammadiyah merupakan bagian dari Indonesia sehingga kurang wajarlah bahwa warga Muhammadiyah mampu menjalankan praktik- praktik demokrasi. Saya pernah mencurigai adanya unsur ”sandiwara”, yaitu aktivis Muhammadiyah pura-pura melakukan tindakan demokratis untuk memberi kesan baik kepada peneliti asing. Akan tetapi, bukankah kepura-puraan tidak dapat diteruskan selama beberapa minggu, apalagi beberapa bulan? Akhirnya, saya mulai menerima apa yang saya saksikan. Agaknya, saya menemukan satu pola, democracy at the grass-root level yang dicari oleh aktivis-aktivis yang berkiprah pada empowerment of the people.

Bagi saya, rahasia itu adalah demokrasi berdasarkan egalitarianisme dan otonomi.

Kemudian, muncul pertanyaan, bagaimana Muhammadiyah mampu membangun dan memelihara tradisi demokrasi di dalam suasana politik nasional yang kurang kondusif? Ada beberapa alasan yang saya temui dan dua alasan yang menonjol, yaitu egalitarianisme dan otonomi.

Islam mengajarkan bahwa derajat manusia sama meskipun ajaran itu sulit dijalankan. Sering terjadi seseorang dianggap mempunyai derajat yang lebih tinggi sehingga ia harus dihormati dan ”disakralkan”. Akan tetapi, praktik semacam itu tidak dianjurkan, malah dikritik keras oleh Muhammadiyah. Hal itu dapat dibuktikan dengan sikap Muhammadiyah terhadap pendirinya, KHA Dahlan. Suatu saat ketika rapat berlangsung, sesudah wafatnya beliau, ketua yang baru saja dilantik mengemukakan bahwa warga Muhammadiyah harus lebih dari beliau dan menjalankan programnya bukan demi beliau, melainkan demi Allah. Generasi berikutnya menghargai amal perjuangan KHA Dahlan, tetapi tidak pernah mengultuskannya.

Dengan adanya egalitarianisme, tidak sulit menyaksikan pimpinan dan anggota duduk berdampingan, bergurau, makan, dan berdebat bersama. Pendapat yang sering dikemukakan oleh pimpinan juga memperlihatkan sikap serupa. Mereka berpendapat bahwa anggota Muhammadiyah cukup pintar sehingga tidak usah dibina secara langsung dan intensif. Tugas pimpinan adalah mengarahkan dan mengoordinasikan programnya, sementara soal pelaksanaannya diserahkan kepada setiap anggota. Sikap seperti itu kemudian melahirkan dan memperkuat suasana yang kondusif untuk mempraktikkan riil demokrasi.

Otonomi

Alasan kedua yang memperkuatkan demokrasi di Muhammadiyah adalah otonomi. Pimpinan di tingkat wilayah sampai ranting mempunyai wewenang untuk menerjemahkan apa yang digarisbawahi oleh pimpinan pusat. Organisasi otonom seperti Aisyiyah dapat menjalankan programnya sendiri-sendiri sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar. Amal usaha diberi otorita untuk mengatur kegiatannya masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Efek penting dari otonomi adalah bahwa kekuatan organisasi susah disentralisasi pada sekelompok pemimpin. Hal itu dapat terbukti dengan adanya jargon yang kadang dilontarkan oleh aktivisnya, yaitu bahwa ”tanpa pimpinan pusat pun Muhammadiyah tetap berjalan”. Otonomi seperti ini juga mengakibatkan fenomena yang cukup aneh bagi orang luar, yaitu ”atasannya” meminta bantuan kepada ”bawahannya” untuk mencukupi keperluan operasional organisasi. Tanpa adanya pimpinan yang dapat memonopoli sumber daya manusia ataupun sumber finansial dan ideologi, suasana yang kondusif untuk berjalannya demokrasi tetap dijaga.

Otonomi juga mempunyai efek yang penting, yaitu kegiatan Muhammadiyah dilaksanakan sesuai dengan konteks di masing-masing tempat sehingga kemajemukan dapat dilindungi. Hal itu membawa dampak positif terhadap demokrasi karena keberadaan perbedaan dapat diakui dan dihargai.

Menjelang Muktamar, banyak orang menanyakan rahasia yang memungkinkan eksisnya Muhammadiyah selama seratus tahun. Bagi saya, rahasia itu adalah demokrasi berdasarkan egalitarianisme dan otonomi. Ketika menyampaikan kesimpulan seperti ini, agaknya muncul rasa yang kurang puas dan mantap karena uraian tersebut tidak menggunakan konsep atau teori yang canggih dan fashionable. Semua orang mudah mengatakan bahwa demokrasi itu penting bagi segala bentuk organisasi modern. Akan tetapi, hal yang unik di Muhammadiyah adalah bahwa prinsip dasar tersebut dapat dilaksanakan.

Dengan tinjauan seperti itu, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada rahasia yang susah dipahami di balik satu abad Muhammadiyah. Apa yang berada di baliknya adalah hal yang mendasar, yaitu tradisi demokrasi, egalitarianisme, serta otonomi yang dijaga dan dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah.

Kim Hyung-Jun Profesor Antropologi Budaya Kangwon National University, Korea Selatan