Bandul Politik Muhammadiyah

Harian Tempo, [Jumat 6 Maret 2009]

Oleh: Asep Purnama Bahtiar


Ada pernyataan menarik dari H.M. Junus Anies (Ketua PP Muhammadiyah 1959-1962) ketika menyinggung pergulatan ideologi dan godaan politik yang bisa membahayakan Muhammadiyah di era 1960-an. "Muhammadijah bukan dan tidak akan mendjadi partai politik. Sekali Muhammadijah tetap Muhammadijah, selalu melakukan amar ma`ruf dan nahi mungkar untuk kebaikan Masjarakat seluruhnja. Kata orang: 'Kalau demikian Muhammadijah tentu akan dimakan oleh politik sebagaimana kata-kata politikus.' Sambutan kami: silahkan kalau memang dojan; tetapi awas kalau nanti kelolodan, ditelan tidak masuk, dilepeh (Djawa) tidak keluar."

Statement H.M. Junus Anies yang disampaikan dalam khotbah iftitah pada Muktamar Setengah Abad Muhammadijah di Jakarta (21-25 November 1962) itu sangat bermakna. Pesan moralnya, paling tidak, ada dua. Pertama, merupakan peringatan keras bagi pihak-pihak (dalam dan luar) yang hendak menjadikan atau memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan politik praktis. Kedua, menunjukkan rasa percaya diri yang prima bahwa Muhammadiyah, dengan identitas dan maksud tujuannya, jauh lebih besar daripada partai politik; dan berkhidmat di Muhammadiyah tidak kalah mulianya daripada berkarier di partai politik.

Jika dibandingkan dengan kondisi Muhammadiyah dewasa ini yang lagi-lagi bersinggungan dengan masalah politik praktis, pernyataan yang dikutip di atas masih menunjukkan relevansinya. Setidaknya sejak reformasi bergulir di republik ini (1998) dan kemudian disusul dengan Pemilu 1999, 2004, dan sebentar lagi 2009, ormas Islam seperti Muhammadiyah tidak kalis dari tarik-menarik dan ketegangan pilihan: politik atau gerakan dakwah (kultural-transformatif).

Kasus mutakhir

Persoalan tersebut ditambah dengan masalah intervensi ideologis partai politik berjubah dakwah. Tarikan kepentingan dari partai politik yang suka menisbatkan dirinya dengan Muhammadiyah, jika tidak disikapi secara tegas dan cerdas, sangat mungkin akan menjadi masalah yang kompleks dan potensial menimbulkan konflik internal di Muhammadiyah. Dalam konteks ini setidaknya ada dua kasus mutakhir yang cukup menonjol dan patut memperoleh respons yang kreatif.

Pertama, kemunculan Partai Matahari Bangsa (PMB) pada 8 Januari 2006, yang menjadi fenomena baru dalam kancah perpolitikan yang bersinggungan dengan Muhammadiyah. Selama ini Partai Amanat Nasional (PAN) diasumsikan oleh sebagian kalangan sebagai "partainya Muhammadiyah", sedangkan kehadiran PMB yang menjadi kontestan Pemilu 2009 dianggap sebagai pesaing baru bagi PAN untuk mendulang suara dan dukungan dari keluarga besar Muhammadiyah.

PMB menjadi catatan tersendiri karena sejak embrio hingga Pemilu 2009 selalu mencitrakan diri sebagai partainya Muhammadiyah yang baru. Berbagai upaya mendekat-dekatkan jarak atau memasukkan diri sebagai bagian dari Muhammadiyah dilakukan oleh PMB, baik secara simbolis maupun praksis. Simbol PMB yang nyaris sama dengan lambang Muhammadiyah, matahari bersinar dua belas; klaim pendirian PMB sebagai rekomendasi atau "lampu hijau" dari Tanwir Muhammadiyah di Mataram (2004); sampai pendekatan-pendekatan personal dan struktural, dilakukan untuk membesarkan partai.

Kedua, artikulasi dan gaya kepemimpinan sebagian elite Muhammadiyah akhir-akhir ini ditengarai oleh kalangan internal dan warga Muhammadiyah sendiri sudah keluar dari khitah organisasi. Mulai masalah pengajuan calon legislator dan keterlibatan struktural di partai politik, tetapi tidak mau melepaskan jabatan di struktur kepemimpinan Muhammadiyah atau di amal usahanya, sampai soal calon presiden atau calon wakil presiden dan mobilisasi (manipulasi) dukungan politik dengan mengatasnamakan organisasi.

Jangan lupa, Muhammadiyah dan partai politik adalah dua entitas yang berbeda dan sangat sulit disatukan. Muhammadiyah adalah "gerakan kultural" atau sesuai dengan identitasnya "gerakan Islam dakwah amar ma`ruf nahi mungkar dan tajdid"; dengan maksud dan tujuannya yang berjangka panjang. Sedangkan partai politik adalah gerakan struktural dengan tujuan dan kepentingan politik berjangka pendek.

Bandul politik

Berpijak pada nilai dan karakter gerakan Muhammadiyah tersebut, pemimpin, kader, atau elite Muhammadiyah tidak bisa mengabaikan identitas dan budaya organisasi di Persyarikatan, karena ada kepentingan atau pamrih politik. Dalam kasus seperti inilah pernyataan H.M. Junus Anies 46 tahun yang silam tersebut penting untuk diindahkan. Bagi Muhammadiyah sendiri, sikap dan tindakan oknum-oknum tertentu yang serba politis atau suka mengusung kepentingan partai politik itu lebih sering tidak memberikan kontribusi yang berarti, bahkan sebaliknya kerap kontraproduktif dan memancing konflik kepentingan dari luar.

Menjelang satu abad ini, Muhammadiyah masih menunjukkan dinamika yang menggembirakan, kendati di banyak tempat terjadi kesenjangan kinerja dan penurunan bobot dakwah transformatif sebagai akibat dari politik praktis atau sikap partisan yang dilakukan oleh oknum pimpinan atau tokoh kuncinya. Karena itu, muncul kesan pelesetan di Muhammadiyah, "sepi ing pengajian tapi rame ing politik praktis".

Jika hal tersebut diabaikan, bandul politik Muhammadiyah akan cenderung mengarah pada politik praktis yang spekulatif dan pragmatis, bahkan bisa jadi nir-etika dan tanpa nilai. Tanpa didukung oleh budaya politik yang kuat dan cerdas, dunia politik hanya akan dipandang sebagai arena kehidupan yang menggadang-gadang status sosial, limpahan materi, dan rating popularitas.

Akhirnya, organisasi pembaruan ini akan diperalat oleh elite atau kelompok tertentu, baik dari kalangan internal maupun eksternal, bagi pencapaian agenda politik dan kepentingan kekuasaannya. Pamor Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah (kultural-transformatif) lalu terambil alih oleh program organisasi yang political-oriented dan mencuatnya figur pimpinan serta kader Persyarikatan yang political-minded. Setelah itu, Muhammadiyah kembali dilupakan.

Sekarang bandul politik itu semakin kuat berayun dengan segala akibat dan risiko dari pilihan politik pragmatis yang telah diambilnya. Kini dirasakan wibawa politik Muhammadiyah mulai pudar dan organisasi menjadi pasar taruhan politik yang disesaki para penjaja ideologi dari luar yang tidak ada hubungan genealogis dan nasab gagasan dengan Persyarikatan.

Betapapun kuatnya bandul politik itu berayun, jangan sampai rekam jejak dan kiprah sejarah Muhammadiyah dalam pemberdayaan umat dan pencerahan bangsa ini dipertaruhkan reputasi dan kontribusinya. Sudah saatnya bandul politik itu diayunkan kembali ke ranah politik kebangsaan sebagaimana amanat Tanwir Denpasar (2002) dan Muktamar ke-45 di Malang (2005). Muhammadiyah tetap berpolitik (strategis kebangsaan) sebagai gerakan kultural dan peran kebangsaan, tetapi bukan politik praktis melalui partai politik. Dengan kata lain, Muhammadiyah membangun dan mengembangkan partisipasi kritis dan strategis bagi warga Muhammadiyah untuk terlibat dalam dinamika kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang didasari oleh akhlaqul karimah dan Khittah Perjuangan.

Terkait dengan hal itu, Muhammadiyah di seluruh lini dan jajarannya mendesak untuk merealisasi beberapa agenda, paling tidak melalui tanwir di Bandar Lampung ini, 5-8 Maret 2009. Pertama, penguatan kapasitas organisasi dan penyegaran kredibilitas pimpinan Persyarikatan. Kedua, penyatuan visi ideologis dan konsolidasi organisasi secara menyeluruh dan rasional. Ketiga, penyegaran dan pendalaman kembali identitas dan budaya organisasi Muhammadiyah. Keempat, pengayaan strategi berpolitik kebangsaan. *

---

Penulis: Kepala Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial-Politik UMY