Islam and politics: political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998-2010

IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 3, Number 2, December 2013: 267-290

Ridho Al-Hamdi
Department of Governmental Science, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: ridhoalhamdi@yahoo.com

AbstractThis study examines the roles of political elites in the Muhammadiyah in facing the dynamics Muslim politics in post New Order regime. There are three issues discussed: the emergence of Islamic political parties, the desire to implement the Jakarta charter as a state ideology, and the rise of terrorism. The result of the study demonstrated that there are four variants of the political attitudes of the elites in Muhammadiyah in post-New Order regime: 1) transformative-idealistic; 2) moderate-idealistic, 3) realistic-critical, and 4) accommodative-pragmatic. The variations are deeply influenced by two main factors: the sociological background and organizational factor.

Abstrak (Indonesia)
Penelitian ini menguji peran elit politik dalam Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika politik Muslim pada era rezim pasca Orde Baru. Ada tiga isu yang dibahas: munculnya partai-partai politik Islam, keinginan untuk melaksanakan Piagam Jakarta sebagai ideologi negara, dan munculnya terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat varian sikap politik para elite di Muhammadiyah pada era rezim pasca-Orde Baru: 1) transformatif-idealis; 2) moderat-idealis 3) realistis-kritis, dan 4) akomodatif-pragmatis. Variasi ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu latar belakang sosiologis dan faktor organisasi.

Keywords: Political attitudes; Muslim politics; Elites in Muhammadiyah; Terrorism

Download PDF

The portrait of gender justice and injustice in the Islamic teaching textbook and Muhammadiyah teachers’ responses

IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 3, Number 1, June 2012: 149-173

Nurwanto
Universitas Muhammad iyah Yogyakarta
nur_l ippro@yahoo.com

AbstractThe paper investigates the textbook on Islamic teaching officially published for Muhammadiyah Senior Secondary Schools. It examines whether the textbook promotes gender justice or injustice. In addition, how the teachers think about the gender discourse is also explored. The study seems important to carry out by taking account of whether the trend of gender discourses which has taken place for some decades in the public is substantially accommodated in the Muhammadiyah schools’ curriculum. Moreover, the teachers’ responses to the existing gender issues as included in the textbook may be crucial to shape since they are translators of the text offered. To clarify this issue, the paper uses content analysis of the textbook and analyses the result of interview with several Muhammadiyah senior secondary schools’ teachers in Yogyakarta.

The result of this study shows that even if the content of the official textbook generally emphasizes gender justice, in some cases, it promotes gender injustice and stereotypes. The explanation of men’s social roles in the whole Muslims’ history tends to be widely explored whereas that of the possibility of women’s roles is paid less attention. On the other hand, in other parts of the textbook, there is an explanation of the importance of democratic attitudes for Muslims in the framework of societal relations. In the sense, the elaboration of the possibility of men and women to participate in the public is theologically explained. With regard to the teachers’ responses, the writing indicates that they generally agree with the notion of the need for women and men to share and possibly contribute in the public as long as the women in particular do not deny their domestic roles. They seem trying to examine the content of the textbook ranging from rational up to theological considerations. To conclude, the textbook contains gender justice and injustice orientations
which have been responded variously by the teachers.


Abstrak (Indonesia)
Kajian ini menelaah buku teks tentang ajaran Islam yang resmi diterbitkan untuk Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah. Kajian ini menguji apakah buku teks tersebut mempromosikan keadilan atau ketidakadilan gender. Di samping itu, kajian ini mengeksplorasi bagaimana para guru berpikir mengenai wacana gender.
Kajian ini penting untuk mempertimbangkan apakah kecenderungan wacana gender yang telah terjadi beberapa dekade ini secara substantif diakomodasi oleh kurikulum sekolah-sekolah Muhammadiyah. Lebih jauh, respon para guru terhadap persoalan-persoalan gender yang ada sebagaimana termuat dalam buku teks menjadi penting karena mereka merupaka para penerjemah dari buku teks tersebut. Untuk mencapai itu semua, kajian ini menggunakan analisis isi atas buku teks dan menelaah hasil wawancara dengan beberapa guru Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Yogyakarta.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum muatan buku teks resmi menekankan keadilan gender, dalam beberapa hal, juga mempromosikan ketidakadilan gender dan prasangka. Penjelasan mengenai peran sosial lelaki dalam keseluruhan sejarah Muslim cenderung memperoleh paparan luas, sementara peran sosial perempuan kurang memperoleh perhatian. Di sisi lain, sebagian buku teks juga menjelaskan tentang pentingnya sikap demokratis bagi Muslim dalam kerangka hubungan-hubungan sosial. Dalam hal ini, elaborasi mengenai peluang lelaki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik telah dijelaskan secara teologis. Dengan memperhatikan respon paraguru, kajian ini menunjukkan bahwa mereka umumnya sepakat dengan paham mengenai erlunya perempuan dan lelaki berbagi dan mungkin berkontribusi dalam ruang publik sejauh perempuan tidak menolak peran domestik mereka. Mereka agaknya mencoba menguji muatan buku teks melalui pertimbangan rasional hingga teologis. Akhrinya, buku teks bermuatan orientasi keadilan ketidakadilan gender yang telah direspon secara berbeda oleh para guru.

Keywords: Gender; Justice; Injustice; Muhammadiyah; Teachers’ Responses

Download PDF

99 Tahun Suara Muhammadiyah

Suara Muhammadiyah, 1-15 Januari 2014


Suara Muhammadiyah, menurut penelusuran Dr Kuntowijoyo sudah terbit sejak 1915. Semula bernama Sworo Muhamma diyah, berbahasa Jawa. Kemudian Suara Muhammadiyah dengan pesebarannya ke seluruh penjuru Nusantara dengan menggunakan bahasa Melayu, berjasa ikut menyatukan Nusantara/ Indonesia sebelum Sumpah Pemuda diteriakkan oleh para pemuda di tahun 1928. Ini menjadi prestasi tersendiri, bersama dengan Organisasi Muhammadiyah yang besar yang menyebar dan yang berakar di berbagai pelosok Tanah Air.

Suara Muhammadiyah, selama 99 tahun konsisten menyebarkan ajaran Islam dan berita kegiatan Muhamamdiyah, dinamika organisasi, pemikiran keislaman, dan ekspresi budaya yang digali dari nilai ajaran Islam. Semua itu dilakukan dalam konteks meneguhkan keberislaman serta mencerahkan pemikiran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu Suara Muhammadiyah selalu berusaha memilih tulisan dan informasi yang dapat dijadikan inspirasi oleh pembacanya. Isinya dapat dijadikan rujukan dan tuntunan bagi aktivis Muhammadiyah.

Tentu, Suara Muhammadiyah ikut merasakan derita bangsa yang berkali-kali menerima cobaan dan musibah. Mulai dari bencana politik, dari konflik ideologi politik dan pemberontakan politik di tingkat pusat dan daerah-daerah. Muhammadiyah juga ikut merasakan bencana ekonomi berupa krisis ekonomi yang parah di tahun 1930-an, di tahun 1940-an. Juga krisis ekonomi tahun 1960-an, dan di tahun 1990-an.

Konflik vertikal dan horizontal yang melahirkan bencana sosial, seperti, aneka kerusuhan, tawuran, perang lokal pun membuat Muhammadiyah prihatin. Suara Muhammadiyah, sebagai bagian dari Muhammadiyah, dengan kedewasaan berpikir, dengan wawasan Islam rahmatan lil’alamin dengan wawasan Nusantara yang utuh kemudian memosisikan diri sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

Dengan demikian ketika majalah atau koran yang lahir sezaman dengan kelahiran Suara Muhammadiyah satu persatu hilang dari peredaran, Suara Muhammadiyah tetap bisa bertahan. Terus mengabdikan dirinya untuk kepentingan warga Muhammadiyah, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa, negara dan umat manusia. Strategi mencerahkan harapan dan menjernihkan pikiran yang ditempuh Suara Muhammadiyah terbukti efektif untuk membuka ruang dialog keilmuan, dialog nilai, dialog kesadaran yang sangat berharga bagi semua. Ini yang menjadi semacam rahasia keberhasilan Suara Muhammadiyah mempertahankan diri, dan pelan-pelan mengembangkan diri. Suara Muhamamdiyah sampai hari ini tetap terus terbit tiap setengah bulan sekali, dengan oplag 25.000 sampai 30.000 eksemplar tiap terbit. Sebagai bagian dari Muhamadiyah yang besar, pada usia yang ke-99 tahun ini, Suara Muhamamdiyah, siap memasuki era industri media massa. Tentu yang dimaksud di sini adalah industry media massa berbasis nilai-nilai keislaman sebagaimana dipahami oleh warga Muhammadiyah.

Basis nilai inilah yang kemudian selalu dikembangkan menjadi energi solutif. Ini bermanfaat ketika Suara Muhammadiyah nantinya harus berjuang untuk mengatasi masalah internal dan eksternal.• (tof)

http://suara-muhammadiyah.com/2014/106-sm-no-01-2014.html

Muhammadiyah di Amerika Serikat

Suara Muhammadiyah, 01/99/ 1-15 Januari 2014, hal. 36-37.

 Oleh Ahmad Najib Burhani*

Kritik yang sering dilontarkan oleh pengamat asing, seperti Martin van Bruinessen, terhadap Islam di Indonesia adalah kurangnya rasa percaya diri dan lemahnya daya ekspansif ke luar negeri. Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama), misalnya, meski telah lahir di awal abad ke-20, namun organisasi ini masih terbatas lingkup kegiatan dan keanggotaannya di Indonesia, hampir bisa dikatakan tak memiliki pengikut orang asing di luar negeri. Ini berbeda, misalnya, dari organisasi-organisasi Islam yang lahir di negara Islam lain seperti Ikhwanul Muslimin (Mesir), Jamaah Tabligh (Pakistan), Ghulen movement (Turki), dan Hizbut Tahrir (Palestina). Meski organisasi-organisasi itu lebih muda dari Muhammadiyah dan NU, namun mereka telah berkembang pesat di berbagai negara. Mereka telah mampu mengekspor gagasan dan pemahaman keagamaannya hampir ke setiap sudut dunia tanpa bantuan pemerintah.

Salah satu sebab mengapa Islam Indonesia kurang ekspansif adalah kurangnya rasa percaya diri. Kalau dilihat daftar tokoh Islam dari Indonesia paska kemerdekaan, hanya sedikit yang memiliki pengaruh besar di tingkat internasional. Barangkali yang cukup mencolok hanya Mohamad Natsir dengan peran pentingnya, diantaranya, dapat dilihat di Rabitah ‘Alam Islami. Selain Natsir, kalaulah ada, agak sulit mencari tokoh Islam dari Indonesia yang sekaliber dia di kancah dunia.

Tiadanya tokoh Islam dari Indonesia di tingkat internasional dan minimnya pengaruh Islam Indonesia dalam pergaulan global inilah diantaranya yang menyebabkan umat Islam dari Indonesia sering dianggap sebelah mata, atau paling tidak hanya dianggap saudara lebih muda, oleh umat Islam dari negara lain. Ketika kita bertemu dengan umat Islam dari negara lain di sebuah masjid di Inggris atau Amerika Serikat, misalnya, mereka sering memandang kita lebih rendah keislamannya. Bahkan kadang mereka menganggap pengetahuan keislaman kita lebih rendah dari orang awam yang berasal dari satu negara Arab atau dari Pakistan. Indonesia hanya dibanggakan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tak lebih dari itu.

Fenomena di atas itulah yang menyebabkan ilmuwan asing sering menyebut umat Islam Indonesia itu mengalami minority complex di hadapan umat Islam negara lain. Atau, kita ini mayoritas secara angka, namun mental kita adalah mental minoritas. Padahal pada tahun 1970-an yang lalu Fazlur Rahman, tokoh neo-modernis Muslim dari Pakistan/ Amerika Serikat, sering menyebut Indonesia, bersama dengan Turki, sebagai tempat masa depan peradaban Islam. Melihat perkembangan saat ini, sepertinya harapan itu masih jauh terwujud.

Kondisi umat Islam Indonesia saat ini di tingkat global tentu agak mengherankan jika mengingat pencapaian pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Selain ada tokoh Mohamad Natsir, dulu negara-negara Islam membanggakan peran Sukarno. Sukarno tidak hanya dipuji di dunia Islam, tapi juga di kancah dunia secara umum, terutama pada perannya dalam gerakan non-blok. Dengan bangga orang dari negara lain memakai nama Sukarno untuk nama jalan dan masjid. Apakah kita memiliki nama lain dari Indonesia yang begitu berpengaruh di dunia seperti Sukarno dan Natsir setelah 1945? Sepertinya belum ada.

Lemahnya rasa percaya diri umat Islam Indonesia dan kurangnya semangat ekspansi ke luar negeri inilah diantaranya yang melatarbelakangi pendirian beberapa PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) sejak tahun 2005. Saat ini ada beberapa PCIM yang cukup aktif, diantaranya adalah PCIM Mesir, PCIM Malaysia, PCIM Rusia, dan PCIM Jepang. Penulis secara langsung terlibat dalam pembentukan dan menjadi pengurus awal di dua PCIM, yaitu PCIM Inggris Raya dan PCIM Amerika Serikat. Namun demikian, sepanjang pengetahuan penulis, hingga saat ini belum banyak aktivitas yang dilakukan oleh dua PCIM itu. Diantaranya untuk menghidupkan kembali PCIM Amerika Serikat itulah pada awal bulan Ramadan ini diselenggarakan semisal muktamar kecil melalui telekonferensi untuk membentuk kepengurusan baru dan membicarakan program PCIM Amerika Serikat.

“Muktamar online” itu diantaranya dihadiri oleh Ahmad Syamil, profesor di Arkansas State University; Muhamad Ali, profesor di University of California, Riverside; dan Halbana Tarmizi, profesor di Bemidji State University. Pertemuan online ini akhirnya memilih Muhammad Ali sebagai ketua tim formatur yang pada akhir Ramadan ini harus selesai membentuk kepengurusan PCIM Amerika Serikat yang baru.

PCIM Amerika Serikat ini agak unik dibandingkan dengan PCIM dari negara lain. Jika di negara lain mayoritas anggotanya adalah pelajar, di Amerika Serikat, seperti terlihat dari peserta muktamar online di atas, banyak anggotanya yang merupakan profesor di berbagai perguruan tinggi di Amerika. Banyak juga yang merupakan tokoh senior dan penduduk Amerika serikat seperti Imam Shamsi Ali, imam masjid Jamaica di New York; Abdul Nur Adnan, 40 tahun bekerja di VOA (Voice of America); Dutamardin Umar, tokoh masyarakat Indonesia di Virginia; Firdaus Kadir, tokoh masyarakat Indonesia di Maryland; dan lain-lain. Sementara yang pelajar diantaranya adalah Rahmawi Husen (Texas/ Yogyakarta), Dani Muhtada (Illinois), Tuti Alawiyah (Texas), Sri Rejeki Murtiningsing (Oklahoma), dan Ahmad Najib Burhani (California). Pendeknya, anggota PCIM Amerika Serikat terdiri dari tiga komponen utama: professor, pelajar, dan penduduk tetap Amerika dari Indonesia.

Berangkat dari beragamnya latar belakang anggota PCIM Amerika Serikat itulah maka beberapa agenda yang dirancang juga sangat mencerminkan latar belakang itu. Diantara program yang dirancang adalah memperkenalkan Islam Indonesia, terutama Muhammadiyah, ke kalangan akademisi di Amerika Serikat seperti melalui AAR (American Academy of Religion) dan MESA (Middle East Studies Association). Kegiatan lain yang dirancang adalah membantu orang-orang Muhammadiyah yang berkunjung atau belajar ke Amerika. Dan terakhir adalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari Amerika ke Indonesia.

-oo0oo-

*Doktor dari Univ. California, Santa Barbara dan salah satu pendiri PCIM Amerika Serikat.

Download edisi cetak Suara Muhammadiyah

Human Rights Education in Indonesia: The Muhammadiyah Schools Experience

Agus Miswanto*

The United Nations (UN) has been emphasizing human rights education through a series of measures such as the Decade for Human Rights Education (1995-2004), the World Programme for Human Rights Education (2005 onward), and the adoption in December 2011 by the UN General Assembly of the Declaration on Human Rights Education and Training.

In this article, I present the results of a research on a human rights education model in Indonesia, particularly the curriculum used in Muhammadiyah schools. This human rights education curriculum led to strained debate between the progressive and conservative groups within the Muhammadiyah community, due mainly to the different perspectives on introducing human rights education. I analyze the human rights education textbook employed by the Muhammadiyah schools under that curriculum. I discuss the issues involved in the debate on human rights education between the two groups. Finally, I present the strategies used in the negotiations toward the introduction of human rights education, and which constitute an interesting process showing the ability of the organized progressive sector of the Muhammadiyah community (Mulkhan, 2007) during the 2005-2010 period to overcome the resistance from the conservative sector.

*Agus Miswanto is the secretary of the Center of Islamic Studies, Muhammadiyah University of Magelang, Central Java, Indonesia.

The PDF of this article is available at the following link: http://www.hurights.or.jp/archives/asia-pacific/section1/pdf/5%20-%20Human%20Rights%20Education%20in%20Indonesia.The%20Muhammadiyah%20Schools%20Experience.pdf

Irfan Dahlan & Ahmadiyah: Respon dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia

The following note is the response from the Lahore Ahmadiyya Indonesia to Winai Dahlan's notes regarding the relation between his father (Irfan Dahlan, a son of KH Ahmad Dahlan) and the Lahore Ahmadiyya. Written by Basharat Asghar Ali and posted on my facebook wall on August 19, 2013.
 
Alhamdu wasyukru lillahi robbil 'alamin. Puji syukur atas hidayah Allah Ta’ala kepada kita sekalian.

Terima kasih kepada ibu Diah Purnamasari Zuhair II , mas Najib Burhani, dan Mr. Winai Dahlan yang telah memberikan informasi dan klarifikasi cukup banyak mengenai bagaimana hubungan Bapak Irfan Dahlan dengan Ahmadiyah, dalam hal ini Ahmadiyah Lahore, khususnya AAIIL (Pakistan). Mudah-mudahan informasi dan klarifikasi ini dapat semakin membuka tabir kebenaran yang sesungguhnya mengenai relasi yang sejati antara Bapak Irfan Dahlan dan Ahmadiyah Lahore. Tentu saja, informasi dan klarifikasi lebih lanjut sangat kami nantikan.

Kami dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), dan saya kira juga Ahmadiyya Anjuman Isha’ati Islam Lahore (AAIIL) yang berada di berbagai negara, insya allah, tidak berpretensi atau punya tendensi apapun, dengan adalnya klaim atas keanggotaan Bapak Irfan Dahlan sebagai anggota AAIIL, yang dengan itu tentu menjadi keluarga besar Ahmadiyah Lahore pada umumnya. Apalagi, kami mohon ampun kepada Allah Ta’ala, dan memohon maaf kepada semuanya saja, jika kemudian klaim itu berakibat menjadi “fitnah” di antara kita. Na’udzu billaahi min dzalik.

Selama ini, kami dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), dan mungkin juga pihak AAIIL (khususnya AAIIL di Lahore, Pakistan), memang baru pada sebatas menduga, yang lama kelamaan seringkali mewujud klaim, atas keanggotaan Bapak Irfan Dahlan di AAIIL, khususnya AAIIL di Lahore, Pakistan. Dugaan-dugaan itu berangkat dari spekulasi dan asumsi yang dilatari oleh berbagai informasi dan jalinan cerita dari berbagai referensi, yang terekam secara fisik maupun berupa “tutur tinular”, utamanya soal studi beliau di Lahore. Dan memang, saya kira, referensi-referensi itu perlu dikaji dan diuji validitas atawa keabsahannya, sebab kesemuanya, lagi-lagi, baru sebatas pada bahan-bahan mentah yang perlu diolah, dan amat sangat terbatas keberadaannya.

Soal keanggotaan, misalnya, agaknya sangatlah tidak mungkin, dugaan saya sementara ini, untuk membuktikan secara fisik bahwa Bapak Irfan Dahlan adalah anggota AAIIL. Sebab, biasanya, AAIIL, dan juga GAI, sangat lemah dalam urusan administrasi, termasuk dalam hal pencatatan keanggotaan, sejak dulu hingga sekarang. Sehingga, jangankan Bapak Irfan Dahlan, yang nuh jauh di sana dan di masa yang telah cukup lama berlalu, bahkan pun saya, yang masih eksis sebagai "warga resmi" GAI, saja, tidak punya kartu keanggotaan atau semacamnya, yang bisa dijadikan sebagai sumber identifikasi keanggotaan saya di GAI secara official. Keanggotaan di organisasi AAIIL di berbagai Negara, dan GAI, biasanya bersifat cair, sehingga orang sangat agak bebas masuk keanggotaan (dalam hal ini, untuk masuk anggota resmi GAI, sampai saat ini, melalui prosesi bai’at) maupun keluar. Rasa-rasanya, sepengetahuan dan sepengalaman saya di GAI, tidak ada “kerumitan organisasional” dalam hal ini.

Karenanya, soal keanggotaan, seseorang dikenal sebagai warga GAI, biasanya lebih karena pengakuannya sendiri. Sebab untuk membuktikan “benar-benar” dia seorang GAI (secara organisasi), rasanya memang agak sulit. Ya, karena kelemahan pencatatan administrasi itu tadi. Makanya, seringkali, ketika banyak peneliti bertanya soal jumlah anggota GAI, kita hanya bisa menjawab “tidak tahu”, atau menduga dengan menyebut sejumlah angka dalam bilangan ratusan, atau paling banter ribuan, saking terpaksanya menyebut angka.

Sekali lagi, mudah-mudahan informasi dan klarifikasi ini, dapat menjadi pembuka tabir kegelapan kita semua mengenai fakta yang sesungguhnya, berkenaan dengan hubungan Bapak Irfan Dahlan dengan Ahmadiyah Lahore.

Mohon izin untuk membagi setiap informasi dan klarifikasi terkait dengan hal ini di situs kami http://ahmadiyah.org, agar supaya, semua orang, semua pihak, dapat mengikuti perkembangan dan berbagi informasi dari berbagai sumber dan referensi yang mungkin bisa digali. Sehingga dengan demikian dapat terjadi prosesi tabayyun di antara kita semua.

Sementara demikian dari saya, mudah-mudahan komunikasi di antara kita dapat terus berlanjut.
Terima kasih atas perkenannya.
Salam,
Basyarat Asgor Ali

(NB. Mas Najib Burhani barangkali bisa menerjemahkan tulisan saya di atas untuk keperluan yang lain? Hehe. Terima kasih sebelumnya).

Irfan Dahlan and Ahmadiyya: A Clarification from Dr. Winai Dahlan

The following note was written by Dr. Winai Dahlan, a son of Irfan Dahlan or a grandson of KH Ahmad Dahlan, as a response to the information regarding the relation between his father and the Lahore Ahmadiya. The note was originally posted on my facebook wall on August 19, 2013.

Thanks Brother Burhani for sending me an article of my niece concerning my father, Erfaan Dahlan. I have studied the story of my father by reading from several sources, recalling from my memory of him, discussing with many old friends of his as well as with my elder sisters and brothers. Jumhan bin KHA Dahlan together with 3 more young men were sent by decision of Muhammadiyyah leading committee to continue their studies in Lahore at madarasah of Ahmaddiyah in 1924, one year after the pass away of Jumhan's father, KHA Dahlan. Jumhan was only one finally who graduated 6 years later in 1930, a year after Ahmaddiyah was fatwa in Solo as non-Islam. Jumhan at that time changed his name to Erfaan Dahlan had done his duty by finishing his study and had no place to go. One can imagine that 80 years ago with distorted and exaggerated information from homeland to young man of 20 year old like Erfaan, how much he felt worried and scared. His decision was not going back home in Kauman since his mame was used by Ahmaddiyah in Yogyakarta as a member of Ahmaddiyah movement founder.

He came to Pattani Thailand during 1930 to spend his life as assistant of Dr.Khan, a Pakistani doctor who had dedicated his life by working there. I met several sons of Dr.Khan who insisted that their father was not Ahmaddiyah but one time by chance had visited Lahore for attending a meeting. He met Erfaan who urged to accept him working as assistant in Thailand. Erfaan had worked with Dr.Khan for a year before wandering northward to Nakhonsrithammarat and finally to Bangkok. He probably met my mother, a daughter of Masjid Java's Imam, during his 25 year old of age. Impress of Erfaan's character and humble manner, Imam finally granted his youngest daugter, Yaharah, to my father. When they married, my mother was 16 a decade younger than her husband. My mother always made joke about poverty of Erfaan by saying he had only 2 sarongs when they married possibly in the year of 1934.

My father had spent 27 years of his life in Thailand until passing away on 8 May 1967 left behind 10 children with my mother. We had never learned about his life in Lahore, he just kept quiet about madarasah of Ahmaddiyah, I don't think that he had good mehmory there but did mention time to time about his joyful life in the family of a great man in Kauman but as a child I thought that he boasted of his big family that he had high pride. Who was his father we did not know until 1965 when he went first time back to Indonesia and returned to Bangkok with several stamps of KHA Dahlan. The poor family in Bangkok had finally something to be proud of, our grandfather was a national hero but on what we did not know.

Many rumours mentioned that my father was Ahmadist or follower of Ahmaddiyah, but we in family realized that it was only fitna. My father with all his life was Muhammadiyah who had sacrificed his whole life protecting reputation of his father by fading his profile in a land that little known by members of Muhammadiyyah in Indonesia. He had been depressed not to attend funeral of his mother Nyai Walidah but one day he was discovered by his elder sister, Aisah, that he who had disappeared from family for many decades was in Bangkok having big family with Javanese descendents. I met Auntie Aisah with her daughter Ibu Maisaroh when I was very young when they visited my family. Auntie Aisah tried to persuade my father going back to Indonesia but with 8 children at that time it was absolutely impossible.

My Brother Burhani, we really need Ahmaddiyah people to behave as gentlemen by leaving my father resting in peace not using him for raising up their reputation. Studying in Madarasah of Ahmaddiyah does not mean that he sold out his soul to be Ahmadist, he just did his responsibility to finish his education never let other people down. Therefore nothing in KHA Dahlan's family in Thailand links with Ahmaddiyah but so proud of KHA Dahlan as founder of Muhammadiyah. Fitna is fitna, just ignore and do not make it interfere our life.

Thank you all brothers and sisters, I really have no opinion on Ahmaddiyah, neither thinking that they are not Islam, that's just political issue behind the hidden conflict which finally weaken Islam in many ways. How can we compete with other beliefs and civilizations while such stories chained our legs? My corrections are also on some mistakes about my link to Thailand's royal family. I am just ordinary man with nothing link to my beloved King and Crown Prince. I am neither King's advisor or Crown Prince's friend, that story was just misinformation and sound not good and disrespectful as Thais. I therefore would like all Indonesians correct it. Another story was that my father had no relation with Chulalongkorn University, sorry my dear niece, Diah, that's also wrong information. Erfaan came to Bangkok not by assignment of Dr.Khan, he just left Pattani for seeking his own life after learning that there was Javanese community in Bangkok. Warm family of my mother's family especially great love and understanding of my mother on him had cured his pain from political defect caused by all stories happened in Yogyakarta, his hometown. Forgive and forget were taught that my father always gave to us. He told me when I was very young that all men if go out from birthplace one day have to go back and do anything good to their homeland. My father had no opportunity to do as his teaching, such duty is on my shoulder. As a son of my father this is the answer why I acceted an invitation to come to this beautiful land of great nation during Congress of Indonesian Diaspora II in Jakarta this time. I am a Thai belong to such fascinating country and I consider Indonesia as my father's homeland. If I can do anything good to Indonesia I shall do it on behalf of my family. We are thinking in our family that the fitna about my father in Indonesia during 1920s was hidayah from Allah Almighty, imagine, without such fitna, we would have never been born, Alhamdulillah. La ila ha il lallah, Muhammadar rasullulalah.

Retrieved from: https://www.facebook.com/najibburhani/posts/10151596103146795?notif_t=comment_mention

Irfan Dahlan & Ahmadiyah: Klarifikasi Keluarga Dahlan

Berikut ini klarifikasi keluarga KH Ahmad Dahlan tentang hubungan antara Irfan Dahlan dan Ahmadiyah (Lahore). Klarifikasi ini disampaikan oleh Dian Purnamasari Zuhair (cucu Irfan Dahlan).

KH. A. Dahlan wafat tahun 1923, dan eyang Djumhan (Nama Irfan itu setelah di Thailand) lahir pada tahun 1912. Artinya, pada waktu KHA Dahlan wafat, eyang Irfan baru berumur 11 tahun. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan Ahmadiyah di Jawa. Tapi yang pasti tidak ada Ahmadiyah di Thailand dan eyang Djumhan adalah korban.

Saya sebenarnya enggan mengulang cerita untuk mengklarifikasi dari banyak versi tentang nama-nama keturunan KHA Dahlan yang dicatut oleh Ahmadiyah sebagai bahan iklan mereka, yang itu sebenarnya tidak benar. Hmmm... saya harus mulai dari mana ya? Karena saya kan sudah pernah posting sekitar Oktober tahun lalu.

Ahmadiyah mencatut nama-nama keturunan KHA Dahlan sebagai bahan propaganda, padahal tidak benar. Bahkan di Belanda hal ini juga dibahas oleh seorang penulis Belanda yang bukunya pernah saya dan uncle Winai baca. Beberapa kali saya pernah sounding mengenai hal ini ke keluarga besar di Bangkok, reaksi mereka sih santai saja, karena toh semua versi yang tercatat di luaran itu tidak ada satu pun yang benar. Bahkan Muhammadiyah di Thailand sedang mereka urus ijin-ijinnya.

Lagipula penting sebagai catatan bahwa semua organisasi berbasis agama mana pun adalah dilarang di Thailand, termasuk organisasi berbasis agama budha yang agama mereka sendiri. Hanya satu-satunya Muhammadiyah yang Insya Allah segera turun ijinnya dari raja untuk berdiri di Songkhla (Thailand Selatan). Ini juga karena faktor kedekatan Dahlan Family di Bangkok dengan keluarga kerajaan, dimana uncle Winai Dahlan adalah sebagai salah satu dari penasehat raja dan bersahabat dengan putra mahkota.

Versi Buya Hamka yang mencatat bahwa eyang Djumhan (yang saat itu sudah berganti nama dengan Irfan) berada di Pattani untuk menyebarkan ajaran Ahmadiyah, adalah salah besar. Yang benar adalah, eyang Djumhan muda ketika berusia 12 tahun jalan 13 tahun (1925) dan cakap berbahasa hingga 8 bahasa asing, DIKIRIM oleh pengurus Muhammadiyah ke Lahore untuk belajar di sana, bersama 10 orang santri. Di waktu itu Muhammadiyah belum memahami betul mengenai apa dan bagaimana Ahmadiyah.

Eyang Djumhan kecil yang hanya tahu bahwa dia hanya dikirim oleh PP Muhammadiyah dan ditugaskan untuk belajar, maka belajar dengan sungguh-sungguh hingga lulus 6 tahun kemudian. Sementara 10 santri lainnya belum lulus.

Ketika tersiar berita bahwa Majlis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat, maka 10 santri yang belum lulus ditarik pulang, kecuali eyang Djumhan yang sudah lulus. Djumhan muda, 19 tahun, yatim, jenius, terlunta-lunta di negeri orang. Di negeri sendiri ditolak karena dituding sebagai Ahmadiyah, di Lahore juga bukan siapa-siapa. Ahmadiyah tidak mau tahu karena bagi mereka Djumhan muda adalah orang Muhammadiyah.

Alkisah ada seorang dokter specialis penyakit dalam yang seorang muslim datang dari Pattani ke Lahore untuk menghadiri sebuah kongres. Dokter yang baik hati itu terkesan dengan Djumhan yang memperkenalkan diri dengan nama "Irfan" yang saat itu bekerja sebagai pelayan restoran. Dokter itu lalu menawari Djumhan untuk menjadi asistennya karena dia tidak punya anak, dan menetap di Pattani. Djumhan/Irfan yang sebatangkara tentu saja menerima tawaran tsb dan ikut bersama dokter itu ke Pattani. Sejak itu jadilah Irfan menjadi asistennya (baca : pembantu). Selama tinggal bersama keluarga dokter tsb, Irfan juga diajari beberapa ilmu pengobatan. Irfan yang jenius dengan mudah mempelajarinya. Dokter tsb terkesan dengan kejeniusan asistennya ini, dan kemudian mengirim Irfan ke Bangkok untuk belajar ke Universitas Chulalongkorn dengan biaya kuliah dari dokter itu.

Berbekal surat pengantar dari Dokter untuk temannya yang di Chulalongkorn, baju seadanya dan 2 lembar sarung, Irfan berangkat ke Bangkok. Karena tidak punya banyak uang, maka Irfan menginap di Masjid Kampung Jawa di distrik Sathorn di Bangkok.

Baru sampai di Kampung Jawa, tersiar berita bahwa dokter yang sedianya akan membiayai Irfan kuliah di Chulalongkorn wafat mendadak. Irfan pun terkatung-katung di masjid Kampung Jawa.

Kehalusan budi pekerti, kesalehan, dan ketampanan Irfan rupanya membuat Imam (Ajengan) Masjid Kampung Jawa terkesan. Irfan yang miskin, yatim, dan sebatangkara itu pun diambilnya menjadi menantu. Irfan pada akhirnya memang batal kuliah di Chulalongkorn, tapi teman dari dokter yang mengirim dia memberinya pekerjaan di Universitas di bagian administrasi.

Irfan TIDAK PERNAH bercerita tentang siapa dia dan siapa ayahnya kepada anak2nya di Thailand. Mereka hanya tahu ayah mereka orang Indonesia. Mengapa? Karena hidup mereka sangat miskin dan Irfan tidak mau anak2nya minder mengetahui bahwa mereka berasal dari keturunan yang seperti apa tapi hidup melarat seperti apa.

Mana bukti Ahmadiyah mengakui Irfan atau bahkan mengutusnya? Tidak ada! Jika memang mereka betul mengutusnya, pasti kehidupan Irfan tidak akan sesengsara itu.

Anak-anak Irfan baru mengetahui jati diri ayahnya ketika tahun 1961 Bung Karno memberikan rumah kepada keluarga besar KHA Dahlan. Irfan sebagai satu-satunya anak laki-laki KH A Dahlan yang masih hidup pun diminta pulang untuk acara serah terima rumah tsb. Berbekal uang hasil berhutang sana sini, Irfan pun pulang ke Indonesia.

Irfan kembali ke Thailand hanya dengan membawa perangko dan foto-foto KHA Dahlan, dan menghadapi kenyataan bahwa dia terbelit hutang. Irfan meninggal dunia dalam perjalanan pulang kerja karena serangan jantung akibat memikirkan beban hutangnya yang banyak sementara 10 orang anaknya masih membutuhkan biaya. Jenazah Irfan diketemukan orang di jalan dan dibawa ke RS. Lazimnya di Thailand, jenazah orang yang tak dikenal dan masih segar akan segera diambil organ-organ tubuhnya yang masih baik untuk donor. Dan seperti itulah nasib jenazah eyang Irfan. Keluarga baru mengetahui satu hari setelahnya, namun beberapa organ dalam tubuh eyang sudah tidak ada.

Sekarang, mana tanggung jawab PP Muhammadiyah yang MENGIRIMKAN Djumhan muda ke Lahore? Tidak ada. Bahkan Djumhan diterlantarkan. Mana bukti Ahmadiyah mengutus Djumhan ke Thailand untuk berdakwah? Tidak ada! Bahkan Djumhan dilempar begitu saja di jalanan setelah Muhammadiyah memutuskan Ahmadiyah sesat. Dan siapa Djumhan Dahlan alias Irfan Dahlan? Dia adalah anak muda yang jenius yang menjadi seekor kancil yang mati terinjak 2 gajah yang sedang berseteru...

Kini, setelah Muhammadiyah mulai berpengaruh di dunia, setelah putra Irfan Dahlan menjadi tokoh dunia (versi buku 1000 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia), baru Ahmadiyah kebakaran jenggot bikin buku dan menulis blog yang mencatut nama orang yang dulu mereka buang.

Memang pernah ada sekali tokoh Ahmadiyah datang ke Bangkok beberapa waktu sebelum eyang wafat dan bertamu ke rumah eyang. Tapi bukan karena mereka sepaham, namun hanya sekedar seorang tuan rumah yang kedatangan tamu. Mereka berfoto dan ternyata kemudian foto itu dijadikan alat propaganda oleh Ahmadiyah.

Uncle Winai juga pernah didatangi oleh tokoh Ahmadiyah ketika beliau menghadiri kongres halal di Lahore beberapa tahun lalu. Tokoh tsb berusaha menegaskan bahwa eyang Irfan adalah orang Ahmadiyah, tapi uncle Winai tetap bersikeras bahwa ayahnya adalah Muhammadiyah, beliau juga Muhammadiyah, dan keluarganya adalah Muhammadiyah. Syahadat mereka juga syahadat tain.. Ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh Irfan kepada anak2nya juga ilmu yang didapat dari ayahnya, KHA Dahlan.. Anak2 Irfan tidak tahu siapa Mirza Ghulam Ahmad karena memang Irfan tak pernah mengajarkan. Mereka baru tahu lama setelah Irfan wafat. Dan yang jelas tidak ada Ahmadiyah dan pengikutnya di Thailand.

Masjid Kampung Jawa adalah Masjid Islam yang sifatnya masih umum. Bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Wahabi, bukan mana-mana. Hanya "Islam". Tapi nafas yang ditaburkan oleh Irfan sebagai menantu Imam Besar adalah nafas Muhammadiyah.

Di Belanda juga ada tulisan bahwa cucu KHA Dahlan, Wahban Hilal, yang adalah putra pertama dari pasangan Haji Muhammad Hilal dengan putri pertama KHA Dahlan, Johannah Dahlan, juga disebut sebagai anggota Ahmadiyah sejak 1974.

Itu sama sekali tidak benar. Uncle Wahban bermukim di Belanda sejak kuliah hingga wafatnya. Menikah dengan wanita Belanda di Belanda. Sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan Ahmadiyah.

Memang di tahun 1974, uncle berangkat umroh dan kembali sambil melancong dan silaturahmi ke keluarga. Kunjungan pertama setelah dari Jeddah yaitu ke Lahore, lalu ke Indonesia (Jakarta, Yogya), lalu ke Singapore, kemudian ke Thailand, kembali ke Singapore dan kembali ke Belanda. Kemungkinan seperti kasus uncle Winai yang didatangi tokoh Ahmadiyah. Memang hanya bertemu saja, tidak ada istilah dibaiat atau sebagainya. Namun hal ini dipropagandakan oleh Ahmadiyah.

From: https://www.facebook.com/groups/warga.muhammadiyah/permalink/10152157499097796/?comment_id=10152158312042796&offset=0&total_comments=25&notif_t=group_activity

Polemik Djawi Hisworo, Abangan Versus Islam

Polemik Djawi Hisworo, Abangan Versus Islam (Bagian 1) 

Perkembangan politik di Surakarta memang menjadi suatu jalur pergerakan nasional yang dinamis tetapi pada sisi yang lain gerakan-gerakan ini juga dilaksanakan melalui gerakan budaya. Kota Surakarta merupakan acuan dari lahir dan berkembangnya pergerakan nasional tidak hanya secara politik tetapi juga menjadi barometer perkembangan budaya Jawa. Pada masa pergerakan nasional terutama pada tahun-tahun awal pergerakan berbagai gerakan budaya muncul sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gerakan nasional sendiri. Hal ini menjadi wajar karena terjadi stagnasi dari proses perkembangan budaya Jawa. Perkembangan bahasa sebagai alat pergaulan pada masa pergerakan telah beralih kepada bahasa Melayu sebagai lingua franca, tidak heran ketika pada tahun-tahun 1918 muncul gerakan nasionalisme Jawa yang diusung oleh kekuatan Keraton Surakarta.

Menurut Benedict R. Anderson, Jawa terutama kerajaan-kerajaannya telah mengalami dua krisis yang telah disangga bersama-sama oleh orang Jawa dan rakyat-rakyat terjajah lainnya. Pertama adalah krisis politiko-kultural dimana sejak permulaan abad ke-17 para penguasa Jawa benar-benar telah mengalami serangkaian kesalahan, kehinaan dan bencana yang hampir-hampir tak kunjung henti. Sejak akhir abad ke-18 raja-raja Pakubuwono, Hamengkubuwono dan Mangkunegoro, semuanya telah menjadi raja-raja kecil yang “berkuasa” dengan perkenan belanja dan bertahan hidup secara ekonomi demi subsidi Belanda. Ketidakmampuan golongan elit Jawa membebaskan ketertidasan rakyat dari belenggu penjajahan diungkapan secara gamblang oleh pujangga Keraton Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha yaitu:
“Ratune ratu utama, Patihe patih linuwih, Pra nayaka tyas raharja, Panekare becik-becik, Parandene tan dadi, Paliyasing kalabendu….”
(Rajanya raja utama, Perdana menterinya tegak dalam kebenaran, Bupatinya konstan hati, Pembantunya sempurna, Namun tak seorang pun tetap tinggal, Zaman malapetaka)

Bait ini menunjukkan bahwa bahkan seorang raja yang turun menurun sempurna pun sekarang tidak mampu lagi untuk memenuhi tugas lamanya yang telah dirumuskannya sendiri yaitu guna mencegah kalabendu. Raja hanya mampu menunjukan kekuasaannya melalui berbagai politik simbol yang dipergunakan melalui berbagai gaya hidup, karya sastra, dan upacara-upacara yang dibesarkan melalui mitos-mitos.

Krisis kedua adalah krisis sastra dan bahasa yang menurut Benedict R. Anderson disebabkan kehancuran kerajaan Majapahit dan kehancuran peradaban pesisir Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Kehancuran dua kebudayaan ini dianggap sebagai jaman kegelapan Jawa yang pekat karena terobek-robek oleh berbagai macam peperangan, pembuangan, perampokan, pembantaian dan kelaparan. Krisis-krisis tersebut pada masa pergerakan menjadi sebuah gejolak-gejolak dalam masyarakat yang dituangkan dalam berbagai gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan ini terimplementasikan dalam sebuah gerakan budaya yang memiliki dua arah terhadap dua kekuasaan yaitu kekuasaan kolonial dan feodal yang diwakili oleh raja, dan priyayi-priyayi pembantu raja. Dua arah gerakan budaya tersebut adalah budaya affirmative dan budaya kritis (Kuntowijoyo, 2004).

Gerakan politik yang telah modern juga menunjukan ke arah sana. Di Surakarta seperti telah dibahas di awal kekuatan politik terletak pada gerakan-gerakan Boedi Oetomo dan SI. Boedi Oetomo banyak didukung oleh kalangan priyayi dan bangsawan kerajaan sedangkan SI lebih banyak didukung oleh kalangan rakyat kecil dan pedagang. Dalam perjalanan gerakan SI Surakarta lebih banyak menggunakan budaya kritis dalam menghadapi dua kekuasaan yaitu kekuasaan kolonial dan feodal. Begitu pula menyikapi kondisi organisasi SI sendiri terutama CSI. Budaya kritis yang dilakukan digunakan sebagai penyeimbang kekuatan dari kekuatan dan kekuasaan CSI yang sangat besar. Selain itu, budaya kritis yang digunakan oleh SI Surakarta merupakan bagian dari konflik dengan CSI sendiri yang telah berlangsung cukup lama yaitu semenjak kekuasaan dan kepemimpinan SI berpindah ke kota Surabaya.

Bulan Januari 1918 tepatnya tanggal 9 dan 11 Januari, surat kabar Djawi Hiswara koran yang dipimpin oleh Martodharsono anggota SI Surakarta menerbitkan sebuah artikel dalam sebuah bahasa Jawa. Koran Djawi Hiswara terbit dalam dua bahasa Jawa dan Melayu. Artikel ini memuat percakapan antara Marto dan Djojo, percakapan ini rupanya diambil dari sebuah Suluk yang sangat terkenal mengenai ilmu makrifat dan Kejawen yaitu Suluk Gatoloco. Tokoh dalam serat ini yaitu Gatoloco merupakan seorang yang buruk rupa yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Ia suka menghisap candu dan menganggap dirinya adalah utusan Tuhan. Percakapan Marto dan Djojo hampir tidak jauh berbeda dengan isi serat tersebut yaitu percakapan mengenai keberadaan Tuhan dan penggunaan candu serta minuman keras oleh para pelakunya.
Menjelang akhir percakapan Marto analogi bahwa wujud Gusti Allah adalah seperti angin yang tak berwujud. Sebelum melanjutkan percakapan kembali tentang Gusti Allah mereka beristirahat. Djojo merokok dan meminum minuman keras (ciu) sebagai penghangat badan. Akhir percakapan Djojo berkata: “inggih mangsuli bab badhe angrembag Gusti Allah rehning sampundalu punapa boten prayogi enjing-enjing kemawon, sarta mawi pirantos wilujwngan sekul wuduk, ciu, lan klelet, Gusti Kanjeng Nabi Rasul Sallaluhualihi wassalam, kados sabataning tiyang dipun wejang ( maguru). (Ya, kembali pada pembicaraan tentang Gusti Allah, karena sudah malam sebaiknya besok pagi saja dengan perlengkapan selametan, nasi uduk, minuman ciu dan tembakau, Gusti Kanjeng Nabi Rasul SAW, seperti kebanyakan orang dinasehati) (Djawi Hiswara, 11 Januari 1918).

Perkataan Djojo bahwa untuk membicarakan mengenai Tuhan maka harus dilengkapi dengan perlengkapan slametan yaitu nasi uduk, minuman ciu dan tembakau sesuai dengan nasehat Gusti Kanjeng Nabi Rasul S.A.W. Hal ini juga menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat Jawa yang menganut javanism, bahwa slametan merupakan ritual untuk menyembah Gusti Allah, dan memberikan berbagai sesaji sebagai syaratnya. Perkataan-perkataan dalam percakapan tersebut menimbulkan polemik bagi kalangan umat Islam dan menganggap apa yang tertulis dalam artikel tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam karena dalam agama Islam minuman beralkohol dan candu adalah haram hukumnya. (Bersambung)

http://phesolo.wordpress.com/2012/01/20/polemik-djawi-hisworo-abangan-versus-islam-bagian-1/

Polemik Djawi Hisworo, Abangan Versus Islam (2)

Friday, 28 December 2012

Joko Prayitno

Kemunculan artikel Djojodikoro yang berjudul Percakapan antara Marto dan Djojo di koran Djawi Hiswara direspon keras oleh anggota-anggota CSI yang berkedudukan di Surabaya. Mereka menganggap apa yang telah dimuat dalam harian Djawi Hiswara sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Seperti dalam Oetoesan Hindia Abikoesno Tjokrosoejoso, adik Tjokroaminoto dan sekretaris SI Surabaya, berseru agar membela Islam dan menuntut Sunan serta pemerintah Hindia agar menghukum Martodharsono dan Djojodikoro.

Gambar Dewa Dalam Penanggalan Wuku 1
Martodharsono menjelaskan bahwa ia telah memberi catatan di bawah tulisan Djojodikoro sebagai maksud bahwa apa yang ditulis oleh Djojodikoro mengandung maksud lain dan tidak berusaha untuk menyalakan api kemarahan kaum muslimin. Dalam catatan Martodharsono menulis:

“rembag makaten poeniko jektosipoen boten kenging dipoen gelar hing serat kabar, hawit sampoen mesti damel sak serik dateng hingkang boten doengkap”.(pertjakapan selakoe ini ini sesoenggoehnja tidak boleh dihampar di soerat kabar, sebab soedah tentoe bikin koerang senang hati pada jang tidak mengerti.). “bahwa saja tidak sadja menegah pada Djojodikoro djoega memaloemkan kalaoe toelisan mana arti lain sopaja djangan ada jang menerima salah, sedangkan dimaksoednja, jang dikatakan rasoel dalam pertjakapan itoe, boekan Nabi kita s.a.w. Kandjeng Nabi Moehammad Rasoel Allah, tetapi rasoel rasa (gevoel) nja masing-masing, djadi siapa jang bertjakap ialah jang mempoenjainja. Demikianlah maananja jang saja kira tiap-tiap orang abangan misti mengarti, asal sadja telah pernah bergoeroe tentang ilmoe jang oemoemnja di bilang ilmoe kematian…”(Djawi Hiswara, 4 Februari 1918).

Martodharsono berbalik menyerang apa yang dilakukan oleh Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai manuver politik dari konflik yang terjadi di tubuh SI dan dendam pribadi CSI terhadap Martodharsono. Dalam pernyataannya Martodharsono mengatakan:

“Perkara koeno kata saja, ja’ni sebatas congres CSI di Djocja (Jogjakarta) dan pilihan President, wektoe mana saja misih djadi Redacteurnja Sarootomo, moelai itoe dan selandjoetnja saja selaloe tinggal di fihak jang saja pandang bagoes lagi toeloes haloeannja seperti toean Semaoen, toean Marco, djuga toean Sneevliet dan toean Baars, walaoepoen Belanda, atjapkali saja bintjangkan dan saja poedji, tetapi sebaliknja saja djadi gagoe daripada saja misti memoedji Tjokroaminoto jang moedah poetoeskan djandjinja, antara toean Hadji Samanhoedi, bapa SI itoe, pada hal djandji mana terkoentji dengan soempah, lebih teges saja tidak pernah memoedji akan dia, melingkan membilangkan sadja apa jang ada dengan sebenarnja. Itu sebab complotnja amat membentji pada saja.”(Ibid.)

Pembelaan ini mengungkapkan bahwa dalam tubuh CSI sendiri telah terjadi konflik kepentingan antara pihak CSI dan komunis. Martodharsono melaporkan bahwa ia telah menunjukan sikap keberpihakannya kepada kelompok sayap kiri Semarang ketika ia masih menjadi redaktur surat kabar Sarotomo.
Martodharsono menduga bahwa hal ini disebabkan oleh kedekatan dirinya dan Djawi Hiswara dengan kelompok komunis di Semarang. Menurut Takashi Shiraishi munculnya artikel Djojodikoro di Djawi Hiswara memberikan kesempatan emas kepada Tjokroaminoto sebagai pimpinan CSI untuk melakukan tiga hal, yaitu:
1.         memperlihatkan bahwa pemerintah tidak memperdulikan Islam
2.         menghimpun saudagar-saudagar santri dan Arab, menghimpun uang
3.         menggerakkan SI-SI yang terbengkalai di bawah pimpinannya dalam semangat membela Islam lalu menyerang musuh-musuh lamanya   dari Surakarta, Martodharsono, Samanhoedi, Sosrokoernio (Takashi Shiraishi, 1997).
Langkah lain yang dilakukan oleh Tjokroaminoto adalah mengadakan reli SI yang panjang bersama Hasan bin Semit pemimpin Al Irsyad Surabaya dan juga komisaris CSI untuk membicarakan “masalah Djawi Hiswara”. Pada awal Februari di Surabaya didirikan Komite Tentara Kandjeng Nabi Muhammad (TKNM) untuk “mempertahankan kehormatan Islam, Nabi dan kaum muslimin”. Tjoroaminoto menjabat sebagai ketua, Sosrokardono sebagai sekretaris, Sech Roebaja bin Ambarak bin Thalib seorang pemimpin Al Irsyad Surabaya sebagai bendahara. Kunci TKNM terletak pada dua kata, tentara yang menandakan militansi, dan Muhammad, lambang persatuan kaum putihan. Kini tentara kaum putihan untuk pertama kalinya dalam politik pergerakan diarahkan kepada kaum abangan.
Seruan TKNM yang militan untuk membela Islam terbukti sangat berhasil. Vergadering di Surabaya pada 6 Februari 1918 berhasil mengumpulkan dana lebih dari tiga ribu gulden. Reli protes yang diadakan serentak pada tanggal 24 Februari 1918 di empat puluh dua tempat di seluruh Jawa dan sebagian Sumatra dihadiri lebih dari 150.000 orang dan berhasil mengumpulkan dana lebih dari sepuluh ribu gulden. Subkomite TKNM didirikan hampir di seluruh Jawa kecuali Semarang dan Jogyakarta. Sejumlah SI lokal yang terbengkalai berhasil dibangkitkan kembali dibawah pimpinan subkomite-subkomite TKNM.
Tulisan Djojodikoro di Djawi Hiswara tidak menimbulkan protes di Surakarta, tetapi ketika isu tersebut dibuat menjadi isu nasional kaum muda Islam Surakarta tidak bisa lagi mengabaikannya. Pada 9 Februari 1918 bestuur SI Surakarta memutuskan untuk mengadakan vergadering umum protes pada 24 Februari, sebagaimana yang diminta Tjokroaminoto. Kekuatan penggerak di balik kampanye anti-Martodharsono, anti-Djawi Hiswara ini adalah H. Misbach, H. Hisamzaijnie, adviseur CSI, dan R. Ng. Poerwodihardjo, guru sekolah bumiputra Kasunanan dan pemimpin serikat guru (Perserikatan Goeroe Hindia Belanda). Tatkala menjelang rapat umum semakin dekat, kasak-kusuk menyebar bahwa Misbach akan menghadapi Martodharsono di arena vergadering. Vergadering SI Surakarta diadakan di taman Sriwedari dihadiri oleh sekitar 4000 orang yang sebagian besar adalah bumiputra dan orang-orang Arab yang merupakan kring-kring SI dari luar Solo dan memutuskan mendirikan TKNM di Surakarta (Djawi Hiswara, 25 Februari 1918).
Pengangkatan isu kristenisasi dan penghinaan agama Islam yang dilakukan oleh CSI mendapatkan sukses besar dengan terbentuk sub-sub komite TKNM dan terkumpulnya dana serta kembalinya dukungan dari kaum putihan yang kaya. Hal ini terlihat dengan pengharapan masyarakat ditujukan kepada TKNM yang baru terbentuk, yang diungkapkan dalam Islam Bergerak:

“saja berpengharapan kepada Comite TKNM moedah-moedahanlah dengan segera bergiat bekerdja akan menjampaikan betapa jang djadi toedjoeannja, dan haroeslah toean-toean kaoem Moeslimin memberikan toendjangan dengan sekoeat-koetnja bagai geraknja Comite dan djoega haroelah dengan sesegera-segeranja mamajoekan permintaan kepada Regeering akan dibantoe setjoekoepnja oentoek menjampaikan maksoednja, haroeslah Comite TKNM  mengabarkan kepada sekalian pendoedoek Moeslimin di Hindia apa jang akan dikerdjakan oleh Comite boeat menjampaikan maksoednja akan mengekalkan perasaan Islam kepada anak Hindia, sepandjang pendapatan saja jang lebih perloe Comite TKNM haroeslah lebih dahoeloe berdaja oepaja akan dapat mendirikan roemah-roemah sekolah jang sepadan dengan zamannja oentoek anak-anak kita kaoem moeslimin dengan peladjaran igama”(Islam Bergerak, 10 April 1918).

(Bersambung…..)

Read more: http://baltyra.com/2012/12/28/polemik-djawi-hisworo-abangan-versus-islam-2/#ixzz2agOIB66c

Polemik Djawi Hisworo, Abangan Versus Islam (3 – habis)

Wednesday, 2 January 2013

Read more: http://baltyra.com/2013/01/02/polemik-djawi-hisworo-abangan-versus-islam-3-habis/#ixzz2agOMDvVm

Joko Prayitno

Pembangunan isu baik yang dilakukan melalui vergadering-vergadering, surat-surat kabar maupun pengumpulan dana merupakan bagian aktivitas TKNM yang terlihat pada masa-masa awal.  Pada perjalanan waktu TKNM tidak lebih dari alat pengumpul dana dari CSI pimpinan Tjokroaminoto untuk membangun basis dukungannya. Tidak adanya gerakan yang nyata dari TKNM membawa kekecewaan-kekecewaan bagi pendukungnya.

Setelah TKNM dibentuk dan tampaklah bahwa TKNM tidak memiliki kekuatan dan langkah untuk bergerak seperti yang diharapkan oleh pendukung-pendukungnya. Kekecewaan-kekecewaan mulai bermunculan di kalangan umat Islam. Hal ini dikarenakan TKNM hanya pada awalnya saja mengadakan gerakan anti-Martodharsono dan anti-Djawi Hiswara yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW dan agama Islam, tetapi setelah dukungan secara material didapatkan, TKNM tidak memiliki senjata yang ampuh untuk menghukum Martodharsono hanya sebatas himbauan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menghukum Martodharsono dan Djawi Hiswara.

Gambar Dalam Penanggalan Wuku

Kekecewaan-kekecewaan tersebut dapat terlihat di berbagai daerah yang mendirikan komite-komite TKNM. Komite-komite TKNM tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena tidak memiliki dana, sedangkan dana yang ada semuanya masuk ke kas CSI di Surabaya. Sedangkan dalam pembentukannya TKNM bermaksud mendirikan sekolah-sekolah agama Islam. Tetapi dalam kenyataannya sejak berdiri dan terkumpulnya dana hal tersebut tidak terlaksana.Di Solo penyumbang terbanyak adalah H. Misbach dan pedagang batik lainnya dan mempercayakan kepemimpinan TKNM kepada pegawai keagamaan yang progresif, kiai, dan guru ngaji. Tetapi janji yang tidak pernah dilaksanakan oleh bestuur komite TKNM membuat mereka kecewa dan hal ini terungkap dalam sebuah artikel di Islam Bergerak yang berbunyi:

“maka kami tahoe dengan terang bahwa Comite TKNM di Soerabaia adalah mempoenjai wang kas jang begitoe besar dan dalam masa ini beloem begitoe terpakai hendaklah wang kas tadi lekas-lekas dikerdjakannja, kami telah mengerti betoel bahwa maksoed Comite TKNM hendaklah mendirikan sekolahan Kweekschool, poerbaganda tentang agama dan menjitak boekoe-boekoe dari sebab maksoed Comite TKNM adalah begitoe besar sekali maka dari pendapetan kami adalah mahal sekali akan kedjadiannja djikalau Comite TKNM hendaklah menoenggoe-menoenggoe sadja akan koempoelnja wang sampai kedjadian maksoed tadi, soedah barang tentoe terpaksa soenggoe jang terlaloe lamanja”(Islam Bergerak, 20 November 1918).

Artikel ini meminta agar komite TKNM merubah rencana kegiatannya itu menjadi pengumpul uang saja untuk membantu organisasi lain yang kekurangan uang, karena banyak organisasi yang bermaksud sama dengan TKNM tetapi bergerak dengan kurangnya uang. Selain hal tersebut kritik pedas juga menyertai dalam artikel ini:

“menilik pendapatan wang derma jang telah ditrima oleh Comite, soedah begitoe banjak, tetapi maksoednja djatoeh kosong sadja, dari itoe teranglah pada kami bahwa Comite pande tjari wang tetapi tidak pande mengerdjakannja. Lain perhimpoenan seperti Mohammadijah di Djokja, Sidik Amanat Tableg di Solo, SI Semarang, SI Koedoes, SI Djocja, dan laen-laen, bisa mengerdjakan maksoednja, tetapi tidak pande tjari wang jang tjoekoep boeat bekal ongkosnja.Maka dari itoe kami mintak dengan keras hendaklah Comite TKNM di Soerabaia soeka memperhatikan Voorstel kami jang terseboet di atas. Apabila Comite tidak soeka memperhatikan voorstel kami, kami brani pastikan sebentar lagi wang Comite habis dimakan Rajap dan maksoed Comite tidak akan kedjadian”( Islam Bergerak, 20 November 1918).

Kritik pedas ini menambah kecurigaan terhadap komite TKNM yang berpusat di Surabaya tidak bersikap serius dalam membela agama Islam. Anggota-anggota komite TKNM di Solo sangat resah sehingga kembali mengeluarkan artikel untuk mengingatkan kembali komite TKNM yang berpusat di Surabaya agar memenuhi janjinya. Dalam artikel di Islam Bergerak bulan tanggal 10 Juni 1918 Mr. Zahid, menulis kekecewaannya terhadap kinerja TKNM. Mr. Zahid menulis dalam artikel tersebut kritik yang sangat pedas dan curiga adanya manipulasi penggunaan uang derma yang cukup besar. Ia mengatakan:

“Sjahdan saja mendengar chabar poela, bahwa kas Comite di Soerabaia ada banjak sekali, saja ada koeatir sampai sekarang masih nihil, djangan-djangan nanti oeang jang sebanjak itu dimakan “pest kepala hitam” ada-ada sadja! En, di Solo ada ada apa? Ja, baroe remboeg sadja, djangan-djangan nanti wang kas abis di makan remboeg sadja.Sesoenggohnja tioei itoe djika tiada dipraktekkan tida ada goenanja alias kosong sadja, apakah tida maloe kamoe Comite! Kamoe telah bertrijak-trijak setinggi langit sap toedjoe, abis bertrijak tinggal angop sadja, bangsa lain tinggal tertawa, tjis, tjis, tjis, kata bangsa lain, Comite wang kasnja djadi sate, dimakan pest kepala itam sampai kasnja tinggal melenge”(Islam Bergerak, 10 Juni 1918).

Kekecewaan juga ditujukan terhadap pengurus komite TKNM di Solo yang dianggap sebagai bangsa yang tengak-tenguk alias malas. Redaksi Islam Bergerak tidak dapat memberikan keterangan terhadap kegiatan komite TKNM, karena memang kenyataannya tidak ada kabar kegiatannya. Kenyataan menjadi jelas bahwa rencana untuk membangun TKNM yang bertujuan membela agama Islam tidak terlaksana, hanya digunakan sebagai kendaraan oleh CSI untuk mengisi kasnya yang kosong. Di Solo H. Misbach merasa kecewa terhadap Hisamzaijnie ketua TKNM dan juga pemimpin redaksi Medan Moeslimin milik H. Misbach. Akhirnya H. Misbach memecat Hisamzaijnie sebagai pemimpin redaksi Medan Moeslimin.
Keputusan untuk mengambil aksi mengecam tindakan Djawi Hiswara dilakukan Muhammadiyah di Yogyakarta yang mengirim surat terbuka untuk Gubernur Jendral Dukungan untuk menghukum Djojodikoro dan Martodharsono juga dilakukan melalui kecaman-kecaman di dalam surat kabar oleh individu-individu, terutama yang ditulis di surat kabar Islam Bergerak.
Komite Nasionalisme Jawa mengirimkan sebuah artikel di harian Neratja tanggal 23 Februari 1918 yang ditulis oleh pengurus Komite Nasionalisme Jawa yaitu R.M.S. Soerjokoesoemo, Satiman dan Abdul Rachman. Artikel ini menunjukkan adanya dua pendapat yaitu menyayangkan terbitnya artikel Djojodikoro dan kedua adalah reaksi yang berlebihan dari kelompok Islam. Komite Nasionalisme Jawa menganggap bahwa kehidupan beragama harus dipisahkan dengan politik sehingga tidak menimbulkan reaksi yang negatif. Komite Nasionalisme Jawa juga menganggap bahwa setiap agama ataupun kepercayaan berhak hidup dan berkembang tanpa harus dihalang-halangi oleh kekuatan politik. Apa yang dilakukan oleh Tentara Kanjeng Nabi Muhammad dianggap menghalangi perkembangan dan tumbuhnya kebudayaan Jawa yang sedang diusahakan (Neratja, 23 Februari 1918).
Menariknya adalah bahwa keraton Surakarta sebagai simbol panatagama tidak melakukan sebuah reaksi apapun terhadap polemik ini. Padahal baik CSI, TKNM, maupun Muhammadiyah telah meminta kepada Susuhunan untuk menghukum Martodharsono yang telah menghina agama Islam. Sikap diam dari keraton Surakarta disebabkan keraton juga pendukung dari berkembangnya budaya Jawa, sedangkan sejak lama kehidupan beragama keraton merupakan kehidupan beragama yang dilingkupi oleh budaya mistik kejawen. Baik raja, priyayi bangsawan, maupun abdi dalem adalah bagian integral dari kebudayaan kejawen yang masih memegang teguh tradisi. Sehingga polemik yang terjadi antara Martodharsono dan CSI tidak membuat keraton mengambil sebuah keputusan.
Reaksi terhadap artikel Djojodikoro di surat kabar Djawi Hiswara memunculkan gerakan TKNM dan kedua belah pihak mencoba melibatkan pemerintah kolonial Belanda untuk memutuskan konflik ini. Pihak Martodharsono meminta pemerintah memahami bahwa persoalan ini adalah persoalan agama dan sepatutnya pemerintah tidak mengambil tindakan apa-apa dan bersikap netral, sedangkan CSI dan organisasi Islam lainnya meminta pemerintah kolonial Belanda menghukum Martodharsono dan surat kabarnya. Hal ini didasarkan kepada sejauh mana pemerintah kolonial Belanda memperhatikan keberadaan agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Bumiputra. Dalam kasus Djawi Hiswara dan CSI maka terlihat bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak mengambil tindakan apapun. Pemerintah kolonial Belanda bersikap “netral” dalam kasus ini, pemberian ijin diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda bagi CSI untuk mengadakan vergadering-vergadering, dengan catatan bahwa vergadering-vergadering tersebut hanya membicarakan masalah agama Islam dan bukan berbicara masalah politik. Vergadering ini juga dijaga oleh polisi yang cukup besar untuk mengamankan acara tersebut, hal ini terlihat terutama dalam vergadering di kota Solo.

Read more: http://baltyra.com/2013/01/02/polemik-djawi-hisworo-abangan-versus-islam-3-habis/#ixzz2agOQQlEy