Thursday, December 6, 2012

Muhammadiyah, Seabad Perubahan

Kompas, Jum'at, 7 Desember 2012, hal. 7.

Oleh Martin van Bruinessen



Buku klasik Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Banyan Tree (Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin), merupakan kajian antropologi penting dan rujukan wajib bagi setiap peneliti yang ingin memahami fenomena Muhammadiyah. Tahun ini, Professor Nakamura sempat meluncurkan edisi perbaikan buku lama, yang dilengkapi dengan pengamatan dan analisanya tentang perkembangan Muhammadiyah di Kota Gede selama empat dasawarsa setelah penelitian aslinya. Tambahan tersebut sebetulnya setebal buku awal dan layak dianggap sebagai The Crescent jilid kedua, tak kurang menarik daripada jilid pertama. Sebagai pengamat setia Muhammadiyah yang paling senior, dalam kerjasamanya dengan para cendekiawan muda Muhammadiyah, Pak Nakamura juga yang memelopori konferensi ilmiah tentang ormas yang telah berumur satu abad, di Malang akhir pekan lalu. Tulisan sederhana ini merupakan tanggapan terhadap tulisan beliau yang dimuat di Kompas pada tanggal 23 November.

Pengamatan Nakamura bahwa Muhammadiyah telah memudar dan kurang dinamis daripada dulu, agaknya, tak terlepas dari perubahan mendasar dalam komposisi keanggotaannya. Sampai setengah abad lalu, orang Muhammadiyah pada umumnya dikenal sebagai wiraswasta dan pekerja keras – para pengusaha batik Yogyakarta dan Pekajangan (Pekalongan) dan para pengrajin dan saudagar Kota Gede sering disebut sebagai ikon Muhammadiyah. Pepapat Jawa “Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe” sangat tepat untuk  menggambarkan etos kerja kaum Muhammadiyah ketika itu.  Berbagai pengamat asing telah berkomentar bahwa sikap dan perilaku kaum Muslim modernis itu mirip sikap dan perilaku kaum Kalvinis yang menurut Weber cocok dengan perkembangan ekonomi kapitalisme. Dari semua golongan pribumi, kaum santri modern yang kelihatannya berpotensi menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi politik.

Mulai tahun 1970-an kita bisa melihat keanggotaan Muhammadiyah semakin diwarnai oleh  pegawai negeri dan birokrat daripada kaum wiraswasta. Hal itu tak berarti bahwa Muhammadiyah mulai menggarap golongan lain yang dulu tak dilayani, tetapi mencerminkan perubahan internal dalam keluarga besar Muhammadiyah. Selama Indonesia masih dijajahi Belanda, orang Islam kebanyakan enggan bekerja untuk pemerintah yang kafir dan menilai pekerjaan sebagai wiraswasta lebih mulia. Pasca kemerdekaan, sikap terhadap negara dan pemerintah tentu saja berubah. Selain itu, dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pendidikan massal pada Orde Baru, lapangan kerja di jajaran birokrasi dan dunia pendidikan sangat meluas. Anak-anak para pengusaha yang telah membesarkan Muhammadiyah rata-rata meninggalkan usaha orangtua mereka dan memilih karir di birokrasi atau lembaga pendidikan. Ikon Muhammadiyah yang lama, para pengusaha batik dan perak di Yogya, Pekajangan dan Kota Gede, tinggal namanya saja. Generasi muda keluarga pengrajin dan saudagar itu sebagian besar beralih profesi menjadi pegawai negeri, guru/dosen, dokter, pengacara dan sebagainya. Muhammadiyah telah menjadi organisasi kelas menengah birokrat yang terbesar di Indonesia, dan pandangan kemasyarakatan Muhammadiyah, agaknya, mencerminkan sikap dan pandangan golongan yang dominan di dalamnya.

Paska Reformasi, ada persepsi bahwa Muhammadiyah terancam infiltrasi gerakan Islam radikal bersifat transnasional, seperti Tarbiyah/PKS dan Salafi. Pada hemat saya, mungkin lebih baik kita melihat fenomena itu juga sebagai pergumulan atau pergeseran antar-generasi, tak jauh berbeda dengan pergeseran dari wiraswasta ke pegawai negeri. Saya harus mengaku bahwa pengetahuan saya sangat terbatas dan parsial, tetapi aktivis Tarbiyah atau Salafi di dalam Muhammadiyah yang saya kenal (secara langsung atau tidak langsung) tidak berasal dari luar Muhammadiyah tetapi lahir dan dibesarkan di dalamnya. Mereka merupakan bagian dari proses regenerasi dan reformasi (pembaharuan, pemurnian) internal yang tak pernah berhenti – dan selain mereka, tentu saja, ada kelompok-kelompok lain yang juga mencari cara bermakna untuk mengaktualisasi (tajdid) dan meneterapkan nilai-nilai Islam.

Di mata banyak anak muda, organisasi Muhammadiyah sudah terlalu mapan; kegiatan sosialnya dilakukan secara rutin dan tanpa semangat menciptakan dunia yang lebih adil, dan wacana keagamaannya tak lagi sanggup memenuhi kebutuhan generasi muda akan spiritualitas dan relevansi sosial. Tak sulit dimengerti kalau sebagian mereka tertarik kepada faham dan aksi Ikhwan, Hizbut Tahrir atau Salafi, dan sebagian lain tertarik kepada intelektualisme Islam yang kerap (oleh penentangnya) dicap “liberal”. Walaupun semua mereka mengambil ilham dari gerakan dan pemikir di luar Muhammadiyah (dan di luar Indonesia), tidak tepatlah, saya kira, kalau kita melihat pergumulan pemikiran itu sebagai ancaman dari luar. Dalam proses globalisasi, masyarakat seperti Indonesia dan organisasi seperti Muhammadiyah bukan obyek yang secara pasif menerima pengaruh dari luar saja; orang-orang Indonesia dan anggota-anggota Muhammadiyah juga memainkan peranan aktif dalam proses itu: mereka memilih yang dianggap cocok dan perlu, dan menolak yang tak dibutuhkan.

Penyusupan faham dan gaya aksi gerakan Islam transnasional ke dalam Muhammadiyah merupakan bagian dari perkembangan yang lebih umum, yaitu memudarnya batas negara-bangsa. Sebagai akibat kebijakan ekonomi neoliberal dan perkembangan teknologi komunikasi (Internet dan handphone), peranan negara bangsa telah mundur dan berbagai aktor non-pemerintah, sebagiannya transnasional, mengambil peranan lebih menonjol. Manusia, barang, uang, pemikiran dan unsur budaya lainnya lebih mudah melintasi batas antar-negara. Di Indonesia, proses globalisasi ini dipercepat lagi setelah era reformasi. Banyak orang Indonesia telah hidup bertahun-tahun di luar negeri untuk studi atau kerja; lebih banyak lagi yang telah berkunjung ke negara lain dalam rangka ibadah atau wisata (atau, kalau anggota DPR, studi perbandingan). Wawasan banyak orang Indonesia tidak lagi terbatas pada daerah dan negara bangsa tetapi mencakup bagian dunia lainnya: Barat, Arab, Iran, Cina.

Muhammadiyah selama ini merupakan ormas Islam kebangsaan, dengan anggota dan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Walaupun ada beberapa cabang luar negeri, anggota-anggota cabang itu adalah orang Indonesia juga; tak ada orang Muhammadiyah yang bukan warga negara Indonesia. Selain itu, Muhammadiyah, seperti juga halnya NU, telah memainkan peranan penting dalam proses nation-building (pembentukan bangsa) Indonesia. Muhammadiyah lahir di Yogya dan lama diwarnai nilai-nilai budaya Jawa, tetapi sebagai ormas Muhammadiyah mencakup seluruh Indonesia, dan struktur organisasinya (wilayah-cabang-ranting) identik dengan struktur pemerintahan negara.

Tetapi wawasan dan ambisi sebagian generasi muda sudah melintas batas negara bangsa. Cita-cita mereka, nalar mereka, perjuangan mereka diilhami oleh ide-ide, tokoh-tokoh, atau gerakan-gerakan di bagian dunia lainnya – dari faham Salafi sampai hermeneutika, dari gerakan antiglobalisasi sampai perennialisme, dari perekonomian Islam sampai teologi pembebasan. Tantangan rumit bagi Muhammadiyah ialah tetap bagaimana menjadi rumah bagi mereka, tempat di mana mereka bisa tukar menukar pemikiran dan berdebat bebas tentang implikasi pemikiran untuk aksi, serta wadah untuk aktivitas sosial dan keagamaan mereka tanpa mengorbankan identitas Muhammadiyah.

Martin van Bruinessen
Professor Emeritus Universitas Utrecht (Negeri Belanda) dan Peneliti Senior Asia Research Institute (Singapura)



2 comments:

  1. kayaknya udah cukup banyak yang bicara seperti itu. tapi,, aku coba untuk mereview tulisan bruinessen di atas:

    pesan bruinessen, fenomena munculnya kader muhammadiyah yang salafis dan tarbiyahis jangan dipandang sebagai inflitrasi. sebab, sementara banyak anak muda yang gerah dengan mandegnya gerakan pemikiran di muhammadyah, mereka juga tidak mampu menutup diri dengan pemikiran "klasik"nya di tengah globalisasi seperti sekarang. akhirnya, fenomena munculnya kader muhammadiyah yang salafis dan tarbiyahis dipandang bruinessen sebagai kewajaran dan bukan suatu hal yang merugikan muhammadiyah. justru, fenomena tersebut dipandang bruinessen sebagai sejarah baru bagi muhammadiyah agar tetap eksis ditengah gempuran globalsasi.

    menurutku, itulah yang hendak dikatakan bruinessen. wajarlah bruinessen mencapai kesimpulan yang seperti itu, sebab bruinessen "melihat fenomena itu juga sebagai pergumulan atau pergeseran antar-generasi, tak jauh berbeda dengan pergeseran dari wiraswasta ke pegawai negeri." (pr 4) Terlihat jelas disana bahwa bruinessen telah meninggalkan perspektif ekonomi politik.

    kesimpulan bruinessen tntu akan sangat berbeda jika fenomena kehadiran kader muhammadyah yang salafis dan tarbiyahis dipandang dalam kacamata ekonomi politik. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan bruinessen untuk menggunakan ekonomi-politik sebagai alat analisis: 1) muhamdiya merupakan organisasi besar yang memiliki kader dan asset amal usaha yang segede gajah. 2) gerakan tarbiya yang dimaksud bruinessen juga merupakan partai politik yang memiiliki tujuan untuk merebut kekuasaan negara secara sah. 3) anggota muhammadiyah yang tarbiya, rupanya tidak sedikit yang memiliki keanggotaan ganda.

    paling tidak, dengan 3 pertimbangan ini, kita juga diperkenankan untuk melihat fenomena "kader muhammadiyah tarbiyahis" dalam kacamata perebutan sumberdaya politik dan sumberdaya ekonomi. Tidak sekedar "sebagai pergumulan atau pergeseran antar-generasi, tak jauh berbeda dengan pergeseran dari wiraswasta ke pegawai neger" seperti yang dikatakan bruinessen.

    akhirnya, kalau fenomena itu dipandang dalam kacamata ekonomi politik, maka potret masa depan muhammadiyah akan terlihat kelabu.

    ReplyDelete
  2. Dari kacamata AUM, yang menarik adalah tesis Van Bruinesen mengenai menurunnya kegiatan filantropis yang diangkat oleh Nakamura; bhw menurunnya kegiatan filantropi itu karena terjadinya perubahan sosial-ekonomi anggota inti Muhammadiyah; dari pengusaha menjadi pegawai-birokrat.

    Perubahan sosial ekonomi anggota tsb juga berpengaruh thd kegiatan filantropi Muhammadiyah. PTM, misalnya. Kalau dulu di awal berdirinya, sebuah PTM mengandalkan wakaf anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Kalau sekarang, yang diandalkan adalah SPP Mahasiswa.

    Saya mengusulkan agar AUM, khususnya PTM dan PKU Muhammadiyah agar melakukan terobosan dalam gerakan filantropi. Lebih tepatnya melakukan modernisasi dalam gerakan filantropi. Tinggal kita adopsi saja teknik teknik penggalangan dana masyarakat yang dilakkukan oleh Universitas universitas top di luar negeri.

    Salah satu "modernisasi" itu adalah dengan memberikan semacam "acknowledgement" secara terbuka untuk setiap sumbangan yang diberikan oleh penyumbang. Satu contoh, misalnya UMS akan membangun gedung baru senilai 2 triliun. Maka dibuat saja saham @senilai Rp 100.000, kemudian ditawarkan kepada publik dalam bebrbagai bentuk program fundraising. Nanti setelah gedung jadi, maka akan dibuatkan semacam "prasasti" berisi daftar penyumbang yang ikut berkontribusi dalam pembangunan gedung tsb. Daftar itu dikelompokkan dalam kelompok kelompok dissuaikan dnegan beasrnya saham yang dia berikan.

    Cara seperti ini akan membka kesempatan bagi para kader Muhammadiyah yang memimpin sebuah korporasi untuk berpartisipasi ikut menyumbang, sebab ada "bukti fisik" sumbangan (yaitu prasasti tsb) sebagai salah satu komponen "akuntabilitas" keuangan korporasinya.

    That's just my two cents.

    Rois Fatoni
    Univ. Muhammadiyah Surakarta.

    ReplyDelete