Demokrasi yang Damai

 ANALISIS BUDAYA

Demokrasi yang Damai

Muhammadiyah menjalankan proses demokrasi dalam pemilihan pimpinannya dengan adem-ayem, tenang, dan damai. Tidak ada kampanye dari masing-masing calon karena basis pemilihannya adalah prestasi-prestasi sebelumnya.

Oleh

AHMAD NAJIB BURHANI

Kompas, 10 Desember 2022 05:29 WIB·5 menit baca

SALOMO TOBING

Ahmad Najib Burhani

Budaya berdemokrasi kita, terutama dalam pemilihan umum, kadang diwarnai dengan intrik-intrik, polarisasi, dan perkelahian. Justru ketika kondisinya adem-ayem, tanpa konflik, dan berjalan lancar, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang tak lumrah. Bahkan ada tendensi untuk mencurigai sistem pemilihan pimpinan yang tak disertai kesengitan sebagai direkayasa atau tak demokratis.

Dalam pemilu, termasuk pemilihan pimpinan ormas, money politics seperti sesuatu yang lazim terjadi. Koper-koper berisi uang cash, perputaran uang dari tim sukses ke berbagai utusan yang hadir, aksi borong kamar hotel oleh calon tertentu, janji dan iming-iming pemberian tiket dan akomodasi kepada pemilih agar mengarahkan suaranya pada calon tertentu adalah cerita-cerita yang sering didapatkan dari muktamar, termasuk yang dilakukan oleh ormas Islam.

Belum lagi dengan perang spanduk, banner, poster/flyer, umbul-umbul, dan baliho di arena Muktamar. Kadang, begitu kita memasuki kota tempat berlangsungnya muktamar, nuansa dan aroma perang udara melalui baliho besar sudah bisa dirasakan. Kota seperti terkepung dengan foto dari wajah-wajah mereka yang mencalonkan diri sebagai pimpinan ormas tertentu. Begitu masuk waktunya pemilihan, berbagai drama dan kegaduhan pun terjadi. Kadang hingga berdarah-darah dengan adu jotos, lempar kursi, dan berbagai keonaran lain.

Baca juga: Baduy di Instagram

Apa yang terjadi di Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, 18-20 November 2022 adalah warna yang berbeda dari sebuah proses pemilihan pimpinan. Ormas modernis terbesar di Indonesia ini menjalankan proses demokrasi dalam pemilihan pimpinannya dengan adem-ayem, tenang, dan damai. Tidak ada kampanye dari masing-masing calon karena basis pemilihannya adalah track-record atau prestasi-prestasi yang dicapai oleh masing-masing calon dalam periode kepengurusan sebelumnya. Bukan semata janji-janji manis menjelang pemilihan. Calon yang terlihat terlalu agresif justru kadang kehilangan dukungan. Demokrasi yang dijalankan berbasiskan pada civic culture, dimana pemimpin dan yang dipimpin memiliki sikap saling percaya dan menghormati.

Proses pemilihan yang berlangsung di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (19/11) itu juga berlangsung sangat cepat karena menggunakan sistem e-voting. Dari 2.713 peserta yang memiliki hak suara, 2519 orang menggunakannya. Mereka adalah 14 anggota PP Muhammadiyah, 174 utusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 2.504 utusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan 21 utusan Organisasi Otonom Muhammadiyah. Seluruhnya dilaksanakan kurang dari empat jam. Tepat pukul 11.43, seluruh proses pemilihan telah selesai.

Dengan persetujuan PP Muhammadiyah, pengumuman hasil pemilihan ditayangkan di videotron besar di auditorium tepat pukul 00.00. Terpilihlah 13 pimpinan baru Muhammadiyah yang memimpin organisasi ini untuk periode 2022-2027. Mereka adalah Haedar Nashir, Abdul Mu’ti, Anwar Abbas, Busyro Muqoddas, Hilman Latief, Muhadjir Effendy, Syamsul Anwar, Agung Danarto, Saad Ibrahim, Syafiq A Mughni, Dadang Kahmad, Ahmad Dahlan Rais, dan Irwan Akib. Tiga belas orang ini lantas memilih Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Baca juga: Moralitas Akademik

Proses penjaringan calon pimpinan dilakukan jauh-jauh hari sebelum Muktamar. Dimulai dengan penyebaran formulir ke berbagai daerah di Indonesia. Mereka yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri menjadi calon pimpinan dengan mengisi formulir tersebut. Pada tahap awal terkumpul 216 kandidat. Setelah melalui proses seleksi administratif, angka itu berkurang menjadi 126 kandidat.

Dari 126 nama ini, setelah melalui berbagai proses, 92 nama lantas di bawa ke sidang Tanwir yang merupakan forum rapat pimpinan tertinggi kedua setelah Muktamar. Pada saat Tanwir yang dilangsungkan tepat sebelum Muktamar, berbagai utusan yang hadir memilih 39 nama dari 92 nama yang tersedia. Di forum Muktamar, dipilihkan 13 nama dari 39 nama yang ada. Itulah tahapan-tahapan pemilihan pimpinan di Muhammadiyah. Tidak bisa seseorang tiba-tiba mencalonkan diri karena semata punya uang atau nama.

Sistem e-voting yang dipakai dalam Muktamar ke-48 ini dalam bentuk sederhana sudah mulai dibangun pada Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015. Ketika itu teknologi voting itu baru dipakai untuk perhitungan hasil pemilihan, sementara pemilihannya masih dilangsungkan secara manual. Kali ini sistemnya sudah selesai dan proses pemilihan hingga perhitungan dilakukan dengan satu sistem teknologi. Seluruh peserta Muktamar yang memiliki hak pilih mendapatkan token dengan QR code.

Baca juga: Identitas Arab

Pada saat pemilihan, mereka akan bergantian memasuki bilik suara yang berjumlah lebih dari 20 bilik di ruang sidang. Mereka akan men-scan QR code dalam token dan secara otomatis di layar monitor yang ada di bilik pemilihan akan muncul 39 nama-nama kandidat pimpinan Muhammadiyah. Mereka harus memilih 13 nama dari 39 nama tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Begitu selesai memilih, mereka perlu menekan tombol “submit” untuk menyelesaikan pemilihan. Begitu tombol itu ditekan, maka akan tercetak hasil pemilihannya dan sekaligus menunjukkan bahwa proses pemilihan telah berhasil.

Apa makna e-voting ini bagi warga Muhammadiyah? Literasi digital dan melakukan migrasi dan adaptasi segara digital. Sistem ini tidak hanya membuat proses pemilihan berlangsung cepat dan efektif, tapi juga membangun perilaku dan kesadaran digital bagi warga Muhammadiyah. Memang biayanya masih mahal, tapi inilah biaya yang harus dibayar untuk alih teknologi dan membangun kesadaran digital di masyarakat.

Hal yang barangkali tak tampak dalam demokrasi di Muhammadiyah kali ini adalah berbagai warna “ideologis” yang membentuk warga persyarikatan selama ini. Semuanya tampak seragam, tak terlihat yang memiliki kecenderungan salafi, liberal, konservatif, tradisional, nasionalis, atau kecenderungan ideologis lainnya. Warna Yogya, Jawa Tengah, Jakarta, atau Jawa Timur yang biasa berebut pengaruh dalam pemilihan juga sunyi. Ini barangkali yang membuat sebagian melihat proses pemilihan pimpinan di Muktamar kali ini bersifat datar, kurang greget, dan kurang heboh.

Sebelum Muktamar, Din Syamsuddin, Ketua Umum Muhammadiyah 2005-2015, sempat mewacanakan tentang “darah segar” untuk masuk dalam pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun isu hanya menjadi wacana sekilas yang tak terlalu memiliki pengaruh. Demikian pula dalam menanggapi Pemilu 2024 yang sering ditanyakan oleh wartawan. Nyaris nada jawabannya seragam, bahwa Muhammadiyah bersikap “loyal kritis” terhadap pemerintah. Mungkin ini konsekuensi lain dari sebuah demokrasi yang damai.

Ahmad Najib Burhani

Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/09/demokrasi-yang-damai