Refleksi Milad Ke-102 Muhammadiyah: Dari Purifikasi Agama ke Purifikasi Sosial

Jawa Pos, 18/11/14, 06:00 WIB

Biyanto

HARi ini, Selasa, 18 November 2014, Muhammadiyah genap berusia 102 tahun. Itu berarti usia Muhammadiyah telah melampaui satu abad. Dilihat dari usia, Muhammadiyah juga jauh lebih tua daripada negeri ini. Tentu banyak yang sudah dilakukan Muhammadiyah untuk membantu tugas pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Yang patut disyukuri, sejak didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912, hingga kini Muhammadiyah tetap berkhidmat untuk berjuang melalui jalur kultural. Tidak sekali pun Muhammadiyah tergoda menjadi partai politik (parpol). Padahal, godaan untuk menjadi parpol selalu ada. Itu berarti habitat Muhammadiyah yang sesungguhnya adalah bidang sosial keagamaan.
Jika menyimak konteks kelahiran Muhammadiyah, tampak sekali pada awalnya organisasi ini didirikan untuk melakukan purifikasi bidang keagamaan. Tujuannya adalah memurnikan akidah dan ibadah umat dari praktik takhayul, bidah, dan churrafat(TBC). Semangat yang digelorakan adalah mengembalikan praktik keagamaan sesuai dengan ajaran Alquran dan sunah Nabi Muhammad SAW (al-ruju’ ila Alquran wa al-Sunnah).

Setelah memasuki abad kedua, banyak pihak berharap jangkauan dakwah Muhammadiyah diperluas. Dakwah Muhammadiyah harus dikembangkan. Tidak sekadar melakukan purifikasi bidang keagamaan, tetapi juga purifikasi sosial. Dakwah memberantas TBC barangkali penting bagi aktivis Muhammadiyah. Tetapi, harus diingat, dakwah memberantas TBC membutuhkan pendekatan yang tepat.

Karena itu, mubalig Muhammadiyah harus mulai membiasakan penggunaan pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan penting untuk mengurangi resistansi di kalangan umat yang masih akrab dengan tradisi lokal. Melalui pendekatan kebudayaan, jangkauan dakwah Muhammadiyah pasti lebih luas. Pendekatan kebudayaan juga menjadikan dakwah Muhammadiyah dapat diterima kelompok abangan dan tradisional.

Hasil penelitian Mitsuo Nakamura (1976) dapat menjadi pelajaran bagi aktivis Muhammadiyah. Nakamura, misalnya, menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gejala perkotaan (urban phenomenon). Menurut Nakamura, dakwah Muhammadiyah sering kali hanya cocok untuk masyarakat kota, kelas menengah, dan kaum terdidik. Itu berarti aktivis Muhammadiyah harus selalu mengevaluasi metode dan kemasan materi dakwahnya. 

Seakan menyadari pentingnya pendekatan kebudayaan, Muhammadiyah menggulirkan wacana dakwah kultural. Metode dakwah kultural menekankan pentingnya berdakwah melalui beragam budaya seperti pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Tetapi, sangat disayangkan, metode dakwah kultural ternyata belum mendapat respons positif. Orientasi dakwah sebagian besar mubalig Muhammadiyah masih bertema pemberantasan TBC. Padahal, persoalan yang dihadapi umat telah berkembang begitu pesat. Tantangan Muhammadiyah masa kini juga berbeda dengan saat didirikan dulu.

Aktivis Muhammadiyah juga harus membaca ulang hasil penelitian James L. Peacock (1986). Penelitian Peacock menyimpulkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan keagamaan yang berorientasi untuk memurnikan ajaran Islam. Karena itu, Muhammadiyah memainkan peran yang penting sebagai gerakan purifikasi di bidang akidah dan ibadah. Kecenderungan dakwah untuk melakukan purifikasi agama juga disadari kalangan insider Muhammadiyah seperti Muslim Abdurrahman (Kang Muslim).

Bahkan, Kang Muslim tidak segan melakukan otokritik. Dalam pandangan Kang Muslim, dakwah Muhammadiyah dianggap kurang berempati terhadap seni dan budaya lokal. Padahal, semestinya seni dan budaya lokal termasuk dalam wilayah muamalah duniawiah. Perspektif Muhammadiyah terhadap seni dan budaya juga sangat tegas, yakni ibahah (boleh) sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tetapi, selalu ada kecenderungan di kalangan aktivis Muhammadiyah untuk menafikan seni dan budaya lokal. Karena itulah, Kuntowijoyo (2001) menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan kebudayaan tanpa kebudayaan. Kredo Muhammadiyah untuk kembali kepada Alquran dan sunah serta kehati-hatiannya dalam menyikapi budaya kadang-kadang terdengar seperti gerakan anti kebudayaan. Padahal, seharusnya Muhammadiyah menampilkan diri sebagai gerakan kebudayaan baru tanpa kebudayaan lama.

Terkait dengan harapan agar orientasi dakwah persyarikatan bergeser dari purifikasi ibadah ke purifikasi sosial, Muhammadiyah telah banyak melangkah. Materi dakwah Muhammadiyah tidak hanya berkaitan dengan persoalan akidah dan ibadah. Dakwah Muhammadiyah kini juga merambah berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Bahkan, di bidang politik Muhammadiyah telah mengembangkan dakwah melalui politik adiluhung (high politic). Muhammadiyah juga telah memelopori berbagai kegiatan dalam rangka jihad konstitusi. Hal itu ditunjukkan melalui kepeloporan Muhammadiyah saat mengajukan judicial review terhadap UU Migas, UU Rumah Sakit, dan UU Minerba. Dakwah di bidang politik dan jihad konstitusi merupakan wujud pengembangan purifikasi dalam kehidupan berbangsa.   

Di bidang sosial Muhammadiyah juga terlibat dalam penanganan problem prostitusi. Hal itu ditunjukkan melalui kiprah pejuang kemanusiaan sekaligus aktivis Muhammadiyah di Kecamatan Krembangan, Surabaya. Mereka telah bersinergi dengan pemerintah kota untuk membebaskan Surabaya dari prostitusi.

Tidak hanya dengan lisan, dakwah Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan kebudayaan. Misalnya, aktivis Muhammadiyah Krembangan secara sukarela urunan untuk membeli rumah-rumah bordil. Tujuannya adalah mempersempit ruang gerak bisnis prostitusi.

Muhammadiyah Krembangan juga memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi PSK. Bahkan, hingga kini beberapa mantan PSK masih mendapat pendampingan agar tidak kembali ke dunia hitam. Teladan Muhammadiyah Krembangan harus menjadi inspirasi model dakwah dalam rangka purifikasi kehidupan sosial.

Akhirnya, semoga perayaan hari kelahiran (milad) ke-102 menjadi momentum untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah dari purifikasi agama ke purifikasi sosial. Itu berarti matahari Muhammadiyah harus menyinari seluruh bidang kehidupan. Jika itu dapat diwujudkan, kehadiran Muhammadiyah akan senantiasa dirindukan umat. (*)

http://www.jawapos.com/baca/artikel/9282/Refleksi-Milad-Ke-102-Muhammadiyah

Muhammadiyah must boost
democratic values

M Hilaly Basya, Leeds, UK | Opinion | Tue, November 18 2014, 10:01 AM

Muhammadiyah successfully passed a test of “political temptation” in the 2014 general elections. The nation’s second-largest Islamic organization, which on Nov. 18 commemorated its 102nd anniversary, declined to endorse any of the political parties or presidential candidates.

While some figures from other Islamic organizations joined teams supporting specific candidates, central board members preferred to remain neutral.

Board members also did not complain when no Muhammadiyah cadres were included in President Joko “Jokowi” Widodo’s Cabinet. Certainly, disappointment was expressed, particularly by Muhammadiyah’s youth wing.

However, Muhammadiyah leaders and its members generally accepted the Cabinet formation as the prerogative of the President.    

The neutrality indicates that Muhammadiyah is consistent in staying out of politics, preferring to join campaigns concerning clean governance, accountability and social justice.  As former chairman Syafii Ma’arif (1998-2005) stated, if Muhammadiyah voiced public support for a candidate it would be based on strictly moral considerations.

The success of Muhammadiyah in the post-New Order era is not measured by how many cadres are appointed as ministers, but by the extent to which the movement campaigns for principle values of humanity, freedom, peace and good governance.

Muhammadiyah has played an important role in fighting for those values, both institutionally and interpersonally.

The current political situation requires Muhammadiyah to think more seriously about how to make Islam a means of strengthening democracy, human rights and national identity. Claims that Muhammadiyah figures represent modernist Islamic thought are false if the organization ignores crucial issues arising in the post-New Order era that threaten religious plurality, religious freedom and freedom of expression.

In the past decade, Indonesia has witnessed the rise of “public religion” — a term which scholars refer to as religions that seek to interfere in the public sphere. After the collapse of the New Order, many new Islamic organizations were established. Many of them saw democracy as a new opportunity for Islamizing state and society.

Many of these public religions and their representative organizations threatened principles of democracy. There have been many instances of public religions seeking to punish groups perceived to have deviated from, for example, “true” Islam.

For instance, from 2008 to 2012, the persecution of Ahmadiyah followers increased. The punishment was not only done by attacks on mosques, but also by chasing Ahmadiyah away from their homes.

This period also witnessed stronger campaigning against freedom in interpreting Islam.  Interpretations that differed from certain understandings of Islam began to be regarded as heretical.

As a result, Islamic liberal thinkers have experienced physical and psychological intimidation. Restrictions on Christians establishing churches have also been imposed.

The most recent case is the negative campaigning against a non-Muslim, acting Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, against his upcoming installment as Jakarta governor.  Sectarian issues dominate the discourse of these public religions.

The emergence of public religions is acceptable as long as they support and strengthen principles of democracy and the nation-state. They should enhance, or at least not disrupt, religious freedom, freedom of expression and religious plurality. It is better if public religions empower and enlighten society and help ensure government accountability.

Therefore, as one of the two biggest Islamic organizations, along with the Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah should move to counter these sectarian voices in the public sphere.

The main point addressed here concerns who is regarded as having an authoritative voice for Islam. If Muhammadiyah does not actively argue against those public religions’ views, Muslims and non-Muslims alike will think they have the most authoritative voice for Islam.

This does not mean that Muhammadiyah has not played a public role. One significant example came in 2000 — 2002 when it rejected efforts to amend the preamble of the Constitution to include a clause mandating that Muslims follow sharia.

Another instance was its campaign for clean governance and against “rotten” politicians. Using a religious approach, Muhammadiyah helped socialize anti-corruption spirit among Muslims.

Muhammadiyah encouraged its Friday sermon preachers and other religious leaders to deliver the message of clean governance.

However, escalating sectarian discourse in the public sphere requires Muhammadiyah to work harder. Its leaders and activists must be more systematic in transforming the movement, and other Islamic movements, into “civil religions” — that is, those that do not fight for religious identity or sectarian issues, but for the common good.

This civil religion enables Muslims to help transform religious teachings into values applicable to society at large.

A civil religion, as the philosopher Jean-Jacques Rousseau noted, is a “secularized religion” concerned with improving modern social and political life.  In this light, instead of strengthening sectarian identities, religions should encourage adherents to appreciate diversity and strengthen national identity.

Such a concept of civil religion does not weaken or undermine Muslims’ devotion to their religion. Instead, the civil religion enables Muslims to imbue religion with new meaning in a modern context.

__________________          

The writer is PhD student in religious studies at the University of Leeds in the UK and a lecturer of Islamic studies at the University of Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Paper Edition | Page: 7

 

http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/18/muhammadiyah-must-boost-democratic-values.html

Visiting Prof Mitsuo Nakamura's Home in Tokyo, Japan

Absennya Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK

Koran SINDO, Kamis,  13 November 2014  −  12:13 WIB

Absennya Muhammadiyah
 
AHMAD NAJIB BURHANI
Peneliti LIPI dan Maarif InstituteMengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2019?

Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga Muhammadiyah di Indonesia jauh lebih kecil dari klaimnya selama ini?

Ataukah ini terjadi karena pilihan sebagian anggota organisasi ini dan partai yang berbasiskan organisasi ini pada masa kampanye presiden? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan absennya kader inti Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi- JK.

Pertanyaan-pertanyaan itu semakin deras setelah melihat ada enam kader NU (Nahdlatul Ulama) yang masuk dalam kabinet, yaitu M Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menteri Ristek dan Dikti), dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).

Memang ada beberapa menteri yang memiliki latar belakang Muhammadiyah seperti Siti Nurbaja (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau konon direkomendasikan oleh Muhammadiyah seperti Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). Namun, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri.

Maksud dari kader inti di sini adalah mereka mendapat pengaderan di Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi ini dalam masa yang cukup panjang. Sering dikatakan, beberapa menteri dari NU itu diangkat bukan karena latar belakang ke-NU-annya, melainkan karena mereka berangkat atau diusulkan oleh PKB atau PPP. Satusatunya yang tidak berangkat dari partai atau profesional adalah Khofifah Indar Parawansa yang dalam masa kampanye presiden merupakan anggota tim inti dan juru bicara Jokowi-JK.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah tidak ada orang Muhammadiyah dalam tim inti pemenangan Jokowi-JK? Ada beberapa nama dari Muhammadiyah yang masuk tim inti Jokowi-JK, seperti Rizal Sukma, Abdul Munir Mulkhan, dan Malik Fadjar. Bahkan berbeda dari Said Aqil Siradj, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berusaha bersikap netral selama kampanye.

Konon Rizal Sukma yang merupakan direktur eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan ketua bidang hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah sudah masuk sebagai calon menteri luar negeri, namun namanya dicoret pada keputusan akhir.

Apakah ini karena dia dari CSIS yang dulu dikenal sebagai think tank Orde Baru, dekat dengan kalangan Kristen, dan dekat dengan konglomerat? Jawabannya tentu ada di Jokowi dan orangorang yang terlibat dalam keputusan akhir. Dugaan lain tentang absennya Muhammadiyah di kabinet Jokowi adalah karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang dulu kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah memilih berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Dan dalam beberapa survei, warga Muhammadiyah lebih banyak yang mendukung Prabowo-Hatta dari pada Jokowi-JK. Ini barangkali dugaan terkuat mengapa tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi menteri. Pilihan politik PAN berdampak pada Muhammadiyah. Namun demikian, mengidentikkan Muhammadiyah dengan PAN tentu tak sepenuhnya tepat mengingat hubungan keduanya tak seperti dulu lagi.

Di samping itu, kini banyak pimpinan PAN yang bukan berasal dari Muhammadiyah termasuk ketua umumnya, Hatta Rajasa. Ada lagi yang menduga, meski kemungkinannya sangat kecil, bahwa tiadanya kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri adalah akibat sampingan dari survei yang dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010.

Dari survei yang di antaranya diterbitkan oleh Robin Bush (2014) dalam artikelnya yang berjudul “A snapshot of Muhammadiyah social change and shifting markers of identity and values “ itu, disebutkan bahwa jumlah responden yang menyatakan diri berafiliasi dengan NU berjumlah 49%, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9%.

Angka ini kemudian sering dipakai untuk menarik kesimpulan bahwa warga Indonesia yang berafiliasi ke NU hampir mencapai 50%, sementara warga Indonesia yang Muhammadiyah tidak ada 10%. Kesimpulan ini kemudian dipakai sebagai alat untuk merevisi pandangan sebelumnya, yang didasarkan klaim masingmasing organisasi, bahwa beda antara jumlah warga Muhammadiyah dan NU itu hanya 10 juta orang.

Jika NU memiliki 40 juta anggota, Muhammadiyah memiliki 30 juta warga. Atau, jika 40% dari umat Islam Indonesia secara tradisi adalah warga NU, 30% orang Indonesia adalah Muhammadiyah. Sisanya adalah mengikuti organisasi lain.

Apa konsekuensi dari penelitian PPIM, TAF, dan LSI itu? Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak sesignifikan yang selama ini dibayangkan. Karena itu, Muhammadiyah bisa diabaikan dalam pembentukan kabinet. Tidak ada keharusan mengangkat menteri dari organisasi yang jumlah warganya kurang dari 10% warga Indonesia ini.

Asumsi di atas, yang didasarkan pada jumlah kepala, tentu tak sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini. Di Jawa Timur, misalnya, meski warga Muhammadiyah jauh lebih kecil dari NU, organisasi ini telah menyumbangkepada bangsadalam bentuk pendirian sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat pelayanan sosial hampir di setiap kota dari propinsi itu.

Belum lagi jumlah sekolah, rumah sakit pusat pelayanan sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah di provinsi- provinsi lain di Indonesia. Persoalan lain yang berkaitan dengansurvei itu adalah berkaitan dengan metode, kebenaran data, dan kesimpulan. Jika diasumsikan semuanya benar, kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan perbedaan karakter warga dan organisasi.

NU lebih merupakan budaya, sementara Muhammadiyah adalah organisasi. Orang yang melaksanakan tradisi NU seperti selamatan dan tahlilan akan dengan mudah mengasosiasikan dirinya dengan NU. Sementara di Muhammadiyah, orang yang tidak menjadi pengurus organisasi atau pernah sekolah di Muhammadiyah kadang enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Muhammadiyah.

Jadi, meski orang terus menduga-duga tentang absennya Muhammadiyah di kabinet, satu hal yang saya yakin adalah bahwa Muhammadiyah akan terus mengabdi kepada negeri ini meski tak ada anggotanya yang menjadi menteri. Sementara dari pihak Jokowi-JK, keputusan tak memasukkan orang Muhammadiyah adalah sikap kurang mengapresiasi kontribusi organisasi ini untuk bangsa.
(bbg)

http://nasional.sindonews.com/read/923655/18/absennya-muhammadiyah-1415855594

Muhammadiyah dan Kabinet Kerja

Kedaulatan Rakyat, Jumat Kliwon, 7 November 2014. Halaman 12.

oleh Benni Setiawan*)

Tulisan Mukhijab, “Muhammadiyah dan Kekuasaan Jokowi’, KR, 3 November 2014 menyarankan agar Persyarikatan melakukan metamorfosis dalam politik. Ia menyatakan menjadi penonton tak selamanya enak. Bagi dosen Universitas Islam Indonesia ini, Muhammadiyah perlu masuk dalam pusaran politik agar tidak terjadi manipulasi kekuasaan politik. 

Bagi saya, Muhammadiyah tidak perlu melakukan itu. Karena Khittah Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai organisasi sosial masyarakat. Tanpa masuk politik pun, Muhammadiyah dapat berkhidmat dalam proses kebangsaan.

Muhammadiyah, sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang tak lagi mendapat “jatah menteri”. Bahkan, banyak pengamat menyebut hubungan SBY dengan Muhammadiyah sempat renggang. Hal itu dibuktikan dengan banyak kegiatan utama Muhammadiyah tak dihadiri secara langsung oleh Presiden.

Setelah era SBY berakhir, warga Persyarikatan dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintahan baru. Geliat politik yang dimotori Dien Syamsuddin (sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah) dan Ahmad Syafii Maarif, mengguratkan sebuah cita, hubungan ini akan mulus dan baik. Namun, setelah pengumuman Kabinet Kerja, tampaknya Muhammadiyah belum mendapat tempat istimewa di Republik. Padahal, Muhammadiyah telah berkarya dan bertindak melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang diakui oleh dunia.

Namun, tak mendapatkan jatah menteri bukanlah akhir dari kisah pengabdian Muhammadiyah untuk bangsa dan negara. Muhammadiyah tidak akan kewirangan dan Kapiran tanpa masuk kabinet. Dalam konteks ora kewirangan (malu, aib), Muhammadiyah akan tetap berdiri tegak. Muhammadiyah tak akan mengemis jabatan. Kerja sosial Muhammadiyah yang dimulai oleh komunitas pedagang tak akan surut. Komunitas dagang bercorak (man action), akan menjadi spirit utama Persyarikatan.

Melalui semangat itu, Muhammadiyah tidak akan “kapiran”, miskin atau kekurangan. Bahkan, kerja Muhammadiyah akan semakin solid. Spirit “urunan” akan terus menggelora dalam detak jantung Persyarikatan. Spirit itulah yang hingga kini terpelihara dengan baik dalam rahim organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan lebih dari seabad lalu. Muhammadiyah mampu membangun sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, rumah sakit, panti-panti sosial,  berkat kerja keras seluruh lapisan persyarikatan.

Penyeimbang

Oleh karena itu, ketidakterwakilan Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja bukanlah kiamat. Muhammadiyah tetap terus berkarya membangun kebangsaan dan kemanusiaan. Muhammadiyah akan terus mendidik anak bangsa, menyantuni orang miskin, dan memberikan pelayanan maksimal kepada orang-orang yang sakit dengan spirit Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Muhammadiyah pun akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Sebagaimana amanat Milad Muhammadiyah, Muhammadiyah akan menjadi pengingat dikala pemerintah lalai, penyemangat di kala lesu, penggerak di saat berhenti.

Posisi Muhammadiyah saat ini sangatlah strategis. Artinya, Muhammadiyah dapat bertindak sebagai “penyeimbang” jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Penyeimbang bukan berarti oposisi, karena tugas itu telah melekat pada Koalisi Merah Putih (KMP). Penyeimbang di sini, merupakan kerja berbarengan, dalam ranah atau wilayah yang berbeda. Pemerintah mengurusi jajaran birokrasinya, Muhammadiyah membina umat (warga bangsa).

Muhammadiyah akan terus mengingatkan pemimpin saat ini untuk menjadi negarawan. Bukan pemimpin partisan yang bekerja untuk kepentingan diri sendiri dan golongan. Negarawan adalah mereka yang lantang menyuara perubahan dengan turut serta terjun di dalamnya. Mereka tidak hanya bekerja di balik meja dan setumpuk agenda rutinitas. Saat Jokowi-JK dan jajaran kabinetnya tak mampu mewujudkan itu. Berarti ia telah mengingkari janji kepemimpinan. Mereka seakan menjilat ludahnya sendiri. Kepemimpinan pun akan runtuh.

Keruntuhan Republik tentu akan berdampak kepada Muhammadiyah. Oleh karenanya, Muhammadiyah akan terus menyokong Republik ini agar tetap tegak. Republik tak boleh ambruk oleh kepemimpinan yang rapuh. Muhammadiyah, akan menjadi kekuatan penyangga untuk meneguhkan entitas kebangsaan dan kenegaraan.

Pada akhirnya, ketiadaan kader Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja, tak akan menyurutkan langkah Persyarikatan berkarya dan bertindak nyata untuk bangsa. Muhammadiyah tak hanya sekadar bekerja. Namun, ia terus menyemai benih peradaban untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wallahu a’lam.

*)Benni Setiawan, Wakil Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah.

Spirit Kemandirian Muhammadiyah

Koran Sindo, Jum'at,  7 November 2014  −  10:57 WIB

BIYANTO
 
Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

Ada pertanyaan yang terlontar di kalangan aktivis Muhammadiyah pasca pengumuman Kabinet Kerja pemerintahan baru, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Pertanyaannya seputar tiadanya kader Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Pertanyaan ini wajar karena sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar semestinya Muhammadiyah dapat menitipkan kadernya untuk menjadi menteri. Apalagi jika melihat pengalaman Muhammadiyah yang telah teruji mengelola amal usaha, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Tetapi harus dipahami, bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik.

Habitat Muhammadiyah adalah bergerak di bidang sosial keagamaan. Khitah Muhammadiyah juga menegaskan keinginan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Itu semua menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki budaya berpolitik. Penunjukan menteri juga keputusan politik sekaligus hak prerogatif presiden. Karena itu, semestinya warga Muhammadiyah menyikapi susunan kabinet Jokowi-JK dengan sewajarnya. Justru dengan tidak masuk di kabinet, Muhammadiyah dapat memainkan politik adiluhung (high politics).

Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai kekuatan kontrol di tengah budaya politik transaksional. Apalagi, tema yang digelorakan Muhammadiyah saat memasuki abad kedua adalah kemandirian. Bermacam kiat untuk membangun kemandirian juga telah dicanangkan. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan untuk memobilisasi potensi ekonomi amal usaha Muhammadiyah.

Ikhtiar ini bertujuan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara persyarikatan dan perbankan. Sebagai pilar civil society, Muhammadiyah harus tetap menunjukkan kiprahnya. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi bangsa. Laksana matahari, Muhammadiyah harus terus bersinar untuk mencerahkan kehidupan umat.

Semangat memberi yang selama ini menjadi karakter Muhammadiyah juga harus terus ditumbuhkan melalui amal usahanya. Jika ini berhasil diwujudkan maka eksistensi Muhammadiyah akan senantiasa dirindukan kehadirannya.

Sejauh ini Muhammadiyah telah menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi yang mementingkan amal sosial. Karena itu, tidak berlebihan jika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi yang menekankan pentingnya penghayatan ajaran agama dalam bentuk amalan (a faith with action). Karena itulah pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, selalu mengajak santrinya untuk mengkaji surah al-Maal-Maun (surat ke-107).

Harapannya adalah agar santri mempraktikkan nilai-nilai surah al-Maal-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman agama model Ahmad Dahlan tampaknya sangat membekas bagi warga Muhammadiyah. Nilai-nilai kedermawanan yang diteladankan Dahlan turut membentuk ajaran tolong-menolong (al- Maunisme).

Keseriusan Dahlan selanjutnya diwujudkan dengan membentuk Majelis Penolong Kesejahteraan Umum (PKU). Tugas utama bidang ini adalah memperbaiki kesejahteraan umat. Perspektif historis ini penting dikemukakan untuk mengingatkan kembali kiprah Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan filantropi. Sangat disayangkan, posisi sebagai gerakan filantropi ini belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan di bidang ekonomi.

Padahal untuk menjadi kekuatan civil society yang bebas dari konflik kepentingan, Muhammadiyah harus menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam aspek ekonomi. Pada konteks inilah, Muhammadiyah membutuhkan sebanyak mungkin kelompok saudagar untuk diajak berkiprah. Kelompok saudagar ini perlu untuk memperkuat sektor ekonomi umat, terutama warga Muhammadiyah.

Dengan menjadi organisasi yang kuat secara ekonomi, Muhammadiyah tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Ini penting ditekankan karena sejauh ini posisi ormas umumnya kurang mampu menjalankan fungsi checks and balances pada pemerintah dan partai-partai politik. Jika diselisik penyebabnya, dapat dikatakan bahwa ternyata ormas keagamaan masih banyak bergantung pada pemerintah dan partai-partai politik, terutama bantuan pendanaan.

Yang ironis, ada ormas keagamaan yang merasa berkecil hati tatkala kegiatannya tidak dihadiri wakil pemerintah. Sikap ini jelas tidak sejalan dengan eksistensi ormas keagamaan yang sejatinya merupakangerakan civil society. Karena itulah, ormas keagamaan harus memperkuat posisi sosial-ekonomi agar dapat mandiri dan bebas dari kepentingan jangka pendek.

Pada konteks inilah, Muhammadiyah harus menunjukkan kepeloporannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi tersebut harus diambil Muhammadiyah jika tidak ingin mengalami hambatan dalam menjalankan dakwah amar makruf nahi munkar. Itu berarti Muhammadiyah harus membangun kembali kedai-kedai ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan umat.

Untuk mempercepat pertumbuhan kedai-kedai ekonomi Muhammadiyah diperlukan sebanyak mungkin kelompok saudagar. Aktivis berlatar belakang saudagar dapat menumbuhkan spirit entrepreneur di kalangan warga Muhammadiyah. Pelibatan kelompok saudagar diharapkan dapat menghasilkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu membuat terobosan untuk menggerakkan perekonomian umat.

Yang harus selalu diingat, Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah adalah pelaku ekonomi kreatif sekaligus juru dakwah andal. Itu berarti sejarah Muhammadiyah sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kelompok saudagar. Kehadiran kelompok saudagar dapat memberikan energi yang besar bagi perkembangan Muhammadiyah di masa mendatang.

Karena itu, aktivis Muhammadiyah tidak perlu galau dengan susunan kabinet Jokowi-JK. Berikan kesempatan para menteri untuk bekerja dengan sepenuhhati. Jika kinerja pemerintah ini sesuai harapan rakyat, Muhammadiyah pasti mendukung sepenuhnya. Sebaliknya, jika tidak bekerja maksimal, Muhammadiyah bersama kekuatan civil society lain siap mengingatkan pemerintah.

(bbg)

Internasionalisasi Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah

Workshop on "Internasionalisasi Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah", Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, 31 Oct - 1 Nov 2014.