Amien Rais dan Gusdur Dalam Ingatan Publik

Oleh: Wahyudi Akmaliah *)

Sebuah peristiwa meskipun sudah berlalu sejak lama tidak benar-benar berlalu, bagi sebagian orang peristiwa tersebut bisa menjadi ingatan personal dan kolektif. Bila berdampak besar, peristiwa itu bisa menjadi ingatan sosial, yaitu direproduksi dan dibicarakan oleh kebanyakan orang. Namun demikian, ingatan sosial yang direpresi oleh setiap individu memiliki torehan makna yang berbeda. Nah, torehan makna ini yang seringkali diartikulasikan dalam ruang publik terkait dengan cara orang bersikap mengenai sebuah kejadian ataupun membicarakan tokoh tertentu. Dalam membicarakan perpolitikan di Indonesia, tiap individu masyarakat memiliki ingatan yang berdampak dalam mereka bersikap dan membangun relasi kepada momen yang diingat tersebut. Di sini, momen yang diingat biasanya ada dua, momen baik dan kontroversi/buruk.

Terkait hal tersebut, ada dua tokoh politik yang cukup kontroversial di Indonesia, Gusdur dan Amien Rais. Keduanya ini adalah produk zaman dan sekaligus penentang rejim Orde Baru. Di sini, selain turut mengalami atsmosper kehidupan rejim Orde Baru yang otoriter dan terpusat dengan sokongan partai golkar sebagai kendaraan politik, militer, khususnya ABRI sebagai kekuatan pengamanan dan penggebuk, serta jaringan keluarga dan pertemanan dalam mengambil-alih keuntungan ekonomi negara, keduanya dengan kontribusi masing-masing (Gusdur sebagai ketua PBNU dan Amien Rais sebagai Ketua PP Muhammadiyah) justru turut menumbangkan jatuhnya Suharto dari kursi presiden pada 21 mei 1998. Namun tindakan dan nilai kontroversi yang mereka lakukan tidaklah memiliki pijakan yang sama, khususnya sikap politik mereka pasca rejim Orde Baru.

Gusdur dengan sikap terbuka seringkali dianggap kontroversial karena keberpihakannya terhadap mereka yang tertindas dan termarginalkan serta menyuarakan apa yang dianggapnya benar. Ketika menjadi presiden, misalnya, salah satu kebijakan yang dianggap kontroversi adalah saat ia meminta maaf kepada korban dan keluarga korban peristiwa 1965-1966 dan berniat menghapus Tap MPRS XXV/1966 terkait dengan pembubaran PKI dan larangan untuk mempelajari paham dan ajaran mengenai Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Usai dilengserkan dari kursi presiden dengan dalih Brunnaigate dan Buloggate oleh DPR dan MPR, sikap keberpihakannya terhadap kelompok minoritas tidak berhenti. Ia dengan lantang bersikap keras bahwa selama ia masih hidup akan terus membela Ahmadiyah. Hal ini disampaikan ketika FPI melakukan penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah. Selain karena keteguhan pendiriannya, adanya modal kapital yang kuat (mantan ketua PBNU dan cucu dari KH Hasyim As’ari) turut memperkuat posisi dan sikap politiknya dalam membela mereka yang tertindas.

Berbeda dengan Gusdur, Amien Rais dianggap kontroversial justru karena tindakan politiknya yang dianggap bernilai inkonsisten. Hal ini karena dua hal. Pertama, Gusdur adalah orang yang diminta dan dibujuk untuk menjadi presiden keempat melalui poros tengah (gabungan partai-partai Islam) oleh Amien Rais yang saat itu menjadi ketua MPR. Dengan dalih Buloggate dan Bruneigate, sebagai representasi dan ketua MPR, justru Amien Rais-lah yang mencabut mandat Gusdur untuk berhenti menjadi presiden dan digantikan Megawati. Kedua, saat era reformasi, Amien Rais bersikap lantang untuk membawa Prabowo ke Mahmilub terkait dengan dugaan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Namun, dalam Pemilihan Presiden 2014, sebagai ketua Majelis Pertimbangan Amanah PAN, ia justru mendukungnya sebagai calon Presiden RI di tengah menyurutnya demokrasi Indonesia dengan kembalinya para petualang politik dan oligarkis rejim Orde Baru. Posisinya yang dianggap sebagai “king maker” di balik krisis politik Indonesia dengan kemenangan dominan koalisi Merah Putih di MPR dan DPR memperkuat arus kontroversi sebelumnya.

Peristiwa penembakan mobil Amien Rais di rumahnya pada hari Kamis (6/11/2014) memunculkan kontestasi ingatan invidu dan kolektif yang beragam; bagi kebanyakan pendukungnya, kebanyakan berasal dari anggota Muhammadiyah, itu bukan sekedar penembakan tapi bentuk tindakan kekerasan terhadap tokoh Amien Rais. Ada juga yang menganggap bahwa hal itu memiliki kaitan dengan sikap politiknya dalam level nasional. Sementara bagi yang memiliki ingatan buruk tentangnya, mereka hanya terdiam; antara tidak menyetujui tindakan terror tersebut tapi di satu sisi mereka memiliki ingatan buruk tentang tindakan politik Amien Rais. Terkait dengan kontestasi ingatan individu dan kelompok semacam ini upaya untuk mencegah tindakan provokasi lebih besar adalah dengan menguraikannya, yaitu dengan mengusut pelaku kriminal tersebut, apakah memiliki kaitan dengan tindakan politik Amien Rais pada level nasional ata sekedar orang iseng yang mengekspresikan kekesalannya pada ruang dan tempat yang salah.

Dengan demikian, terkait dengan artikulasi ingatan, insiden itu bisa dibaca diartikan dua hal. Peristiwa itu bisa dilihat sebagai bentuk peringatan kepada sosok Amien Rais terkait dengan sikap kontroversialnya dalam politik nasional yang dianggap merugikan pihak lain, di sisi lain, itu juga menunjukkan kepada mereka yang memiliki referensi ingatan yang buruk bahwa Amien Rais, terlepas dari sikap pilihan politiknya, adalah tokoh besar, bagi sebagian orang, di mana ia pernah memberikan sumbangsih positif untuk Muhammadiyah dan Indonesia. Sementara itu, bagi Gusdur-ian, artikulasi ingatan yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki ingatan yang baik tentangnya, adalah membangun situs-situs kelompok Gusdurian untuk menyebarkan ide-ide advokasi, toleransi, persamaan, dan perdamaian, khususnya kepada mereka yang kerap dianggap lain, baik secara etnis, aliran, agama, maupun ekonomi.

*) Wahyudi Akmaliah adalah Peneliti PMB-LIPI dan Alumnus Madrasah Muallimin Muhammadiyah (1999)

Retrieved from: http://anakpanahinstitute.org/amien-rais-dan-gusdur-dalam-ingatan-publik/