Monday, September 16, 2019

Between Social Services and Tolerance: Explaining Religious Dynamics in Muhammadiyah

Date of publication: 2019
Publisher: ISEAS – Yusof Ishak Institute
Number of pages: 23
Code: TRS11/19

About the Publication

Muhammadiyah, together with the Nahdlatul Ulama (NU), are seen as the two pillars of moderate Islam in Indonesia. Muhammadiyah is currently often perceived to be the more conservative of the two and to have more affinity with Islamist groups. 

On political issues, for instance, it is steered by Islamist imagery. On cultural issues, Muhammadiyah is often guided by old enmity towards what is called the TBC (takhayul, bid’ah dan churafat; delusions, religious innovation without precedence in the Prophetic traditions and the Qur’an, and superstitions or irrational belief). This position has placed Muhammadiyah in an uneasy relationship with both local cultures and traditionalist Islam. 

Three issues that were raised in 2017—the banning of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), the recurrent controversy on the Indonesian Communist Party (PKI), and the ruling of the Constitutional Court on Penghayat Kepercayaan—are issues where Muhammadiyah has been easily drawn towards Islamist and conservative tendencies. 

Be that as it may, Muhammadiyah remains a social movement guided by its long-held theology of al-Mā`ūn (kindness) and with a strong emphasis on social services. It is this doctrine that has prevented Muhammadiyah from dwelling on mythical or abstract issues and neutralized it against Islamism, making its members more realistic in viewing the world, more prone to distancing themselves from the utopian vision of a caliphate, from the dream of shariah as the Messiah that will solve every problem, and from the temptation to create an Islamic state. 

The “pragmatic Islamism” that Muhammadiyah has adopted allows it to handle social dynamics well.


Friday, September 6, 2019

Yunus Anis dan Ahmadiyah


Muhammad Kholid Asyadulloh

Sumber: Jawa Pos, 24 Mei 2008



Lucu dan menggemaskan! Dua kalimat ini tampaknya cukup mewakili pemerhati Muhammadiyah ketika membaca tulisan Ahmad Khoirul Fata (AKF) tentang Muhammadiyah dan Ahmadiyah (Jawa Pos, 28/4). Lucu, karena tulisan itu menunjukkan betapa minimnya pengetahuan sang penulis tentang ke-Muhammadiyah-an. Menggemaskan, karena AKF telah mendistorsi ketokohan salah satu besar Muhammadiyah KH. M. Yunus Anis, sebagai penganut Ahmadiyah.
Namun, di situlah mungkin terletak kelebihan sekaligus kekurangan AKF dalam melihat dan membaca (tokoh) Muhammadiyah. Saat menanggapi tulisan Asvi Warman Adam Belajar dari Sejarah Ahmadiyah (Jawa Pos, 24/04/08), dia menyimpulkan kalau Asvi hanya menyampaikan fakta sejarah yang sepenggal. Untuk memperkuat argumentasinya, Koordinator Jaringan KB Muda PII Jawa Timur itu menulis "beberapa literatur justru menunjukkan" berbagai kesalahan Asvi.
Sayangnya, pembaca harus terbohongi oleh kata "beberapa literatur" sebagaimana yang dijanjikan AKF. Sebab, dari awal hingga tulisan berakhir ternyata tidak ada literatur lain yang disebutkan, kecuali hanya Peladjaran Agama Islam karya Buya HAMKA. Yang lebih hebat lagi, tulisan AKF adalah rangkuman dari 11 halaman salah satu bab yang membahas Ahmadiyah-Bahai. Luar biasa bukan?
Fatalnya lagi, AKF membuat rumor yang menyatakan KH. M. Yunus Anis sebagai pengikut Ahmadiyah. Gosip ini semakin konyol ketika ulama itu merupakan salah satu korban yang dikeluarkan dari Muhammadiyah pada tahun 1927. "Dagelan" itu menunjukkan bahwa sang penulis tidak pernah melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan buku lain untuk melacak lebih lanjut siapakah sebenarnya Yunus Anis?
Bagi pembaca yang paham tentang kesejarahan Muhammadiyah, mereka tentu akan tertawa saat membaca tuduhan Yunus Anis sebagai penganut Ahmadiyah, apalagi dipecat dari Muhammadiyah. Sebab, siswa SD Muhammadiyah pun minimal sudah membaca riwayat hidup putra abdi dalem Kraton Yogyakarta H. M. Anis itu. Namun, bagi kalangan grass root, tuduhan itu tentu sangat mengganggu, bahkan mungkin sudah memasuki tahap meresahkan. Di manakah letak ke-Ahmadiyah-an Yunus Anis, sehingga status ke-Muhammadiyah-annya diragukan?
Dengan kata lain, lontaran AKF terhadap Yunus Anis sebagai tindakan yang sangat-sangat ceroboh. Pertama, jika mengikuti logika AKF, seharusnya nama Yunus Anis juga sudah tidak beredar di Muhammadiyah sejak dipecat pada 1927. Namun, sejarah mencatat, dan ini bisa dilihat di banyak buku ke-Muhammadiyah-an, Yunus Anis adalah Ketua (Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959-1962 yang terpilih dalam muktamar ke-34 di Yogyakarta.
Lebih jauh lagi, selain dikenal sebagai muballigh, Yunus Anis lebih dikenal sebagai organisator dan administrator yang ulung. Tidak heran jika sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dia menjabat sebagai Sekretaris Umum PP dalam dua periode, yaitu 1942-1953 dan 1953-1959. Adalah sangat aneh jika sudah dikeluarkan sejak 1927, tetapi mendapatkan banyak amanah dan kepercayaan dari keluarga besar Muhammadiyah. Yang benar saja?!
Kedua, AKF menulis bahwa syariat Ahmadiyah adalah mengekalkan kolonialisme dengan melemahkan perlawanan umat Islam (jihad). Jika "kelembekan" dijadikan alasan Yunus Anis sebagai penganut Ahmadiyah, maka fakta yang paradoks akan tersuguhkan. Sebab, dialah satu-satunya Ketua Umum PP Muhammadiyah yang berlatar belakang militer, tepatnya Kepala Pusroh Angkatan Darat Republik Indonesia (Imam Tentara) sejak 1954, dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel.
Dalam buku HM Yunus Anis, Amal, Pengabdian dan Perjuangannya, terungkap pengakuan Jendral Nasution memilih Yunus Anis masuk Angkatan Darat. Nasution ingin agama menjadi bagian hidup keseharian para prajurit, sehingga diperlukan pembinaan mental prajurit seperti yang pernah diinginkan jendral Sudirman. Yunus Anis dinilai sebagai orang yang cakap karena kedalaman ilmu agama, pengalamannya berorganisasi dan kemampuannya berkomunikasi.
Ketiga, yang perlu diketahui oleh AKF, Yunus Anis adalah orang yang berperan besar dalam membentuk karakter Muhammadiyah. Rumusan Keperibadian Muhammadiyah sebagai salah satu identitas pokok organisasi yang didirikan KH. Ahmad Dahlan itu tidak lepas dari campur tangannya saat berada di puncak Muhammadiyah. Dalam periode itu dibentuk tim perumus yang diketuai oleh KH. Faqih Usman, dan diputuskan pada pada Muktamar ke-35 tahun 1962.
Singkatnya, sejak muncul di dunia ini pada 30 Mei 1903, Yunus Anis adalah orang yang “lurus-lurus” saja. Sejak kecil dia dididik agama oleh kedua orang tuanya dan datuknya sendiri, dan melanjutkan pendidikan formalnya di Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakarta , Sekolah Al-Atas, dan Sekolah Al-Irsyad Jakarta. Semasa hidup dia banyak terjun ke masyarakat untuk mengembangkan misi dakwah dan Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia .
Tidak ada yang kontroversial dalam perjalanan hidup Yunus Anis sebagai warga Muhammadiyah, terkecuali dalam dunia politik praktis. Dia mengabulkan permintaan Jenderal AH. Nasution, agar bersedia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) yang sedang disusun oleh Presiden Soekarno pada 1959. Kesediaannya menjadi anggota DPRGR mengundang banyak kritikan dari para tokoh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah saat itu tidak mendukung kebijakan Soekarno yang membubarkan Masyumi dan menyusun anggota parlemen secara otoriter.
Namun, kritik itu dijawab bahwa keterlibatannya dalam DPRGR bukanlah untuk kepentingan politik jangka pendek, tetapi untuk kepentingan jangka panjang, yaitu mewakili ummat Islam yang nyaris tidak terwakili dalam parlemen saat itu. Sebab, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah menimbulkan berbagai macam peristiwa politik yang tidak sehat, terutama dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dengan kata lain, orang Muhammadiyah 24 karat kok dituduh Ahmadiyah. Apa kata dunia?! Allah A'lam bi al-Shawab.

Diambil dari: http://muhkholidas.blogspot.com/2015/07/yunus-anis-dan-ahmadiyah.html

Monday, July 29, 2019

Civic Islam: Muhammadiyah, NU and the Organisational Logic of Consensus-making in Indonesia

Civil Islam notes a tendency or orientation within Indonesian political Islam that is broadly compatible with electoral democracy and religious pluralism. Scholarly and popular discourses on Islam in Indonesia frequently situate the Muslim civic organisations Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) within this tradition. Muhammadiyah and NU do play important roles in both reproducing democratic norms and upholding the state’s formal commitment to religious pluralism. However, this is not because of an ideological commitment to civil Islam, but rather an organisational logic of risk management – which shapes both the timing of their interventions in politics and the compromise-oriented solutions they propose. Drawing on analysis of parliamentary contention over pornography and the legal status of the Ahmadiyah sect, I argue that these “big tent” organisations seek compromise solutions designed to preserve their own levels of influence and overcome their own internal ideological cleavages. This article thus suggests a new category of analysis – civic Islam – to describe organisations whose policy interventions are driven more by internal factors than by an ideological commitment to the civil Islamic project.

Monday, June 24, 2019

Muhammadiyah Pasca-Pemilu 2019




Senin 24 Jun 2019 13:15 WIB

Oleh: Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah

REPUBLIKA.CO.ID,
Masih terlontar pertanyaan, bagaimana dan ke mana arah Muhammadiyah pasca-Pemilu 2019? Pertanyaan ini sebenarnya salah alamat  karena yang dituju ormas yang selama ini konsisten pada kepribadian dan khittah perjuangannya yang tidak berpolitik praktis.

Jika pertanyaan itu ditanyakan kepada kalangan partai politik, tentu wajar. Muhammadiyah sebagai ormas yang bergerak dalam misi dakwah dan tajdid, tidaklah berkiprah dalam perjuangan politik praktis.

Dengan demikian, baik sebelum maupun ketika proses dan sesudah pemilu, tidaklah terlibat dalam kontestasi politik. Secara realistis sampai batas tertentu, dinamika politik lima tahunan berpengaruh pada suasana kehidupan kekuatan komponen bangsa, termasuk Muhammadiyah.

Kontestasi politik, sering melibatkan kekuatan masyarakat yang memiliki basis massa kuat dan luas. Namun dinamika pemilu sekeras apapun, tidak serta merta mempengaruhi karakter dan orientasi Muhammadiyah.

Karenanya, bagi masyarakat luas maupun anggota Muhammadiyah, seyogiyanya dipahami posisi dan peran gerakan Islam yang didirikan Kiai  Ahmad Dahlan ini, yang  tidak melibatkan diri dalam kancah kontestasi politik lima tahunan.

Muhammadiyah berkomitmen kuat dalam membangun Indonesia menuju terwujudnya cita-cita nasional. Muhammadiyah berkiprah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, pemberdayaan, mencerahkan kehidupan beragama, dan pembaruan alam pikiran masyarakat.

Muhammadiyah menjalankan peran kebangsaan dalam mewujudkan perdamaian, persatuan, moralitas, dan kesejahteraan bangsa di seluruh pelosok Tanah Air tanpa membedakan-bedakan agama, suku bangsa, kedaerahan,  dan golongan.

Semuanya berangkat dari komitmen keislaman dan keindonesiaan dalam perspektif Islam berkemajuan untuk rahmatan lil-‘alamin.  Muhammadiyah, senantiasa memposisikan dan memerankan diri sebagai gerakan Islam bermisi dakwah dan tajdid yang nonpolitik-praktis.

Karenanya, pasca-Pemilu 2019 Muhammadiyah tetap istiqamah bergerak di jalan dakwah dan tajdid yang tidak terlibat dalam proses politik praktis, termasuk politik pemilu. Politik kebangsaan Muhammadiyah berada pada tataran “high-politics”, bukan pada “low politics”.


Garis perjuangan

Muhammadiyah tidak akan terombang-ambing arus politik lima tahunan. Muhammadiyah berdasar Khittah Denpasar 2002, memiliki garis yang menjadi pedoman dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi sembilan poin penting.

Pertama, Muhammadiyah meyakini politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama.

Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan pilitik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Muhammadiyah meyakini, negara dan usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun pengembangan masyarakat, pada dasarnya wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun.

Di mana, nilai-nilai Illahiyah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, keadaban untuk terwujudnya “Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”

Ketiga, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Sedangkan yang terkait kebijakan kenegaraan akan ditempuh melalui pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

Keempat, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai politik dan lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini, perjuangan politik yang dilakukan kekuatan politik hendaknya mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya NKRI yang diprolkamasikan tahun 1945.

Kelima, Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan memengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.

Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

Keenam, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi manapun.

Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan pollitik dan menjalankan fungsi kritik sesuai prinsip amar makruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Ketujuh, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan menggunakan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih itu harus sesuai tangguang jawab sebagai warga negara yag dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiayah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Kedelapan, Muhammadiyah meminta anggotanya yang aktif dalam politik untuk melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perdamaian.

Kesembilan, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban.

Pasca-Pemilu 2019 sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya memang  selalu ada dinamika politik dalam kehidupan kebangsaan. Sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), semua pihak seyogiyanya menciptakan suasana kehidupan nasional yang kondusif.

Apapun masalah dan dinamika Pemilu 2019, semuanya mesti disikapi dewasa dan harus ada akhirnya. Kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pemilu maupun menyangkut kehidupan kebangsaan tentu merupakan realitas yang tidak terhindarkan.

Itu menjadi kewajiban semua pihak untuk memperbaiki dan mencari solusinya ke depan. Lebih dari itu, persatuan dan kepentingan nasional harus diletakkan di atas segalanya karena keberadaan dan masa depan Indonesia tidak dapat dipertaruhkan oleh dinamika kontestsi politik lima tahunan yang temporer!

https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/ptlapy440/muhammadiyah-pascapemilu-2019

Wednesday, June 19, 2019

The Multiplicity of Muhammadiyah’s Political Engagement in Indonesia’s DPD Election


Amika Wardana, Syahrul Hidayat

Abstract


The establishment of the DPD (Dewan Perwakilan Rakyat or Regional Representative Council) in Indonesia in 2004 has provided individuals and civil society organizations such as Muhammadiyah with the opportunity to participate in the legislative process without formally entering politics. As exemplified by three cases in Yogyakarta, South Sulawesi and West Sumatra, three local Muhammadiyah branches have participated in the last three DPD elections (2004, 2009, and 2014), with each winning a seat each in the 2014 election. This reveals the inherently political nature of civil-cum-Islamic social-religious organizations such as Muhammadiyah, which will manifest itself whenever opportunities become available. Yet, due to different organizational strengths and the social-cultural capital of each local branch office, diverse approaches and political strategies were used to mobilize members and sympathizers, thereby encouraging them to vote.

Keywords


Muhammadiyah; Political Islam; Regional Representative Council; Indonesia Elections

Wednesday, May 29, 2019

Beda Tipis Nahy Munkar dan Back Up Perbuatan Makar

Oleh: Nurbani Yusuf 

Narasi politik identitas telah demikian mengeras. Sebagian malah tak lagi bisa bedakan antara narasi agama dan narasi politik yang dibalut agama: kezaliman, kafir, munafik, kriminalisasi ulama, nahy munkar, telah mengalami reduksi apakah menjadi ranah politik atau ranah agama.

Politisasi agama telah demikian massif dan terstruktur–saya pikir inilah kemenangan yang lebih besar daripada jabatan Presiden yang hanya berbatas lima tahun. Tapi Framing politik identitas akan menjadi sebuah gurita yang sangat menentukan perjalanan bangsa ke depan.

Muhammadiyah berada pada pusaran konflik konsep identitas yang terus menggerus akal sehat menjadi akal jahat. Sebuah permufakatan untuk menggulingkan sebuah rezim dibebankan kepada Muhammadiyah. Ada upaya serius mendorong Muhammadiyah menjadi bagian terdepan atas nama nahy munkar. Sebagian tidak bersabar dan menganggap Muhammadiyah kurang reaktif–melempem lamban– tidak responsif bahkan ada yang keji menuduh pimpinan Muhammadiyah sudah dibeli–satu fitnah keji terhadap ulama dan pimpinan Muhammadiyah. Saya menyangkal semua tuduhan itu dan akan menjadi yang terdepan melakukan pembelaan terhadap sikap PP.

Syahwat politik sebagian jamaah menjadi pemantik–menagih agar Muhamadiyah menjadi semacam pengawal revolusi–menumbangkan rezim atau apapun yan
g mereka inginkan. Muhammadiyah bukan pesawat tempur untuk bermanuver.  Atau menjadi semacam buldozer atau kapal keruk pengangkut sampah segala kemungkaran bagi kelompok atau partai politik tertentu.

Realitasnya konsep nahy munkar menjadi alat paling ampuh untuk membenarkan semua keinginan dan kehendak politik overdosis. Narasi politik telah diubah menjadi narasi agama yang bernuansa teologis. Lantas dicarikan pembenaran lewat ayat ayat.

Imam besar Habib Rizieq dan ustadz Bahtiar Nashir pun sedang khusyu’ Itikaf di tanah haram, FPI yang biasanya penuh ghirah pun rehat. BPN telah menyerahkan kepada MK. PA 212 juga sudah mencukupkan diri. AHY dan Zulhas telah merapat ke istana sementara para anggota partai koalisi sibuk menghitung kursi di parlemen kenapa ada sebagian jamaah Muhammadiyah pada ribut.

Kenapa Muhamadiyah diseret-seret? Jawabnya jelas : karena aktisfis politik Identias tak mau kehilangan legitimasi teologis– setelah  FPI dan HTI tiarap maka Muhammadiyah menjadi kapal pesiar yang layak dijadikan tempat persinggahan–syukur bisa mempengaruhi nahkoda untuk belok arah.

Para ulama Muhamadiyah menjadi sangat berat antara tetap menjaga Khittah atau mengikuti syahwat politik–bahkan lebih berat ketimbang membangun sebuah Universitas–menjaga dan menyeimbangkan cara pandang adalah pekerjaan berat yang melelahkan butuh energi dan pikiran jernih. Saya bersyukur semoga para ulama MuhammadiyJ diberi keteguhan, keberkahan,  kebersihan hati, kebeningan pikir dan kearifan dalam memutuskan. Aamiin

Nurbani Yusuf, Komunitas Padhang Makhsyar


http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/05/29/beda-tipis-nahy-munkar-dan-back-up-perbuatan-makar/


Tuesday, May 14, 2019

Tradisi Iqra dan The Death of Expertise

Pengajian Ramadan PP Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 9-11 Mei 2019 tentang Risalah Pencerahan: Reaktualisasi Nilai Iqra dalam Kehidupan  Universal. My paper: "Tradisi Iqra dan The Death of Expertise"








Saturday, March 30, 2019

"Muhammadiyah", Oxford Islamic Studies Online

Muhammadiyah is the largest modernist movement in Indonesia, claiming to have more than 30 million members and sympathizers. Besides being characterized as modernist Islam, the Muhammadiyah has also been characterized as Calvinist Islam, Protestant Islam, Puritan Islam, and reformist Islam. The establishment of the movement in 1912 was partly inspired by the Islamic reform movement in Egypt led by Muḥammad ʿAbduh. It has successfully implemented that reform into practice by achieving enormous success in three areas: education, health care, and philanthropic activities.

Burhani, Ahmad Najib . "Muhammadiyah." In Oxford Islamic Studies Online. Oxford Islamic Studies Online, http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t343/e0296 (accessed Mar 28, 2019).


Monday, March 4, 2019

Kelompok Minoritas sebagai Kategori Mustadh’afin



Oleh Ahmad Najib Burhani 

Apakah kelompok minoritas itu perlu ditemani dan dibela? Jika jawabannya “ya”, apa landasan teologis untuk menemani minoritas? Dan siapa yang disebut sebagai minoritas? Tuntutan untuk menemani dan melindungi minoritas dalam dalam konteks HAM (Hak Asasi Manusia) tentu sudah tidak asing dan tak diragukan lagi. Demikian pula dalam konteks kewarganegaraan (citizenship). Namun dalam konteks agama, terutama dalam konteks mutakhir sekarang ini, hal ini masih perlu terus diingatkan kembali. Ini karena, seperti dikemukakan oleh Robert W. Hefner (2019), menemani minoritas, “bisa saja dilihat oleh sebagian dari warga negara sebagai wacana yang kering ataupun kosong – karena dianggap terlalu jauh dari nilai-nilai warga negara yang berdasar atas agama yang dimiliki masyarakat itu”. Di sinilah pentingnya pembahasan teologis tentang minoritas atau mustadh’afin.

Mustadh’afin merupakan tema dan istilah yang telah hadir sejak kedatangan Islam. Menurut catatan Abad Badruzaman (2007, 5), istilah ini disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 13 kali. Namun jika mengacu kepada kata asalnya dan berbagai derivasinya, seperti dhu’afa, maka Al-Qur’an menyebutkannya sekitar 52 kali. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai mereka yang lemah, dilemahkan, dihina, didiskriminasi, ditindas, mengalami marjinalisasi, dan sejenisnya. Beberapa penerjemahan dalam Bahasa Inggris untuk istilah ini adalah “brotherhood of the oppressed”, “the oppressed and dispossessed”, “poor and marginalized people”, “the downtrodden”, atau “the abased on earth”.

Dalam masyarakat Islam, kelompok yang dimasukkan dalam kategori mustadh’afin seringkali terbatas pada kelompok fakir dan miskin. Namun ketika Moeslim Abdurrahman memimpin Lembaga Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan (LPBTN) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2000-2005, ia memperkenalkan konsep “the new mustadh’afin” yang keluar dari kategori tradisional dari konsep ini. Mereka yang disebut mustadh’afin bukan hanya fakir miskin, tapi juga mereka mengalami ketertindasan secara sosial dan struktural atau, dalam bahasa Moeslim Abdurrahman (2004, xvi), “’Miskin’ dan ‘mustadh’afin’ sebagai kategori sosial yang lahir dari penindasan struktur kapitalisme nasional maupun global yang tidak adil.”

Apa yang dilakukan oleh Moeslim Abdurrahman itu, meski belum banyak menuai hasil, namun paling tidak berhasil menyodorkan perspektif baru yang membuka wawasan di Muhammadiyah terkait mustadh’afin. Bahwa banyak dari kelompok fakir dan miskin itu menjadi dhu’afa bukan karena mereka malas bekerja, tapi ada yang disebut dengan struktur kemiskinan, kelas dan dosa sosial, matrix penindasan, dan seterusnya. Banyak orang miskin yang justru bekerja 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu. Mereka menjadi miskin karena kondisi nasional dan global yang tidak memungkinkan mereka bangkit dari kemiskinannya. Mereka menjadi miskin karena ekonomi digenggam oleh kekuasaan TNC (Trans-National Capitalist Network) yang kadang melakukan “perselingkuhan dengan elite nasional, kaum komprador” (Tuhuleley, 2015).

Meski telah berhasil memberikan perspektif baru tentang ketimpangan sosial dan konsep mustadh’afin, apa yang dilakukan oleh Moeslim Abdurrahman, dan kemudian dilanjutkan oleh Said Tuhuleley, itu masih terfokus kepada ketertindasan dan ketidakadilan secara ekonomi. Padahal, mustadh’afin itu tidak selalu mengacu kepada ekonomi.

Salah satu ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang mustadh’afin adalah Al-Qashash 28: 5, “Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”. Ayat ini berbicara tentang Bani Israil yang ditindas oleh Fir’aun. Makna ketertindasan tentu lebih luas dari persoalan ekonomi, atau bahkan ekonomi bukan merupakan aspek yang utama.

Ayat lain yang berbicara tentang mustadh’afin terdapat dalam Surah Al-Nisa’ 4: 75: “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!’”. Sama seperti ayat yang dikutip sebelumnya, ketertindasan di sini bukanlah terkait persoalan ekonomi, tapi diskriminasi dan persekusi oleh mereka yang kuat kepada mereka yang lemah, atau adanya kelompok superordinate yang bertindak sewenang-wenang terhadap kelompok subordinate.

Karena konsep mustadh’afin itu tidak terkungkung pada dimensi ekonomi, maka berbagai kelompok minoritas yang tertindas, termasuk kelompok minoritas agama, bisa masuk dalam kategori mustadh’afin. Konsekuensinya, adalah sebuah religious imperative (keharusan agama) dan religious call (penggilan keagamaan) untuk melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas. Menemani minoritas adalah level yang lebih rendah daripada melakukan pemberdayaan atau pembelaan terhadap minoritas. Namun menemani minoritas (becoming a friend of minorities) sudah merupakan upaya untuk memenuhi panggilan Allah tersebut.

Dalam konteks Indonesia, pembelaan kepada mereka yang tertindas juga merupakan makna dari Sila Kelima Pancasila, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sekali lagi jika keadilan itu tidak hanya dibatasi maknanya dalam aspek ekonomi dan keadilan itu tidak dikekang maknanya dalam batasan proporsional atau jumlah penduduk.

Dalam pembangunan bangsa, dikenal istilah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dalam distribusi zakat oleh Lazismu juga terdapat istilah 3T yang berarti Tertinggal, Terpencil, dan Terbelakang. Namun mereka yang “Termarjinalisasi” dan “Tertindas” secara sosial dan agama sering luput dari sasaran zakat atau bahkan kadang dihalang-halangi untuk menjadi penerima zakat, infak, dan sadaqah. Seperti yang digambarkan oleh Hilman Latief, Direktur Utama Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Sadaqah) Muhammadiyah, dalam tulisannya “Philanthropy and ‘Muslim Citizenship’ in Post-Suharto Indonesia” (2016), ketika organisasi filantropi Islam hendak memberikan bantuan kepada orang-orang Syiah Sampang yang terusir dari kampung halamannya, sejumlah kelompok Islam mengkritik langkah itu. MUI (Majelis Ulama Indonesia), menurut Latief, bahkan tidak berbicara tentang perlunya  mendistribusikan zakat kepada para pengungsi itu.

Dalam beberapa kasus, hanya mereka yang mau “convert” (berpindah keyakinan) menjadi pemeluk Sunni Islam yang diberi zakat dan dimasukkan dalam kategori muallaf. Sementara para mustadh’afin lain dari kelompok Ahmadiyah dan Syiah dibiarkan menderita. “Whereas there were a number of Islamic philanthropic organizations active in raising funds from the public, only a few of them were willing to openly provide aid for Shi’a refugees in Sampang, Madura” (Sementara ada sejumlah organisasi filantropi Islam yang aktif dalam mengumpulkan dana dari publik, hanya beberapa dari mereka yang bersedia secara terbuka memberikan bantuan kepada para pengungsi Syiah di Sampang, Madura) (Latief 2016, 279).