Kompas, 6 Agustus 2015
Proses pemilihan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8). Sebanyak 2.568 peserta muktamar memilih 13 nama dari 39 nama yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sidang tanwir.
Proses pemilihan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8). Sebanyak 2.568 peserta muktamar memilih 13 nama dari 39 nama yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sidang tanwir.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Dua puluh bilik suara berjajar rapi di depan panggung auditorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8) pagi. Sementara di sisi kiri panggung, delapan kotak suara berhias tenun sutra siap menampung surat suara peserta.
Sebanyak 2.568 pemilik hak suara dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah duduk rapi menanti giliran. Sebelas lelaki dan dua perempuan duduk di atas panggung menghadap para peserta muktamar. Mereka adalah panitia pemilihan di bawah pimpinan Ahmad Dahlan Rais.
Sesuai jadwal yang disiapkan jauh hari sebelumnya, Muhammadiyah menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih 13 ketua pimpinan pusat (PP) periode 2015-2020 pada Rabu pagi. Sebanyak 2.568 perwakilan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), dan perwakilan organisasi otonom Muhammadiyah memilih 13 dari 39 nama ketua PP hasil pemilihan tanwir pekan lalu.
Para pemilik suara duduk dengan tertib menunggu panggilan memilih dan rela berdiri mengantre mengambil surat suara di atas panggung sebelum menuju bilik suara untuk melingkari 13 nama yang dipilih lalu memasukkannya ke kotak suara.
Tak ada interupsi, apalagi sampai memicu kericuhan. Saking tertibnya, proses pemilihan hanya enam jam. Satu jam lebih cepat dari jadwal yang ditentukan panitia, yakni tujuh jam.
Berlangsung dinamis
Pemilihan memang berjalan tertib dan lancar. Tetapi, bukan berarti tidak dinamis. Sejak hari pertama muktamar, nama-nama calon ketua PP yang dijagokan oleh PDM dan PWM sudah beredar, baik melalui pesan layanan singkat (SMS) maupun grup-grup percakapan sabak.
Sehari menjelang pemilihan, semakin banyak versi paket 13 nama calon ketua PP Muhammadiyah yang beredar, baik di kalangan para peserta muktamar maupun para calon.
Yunahar Ilyas, salah seorang calon Ketua PP Muhammadiyah, misalnya, menerima tiga versi paket ketua PP Muhammadiyah. Ada paket yang berisi nama Yunahar, ada pula paket yang tak berisi namanya.
Calon lain, yakni Dahlan Rais, mendapatkan dua versi paket ketua PP Muhammadiyah. Kebetulan, nama Dahlan masuk dalam kedua versi paket itu.
Hajriyanto Y Thohari, yang juga menjadi calon Ketua PP Muhammadiyah, mengelompokkan paket-paket nama calon yang beredar menjadi tiga kategori. Pertama paket iseng, yakni paket yang berisi nama-nama yang dianggap tak masuk akal. Kedua, paket sementara yang merupakan hasil diskusi para peserta dari wilayah tertentu. Ketiga, paket yang merupakan kesepakatan terakhir antarwilayah.
"Misalnya Jawa Timur menetapkan 13 nama, atau Jawa Tengah mewajibkan 10 nama harus dipilih, 3 nama terserah. Ada juga yang separuh-separuh, 6 wajib dan 7 terserah, dan lainnya," katanya.
Berdasarkan informasi yang didapat Kompas, para pendukung mulai "bergerilya" ke penginapan-penginapan peserta muktamar sejak Selasa (4/8) malam. Mereka berupaya memastikan jagoannya masuk dalam 13 ketua PP Muhammadiyah terpilih. "Itu aspirasi pendukung terhadap seseorang untuk dapat memimpin Muhammadiyah," ujar Dahlan.
Wujud permusyawaratan
Kerasnya dinamika sebelum pemilihan sama sekali tak tampak di permukaan. Buktinya, pemilihan tetap berjalan lancar dan tertib.
Menurut Dahlan, proses pemilihan sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum muktamar. Sesuai dengan tradisi yang berjalan lama di Muhammadiyah, mekanisme pemilihan ditetapkan pada sidang tanwir satu tahun menjelang muktamar.
Mekanisme pemilihan juga dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi potensi gesekan. Proses pemilihan diawali dengan pengajuan 13 nama oleh pengurus wilayah, kemudian diverifikasi panitia pemilihan.
Kader yang memenuhi syarat kemudian diminta kesediaan untuk dicalonkan. Pada pemilihan kali ini, ada 82 kader yang bersedia dicalonkan. Nama-nama itulah yang kemudian diajukan untuk dipilih dalam sidang tanwir, Sabtu pekan lalu. Sebanyak 194 anggota tanwir yang terdiri dari perwakilan PWM, PP Muhammadiyah, dan organisasi otonom memilih 39 dari 82 nama calon.
Sebanyak 39 nama hasil pemilihan di sidang tanwir itulah yang disebut calon tetap. Peserta muktamar kemudian memilih 13 dari 39 nama calon. Sebanyak 13 orang peraih suara terbanyak otomatis menjadi ketua PP Muhammadiyah. Mereka yang terpilih akan bermusyawarah untuk memilih ketua umum.
Hasil musyawarah 13 formatur itu tidak serta-merta menjadi keputusan persyarikatan. Mereka masih harus meminta persetujuan dari para peserta muktamar terhadap ketua umum terpilih.
Ketua Umum PP Muhammadiyah 2010-2015 Din Syamsuddin mengatakan, proses pemilihan ketua umum persyarikatan sengaja dibuat panjang dan berjenjang. Tujuannya, agar benar-benar demokratis dan tidak mudah diintervensi pihak lain.
Muhammadiyah telah menunjukkan kemampuannya menjalankan dan merawat demokrasi. Suatu pelajaran yang sangat penting dipraktikkan oleh semua anak bangsa demi Indonesia berkemajuan.
(Anita Yossihara/Hamzirwan)
http://print.kompas.com/baca/2015/08/06/Pelajaran-Demokrasi-dari-Makassar
Proses pemilihan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8). Sebanyak 2.568 peserta muktamar memilih 13 nama dari 39 nama yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sidang tanwir.
Proses pemilihan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8). Sebanyak 2.568 peserta muktamar memilih 13 nama dari 39 nama yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sidang tanwir.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Dua puluh bilik suara berjajar rapi di depan panggung auditorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8) pagi. Sementara di sisi kiri panggung, delapan kotak suara berhias tenun sutra siap menampung surat suara peserta.
Sebanyak 2.568 pemilik hak suara dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah duduk rapi menanti giliran. Sebelas lelaki dan dua perempuan duduk di atas panggung menghadap para peserta muktamar. Mereka adalah panitia pemilihan di bawah pimpinan Ahmad Dahlan Rais.
Sesuai jadwal yang disiapkan jauh hari sebelumnya, Muhammadiyah menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih 13 ketua pimpinan pusat (PP) periode 2015-2020 pada Rabu pagi. Sebanyak 2.568 perwakilan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), dan perwakilan organisasi otonom Muhammadiyah memilih 13 dari 39 nama ketua PP hasil pemilihan tanwir pekan lalu.
Para pemilik suara duduk dengan tertib menunggu panggilan memilih dan rela berdiri mengantre mengambil surat suara di atas panggung sebelum menuju bilik suara untuk melingkari 13 nama yang dipilih lalu memasukkannya ke kotak suara.
Tak ada interupsi, apalagi sampai memicu kericuhan. Saking tertibnya, proses pemilihan hanya enam jam. Satu jam lebih cepat dari jadwal yang ditentukan panitia, yakni tujuh jam.
Berlangsung dinamis
Pemilihan memang berjalan tertib dan lancar. Tetapi, bukan berarti tidak dinamis. Sejak hari pertama muktamar, nama-nama calon ketua PP yang dijagokan oleh PDM dan PWM sudah beredar, baik melalui pesan layanan singkat (SMS) maupun grup-grup percakapan sabak.
Sehari menjelang pemilihan, semakin banyak versi paket 13 nama calon ketua PP Muhammadiyah yang beredar, baik di kalangan para peserta muktamar maupun para calon.
Yunahar Ilyas, salah seorang calon Ketua PP Muhammadiyah, misalnya, menerima tiga versi paket ketua PP Muhammadiyah. Ada paket yang berisi nama Yunahar, ada pula paket yang tak berisi namanya.
Calon lain, yakni Dahlan Rais, mendapatkan dua versi paket ketua PP Muhammadiyah. Kebetulan, nama Dahlan masuk dalam kedua versi paket itu.
Hajriyanto Y Thohari, yang juga menjadi calon Ketua PP Muhammadiyah, mengelompokkan paket-paket nama calon yang beredar menjadi tiga kategori. Pertama paket iseng, yakni paket yang berisi nama-nama yang dianggap tak masuk akal. Kedua, paket sementara yang merupakan hasil diskusi para peserta dari wilayah tertentu. Ketiga, paket yang merupakan kesepakatan terakhir antarwilayah.
"Misalnya Jawa Timur menetapkan 13 nama, atau Jawa Tengah mewajibkan 10 nama harus dipilih, 3 nama terserah. Ada juga yang separuh-separuh, 6 wajib dan 7 terserah, dan lainnya," katanya.
Berdasarkan informasi yang didapat Kompas, para pendukung mulai "bergerilya" ke penginapan-penginapan peserta muktamar sejak Selasa (4/8) malam. Mereka berupaya memastikan jagoannya masuk dalam 13 ketua PP Muhammadiyah terpilih. "Itu aspirasi pendukung terhadap seseorang untuk dapat memimpin Muhammadiyah," ujar Dahlan.
Wujud permusyawaratan
Kerasnya dinamika sebelum pemilihan sama sekali tak tampak di permukaan. Buktinya, pemilihan tetap berjalan lancar dan tertib.
Menurut Dahlan, proses pemilihan sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum muktamar. Sesuai dengan tradisi yang berjalan lama di Muhammadiyah, mekanisme pemilihan ditetapkan pada sidang tanwir satu tahun menjelang muktamar.
Mekanisme pemilihan juga dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi potensi gesekan. Proses pemilihan diawali dengan pengajuan 13 nama oleh pengurus wilayah, kemudian diverifikasi panitia pemilihan.
Kader yang memenuhi syarat kemudian diminta kesediaan untuk dicalonkan. Pada pemilihan kali ini, ada 82 kader yang bersedia dicalonkan. Nama-nama itulah yang kemudian diajukan untuk dipilih dalam sidang tanwir, Sabtu pekan lalu. Sebanyak 194 anggota tanwir yang terdiri dari perwakilan PWM, PP Muhammadiyah, dan organisasi otonom memilih 39 dari 82 nama calon.
Sebanyak 39 nama hasil pemilihan di sidang tanwir itulah yang disebut calon tetap. Peserta muktamar kemudian memilih 13 dari 39 nama calon. Sebanyak 13 orang peraih suara terbanyak otomatis menjadi ketua PP Muhammadiyah. Mereka yang terpilih akan bermusyawarah untuk memilih ketua umum.
Hasil musyawarah 13 formatur itu tidak serta-merta menjadi keputusan persyarikatan. Mereka masih harus meminta persetujuan dari para peserta muktamar terhadap ketua umum terpilih.
Ketua Umum PP Muhammadiyah 2010-2015 Din Syamsuddin mengatakan, proses pemilihan ketua umum persyarikatan sengaja dibuat panjang dan berjenjang. Tujuannya, agar benar-benar demokratis dan tidak mudah diintervensi pihak lain.
Muhammadiyah telah menunjukkan kemampuannya menjalankan dan merawat demokrasi. Suatu pelajaran yang sangat penting dipraktikkan oleh semua anak bangsa demi Indonesia berkemajuan.
(Anita Yossihara/Hamzirwan)
http://print.kompas.com/baca/2015/08/06/Pelajaran-Demokrasi-dari-Makassar
No comments:
Post a Comment