Profil Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020

Ini Profil Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah

Kamis, 6 Agustus 2015 | 05:53 WIB

KOMPAS.com/DANI PRABOWO Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin (3/8/2015). Muktamar berlangsung pada 3-7 Agustus 2015 di Universitas Muhammadiyah Makassar.

MAKASSAR, KOMPAS.com – Proses penghitungan suara dalam pemilihan ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah rampung, Rabu (5/8/2015) malam. 13 nama dinyatakan keluar sebagai calon ketua umum.

Proses pemilihan ketua umum tersebut telah dilangsungkan sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WITA. Nantinya, ke-13 calon terpilih akan menggelar rapat musyawarah untuk menentukan siapa ketua umum baru PP Muhammadiyah periode 2015-2020.

Berikut profil ke-13 calon ketua umum PP Muhammadiyah:

1.   Haedar Nashir

Pendidikan:
S1 di STPMD Yogyakarta
S2 dan S3 di Fisipol Univeristas Gajah Mada

Pekerjaan:
Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Karir di Muhammadiyah:
Ketua I PP Ikatan Pemuda Muhammadiyah (1983-1986)
Dep. Kader PP Pemuda Muhammadiyah (1985-1990)
Ketua BPK-PAMM PP Muhammadiyah (1985-1995, 1995-2000)
Sekretaris PP Muhammadiyah (2000-2005)
Ketua PP Muhammadiyah (2005-2010, 2010-2015)

2.   Yunahar Ilyas

Pendidikan:
S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Suud Riyadh (1983)
S1 Fakultas tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang (1984)
S2 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (1996)
S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (2004)

Pekerjaan:
Dosen/Guru Besar FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (1987-sekarang)
Guru Muallimin (1984-1990)

Karir di Muhammadiyah:
Ketua Maj Tabligh dan dakwah Khsusu PP Muhammadiyah (2000-2005)
Ketua PP Muhammadiyah (2005-2010, 2010-2015)

3.  Ahmad Dahlan Rais

Pendidikan
S1 di IKIP Semarang
Dipl TEFL, The University of Sidney Australia
S2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Pekerjaan
Guru di Perguruan Muhammadiyah
Dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dosen di Universitas Sebelas Maret Surakarta

Karir di Muhammadiyah
Ketua PP Muhammadiyah (2010-2015)
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (2000-2005)
Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah
Ketua BPK PW Muhammadiyah Jawa Tengah

4.   Buysro Muqoddas

Pendidikan
S1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta
S2 Universitas Gajah Mada

S3 UII Yogyakarta


Pekerjaan

Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Ketua Komisi Yudisial

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi


Karir di Muhammadiyah

Ketua PP Ikatan Pemuda Muhammadiyah (1969-1972 dan 1972-1974)

Anggota PP Muhammadiyah (1985-1990)

Ketua BPK PP Muhammadiyah (1990-1995)

Ketua Ranting Muhammadiyah Nitikan (2 periode)


5.   Abdul Mu’ti



Pendidikan

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

Flinders University South Australia

UIN Syarif hidayatullah Jakarta


Pekerjaan

Dosen IAIN Walisongo (1993-2013)

Dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014-sekarang)


Karir di Muhammadiyah

Sekretaris PP Muhammadiyah (2010-2015)

Sekretaris Dikdasmen PP Muhammadiyah (2005-2010)

Ketua Umum PP Muhammadiyah


6.   Anwar Abbas

Pendidikan

S1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

S2 UMJ

S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


Pekerjaan

Dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dosen UHAMKA



Karir di Muhammadiyah

Bendahara PP Muhammadiyah periode (2010-2015)

Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (2005-2010)


7.   Muhajir Effendy

Pendidikan

S1 Pendidikan Sosial IKIP Malang (1992)

S2 Magister Adm Publik UGM (1996)

S3 UNAIR Surabaya


Pekerjaan

Dosen Universitas Negeri Malang

Dosen Universitas Muhammadiyah Malang

Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang (1984-1996)

Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang (1996-2000)

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (2004-sekarang)


Karir di Muhammadiyah

Ketua BPK-PAMM PW Muhammadiyah Jawa Timur (1995-2000)

Wakil Ketua BPK-PAMM PP Muhammadiyah (1995-2000)

Wakil Ketua PW Muhammdiyah Jawa Timur (2000-2015)


8.   Syafiq A Mughni


Pendidikan

S1 IAIN Surabaya

S2 dan S3 di UCLA



Pekerjaan

Dosen UIN Surabaya (1980-sekarang)

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2001-2006)


Karir di Muhammadiyah

Anggota PD Muhammadiyah Sidoarjo (1995-2000)

Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur (2005-2010)

Ketua PP Muhammadiyah (2010-2015)

9.   Dadang Kahmad

Pendidikan

S1 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung

S2 Univeritas Padjajaran Bandung

S3 Universitas Padjajaran Bandung

Manajemen course Mc Gill University of Montreal, Canada


Pekerjaan

PNS (1977-sekarang)

Guru besar di UIN Bandung


Karir di Muhammadiyah

Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat (2000-2010)

Ketua PC Muhammadiyah Ujung Berung (1995-2000)

Ketua PR Muhammadiyah Cipadung (1990-1995)


10. Suyatno


Pendidikan

S1 IKIP Muhammadiyah Jakarta

S2 IKIP Negeri Jakarta

S3 Universitas Negeri Jakarta



Pekerjaan

Asdos IKIP Muhammadiyah Jakarta

Dosen tetap di IKIP Muhammadiyah Jakarta

Dekan, Wakil Rektor dan Rektor di UHAMKA Jakarta



Karir di Muhammadiyah

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta

Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

Lembaga Buruh dan Tani, Nelayan PW Muhammdiyah DKI Jakarta



11. Agung Danarto



Pendidikan

S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

S2 IAIN Alauddin Ujung Pandang

S3 IAIN Sunan Kalijaga



Pekerjaan

Dosen UIN Sunan Kalijaga



Karir di Muhammadiyah

Ketua PW Muhammadiyah Yogyakarta (2005-2010)

Ketua I PP Ikatan Pemuda Muhammadiyah (1990-1993)

Sekretaris Umum  PP Muhammadiyah (2010-2015)



12. M Goodwill Zubir



Pendidikan

Sarjana Muda Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang

S1 Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang



Pekerjaan

Direktur PT Ummul Insani Jakarta

Komisaris PT Nurhidayah Insani Jakarta

LSF Nasional Jakarta

Puket III/Dosen Sekolah Tinggi Dakwah Islam Akbar Jakarta

Puket III/Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah A-Ghuraba Jakarta



Karir di Muhammadiyah

Sekretaris PP Muhammdiyah (2000-2005 dan 2005-2010)

Ketua Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah (1995-2000)

Ketua BPH UMJ

Ketua dan Pengawas LAZIS Muhammadiyah Pusat



13. Hajriyanto Y Thohari



Pendidikan

Sarjana Muda Fakultas Sasdaya UGM (1982)

Sarjana Muda Fakultas Ushuludin IAIN Suka (1983)

S1 fakultas Sasdaya UGM (1984)

S1 IAIN Suka (1986)

S2 Antropologi UI (1993)



Pekerjaan

Dosen Undip Semarang (1986-1997)

Anggota DPR RI (1997-1999, 1999-2004, 2004-2009)

Anggota MPR RI (2009-2014)



Karir di Muhammadiyah

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1993-1998)

Sekretaris PP Muhammadiyah (2000-2003)
Ketua LAZIZ Muhammadiyah (2010-sekarang)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Muktamar ke-47 Muhammadiyah

Penulis    : Dani Prabowo
Editor     : Fidel Ali Permana

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/06/05530011/Ini.Profil.Calon.Ketua.Umum.PP.Muhammadiyah

Muktamar NU-Muhammadiyah dan Harapan Dunia

Oleh Irwan Amrizal

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kini masih menggelar muktamar. Tak hanya umat Islam Indonesia yang menaruh harapan tapi juga dunia. Tema yang diangkat NU dan Muhammadiyah pada muktamar kali ini sejatinya dapat melembagakan harapan banyak pihak pada Islam Indonesia atau Nusantara.

Bukan tanpa maksud NU mengangkat tema ‘Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia’ pada muktamar kali ini. Melalui tema ini NU hendak menunjukkan adanya kesadaran baru orientasi keberislaman: NU tidak hanya didedikasikan untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Dengan kata lain, NU ingin mengubah orientasi keberislamannya dari ‘importir’ jadi ‘eksportir’; dari ‘konsumen’ jadi ‘produsen’ (Rumadi Ahmad, Harian Kompas, 31 Juli 2015).

Kesadaran baru itu berangkat dari beberapa fakta. Pertama, Timur-Tengah yang selama ini menjadi kiblat dalam melihat dunia Islam sedang berada dalam instabilitas politik yang parah. Musim Semi Arab yang berembus di berbagai belahan dunia Islam sejak 2010 ternyata tak sepenuhnya membawa perubahan mencerahkan. Tak sedikit kawasan Timur-Tengah yang masih terus bergolak, saling berperang, saling bunuh, yang sebagian besar dilakukan sesama umat Islam. Munculnya negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) juga menjadi tambahan persoalan.

Kedua, secara internasional sekarang ini sedang terjadi pergeseran geopolitik dan peta aliansi dalam merespons berbagai persoalan. Meski sejumlah kalangan masih ada yang beranggapan Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai modernitas, harus diakui –dalam perkembangan global mutakhir– Islam memiliki peran sangat penting dalam menentukan arah perubahan dunia. Islam juga semakin berkembang di berbagai belahan dunia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Jepang, Islam menduduki peringkat tertinggi dalam perkembangan dan penambahan jumlah pemeluk, baik karena migrasi maupun konversi.

Dalam simulasi riset lembaga Pew Research Center (PRC) pada April 2015 yang berjudul The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050 disebutkan bahwa tren pertambahan jumlah umat Islam secara demografis dalam beberapa tahun ke depan tumbuh secara signifikan.

Pada 2010, misalnya, populasi delapan agama mayoritas di dunia: Kristen 31,4 persen, Islam 23,2 persen atau 1,6 miliar pemeluk, Hindu 15 persen, Buddha 7,1 persen, agama lokal 5,9 persen, Yahudi 0,2 persen, agama tak berafiliasi (unaffiliated) 16,4 persen seperti ateisme dan agnostik, dan agama lain (0,8 persen). Sementara pada 2050, populasi umat Islam menanjak paling tinggi menjadi 29,7 persen (2,76 miliar pemeluk). Kristen stabil di angka 31,4 persen. Persentase umat Islam dan Kristen diperkirakan sama pada 2070 (32,3 persen). Tiga dekade berikutnya, 2100, umat Islam menjadi 34,9 persen dan Kristen 33,8 persen.

Dengan pertambahan jumlah umat Islam yang luar biasa itu, Indonesia sebagai negara mayoritas umat Islam terbesar di dunia, dan NU sebagai organisasi berbasis massa Islam yang (juga diklaim) terbesar di dunia, tentu berkepentingan dengan perubahan peta dunia itu. NU berkepentingan untuk memastikan perkembangan Islam itu menuju ke arah perdamaian dan bukan menjadi ancaman.

Adapun tema yang diangkat Muhammadiyah adalah ‘Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan’. Sebelum 2009 slogan ini jarang terdengar bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku berjudul Islam Berkemajuan: Kyai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kyai Syuja (2009). Buku yang ditulis oleh murid langsung Kyai Dahlan ini di antaranya menjelaskan seperti apa karakter Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah (Najib Burhani, Harian Sindo, 3 Juli 2015).

Istilah yang dipakai oleh Muhammadiyah awal untuk menyebut dirinya adalah ‘Islam berkemajuan’. Pada Muktamar di Yogyakarta 2010, istilah ini lantas dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter keislaman Muhammadiyah. Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam berkemajuan itu sering dimaknai sebagai ’Islam kosmopolitan’, yakni kesadaran bahwa umat Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki ‘rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional’.

Dalam konteks ini, globalisasi dipahami sebagai proses penyatuan dunia di mana waktu, jarak, dan tempat bukan lagi persoalan dan ketika setiap hal dan setiap orang di bumi ini terkait satu sama lain. Ada empat pergerakan utama dalam globalisasi, yaitu barang dan layanan, informasi, orang, dan modal. Perpindahan empat hal tersebut dari satu negara ke negara lain memang telah terjadi sejak dahulu kala.

Namun, perpindahan dengan sangat cepat hanya terjadi setelah revolusi dalam teknologi telekomunikasi dan transportasi pada beberapa dekade belakangan ini. Akibat dari revolusi itu, dimensi jarak dan waktu menjadi semakin kabur dan sedikit demi sedikit menghilang. Dalam konteks Indonesia, globalisasi ini menyebabkan masyarakat secara mudah mengakses informasi dari luar ataupun berinteraksi secara intens dalam sebuah ruang global.

Ketika Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mendeklarasikan kekhilafahan di bawah Abu Bakar al-Baghdadi, kita dikejutkan dengan ada sejumlah orang Indonesia yang sudah bergabung dengan mereka di Timur-Tengah dan sebagian dari mereka merekrut anggota di Indonesia serta melakukan baiat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Ketika konflik Sunni dan Syiah terjadi di Suriah, pengaruhnya merembet ke Indonesia dengan munculnya gerakan anti- Syiah seperti dalam bentuk Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS).

Filosofi yang mendasari globalisasi adalah asimilasionisme. Dalam filosofi ini, yang kuat akan mendominasi yang lemah. Maka itu, dalam globalisasi budaya, salah satu dampaknya adalah homogenisasi. Ini, misalnya, terwujud dalam bentuk McWorld atau McDonaldization. Contoh lainnya adalah memandang Islam secara homogen dengan mengidentikkannya dengan Arab dan arabisasi.

Mengapa Islam kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Muhammadiyah menyadari bahwa kelahirannya merupakan produk dari interaksi Timur-Tengah dan Barat yang dikemas menjadi sesuatu yang otentik di Indonesia. Ia memadukan pemikiran Muhammad Abduh, sistem yang berkembang di Barat, dan karakter Indonesia. Karena itu, kosmopolitanisme yang dikembangkan Muhammadiyah diharapkan menjadi wahana untuk dialog antarperadaban.

Melembagakan Harapan

Tema yang diangkat NU dan Muhammadiyah pada muktamar kali ini sejatinya melembagakan harapan banyak pihak pada Islam Indonesia yang umumnya seringkali direpresentasikan pada NU dan Muhamadiyah. Harapan-harapan itu disampaikan, baik oleh umat Islam Indonesia sendiri maupun sejumlah tokoh dunia. Pada awal November 2013, misalnya, tokoh termuka asal Malaysia Anwar Ibrahim memberikan pujian dan berharap Islam Indonesia bisa memberikan kontribusi bagi umat Islam dunia yang sekarang ini kesulitan menentukan arah tujuannya.

Empat tahun sebelumnya, harapan serupa disampaikan Presiden AS Barrack Obama dalam pidatonya di Universitas Al-Azhar pada 2009. Dan pada dekade 80-an sarjana Muslim terkemuka asal Pakistan, Fazlur Rahman memberikan harapan yang sama. Rahman bahkan mengatakan bahwa umat Islam Indonesia tidak perlu bersikap inferior. Sebab, baginya, Islam Indonesia sama otentiknya dengan Islam yang berkembang di Arab atau di anak benua India, khususnya Pakistan.

Harapan dan dukungan bagi kemajuan Islam Nusantara sudah disampaikan. Kini, tinggal umat Islam Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah, merespon harapan itu dan memastikan bahwa harapan itu bukan hal yang berlebihan. Dan muktamar adalah momen yang tepat untuk melembagakan dan merumuskan langkah yang tepat untuk menjemput harapan itu.[]

http://www.madinaonline.id/khazanah/muktamar-nu-muhammadiyah-dan-harapan-dunia/

Politik Pemilihan Pimpinan di Muhammadiyah

Selasa 04 Aug 2015, 10:40 WIB

Pramono U Tanthowi - detikNews

Jakarta - Pada hari Sabtu (1/8/2015) lalu telah dilaksanakan proses pemilihan 39 nama calon anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Sidang Tanwir pra-Muktamar, yang hasilnya diumumkan pada hari berikutnya. Dari 39 nama tersebut, akan dipilih sebanyak 13 anggota PP Muhammadiyah oleh peserta Muktamar.

Bagi sebagian orang, proses pemilihan pimpinan di Muhammadiyah ini dianggap rumit. Namun bagi kalangan internal sendiri, sistem ini dianggap lebih mampu membawa nuansa silaturahmi dan musyawarah, bukan nuansa politik. Tulisan singkat ini akan menjelaskan bagaimana seluk beluk sistem pemilihan ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan bagaimana implikasi politiknya.

Sebagaimana di organisasi-organisasi bentuk lain, seperti organisasi bisnis, organisasi paguyuban, organisasi politik, atau bahkan organisasi pemerintahan, seorang pemimpin organisasi sosial keagamaan (seperti Muhammadiyah) menempati posisi sangat sentral. Ia bukan sekedar representasi organisasi itu di ruang publik, namun bagaimana corak dan kebijakan organisasi tersebut ke depan akan banyak ditentukan oleh siapa yang memimpin organisasi tersebut.

Karena peran pemimpin organisasi sangat penting, maka aturan-aturan mengenai pemilihan pimpinan organisasi juga menjadi sangat penting. Karena, sebagaimana dalam pemilu, perbedaan sistem dapat mempengaruhi perbedaan hasil. Misalnya dalam Pilkada DKI tahun 2012 yang lalu.
Jika tidak ada aturan mengenai putaran kedua (sehingga siapapun yang memperoleh suara terbesar pada putaran pertama akan ditetapkan menjadi pemenang), sebagaimana aturan Pilkada serentak saat ini, maka Jokowi tidak akan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga cerita berikutnya bisa akan sangat berbeda.

Atau contoh lain (di organisasi kepemudaan dan parpol) mengenai batas minimal pengusul bagi seorang calon untuk dapat mengikuti pemilihan tahap berikutnya. Tinggi rendah batas pengusulan akan sangat mempengaruhi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Karena begitu pentingnya aturan pemilihan tersebut, menjadi penting bagi kita untuk memahami dari mana aturan-aturan tersebut muncul. Dua pertanyaan secara khusus membutuhkan uraian jawaban.

Pertama, seberapa sering perubahan sistem pemilihan tersebut terjadi? Dan kapan perubahan itu dilakukan? Kedua, apa kepentingan atau nilai di balik penentuan sistem tersebut? Apakah penentuan tersebut semata-mata dipengaruhi kepentingan partisan jangka pendek, atau apakah ada nilai-nilai lebih luas bagi masyarakat?

Dalam tulisan ini, yang saya maksud dengan politik pemilihan berkaitan dengan banyak aspek: siapa yang berhak mencalonkan, siapa yang berhak memilih, siapa yang berhak dipilih, siapa yang berwenang menyelenggarakan pemilihan, bagaimana preferensi seorang pemilih diekpresikan ke dalam surat suara, dan bagaimana perolehan suara dikaitkan dengan keterpilihan seorang pemimpin.

Karena pentingnya sistem (atau tata tertib) pemilihan tersebut, tidak heran jika selalu muncul upaya untuk mengubah aturan-aturan pemilihan dalam setiap kali kongres, muktamar, atau musyawarah nasional setiap organisasi. Hal itu disebabkan karena tata tertib pemilihan menjadi instrumen yang paling dapat dimanipulasi, dan bisa didesain untuk mencapai tujuan-tujuan dan hasil-hasil tertentu. Karenanya, jika ada pihak yang ingin memenangkan calonnya dalam kongres, muktamar, atau munas, maka tata tertib pemilihan menjadi instrumen yang paling mungkin dan paling efektif untuk direkayasa.

Dalam organisasi Muhammadiyah, proses pemilihan di tingkat pusat berlangsung rumit dan lama. Proses ini dimulai dengan pembahasan tata tertib pemilihan (dan tata tertib muktamar) melalui Sidang Tanwir (lembaga permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar) lebih kurang satu tahun sebelumnya. Untuk Muktamar ke-47 ini, tata tertib pemilihan (dan tata tertib muktamar) telah disahkan sejak Tanwir di Samarinda pada akhir Mei 2014.
 
Berikutnya mengenai panitia pemilihan (Panlih), yang berwenang menangani proses pencalonan, verifikasi administrasi, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Panitia pemilihan juga ditetapkan melalui Sidang Tanwir di Samarinda tersebut. Panlih terdiri dari wakil-wakil pimpinan wilayah, wakil organisasi otonom (ortom), dan wakil PP Muhammadiyah. Dan bagi sama sekali Panlih tidak ada larangan untuk dicalonkan.

Selanjutnya, terkait dengan sistem pemilihan secara keseluruhan meliputi lima tahap:
 
Pertama, adalah tahap nominasi atau pengusulan calon. Tahap ini dilakukan oleh setiap anggota PP (13 orang dan pengurus PP tambahan), Anggota Tanwir (4 orang dari setiap pimpinan wilayah se-Indonesia), dan 2 orang masing-masing pimpinan ortom. Sekitar 165 orang ini masing-masing mengusulkan 13 nama calon. Proses pencalonan ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, dimulai sejak akhir tahun lalu.

Pada Muktamar kali ini, tersaring 108 nama calon. Selain syarat minimal 3 usulan, calon-calon tersebut harus memenuhi syarat minimal keanggotaan selama enam tahun, pernah menjadi pimpinan di ortom tingkat pusat atau majelis/lembaga di tingkat pusat, atau pimpinan di tingkat wilayah atau daerah.

Pada tahap kedua, Panlih menyebarkan formulir kesediaan kepada 108 calon tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya terdapat 96 formulir yang dikembalikan. Dari 96 formulir yang dikembalikan, sebanyak 83 menyatakan bersedia, dan 13 calon menyatakan tidak bersedia. Dari 83 yang menyatakan bersedia tersebut, satu calon meninggal dunia, sehingga calon pimpinan Muhammadiyah tahun ini tinggal 82 nama.

Pada tahap ketiga, 82 nama calon tersebut dipilih dalam Sidang Tanwir pra-muktamar, yang dilaksanakan 2 hari sebelum pelaksanaan Muktamar. Dalam Sidang Tanwir ini, 82 nama tersebut dikerucutkan menjadi 39 nama. Pemilihan dilakukan oleh Anggota Tanwir (4 orang dari setiap pimpinan wilayah se-Indonesia), 1 orang wakil dari tiap Pimpinan Wilayah Aisyiyah se-Indonesia, 2 orang pimpinan masing-masing ortom, dan setiap anggota PP (13 orang dan pengurus tambahan). Setiap pemilih berhak memilih 39 nama di antara 82 calon tersebut. 39 nama yang terpilih dalam Sidang Tanwir tersebut lalu diajukan sebagai calon di Muktamar.

Pada tahap keempat, pemilihan di Muktamar akan mengerucutkan 39 nama menjadi 13 nama anggota PP Muhammadiyah. Pemilihan dilakukan oleh seluruh peserta Muktamar, yang terdiri dari pengurus PP Muhammadiyah, Pengurus PW Muhammadiyah, pengurus PD Muhammadiyah, dan ortom, yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 2600 orang. Setiap pemilih, yang dibuktikan dengan surat mandat, berhak memilih 13 nama. Dan 13 nama yang memperoleh suara terbesar itulah yang nantinya disebut anggota PP Muhammadiyah.

Pada tahap kelima, 13 anggota PP Muhammadiyah tersebut lantas melakukan musyawarah tertutup untuk menentukan ketua umum dan sekretaris umum. Biasanya, yang memperoleh suara terbanyak secara konvensional ditetapkan sebagai ketua umum. Hal ini telah dijalankan saat terpilihnya Din Syamsuddin, Syafii Maarif, maupun Amien Rais.

Sistem pemilihan yang rumit dan panjang ini telah lama diadopsi Muhammadiyah. Tepatnya sejak 1990. Sebelumnya, Muhammadiyah menggunakan sistem formatur 9 (sejak 1950). Sebelum 1950, Muhammadiyah menggunakan sistem pemilihan langsung.

Dari uraian di atas, terlihat beberapa perbedaan sistem pemilihan di Muhammadiyah dengan organisasi politik maupun ormas lain.

Pertama, dalam hal pembahasan tata tertib pemilihan. Di Muhammadiyah, pembahasan dan penetapan tata tertib pemilihan dilakukan sekitar satu tahun sebelum Muktamar. Hal ini berbeda dengan parpol atau ormas lain, di mana pembahasan tata tertib pemilihan dilakukan dalam sidang komisi di forum kongres, muktamar, atau munas. Hal itu tidak jarang menimbulkan politisasi yang kadang sangat berlebihan, terutama karena pembahasan tata tertib pemilihan telah diarahkan untuk memenangkan atau menggagalkan salah satu calon.

Kedua, dalam hal penentuan Panlih. Penentuan Panlih di Muhammadiyah dapat dikatakan jauh dari nuansa politisasi. Di Kongres, munas, atau Muktamar parpol atau ormas lain, penentuan panlih biasanya merupakan pemanasan untuk melihat peluang kemenangan atau kekalahan salah calon, yang akan dilihat dari paket siapa yang terpilih sebagai panlih. Hal ini karena panlih juga dipilih oleh peserta (biasanya) berdasarkan paket. Sementara di Muhammadiyah, panlih ditetapkan pada Sidang Tanwir tahun sebelumnya, dan biasanya berdasarkan keterwakilan, yang penetapannya berdasarkan musyawarah mufakat.

Ketiga, dalam hal pencalonan. Di parpol atau ormas lain inisiatif pencalonan biasanya berasal dari kandidat, yang lalu diikuti dengan usaha mengumpulkan dukungan menjelang kongres, munas, atau muktamar. Sementara di Muhammadiyah, pencalonan berlangsung secara bottom up, dan sebagian besar dilakukan dari tingkat provinsi, sebelum jelas seorang tokoh bersedia dicalonkan kembali atau tidak.

Keempat, dalam hal bagaimana pemilih mengekspresikan preferensinya. Di Muhammadiyah, setiap pemilih menggunakan hak suaranya untuk memilih sejumlah orang: 39 nama dalam Tanwir, dan 13 nama dalam Muktamar. Peserta Muktamar tidak memilih ketua umum secara langsung. Sementara di parpol atau ormas lain, pemilihan ketum biasanya dilakukan secara langsung oleh peserta. Sementara untuk memilih formatur, peserta baru diberi keleluasaan untuk memilih sejumlah nama tertentu.

Uniknya sistem pemilihan dalam Muhammadiyah ini membawa beberapa kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan yang sering diatribusikan pada sistem ini adalah:
(1) kadar demokratisnya seringkali dipertanyakan, karena pemilihan ketum hanya dilakukan oleh 13 orang anggota PP Muhammadiyah saja, tanpa melibatkan seluruh peserta;
(2) pemilih yang diharuskan memilih sejumlah nama (39 dan 13) cenderung mempertahankan status quo, karena sulit memunculkan nama-nama baru. Dalam istilah beberapa pihak, pemilihan di Muktamar Muhammadiyah ibarat hanya memperbarui SIM bagi sebagian besar pengurus, karena perubahan biasanya hanya terjadi pada beberapa orang saja.

Namun demikian, sistem pemilihan demikian juga membawa beberapa keuntungan, terutama dari sisi politik.
 
Pertama, sistem pemilihan di Muhammadiyah dapat mencegah kemunculan calon yang tidak punya track record di organisasi ini. Dengan sistem pencalonan yang bersifat bottom up dan persyaratan yang ketat (terutama pengalaman menjadi pengurus satu periode sebelumnya atau aktif di ortom), akan sulit bagi tokoh manapun yang tidak dikenal secara baik oleh pengurus di tingkat kab/kota dan provinsi untuk diajukan sebagai calon.

Kedua, sistem pemilihan di Muhammadiyah juga membuat Muhammadiyah relatif mampu mengeliminasi munculnya intervensi dari kekuatan politik eksternal. Sebagai sebuah Ormas besar yang memiliki bobot politik sangat besar, organisasi ini tentu menarik minat dari kekuatan-kekuatan politik eksternal untuk ikut "bermain". Terutama mendukung calon yang dianggap "ramah" dengan parpol tersebut, dan/atau tidak mendukung calon yang dianggap "tidak ramah".

Namun dalam sistem pemilihan di Muhammadiyah ini, pemilih tidak dihadapkan pada pilihan antara tokoh A, tokoh B, atau tokoh C. Dengan memilih 13 nama, muncul kecenderungan bagi pemilih untuk akomodatif  terhadap sejumlah nama yang selama ini telah dikenal dengan baik. Karenanya sulit dibayangkan seorang pemilih hanya memilih beberapa nama yang diarahkan oleh parpol tertentu, dengan mengabaikan beberapa nama lain yang selama ini telah lama menjadi pengurus.

Ketiga, sistem pemilihan di Muhammadiyah juga dapat menjaga kontinuitas kepengurusan. Di Muhammadiyah tidak dikenal terjadinya pergantian sepenuhnya sebuah rezim oleh rezim berikutnya, sebagaimana di parpol atau ormas lain. Sebaliknya, dalam sistem ini terjadi kecenderungan bahwa yang akan terpilih dalam 13 besar adalah nama-nama yang telah ada di kepengurusan sebelumnya, dengan pergantian nama tidak lebih dari setengahnya.

Dengan seluruh uraian di atas, maka Muktamar-Muktamar di Muhammadiyah (sebagaimana dapat dilihat saat ini) selalu lebih kecil nuansa politiknya (less-politicized), karena pemilih tidak akan terbelah dalam blok-blok (mendukung paket A atau Paket B) secara eksklusif.

Itupun jika dikatakan bahwa blok itu ada. Bukankah memilih pimpinan Ormas keagamaan seharusnya tidak didasarkan pada banyak-banyakan dukungan, sebagaimana parpol, tetapi lebih karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan ketinggian akhlak? Wallahu a'lam.

*) Pramono U Tanthowi, MA adalah Sekretaris Lembaga Litbang PP Muhammadiyah, memperoleh gelar MA bidang Ilmu Politik dari University of Hawaii at Manoa.
(nwk/nwk)

http://news.detik.com/kolom/2982547/politik-pemilihan-pimpinan-di-muhammadiyah

Muhammadiyah’s ‘progressive Islam’: Guideline or tagline?

Ahmad Imam Mujadid Rais, Jakarta | Opinion | Mon, August 03 2015, 6:14 AM

Muhammadiyah, the country’s second largest Muslim organization, will hold its 47th national congress (muktamar) in Makassar, South Sulawesi, this week. The congress will set up a new agenda for the next five years, including electing a new leader who will replace two-time chairman Din Syamsuddin.

Muhammadiyah’s challenges and plans include internal consolidation of leadership, bureaucratic improvement and dealing with external issues of globalization, poverty and lack of education, low quality of human resources and the upcoming integrated ASEAN economic community.

In response to such challenges, Muhammadiyah’s central board in the past years reformulated its movement through the notion of Islam berkemajuan, a hot topic among its members and activists.

 “Progressive Islam”, a loose translation of Islam berkemajuan, is clearly a part of the efforts to cope with challenges among its followers and among Indonesian Muslims, challenges which include poverty, injustice and human resources.

The translation itself is still problematic. Amin Abdullah, a former rector of the UIN Kalijaga, Yogyakarta, described in 2011 the slight differences between Islam berkemajuan, which emerged in the early 20th century, and Islam progresif as understood by academics. But let’s just focus on the similarities.

Since the establishment of Muhammadiyah in 1912, its founder Kyai Haji (revered cleric and haj) Ahmad Dahlan fully understood that Islam is compatible with the idea of being progressive, and that Islam encourages its followers to be the best and reach the highest quality of life in political, economic, social, cultural and religious terms.

The idea of being progressive is deeply entrenched in Muhammadiyah’s history. During the colonial period, shortly after Muhammadiyah’s establishment, meetings held by Ahmad Dahlan with his students included proposals to build hospitals and orphanages.

One student, the future cleric KH Syuja, had laughed, saying it was impossible at the time. He later acknowledged confidence in the plans: Dutch people who built hospitals and orphanages, he wrote, “are ordinary people who also eat rice. If others can do it, I am sure we can do it too.” History has recorded the program as a brilliant achievement for a new-born Muslim organization at the time.

 The idea of fastabiqulkhairat (competition in goodness) also deeply inspired Muhammadiyah’s activities. As a former chairman of Muhammadiyah, Buya (revered ulema) Syafii Maarif said, doing good deeds through the establishment of massive numbers of Muhammadiyah schools and clinics is not the main focus of the organization — it is their quality and thus continued improvement.

According to Muhammadiyah’s manifesto at its 46th national congress of 2010 in Yogyakarta, Islam berkemajuan should sow the seeds of truth, goodness, peace, justice, welfare and prosperity.

Islam upholds human dignity of both men and women without discrimination — and inflames awareness against war, terrorism, violence, oppression, backwardness and all forms of destruction and degradation of life such as corruption, abuse of authority, crimes against humanity and exploitation of nature.

Attempts to summarize the spirit of Islam berkemajuan based on the teachings of Ahmad Dahlan and the writings of his students and companions reveal five features of the concept.

First is pure faith (tauhid), the central doctrine in Islamic teachings. Muslims committed to tauhid should have high social, intellectual and spiritual awareness. They should be optimists and hard working honest persons with no fear except of Allah. They should have the conviction that life is part of worshiping God.

Secondly, he or she should have a deep understanding of the primary sources of Islam, the Koran and the Prophet’s sayings or hadith.

Third, there should be an institutionalization of charity aimed to solve problems based on the scripture and hadith. For instance, the establishment of hospitals and orphanages are part of the practice of surah Al-Ma’un. The establishment of Muhammadiyah itself is proof of faith as mentioned in surah Ali Imran: 104: to organize others to do good deeds, and prohibit them from committing sins.

Fourth, focus on the present and future. Islam berkemajuan prefers to solve present problems and prepare for the future rather than praise the glories of past Islamic kingdoms. Thus, Muhammadiyah should be well-prepared to overcome current problems and benefit the most from today’s developments. Globalization and an integrated ASEAN economic community, for example, provides benefits such as through trade, science and global citizenship, though with negative impacts such as trafficking in persons, drug abuse, conflict and insecurity.

The rapid development of information and technology also provide tools for Muhammadiyah to contribute through innovations and creativity for Indonesia’s development.

Fifth is a focus on being moderate and cooperation-oriented. Amid the resurgence of sectarianism and violent extremism the spirit of Muhammadiyah in its early years were open-mindedness, moderation, tolerance and promotion of dialogue among different groups and beliefs.

For example, in one gathering Ahmad Dahlan invited a leader of the Indonesian Communist Party (PKI) to explain the purpose of the party and their responses toward social and economic problems at that time. At Muhammadiyah’s first hospital Ahmad Dahlan himself asked for the assistance of a Catholic physician, since the Muslim community at the time had no doctor.

These examples show that openness and cooperation in social matters is a part of Islamic teaching apart from egalitarianism and self-confidence to promote ideas and beliefs.

Overall, in its post-centennial era, Muhammadiyah must play a pivotal role to make Indonesian society more developed and prosperous. The spirit of Islam berkemajuan becomes a guideline for Muhammadiyah elements to be more proactive, responsive and provide solutions to current problems. To this end Muhammadiyah needs a modern and responsive management, led by strong and capable leaders, comprising a self-confident chairman and solid collegiality among its 13 leaders — along with a strong vision for the future. Otherwise, the notion of its progressive Islam will be a mere tagline rather than concrete action.
____________________________

... the spirit of Muhammadiyah in its early years were open-mindedness, moderation, tolerance and promotion of dialogue ...
_____________________________

The author is a secretary at LAZIS Muhammadiyah, the organization’s alms body, and a researcher at the Maarif Institute for Cultural and Humanitarian Studies. He graduated with a Masters of International Relations from the University of Melbourne, Australia.
Paper Edition | Page: 6

- See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/03/muhammadiyah-s-progressive-islam-guideline-or-tagline.html#sthash.eYScKGLT.dpuf

Islam Indonesia Berkelanjutan

Kompas, Senin, 3 Agustus 2015 | 15:00 WIB

Oleh: Azyumardi Azra

JAKARTA, KOMPAS - Bahwa Islam Indonesia dipandang kian banyak kalangan mancanegara lebih memberikan harapan agaknya semakin sulit terbantahkan. Berbeda dengan Islam Arab atau Islam Asia Selatan yang terus bergolak dalam konflik, kekerasan dan perang, Islam Indonesia tetap damai. Ekstremisme dan radikalisme yang terus meruyak di berbagai kawasan dunia Muslim lain tidak menjadi gejala signifikan di Indonesia.

Oleh karena itu, tidak heran jika hal ini menjadi pemikiran Perdana Menteri Inggris David Cameron. Dalam kunjungan ke Jakarta, berdialog dengan lima figur Islam Indonesia (Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, tokoh NU Alwi Shihab, Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid, Ketua Pengurus Masjid Sunda Kelapa Aksa Mahmud, dan penulis artikel ini), Cameron menyatakan ingin mempelajari kenapa Islam Indonesia menolak ekstremisme dan radikalisme.

PM Cameron menyebut, dari 255 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 500 orang yang ikut Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). "Sementara Inggris yang memiliki hanya sekitar 2,5 juta Muslim, lebih dari 1.000 orang bergabung dengan NIIS. Apa kunci keberhasilan Indonesia mengatasi paham (dan gerakan) radikalisme; meredammeluasnya pengaruh dan keterlibatan warga Indonesia dengan paham NIIS?" (Kompas, 29/7/2015).

Islam Nusantara, Islam Indonesia

Tak ragu lagi, salah satu kunci utama keberhasilan itu adalah eksistensi dan hegemoni ormas-ormas Islam wasathiyah ("jalan tengah") yang tersebar di seluruh Indonesia. Dua ormas Islam Indonesia terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kini sedang melaksanakan hajatan besar; NU dengan muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur (1/8/2015), dan Muhammadiyah dengan muktamar ke-47 di Makassar (3/8/2015). Muktamar NU dan Muhammadiyah tak lain merupakan momentum penguatan Islam wasathiyah untuk Islam berkemajuan dengan peradaban Islam rahmatan lil ’alamin—rahmat bagi alam semesta.

Islam wasathiyah yang jadi paradigma dan praksis pokok Muhammadiyah dan NU telah menjadi tradisi panjang Islam Nusantara. Istilah "Islam Nusantara" dalam dunia akademis mengacu kepada "Southeast Asian Islam" yang terdapat di wilayah Muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani (Thailand selatan), dan Mindanau (Filipina selatan).

Wilayah Islam Nusantara dalam literatur prakolonial disebut "negeri bawah angin" (lands below the wind). Lebih spesifik dalam literatur Arab sejak akhir abad ke-16, kawasan Islam Nusantara disebut "bilad al-Jawi", negeri "Muslim Jawi"—yaitu Asia Tenggara. Umat Muslimin Nusantara biasa disebut sebagai "ashab al-Jawiyyin" atau "jama’ah al-Jawiyyin".

Wilayah Islam Nusantara atau bilad al-Jawiyyin adalah salah satu dari delapan ranah religio-cultural Islam. Tujuh ranah agama-budaya Islam lain adalah Arab, Persia/Iran, Turki, Anak Benua India, Sino-Islamic, Afrika Hitam, dan Dunia Barat. Meski memegangi prinsip pokok dan ajaran yang sama dalam akidah dan ibadah, setiap ranah memiliki karakter keagamaan dan budayanya sendiri.

Validitas Islam Nusantara tidak hanya secara geografis-kultural. Keabsahannya juga pada ortodoksi Islam Nusantara yang terdiri atas teologi Asy’ariyah, fikih Syafi’i, dan tasawuf Al-Ghazali. Kepaduan ketiga unsur ortodoksi ini membuat Islam Nusantara jadi wasathiyah; teologi Asy’ariyah menekankan sikap moderasi antara wahyu dan akal, fikih Syafi’i bergandengan dengan tasawuf amali/akhlaqi membuat ekspresi Islam jadi inklusif dan toleran.

Ortodoksi Islam Nusantara dengan kepaduan ketiga unsur tersebut terbentuk menjadi tradisi yang terkonsolidasi, mapan dan dominan sejak abad ke-17, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal-jamaah (Sunni). Meski praktis hampir seluruh Muslim Indonesia adalah pengikut ahlus sunnah wal-jamaah, terdapat perbedaan tekanan. NU dengan penekanan pada tradisi ulama menyebut diri pengikut "Aswaja"; istilah ini kemudian jadi brand name NU. Sementara Muhammadiyah sebagai pengikut ahlus sunnah wal-jamaah lebih menekankan pada aspek modernisme-reformisme dan ijtihad.

Pasca Perang Dunia II, baik secara istilah maupun substansi, Islam Nusantara agaknya hanya valid untuk Indonesia. Islam Nusantara kini harus dipahami sebagai Islam Indonesia. Perbedaan posisi dan hubungan Islam dengan negara dan politik membuat ekspresi Islam di negara-negara Asia Tenggara menjadi berbeda; apakah tetap inklusif atau malah menjadieksklusif, misalnya.

Dalam konteks itu, Islam tidak menjadi agama resmi atau agama negara di Indonesia. Oleh karena itu, Islam Indonesia bukan menjadi bagian dari politik dan kekuasaan. Sementara di Malaysia, Islam menjadi agama resmi negara dan karena itu ia menjadi bagian integral kekuasaan.

Karena itu, di Malaysia, hanya Islam yang boleh disiarkan di ranah publik dan bahkan nama "Allah" hanya boleh digunakan kaum Muslim. Sementara di Indonesia semua agama dapat tampil di ranah publik dan, selain kaum Muslimin, umat Kristiani juga memakai "Allah" untuk menyebut Tuhan.

Berkemajuan bagi peradaban

Islam Indonesia, seperti diwakili antara lain oleh NU dan Muhammadiyah, memiliki hampir seluruh potensi untuk berkemajuan guna mewujudkan peradaban rahmatan lil alamin. Modal terbesar untuk berkemajuan adalah sifat dan karakter ormas-ormas Islam yang independen vis-a-vis negara dan kekuasaan. Mereka punya tradisi tak tergantung pada—apalagi menjadi—alat kekuasaan dengan membiayai dan mengatur diri sendiri.

Modal besar lain adalah kekayaan dan keragaman lembaga yang dimiliki NU dan Muhammadiyah mulai dari masjid dan mushala, sekolah, madrasah, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit dan klinik, panti penyantunan sosial, koperasi, hingga usaha ekonomi lain. Tak ada bagian dunia Muslim lain yang memiliki ormas dengan karakter dan kekayaan lembaga seperti Muhammadiyah dan NU.

Banyak kalangan asing sejak akhir 1980-an, semisal Fazlur Rahman, Guru Besar Universitas Chicago, AS, melihat potensi besar Islam Indonesia untuk berdiri terdepan memajukan peradaban Islam global. Dengan peradaban Islam wasathiyah, Islam Indonesia dapat memberikan kontribusi bagi peradaban dunia lebih damai danharmonis.

Harapan semacam itu pada Islam Indonesia kian meningkat di tengah berlanjutnya konflik di negara-negara Muslim di dunia Arab, Asia Selatan, Asia Barat, dan Afrika. Untuk itu, NU dan Muhammadiyah beserta ormas-omas Islam wasathiyah lain tidak hanya perlu meningkatkan pemikiran dan amal usaha di dalam negeri, tetapi juga mesti lebih ekspansif menyebarkan Islam wasathiyah ke mancanegara. Dengan begitu, Islam Indonesia dapat berdiri paling depan dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Azyumardi Azra
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bangkok, Thailand

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Islam Indonesia Berkelanjutan".

http://nasional.kompas.com/read/2015/08/03/15000031/Islam.Indonesia.Berkelanjutan?page=all

NU dan Muhammadiyah terdesak HTI,FPI,MUI?

 Ging Ginanjar Wartawan BBC Indonesia

    3 Agustus 2015

Kirim
Umat Islam di peziarahan Sunan Kalijaga -tradisi khas Indonesia yang oleh kalangan lain dianggap menyimpang

Dua organisasi Islam terbesar Indonesia, NU dan Muhammadiyah, yang bermuktamar dalam waktu hampir bersamaan, tak lagi tampak sebagai pemain utama dan malah cenderung "terdesak" oleh berbagai organisasi lain dalam percaturan dan pertarungan wacana keislaman, kata pengamat.

Muhammadiyah mulai melangsungkan Muktamar hari Senin (3/8) hingga 7 Agustus mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan, sementara Nahdlatul Ulama sudah lebih dahulu memulai Muktamar mereka di Jombang, Jawa Timur, sejak Sabtu (1/8) hingga 5 Agustus mendatang.

Akhmad Sahal, intelektual Islam kader Nahdlatul Ulama yang sedang menyelesaikan program doktoralnya di Amerika Serikat mengatakan, "memang benar, dalam soal wacana, bukan saja di media sosial namun dalam berbagai perbincangan keseharian, NU dan Muhammadiyah kurang sigap, kurang agresif, kurang proaktif dalam bersuara."
Organisasi-organisasi Islam Indonesia menolak ISIS, kendati dukungan dan simpati juga bermunculan.

Menurut Akhmad Sahal, suara NU dan Muhammadiyah sering terasa kurang terdengar gaungnya dibanding organisasi berhaluan radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

Bahkan dalam berbagai persoalan, NU dan Muhammadiyah juga "kalah" suaranya dibanding Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebagian anggotanya berasal dari NU dan Muhammadiyah, namun dalam kebijakan - fatwa, sikap, dll- sering berbeda. Seperti misalnya dalam kontroversi sikap MUI tentang BPJS baru-baru ini, atau sikap MUI tentang Syiah.
Dua agenda

Padahal NU dan Muhammadiyah mengusung agenda besar yang sangat penting dan akan amat berarti bagi dunia Islam, yakni NU dengan Islam Nusantara, dan Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan.

Dua agenda besar itu, khususnya agenda Islam Nusantara yang diamalkan dan dikampanyekan NU, mendapat tentangan keras dari berbagai organisasi Islam berhaluan radikal.

"Ini harus menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Bahwa NU dan Muhammadiyah harus menunjukkan bahwa mereka adalah dua organisasi terbesar, bukan hanya dalam klaim dan (jumlah anggota), namun juga buktinya dalam sikap dan pertarungan dan percaturan wacana. Itu kalau mereka serius dengan agenda Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan," tegas Sahal pula.
Ribuan Muslim Indonesia shalat Ied di Victoriua Park, Hong Kong.

Di sisi lain, kedua organisasi memang tidak selalu tampak sejalan --NU didirikan tahun 1926 sebagai reaksi atas didirikannya Muhammadiyah (1912) yang dinilai mengancam tradisi-tradisi keislaman di Jawa waktu itu, karena dianggap bid'ah.

NU ditaksir beranggotakan lebih dari 30-an juta orang, kebanyakan di Pulau Jawa, merupakan organisasi massa Islam terbesar. Sementara Muhammadyah, ditaksir anggotanya hampir mencapai 30 juta orang, lebih tersebar di berbagai wilayah.

Kedua organisasi itu pernah sangat berpengaruh dalam berbagai kebijakan. Namun sejak gelombang Reformasi 1998 yang ditandai jatuhnya Soeharto, berbagai kelompok radikal mendapat pula peluang untuk mengorganisasikan diri, menyuarakan gagasan-gagasan radikal, bahkan melakukan tindakan kekerasan dengan dalih agama.

Jumlah anggota mereka jauh lebih kecil, namun mereka sangat lantang dan sering turun ke jalan.
Perayaan tahun baru Hijriah di Indonesia bisa ditandai dengan ogoh-ogoh, yang berasal dari tradisi Hindu Bali

Majelis Ulama Indonesia pun memperkuat posisinya sehingga, menurut seorang tokoh muda Islam, Syafiq Hasyim, dalam sebuah wawancara dengan BBC, mereka cenderung berupaya mendikte negara dan kebijakannya.

Betapapun, NU dan Muhammadiyah tetap merupakan organisasi yang penting, kata Ahmad Najib Burhani, peneliti LIPI yang juga kader Muhammadiyah.

Menurutnya, tanpa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Indonesia bisa jadi jatuh dalam ekstremisme seperti negeri-negeri Timur Tengah.

"Kita bandingkan dengan misalnya Tunisia, Mesir dan sebagainya, mereka hanya memiliki masyarakat politik yang berafiliasi dengan Islam," papar Najib Burhani.
Peran sentral

"Ketika terjadi Musim Semi Arab (gelombang demokrasi yang meruntuhkan sejumlah diktator), mudah sekali kelompok-kelompok itu bertempir satu sama lain."

Berbeda dengan di Indonesia, tambah Najib pula. Karena NU dan Muhammadiyah "memiliki kekuatan penyeimbangan. Bahkan lebih dari itu, NU dan Muhammadiyah bagai dua sayap yang bukan saja memberi keseimbangan tapi juga memberi kontribusi di berbagai keseharian umat.
Ziarah kubur yang khas Islam Indonesia yang tak ditemui dalam tradisi Islam di berbagai belahan dunia lain

Masalahnya sekarang, kata Najib Burhani, hingga saat ini umat Islam Indonesia "belum memiliki daya saing, bukan saja dibanding umat lain tapi juga dibanding umat Islam di Malaysia, di Pakistan, di Timur Tengah. Sehingga kadang kala umat Islam memiliki inferiority complex terhadap umat lain. Kita tak memiliki peran sentral di dunia Islam."

Lalu apa yang perlu dilakukan dalam kegiatan global sehingga kita tidak selalu dalam posisi rendah, itulah tantangan umat Islam Indonesia, tambah Najib Burhani.

Itulah pula tantangan yang diharapkan diikhtiarkan jawabannya dari muktamar dua organisasi Islam Indonesia terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Di sisi lain, Akhmad Sahal menganggap, NU dan Muhammadiyah akan selalu relevan jika mampu menjadi alternatif wajah Islam terhadap kecenderungan radikalisme Islam transnasional penuh kekerasan yang secara vulgar diwakili ISIS, AL Qaeda, dan kelompok-kelompok sejenisnya.

Sahal maupun Najib tak menampik, bahwa di sisi lain, umat Islam Indonesia pun mulai menunjukkan gejala intoleransi, sebagaimana belakangan diperlihatkan oleh kekerasan terhadap Syiah dan Ahmadiyah, dan dalam berbagai konflik menyangkut pembangunan gereja.

Di situlah justru, peran Muhammadyah dan NU sangat diperlukan untuk mengajak umat untuk kembali pada tradisi Islam selama ini, yang moderat dan toleran.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150802_indonesia_muktamar_nu_muhammadyah

Islam Nusantara Berkemajuan

Media Indonesia, Jum'at, 31 Juli 2015
Penulis: Cahya Mulyana, Adhi M Daryono

TEMA Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah hampir senada. NU mengambil tema: Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia, sedangkan Muhammadiyah: Gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Kedua tema bernapaskan kepedulian dan toleransi melintasi golongan, suku, etnik, dan agama.

Kepedulian seperti apa yang dimaksudkan, Cahya Mulyana dan Adhi M Daryono dari Media Indonesia mewawancarai Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siradj serta Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin secara terpisah.

Apa dasar NU mengambil tema Islam Nusantara dalam muktamar ke-33 ini?Tema besar Muktamar Ke-33 NU di Jombang tanggal 1-5 Agustus merupakan gagasan yang akan terus dibumikan. Itu bukan Islam aliran baru, melainkan Islam yang dibawa Walisongo, yakni Islam yang melebur dengan budaya, melebur dengan tradisi. Islam yang hidup berdampingan dengan khazanah. Itu tidak bertentangan dengan Islam, seperti nujuh bulan, selametan 1 hari, 7 hari, 40 hari, dan 1.000 hari. Kita lestarikan, kecuali yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam seperti khamar, seks bebas.

Islam yang dibawa Walisongo itu artinya apa?Islam yang datang kemari itu Islam yang ramah, santun, Islam yang sinergi dengan budaya. Itu menjadikan hasilnya luar biasa. Islam Nusantara yang berhasil mencuri hati masyarakat Indonesia dan budaya tetap lestari sampai hari kiamat. Insya Allah.

Apa bedanya dengan Islam yang di Timur Tengah?Islam di Timur Tengah dulu banyak disebar dengan pedang dan menghilangkan budaya setempat seperti bahasa. Berbeda dengan Islam Nusantara yang datang ke sini di antara ribuan tradisi, budaya, agama, dan suku. Jika datang ke sini dengan kekerasan, tentu Islam tidak sebesar ini. Faktanya hanya 50 tahun dari 1450 sampai 1500, Walisongo bisa menyebarkan Islam di tengah kekuasaan Sriwijaya, Majapahit, kolonial, dan imperium. NU sebagai kelanjutan Walisongo pada dasarnya akan terus menyebarkan Islam Nusantara dengan corak dan napas ajaran Walisongo. NU akan terus melestarikan Islam toleran, Islam yang berdampingan dengan budaya. Bukan Islam keras yang melancarkan sikap ego dan melakukan kekerasan, baik terhadap sesama muslim maupun kepada bukan muslim.

Apa asas Islam Nusantara?Salah satu asas yang kita pegang untuk menjaga dan melestarikan Islam Nusantara ialah laa iqroha fiddzin. Tidak ada paksaan kepada siapa pun untuk menjalankan peribadatan dan harus beragama Islam.  Itu ceritanya seorang dari suku Hazroz memiliki dua anak Nasrani. Setelah orang itu bertemu Nabi Muhammad dan kembali ke rumah, ia mengajak kedua anaknya masuk Islam. Jika menolak, anaknya akan dibunuh. Dari situ turunlah ayat tadi dengan maksud tidak ada paksaan kepada siapa pun untuk masuk Islam, dan melarang adanya kekerasan dalam beragama. Itulah NU yang akan terus membumikan Islam Nusantara dengan segala agenda termasuk toleransi, antikekerasan, dan melestarikan budaya.

Apa bentuk riil Islam Nusantara?
Kita akan memperkuat Islam Nusantara untuk mempertahankan pribadi era globalisasi. Islam Nusantara bisa mewarnai globalisasi dan buktinya ide NU membumikan Islam Nusantara (katanya) menjadi wacana yang didiskusikan di PBB. Itulah kenapa, Islam Nusantara dinilai beda dengan Islam di Somalia, Afghanistan, Mesir, Irak, atau Suriah yang mudah tersulut konflik aliran yang tidak berkesudahan. Berbeda dengan Islam Nusantara yang dipegang NU dengan salah satu agendanya meningkatkan dan menjaga toleransi antar dan luar Islam. Melalui toleransi, meskipun ada konflik seperti di Sampang, Nusa Tenggara dan tempat lain tidak meluas dan mudah dilerai.

Bagaimana hubungan Islam Nusantara dengan pemerintah? Islam Nusantara tetap mengawasi dan memberi masukan kepada pemerintah. Saya sering bertatap muka langsung dengan kepala negara. Masukan yang NU berikan bukan berarti mendukung dan berkoalisi. Kemudian saya juga sering mengkritik (pemerintah) dengan dasar untuk perbaikan, bukan untuk melengserkan dan lain sebagainya.

Apakah Anda kembali mencalonkan diri menjadi Ketua PBNU 2015-2020?Insya Allah. Jika diberikan amanah, saya siap. Ketika saya dipilih menjadi ketua umum dalam Muktamar Ke-30 NU di Makassar, saya katakan selama 5 tahun itu akan membangun lima universitas NU. Nyatanya 24 universitas NU terwujud, 54 SMA dan semua lembaga NU bergerak seperti Lazis NU, Maarif. Bendahara NU terbuka untuk umum dan bisa dilihat hasil audit eksternal dengan nilai A.

Muktamar NU dan Muhammadiyah hampir bersamaan, apa tanggapannya?Selamat muktamar bersamaan dan semoga muktamar ini memberikan kesuksesan dan maslahat buat Muhammadiyah dan semuanya.(T-1)

------------------------------------------

Apa dasar Muhammadiyah mengambil tema Gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan?Temanya sangat jelas dan tegas yang merupakan komitmen Muhammadiyah untuk meneguhkan visi keislaman sekaligus ingin memantapkan peran kebangsaan dalam mewujudkan Indonesia berkemajuan. Indonesia yang berkemajuan itu ialah visi kebangsaan Muhammadiyah. Itu ditetapkan oleh pendiri bangsa menjadi bangsa yang adil, makmur sejahtera, berdaulat, dan bermartabat. Sekarang Muhammadiyah ingin memantapkan gerakan itu sebagai gerakan dakwah pencerahan. Oleh karena itu, hasil muktamar Makassar akan menjadi amanah bagi kepemimpinan Muhammadiyah. Tidak hanya di pusat, tetapi sampai ke bawah. Dakwah pencerahan itu akan semakin mantap berkontribusi untuk Indonesia berkemajuan. Temanya saja sudah seperti itu. Pada 2015-2020 Muhammadiyah akan tampil menjadi leading sector masyarakat madani di Indonesia. Adanya Indonesia yang berkemajuan.

Apa masalah bangsa yang akan dibahas?Persoalan negara Pancasila, itu materi tersendiri. Isu strategis dalam tiga gatra keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal serta keberagaman yang moderat.

Apa saja terkait dengan keumatan?Misalnya substansialisasi agama, meningkatkan daya saing umat, membangun budaya hidup bersih, melayani kelompok disabilitas, tanggap bencana, budaya egalitarian dengan sistem meritokrasi. Mengatasi krisis air dan energi, memaksimalkan fokus demografi, membangun masyarakat ilmu, jihad konstitusi, perubahan iklim, perlindungan kelompok minoritas, dan mengembangkan teknologi komunikasi.

Apa kebijakan strategis muktamar kali ini?Pertama, peneguhan status negara Pancasila atau visi negara Pancasila. Oleh Muhammadiyah sebagai sesuatu yang ideal dan final. Muhammadiyah ke dalam akan menumbuhkan program-program yang mewujudkan itu. Program-program Muhammadiyah dirancang secara konsepsional dan sistematis berdasarkan prinsip rencana strategis, seperti rencana strategis 2020. Besok itu dalam rangka visi 2020. Yang kedua, pikiran untuk dijadikan rekomendasi kepada bangsa dan pemerintah.

Seperti apa posisi Muhammadiyah terhadap pemerintah?Muhammadiyah dari dulu mempunyai watak dasar gerakan masyarakat yang berorientasi pada perubahan kultural. Karena itu, kami tidak terlibat dalam politik kekuasaan, tetapi menjalankan politik moral. Khitah Muhammadiyah sudah dirumuskan tahun 1971 dalam muktamar di Makassar. Pada intinya, Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan struktural serta tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Gerakan kami bukan pada perubahan struktural. Sekarang, setelah 45 tahun berselang, muktamar lagi di Makassar, dan kami kembali meneguhkan hal itu. Jadi, hubungan kami dengan pemerintah tetap memberi kontribusi. Sebab, Indonesia ialah tempat kita berjuang. Pada dasarnya Muhammadiyah itu proporsional, jika pemerintah baik, Muhammadiyah mendukung. Jika pemerintah tidak baik, kami tidak segan-segan mengkritik. Ini manifestasi dari amal ma'ruf nahi munkar.Kontribusi apa yang akan disampaikan Muhammadiyah untuk bangsa dan negara?Muhammadiyah dari waktu ke waktu, dari muktamar ke muktamar selalu meneguhkan komitmen kepada bangsa, komitmen kebangsaan. Kami merealisasikan komitmen itu dalam program-program yang sejatinya beririsan dengan program pembangunan bangsa. Muhammadiyah sangat menyadari dirinya elemen masyarakat madani yang berjuang untuk bangsa Indonesia.

Terkait kerukunan umat beragama, bagaimana pandangan Muhammadiyah?Ya, saya rasa itu sudah menjadi wawasan Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah secara nyata memimpin dan memelopori dialog dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Visi kebangsaan Muhammadiyah ialah Bhinneka Tunggal Ika. Kita majemuk, tetapi kita harus bersatu dan menyatu serta kesediaan hidup berdampingan secara damai. Dengan penuh toleransi, kita terusik dengan adanya bentuk-bentuk intolerasi oleh siapa pun, apalagi dengan kekerasan. Terkait Tolikara, kita ada desakan secara hukum kepada pihak berwenang agar cepat mengusut. Namun di balik itu, kita mendorong tidak perlu ada reaksi berlebihan apalagi menggunakan kekerasan atas nama balas dendam yang merusak bangsa ini.(T-1)

http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/13882/Islam-Nusantara-Berkemajuan/2015/07/31

Indonesia yang Berkemajuan dalam Islam Nusantara

Jumat, 31 Juli 2015, 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Nasihin Masha

Pekan ini, hampir secara bersamaan dua ormas Islam terbesar di Indonesia menggelar muktamar. Permusyawaratan lima tahunan ini selain menyusun kepengurusan baru juga merumuskan program lima tahun ke depan. Nahdlatul Ulama, berdiri 1926, memulai muktamar pada Sabtu (1/8), di Jombang, Jawa Timur. Adapun Muhammadiyah, berdiri 1912, memulai muktamar pada Senin (3/8), di Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebagai organisasi berbasis pesantren, muktamar NU digelar di pesantren-pesantren. Sedangkan Muhammadiyah yang memiliki kekuatan di lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan menggelarnya di perguruan tinggi. Jika pada muktamar kali ini, NU memunculkan tagline “Islam Nusantara”, maka Muhammadiyah melahirkan tagline “Indonesia/Islam berkemajuan”. Tagline Muhammadiyah lahir lebih dulu, yaitu ketika mereka menyusun buku putih bagi kiprah Muhammadiyah dalam 100 tahun kedua. Buku itu lahir pada 2012. Muktamar Muhammadiyah tahun ini adalah muktamar pertama di abad kedua organisasi yang didirikin KH Ahmad Dahlan ini. Sedangkan tagline NU muncul sebagai tema muktamar organisasi yang didirikan KH Hasyim Asyari ini.

Dalam wacana publik, dua tagline ini seolah 'dipertandingkan'. Namun harus diakui persandingan itu selain perhelatan itu hampir berbarengan, juga karena kekuatan frasa “Islam Nusantara” -- lebih kontekstual dan daya magnitud yang bertenaga. Tagline ini mampu memicu diskusi publik yang panjang, bahkan agak panas dan kontroversial. Karena itu kemudian publik menengok pada tagline “Indonesia/Islam Berkemajuan”. Tagline Muhammadiyah ini lebih datar namun sudah beyond Islam.

Sebetulnya dua tagline itu hanya penegasan saja. NU selama ini mentasbihkan dirinya sebagai gerakan Aswaja – ahlussunnah wal jama'ah. Sebuah gerakan yang dalam fikih berpatokan pada empat mazhab – syafii, hanafi, hambali, maliki – dan dalam kalam berpatokan pada paham Asy'ariyah. Ringkasnya, ia adalah Sunni, bukan Syiah. Di masa KH Hasyim Muzadi menjadi ketua umum NU, organisasi ini menonjolkan tagline “Islam rahmatan lil 'alamin”. Hal ini sesuai konteks ketika kondisi umat di dunia maupun di Indonesia sedang dicengkeram terorisme serta konflik antarumat beragama. Tagline itu mampu menjadi mantra bahwa Islam itu damai dan mengayomi. Kini, ketika kondisi umat di dunia maupun Indonesia marak oleh gerakan salafi dan bahkan melahirkan ISIS, maka NU memunculkan “Islam Nusantara” -- Islam yang khas Indonesia. Konflik-konflik di Timur Tengah dan Asia Selatan adalah konflik sesama Sunni. NU juga Sunni, karena itu perlu diferensiasi dengan Sunni yang lain. Ada kebutuhan untuk itu. Bahkan ditarik garis yang lebih tegas tentang dakwah Walisongo -- yang berjumlah sembilan yang disimbolkan dalam bintang sembilan pada logo NU -- sebagai wujud kesuksesan dakwah model Islam Nusantara. Tagline baru ini berdimensi dua: kebutuhan diferensiasi dengan Sunni yang lain serta melawan gelombang salafi.

Muhammadiyah dikenal sebagai pergerakan memodernisasi umat. Modern adalah maju. Awalnya adalah perang terhadap tiga penyakit umat saat itu: TBC – takhayul, bid'ah, dan churafat (khurafat). Untuk memerangi tiga penyakit itu, para pendirinya fokus pada pendidikan, pelayanan kesehatan, dan menyantuni anak yatim. Karena itu Muhammadiyah sangat menonjol pada keunggulan lembaga pendidikan, rumah-rumah sakit dan balai pengobatan, serta panti-panti asuhan. Kini, Muhammadiyah tak lagi fokus ke hal itu. Bahkan dalam lima tahun terakhir, mereka fokus pada Jihad Konstitusi. Mereka berjuang agar semua aturan dan perundangan kembali ke visi konstitusi UUD 1945, yang melindungi dan menyejahterakan warganya. Jihad kali ini lebih banyak masuk ke wilayah ekonomi. Dalam seratus tahun kedua ini, fokus mereka tidak lagi pada wilayah keumatan saja. Umat adalah bagian dari bangsa, Muhammadiyah adalah bagian dari Indonesia, organisasi adalah 'bagian' dari negara. Karena itu umat harus berkontribusi menyelesaikan rumah besarnya. Umat akan damai dan sejahtera jika bangsa dan negara Indonesia juga maju, demikian pula sebaliknya. Namun ini bukan berarti Muhammadiyah akan masuk pada politik praktis kekuasaan. Muhammadiyah akan masuk pada dimensi nilai, spirit, moral, visi, dan pengaruh. Dalam konteks ini, Muhammadiyah juga masuk pada kajian fikih berkemajuan. Kemajuan suatu bangsa dan masyarakat sangat erat dengan etik dan spirit. Kajian-kajian sosiologi pembangunan – terutama diinisiasi Max Weber – sangat lekat dengan soalan ini.

NU dan Muhammadiyah adalah dua mesin utama umat, juga bangsa Indonesia. Mesin itu ada yang mengemudikan. Sebuah mobil bagus menjadi sia-sia jika dikemudikan sopir amatir atau sopir ugal-ugalan. Proses perekrutan kepemimpinan menjadi demikian penting. Dalam konteks ini, sistem pemilihan pemimpin di Muhammadiyah sudah lebih mapan. Selain kepemimpinan yang bersifat kolegial, prosesnya pun panjang. Muktamar hanya ujungnya saja. Setahun sebelum muktamar, sidang tahunan Tanwir menjaring usulan dari 200 utusan. Masing-masing mengusulkan tiga nama. Nama-nama itu kemudian diseleksi oleh panitia pemilihan sesuai persyaratan administratif, di antaranya pernah menjadi pengurus di pusat. Pada sidang Tanwir pra muktamar, peserta memilih 39 nama dari nama-nama yang lolos administrasi. Nama-nama itulah yang dibawa ke muktamar untuk memilih 13 orang. Selanjutnya 13 orang itu memilih ketua umum untuk disetujui muktamar. Pola ini sudah berjalan sejak 1937, yang saat itu memilih KH Mas Mansur. Sulit untuk bermain kekuasaan atau bermain uang. Proses yang panjang dan berjenjang serta bolak-balik sangat meminimalkan permainan-permainan yang manipulatif. Namun demikian selalu saja ada nama unggulan yang bersaing. Kali ini ada dua nama: Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti, secara kebetulan masing-masing adalah ketua dan sekretaris tim penyusun buku putih Indonesia Berkemajuan.

Untuk tahun ini, NU mencoba menerapkan pola baru untuk pemilihan di Syuriah, yaitu melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa). Musytasyar dan Syuriah sudah menetapkan 39 nama. Nama-nama itu diserahkan ke cabang-cabang. Saat registrasi muktamar, utusan cabang dan wilayah akan memasukkan sembilan nama. Maka sembilan nama peraih suara terbanyak akan menjadi anggota Ahwa. Ahwa inilah yang akan memilih rais aam Syuriah dan calon ketua umum Tanfidziah secara musyawarah mufakat. Namun pemilihan ketua umum Tanfidziah masih dipilih secara langsung melalui one man one vote. Pola ini masih berpotensi munculnya money politics dan penggalangan-penggalangan. Kadang fokus muktamar menjadi ke pemilihan ini, bukan ke perumusan agenda. Ada tiga nama yang bersaing di Tanfidziah: KH Said Aqil Siradj, KH Asad Said Ali, dan KH Salahuddin Wahid. Syuriah adalah lembaga kepemimpinan tertinggi, sedangkan Tanfidziah adalah pelaksana kebijakan.

Semoga muktamar NU dan Muhammadiyah akan melahirkan pemimpin yang visioner dan responsif. Pemimpin yang bukan hanya menengok pada jamaahnya saja, juga bukan pemimpin yang hanya menimbang gambar besarnya saja.

Siapapun yang akan memimpin dua ormas keagamaan ini perlu memperhatikan norma berikut ini. Besar kadang bisa berarti gemuk. Itu berarti kelambanan. Lamban kadang menjadi tak bertenaga. Besar juga bisa berarti kemapanan. Itu bisa berarti respons yang mulai samar. Indonesia adalah negeri yang sedang berproses untuk maju. Indonesia juga masih demikian cair. Dalam situasi itu selalu saja ada dinamika yang tajam dan fluktuatif. Umat butuh respons cepat dan bertenaga. Kebesaran NU dan Muhammadiyah kita harapkan seperti kebesaran kapal induk: kuat, pusat, menampung.

Selamat bermuktamar. Indonesia ada di tangan Anda, sebagaimana Anda harus berada di hati kami.

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/07/30/nsb842319-indonesia-yang-berkemajuan-dalam-islam-nusantara

Crisis of leadership plaguing Muhammadiyah

The Jakarta Post

Djoko Susilo, Jakarta | Opinion | Sat, August 01 2015, 10:55 AM

Muhammadiyah, one of the oldest and the biggest Muslim organizations in Indonesia, will hold its congress in Makassar this weekend. Thousands of delegates and tens of thousands of its supporters will flock to the capital of the South Sulawesi province.

Besides Muhammadiyah, its women’s wing, Aisyiah, and its affiliate, Nasyiatul Aisyiah, will also hold their congresses on the sidelines of the Muhammadiyah Congress, which is scheduled from Aug. 3 to 7.

There are many important issues to be discussed. However, delegates will possibly focus on two main ones: the leadership crisis and the loss of political influence by Muhammadiyah in the current government. Both issues have become subjects of hot debate among the grass roots and Muhammadiyah activists.

Never before has Muhammadiyah felt this marginalized by a sitting government while facing a leadership crisis at the national level. Has Muhammadiyah failed in its regeneration? Who will lead Muhammadiyah after Din Syamsudin steps down?

For the first time in its history, a member of Muhammadiyah who is not well known is a minister. On the other hand, its “competitor”, Nahdlatul Ulama, can be proud of having six members in the Cabinet. Although some prominent Muhammadiyah leaders such as “Buya” Ahmad Syafii Maarif, Din Syamsuddin, A. Malik Fajar and many others openly supported the presidential campaign of Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla, the current government has not adequately rewarded Muhammadiyah.

This second-biggest Islamic organization is being sidelined by Jokowi and more recently even Buya Syafii was ignored by the President, especially over his vocal rejection of the “criminalization” of the leaders and investigators of the Corruption Eradication Commission (KPK). This creates bitter feelings among the grass roots and members of Muhammadiyah.

Muhammadiyah is not a political party, but it is never far from politics. Several of its past leaders were among Indonesia’s founding fathers, including Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, KH Abdul Kahar
Muzakkir, or Gen. Sudirman, a member of Hizbul Wathan, the Muhammadiyah scout organization and famed “father of the Indonesian Armed Forces”.

In later years, many Muhammadiyah leaders were also active in politics, from M. Amien Rais, a former chairman of Muhammadiyah and former speaker at the People’s Consultative Assembly (MPR) and Hajriyanto Y. Thohari, a former chairman of the Muhammadiyah Youth who served as an MPR deputy speaker.

However, for the last 10 years, especially under the leadership of Din from 2005 to 2015, Muhammadiyah was outside the circle of power and now it seems powerless. One obvious reason is that Din took a confrontational stand against the administration of then president Susilo Bambang Yudhoyono.

He did not learn very much from his seniors, such as H. AR Fachruddin, who was successful in leading Muhammadiyah for almost 30 years under the difficult years of president Soeharto’s regime.

No doubt “Pak AR”, as Fachru-ddin was affectionately called, understood well the Javanese proverb of “menang tanpo ngasorake” (winning without making the enemy lose face).

So, even in the most difficult issue such as the compulsory acceptance of the Pancasila state ideology, Pak AR was able to negotiate with Soeharto, clearly accepting that Muhammadiyah was an Islamic organization that was also loyal to the Pancasila principles.

Pak AR used to negotiate with Soeharto using high class (kromo inggil) Javanese. Being a non-Javanese, Din clearly does not possess this diplomatic language skill, so he failed to communicate properly with Yudhoyono’s government.

We cannot blame this failure on Din because other factors also contributed to the bad relations between the two sides.

However, in the post-Din leadership, Muhammadiyah will face a tougher decision to elect the new leaders. At the moment, there is no potential candidate as good as the professor Din, both in his skill for organization and his deep knowledge of religion. As a religious organization, there is an unwritten rule that a leader of Muhammadiyah must be a person with a deep knowledge of religion, but also with extensive connections to the secular world.

Leaders of Muhammadiyah are expected to be fluent both in Arabic and English, both mastered by Din, while most candidates for the leadership are only fluent in either English or Arabic.

Furthermore, many of the candidates are not considered of the “ulema class” — unlike in the period when Muhammadiyah leaders were full of such ulema profiles as the popular writer Buya Hamka, KH Fakih Usman, KH Achmad Badawi, Fachruddin and, as recently as 20 years ago, elected chairman KH Achmad Azhar Basyir.

He was one of the last greatest ulema, who mastered Arabic and the Koran very well.

Even the late president Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, a former NU leader, who had known Basyir since they met in Cairo, respected him as a great teacher.

After Basyir passed away, Muhammadiyah has not had a leader with the title of Kyai Haji. Therefore, Muhammadiyah circles are discussing “the passing away” of our ulema. Muhammadiyah is in a crisis of ulema, but worse is its crisis in leadership.

Many new young activists are now more interested in politics than in studying religion.

This development began with Din himself who became a Golkar activist in the early 1990s under the patronage of Soeharto’s aide Harmoko, until the new generation of Achmad Rofiq, a former chairman of the Muhammadiyah Student Association (IMM) who become secretary-general for the Perindo (United Indonesia) Party, launched earlier this year under the leadership of Hari Tanoesoedibjo.

Muhammadiyah is an Islamic organization and it remains a social and educational institution. It always needs an ulema, or a learned religious person to become its leader.

The Congress in Makassar will not solve the leadership crisis, but whoever will be elected, he must prepare to solve this leadership crisis. Muhammadiyah has to produce more ulema, not politicians.

The era of political leadership within Muhammadiyah should be ended. Muhammadiyah will have a brighter future if it elects an ulema in Makassar.

_________________

The writer is a former deputy chairman of the Muhammadiyah Youth.

- See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/01/crisis-leadership-plaguing-muhammadiyah.html#sthash.YD72iiAw.dpuf

Muhammadiyah, one of the oldest and the biggest Muslim organizations in Indonesia, will hold its congress in Makassar this weekend. Thousands of delegates and tens of thousands of its supporters will flock to the capital of the South Sulawesi province.

Besides Muhammadiyah, its women’s wing, Aisyiah, and its affiliate, Nasyiatul Aisyiah, will also hold their congresses on the sidelines of the Muhammadiyah Congress, which is scheduled from Aug. 3 to 7.

There are many important issues to be discussed. However, delegates will possibly focus on two main ones: the leadership crisis and the loss of political influence by Muhammadiyah in the current government. Both issues have become subjects of hot debate among the grass roots and Muhammadiyah activists.

Never before has Muhammadiyah felt this marginalized by a sitting government while facing a leadership crisis at the national level. Has Muhammadiyah failed in its regeneration? Who will lead Muhammadiyah after Din Syamsudin steps down?

For the first time in its history, a member of Muhammadiyah who is not well known is a minister. On the other hand, its “competitor”, Nahdlatul Ulama, can be proud of having six members in the Cabinet. Although some prominent Muhammadiyah leaders such as “Buya” Ahmad Syafii Maarif, Din Syamsuddin, A. Malik Fajar and many others openly supported the presidential campaign of Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla, the current government has not adequately rewarded Muhammadiyah.

This second-biggest Islamic organization is being sidelined by Jokowi and more recently even Buya Syafii was ignored by the President, especially over his vocal rejection of the “criminalization” of the leaders and investigators of the Corruption Eradication Commission (KPK). This creates bitter feelings among the grass roots and members of Muhammadiyah.

Muhammadiyah is not a political party, but it is never far from politics. Several of its past leaders were among Indonesia’s founding fathers, including Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, KH Abdul Kahar
Muzakkir, or Gen. Sudirman, a member of Hizbul Wathan, the Muhammadiyah scout organization and famed “father of the Indonesian Armed Forces”.

In later years, many Muhammadiyah leaders were also active in politics, from M. Amien Rais, a former chairman of Muhammadiyah and former speaker at the People’s Consultative Assembly (MPR) and Hajriyanto Y. Thohari, a former chairman of the Muhammadiyah Youth who served as an MPR deputy speaker.

However, for the last 10 years, especially under the leadership of Din from 2005 to 2015, Muhammadiyah was outside the circle of power and now it seems powerless. One obvious reason is that Din took a confrontational stand against the administration of then president Susilo Bambang Yudhoyono.

He did not learn very much from his seniors, such as H. AR Fachruddin, who was successful in leading Muhammadiyah for almost 30 years under the difficult years of president Soeharto’s regime.

No doubt “Pak AR”, as Fachru-ddin was affectionately called, understood well the Javanese proverb of “menang tanpo ngasorake” (winning without making the enemy lose face).

So, even in the most difficult issue such as the compulsory acceptance of the Pancasila state ideology, Pak AR was able to negotiate with Soeharto, clearly accepting that Muhammadiyah was an Islamic organization that was also loyal to the Pancasila principles.

Pak AR used to negotiate with Soeharto using high class (kromo inggil) Javanese. Being a non-Javanese, Din clearly does not possess this diplomatic language skill, so he failed to communicate properly with Yudhoyono’s government.

We cannot blame this failure on Din because other factors also contributed to the bad relations between the two sides.

However, in the post-Din leadership, Muhammadiyah will face a tougher decision to elect the new leaders. At the moment, there is no potential candidate as good as the professor Din, both in his skill for organization and his deep knowledge of religion. As a religious organization, there is an unwritten rule that a leader of Muhammadiyah must be a person with a deep knowledge of religion, but also with extensive connections to the secular world.

Leaders of Muhammadiyah are expected to be fluent both in Arabic and English, both mastered by Din, while most candidates for the leadership are only fluent in either English or Arabic.

Furthermore, many of the candidates are not considered of the “ulema class” — unlike in the period when Muhammadiyah leaders were full of such ulema profiles as the popular writer Buya Hamka, KH Fakih Usman, KH Achmad Badawi, Fachruddin and, as recently as 20 years ago, elected chairman KH Achmad Azhar Basyir.

He was one of the last greatest ulema, who mastered Arabic and the Koran very well.

Even the late president Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, a former NU leader, who had known Basyir since they met in Cairo, respected him as a great teacher.

After Basyir passed away, Muhammadiyah has not had a leader with the title of Kyai Haji. Therefore, Muhammadiyah circles are discussing “the passing away” of our ulema. Muhammadiyah is in a crisis of ulema, but worse is its crisis in leadership.

Many new young activists are now more interested in politics than in studying religion.

This development began with Din himself who became a Golkar activist in the early 1990s under the patronage of Soeharto’s aide Harmoko, until the new generation of Achmad Rofiq, a former chairman of the Muhammadiyah Student Association (IMM) who become secretary-general for the Perindo (United Indonesia) Party, launched earlier this year under the leadership of Hari Tanoesoedibjo.

Muhammadiyah is an Islamic organization and it remains a social and educational institution. It always needs an ulema, or a learned religious person to become its leader.

The Congress in Makassar will not solve the leadership crisis, but whoever will be elected, he must prepare to solve this leadership crisis. Muhammadiyah has to produce more ulema, not politicians.

The era of political leadership within Muhammadiyah should be ended. Muhammadiyah will have a brighter future if it elects an ulema in Makassar.
_________________
The writer is a former deputy chairman of the Muhammadiyah Youth.
- See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/01/crisis-leadership-plaguing-muhammadiyah.html#sthash.YD72iiAw.dpuf

Djoko Susilo, Jakarta | Opinion | Sat, August 01 2015, 10:55 AM - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/01/crisis-leadership-plaguing-muhammadiyah.html#sthash.YD72iiAw.dpuf

Djoko Susilo, Jakarta | Opinion | Sat, August 01 2015, 10:55 AM - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/01/crisis-leadership-plaguing-muhammadiyah.html#sthash.YD72iiAw.dpuf

Djoko Susilo, Jakarta | Opinion | Sat, August 01 2015, 10:55 AM - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/01/crisis-leadership-plaguing-muhammadiyah.html#sthash.YD72iiAw.dpuf