Sejarah Masuk dan Berkembangnya Muhammadiyah di Surakarta

Oleh : K.H. Muhammad AmirË

(Imam Masjid Balai Muhammadiyah Surakarta)

Hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan pandangan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain. Jangan sentimen, jangan sakit hati, kalau menerima celaan dan kritikan. Jangan sombong, jangan berbesar hati, kalau menerima pujian. Jangan jubriya (ngujub-kibir-riya’). Dengan ikhlash murni hatinya, kalau sedang berkembang harta benda, pikiran dan tenaga. Harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tegak pendiriannya (jangan was-was).

(K.H. Ahmad Dahlan) 1

Iftitah

Pengaruh pembaharuan Jamaluddin Afghani dan Muhammad ‘Abduh bertambah luas dan mengalir ke Indonesia di mana semangat nasionalisme mulai tumbuh dan berkembang, yang memang secara diam-diam telah dimiliki oleh pelajar Indonesia dan para santri sekalipun bentuk keduanya berlainan. Pada tanggal 20 Mei 1908 seorang dokter di Yogyakarta bernama Wahidin Soedirohusoda mendirikan perkumpulan bernama “Boedi Oetomo”dengan tujuan mengarahkan semangat nasional bangsa Indonesia ke arah perbaikan nasib baik di bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Pada tahun 1911 di Surakarta Mas Haji Samanhudi mendirikan perkumpulan “Syarikat Dagang Islam” yang bertujuan membela kepentingan pengusaha nasional di bidang pembatikan terhadap tekanan politik perekonomian pemerintah Hindia Belanda dan terhadap tindasan pedagang Tiong Hua yang mendapat hak monopoli atas perdagangan bahan baku pembatikan. Pada tahun 1912 kedudukan organisasi tersebut dipindahkan ke Surabaya dan berubah menjadi partai politik dengan nama “Syarikat Islam” di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto. Organisasi ini bertujuan : untuk menentang politik kolonial Belanda, dengan menggunakan dasar agama Islam. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 K.H. Ahmad Dahlan dengan dibantu oleh pemuda-pemuda muridnya dan shahabat-shahabatnya mendirikan sebuah perkumpulan dengan nama “Muhammadiyah”. Organisasi ini bertujuan : untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang asli murni serta hidup sepanjang kemauan agama Islam, dengan kata lain : mengetrapkan ajaran Islam sebagai “way of life” dalam kehidupan individu dan masyarakat.2 Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah sejarah masuknya Muhammadiyah di Surakarta? Seberapa jauh perkembangan Muhammadiyah dan amal usahanya hingga keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam berbagai bidang?

Masuknya Muhammadiyah di Surakarta

Pada awal abad ke-20 umat Islam di Solo bangkit untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Antara lain dipelopori oleh H. Misbah di Kauman yang mendirikan pengajian di Keprabon, Kampung Sewu dan lain-lain. 3 Pada tahun 1913, di Kampung Sewu Kecamatan Jebres Surakarta didirikan Organisasi Sarekat Islam kring Kampung Sewu. Para pengurusnya yaitu : M. Ng. Darsosasmito (Ketua); M. Kromosigro yang ganti nama R.L Totosuhardjo (Penulis); M. Ng Parikrangkungan, R.T. Prawirodiningrat (Bendahara). Kegiatan organisasi ini di bidang perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam. Di samping itu, diadakan pula ceramah-ceramah/kursus agama Islam, agar para anggota terutama pengurus Sarekat Islam Kring Kampung Sewu memperoleh bekal agama dan pokok-pokok dasar ajaran Islam. Pada tahun 1914, di rumah M. Ng. Darsosasmito dilangsungkan kursus Agama Islam yang dibimbing oleh H. Misbah. Kursus ini diadakan setiap setengah bulan sekali. Selain H. Misbah, yang sering mengisi pengajian adalah R. H. Adnan. Pengajian dilaksanakan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab setelah ceramah. Materi ceramah menyangkut berbagai topik, antara lain : persoalan Kristen, Teosofi, ilmu klenik (kebatinan), dan sebagainya. Karena H. Misbah merasa tidak menguasai materi, ia berusaha mendatangkan Pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta, yang diminta hadir adalah K.H. Ahmad Dahlan.

Pada tahun 1916 dibentuklah satu kepanitiaan untuk menerima K.H. Ahmad Dahlan. Kepanitiaan ini diketuai oleh : H. Misbah yang dibantu oleh teman-temannya. Yaitu : Darsosasmito (Wakil Ketua); M. Harsolumakso (Penulis I); M. Ng Parikrangkungan (Penulis II); R. Sontohartono (Bendahara); M. Sukarno dan M. Sudiono (Pembantu). Sedangkan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta yang hadir yaitu : K.H. Ahmad Dahlan, H. Fahcruddin, H. Hadjid dan Ki Bagus Hadikusuma. Ceramah atau kursus Agama Islam ini bersifat untuk khalayak umum yang dilaksanakan di rumah Harsolumakso di Keprabon Tengah Solo. Pada tahun 1917, Ceramah atau kursus Agama Islam banyak dikunjungi orang. Oleh K. Imam Bishri, K. Edris dan lain-lain bermaksud akan mendirikan Cabang Muhammadiyah Surakarta. Tapi sangat disayangkan bahwa menurut besluit Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, perssyarikatan Muhammadiyah baru boleh bergerak di karisidenan Yogayakarta. Dan terpaksa untuk sementara dihentikan. Atas nasehat K.H. Ahmad Dahlan panitia tidak menghentikan kegiatan, namun membentuk suatu organisasi lokal yang dinamakan SATV (Shiddiq Amanah Tabligh Vathonah). Adapun dasar dan tujuannya adalah sama dengan persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Anggota panitia tersebut di atas menjadi pengurusnya ditambah dengan M. Abu Thoyib, M. Martodiharjo, R.M, Mangkutaruno. 4

Pada tahun 1918, di dalam SATV juga dibentuk bagian-bagian, yaitu : Bagian Tabligh, bagian Sekolahan dan juga Bagian Taman Pustaka. Pada tahun 1920 terjadi pergantian pengurus yaitu : K.H. Misbah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua 5 dan diganti oleh : Kyai Muhtar Bukhori. Pada tahun 1920, Pemerintah Penjajah Belanda menyetujui AD/ART Muhammadiyah yang isinya antara lain : bahwa Muhammadiyah berhak mengadakan ekspansi ke daerah lain di luar Karisidanan Yogyakarta. Sejak saat itu bermunculanlah cabang-cabang organisasi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pada tanggal 25 Januari 1922, K.H. Ahmad Dahlan disertai M. Husni dan RM. Prawirowiworo datang ke kantor SATV untuk mengadakan rapat. Dalam pidatonya, K.H. Ahmad Dahlan akhirnya mengesahkan adanya cabang Muhammadiyah di Surakarta. Dengan sendirinya nama SATV diganti dengan Cabang Muhammadiyah Surakarta. Kantornya terletak di Gedung Muhammadiyah Sontohartanan atau Balai Muhammadiyah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 25 Surakarta. Para pengurus Cabang Muhammadiyah Surakarta yang pertama kali adalah sama dengan pengurus SATV setelah reorganisasi pada tahun 1920, yaitu : Kyai Muhtar Bukhori (Ketua); R.Ng Parikrangkungan (Wakil Ketua); R. Harsolumakso (Penulis); R. Sontohartono (Keuangan); M. Abu Thoyib, R. Sastrosumarto, R. Ng. Wignyodisastro dan R. Ng. Samsu Hadiwiyoto (Pembantu).6

Sebagai perbandingan data, mengenai lahirnya cabang Muhammadiyah Surakarta dapat kita simak dalam Laporan Tahunan Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta 2000. Dalam buku laporan tersebut dikemukakan bahwa pada tahun 1923 berdirilah Muhammadiyah Cabang Sala. Dan perlu dicatat nama-nama berikut ini sebagai perintis berdirinya Muhammadiyah Cabang Sala, yaitu : R. Sontohartono (Keparabon); K.H. M. Edris (Keprabon); R. Mulyadi Djojomartono (Jakarta); M. Abu Thoyib (Keprabon); R. Hadi Sunarto (Keprabon); R.Ng Parikrangkungan (R.T. Prawirodiningrat) Kampung Sewu; R. Ng. Martosuwignyo (R.T. Prawirodiningrat) Kampung Sewu; R. Ng. Sosrosugondo (Kampung Sewu); R. Sastrosumarto (Sala); Kyai Muhtar Bukhori (Kauman); M. Ng. Darsosasmito (Sala); R. Martosuhardjo (Sala); R. Kusen (Sala); R. Ng. Samsu Hadiwiyoto (Penumping); R. MN. Mangkutaruno (Panularan); M. Harsolumakso (Keprabon); K.H. Misbah (Keprabon), meninggal di Merauke; K.H. Bisri (Sala).7

Mengukir Sejarah, Mengenal Tokoh, Sekilas Jejak Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Surakarta

Di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kami ketahui adalah :

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	K.H. Muh. Edris	Ketua Muhammadiyah	Pengusaha batik	Keprabon
2.	Hadi Sunarto	Sekretaris Muhammadiyah	Full timer Muhammadiyah	Keprabon
3.	H. Abu Thoyib	Bendahara Muhammadiyah	Pengusaha batik (memiliki wakaf : SD Muh. 1 Ketelan dan Musholla Keprabon)	Kusumoyudan Kampung Baru
4.	Joyo Sukarto/Siswo Wijoyo	Kepala Sekolah Volks School Muhammadiyah	Guru	Gendengan Timur
5.	K.H. Muh. Amir Thohar	Ketua Bagian Diniyah Tarjih	Guru Agama HIS Mangkunegaran 1. Kepala Jawatan Agama Solo (1950) 2. Kepala Koordinator Jawatan Agama Surakarta	Gading dan Jayengan
6.	H. Asnawi Hadisiswoyo	-	1. Guru Agama HIK (Holland Inland Kweekschool = SGA di Kleco (Korem) 2. Penulis di Majalah Adil, Novel, Solo Peteng, Kyai X Sambang Dalan 3. Kepala Jawatan Agama Surakarta (1946) 4. Pegawai Tinggi Departemen Agama Jakarta (1950)	Joyodiningratan
7.	H. Marsam	-	Pegawai Kantor Pos Solo	Grogolan
8.	H. Syamsul Ma’arif	Ketua Bagian Tarjih (1929 - 1942)	-	Keprabon
9.	Surono Wiroharjono	-	Wartawan, Hoofd Redaktur Mingguan Adil dan Al Fatah	Kartopuran
10.	Mulyadi Joyomartono	Konsul (Kardinatan) Muhammadiyah Karisedenan Surakarta	1. Pegawai Kantor Pos Solo 2. Penyiar Solosche Radio Inrichting (SRI) keraton Kasunanan 3. Menteri Kemakmuran (1955) 4. Menteri Kesra (1960)	Kartotiyasan
11.	H.M. Darsin	Bendahara Muhammadiyah Cabang Surakarta	-	Timur perempatan Pasar Pon Solo (daerah asal : Tegal Gendu Kota Gede Ykykrta.
12.	H. Anwar Shodiq	Bendahara PKU bagian yatim	-	Sebelah timur foto Wie Cin Carikan/Slompretan Jl. Rajiman dan Kepunton
13.	M. Ng. Syamsul Hadi	-	-	Sebelah barat proliman
14.	H. Sirodj	-	-	Pasar legi
15.	H. Prawiro Wiyadi	Bendahara FKIP Muhammadiyah	-	Timuran
16.	Prawiro Suharto	-	-	Kemlayan
17.	Mulyo Subroto	-	-	Barat perempatan Pasar Pon

Keterangan : no. 11 s/d 17 adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berasal dari : Tegal Gendu Kota Gede Yogyakarta.

Perkembangan Program Muhammadiyah dan AUM

Muhammadiyah di Surakarta berkembang secara bertahap. Antara lain : di bagian Tabligh. Program di bagian ini adalah : 1. Mengadakan ikatan kebersamaan dalam bentuk PERKISEM (Persatuan Pelajar Kursus Islam) Muhammadiyah; 2. Mendirikan PERJURAIS (Persatuan Juru Rawat Islam); 3. Hari besar Islam; 4. Pembinaan tempat Ibadah; 5. Bagian kursus, yaitu : Kursus Muballigh dan Kuliah Ramadhan. Pada tahun 1945 diadakan tadarus Ramadhan yang bertempat di Sontohartanan yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu pula oleh Raja Bulan Hadi Purnomo diubah namanya menjadi Kuliah Ramadhan. Adapun pelaksanaan kuliah Ramadhan dirancang dengan : 24 x Pertemuan = 1 x ujian. Pembagin waktunya adalah : Untuk anak-anak SMP dan SMT pada pukul : 06.00-08.00 WIB, sedangkan bagi orang tua pada pukul : 20.00 – 22.30 WIB. Berikut ini adalah jadual materi kuliah dan para pemateri :

NO	JENIS MATA KULIAH	PEMATERI	JUMLAH TATAP MUKA
1.	Tauhid	K.H. Edris	4 x
2.	Fikih	K.H. Imam Ghozali	4 x
3.	Akhlaq	K.H. Muh. Amir Thoha	4 x
4.	Sosiologi	Sularso	2 x
5.	Nikah, Thalaq dan Ruju’ (NTR)	K.H. Djunaedi	4 x
6.	Tata Negara	Atmodiningrat	2 x
7.	Warisan	-	2 x
8.	Retorika	AS Hadisiswoyo	2 x

Selain bulan Ramadhan, diselenggarakan setiap Ahad sore di gedung Kursus, musholla untuk remaja,dan malam hari untuk orang tua. Di bagian pendidikan, Muhammadiyah di Surakarta juga telah merintis pendirian beberapa sekolah. Pada kurun waktu 5 tahun sebelum kemerdekaan yaitu : pada tahun 1940, dapat kita lihat data-data sekolah berikut ini :

NO	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH	ALAMAT
1.	Holland Inlanschool Muh. (HIS) Sekolah Rakyat berbahasa Belanda (7 tahun) = SD Muh. 1	Djiwosukarto	Mangkunegaran Ketelan
2.	Standard School Muh., Sekolah Rakyat (5 tahun)	Darmocahyono	Punggawan
3.	Volkschool Muhammadiyah (5 tahun) = SR = SD	Siswowijoyo (i), Siswosudarmo (ii)	Kauman (i), Kampung Sewu, Sampangan (ii), Pasar Kliwon/Kedung Lumbu
4.	Schakel School Muhammadiyah (SD = 5 tahun + 2 tahun) masuk MULO (SMP)	Jumairi (i), Sukiman (ii)	Ketelan (i), Ngadisuryan (ii)
5.	Busthanul Athfal	-	Keprabon
6.	CVO (Cursus Volks Onderweys), Sekolah Guru C (SD = 5 tahun + 1 tahun kursus jadi Guru) = SD NDM		Kauman Winongan
7.	HIK (Holand Inland Kweekschool) Calon guru HIS	-	Kleco (sekarang Korem)
8.	Diniyah		Kampung Sewu, Telukan, Sampangan, Pasar Kliwon.
9.	Wustho Mu’allimin	H. Suyuthi	Sampangan
10.	Mu’allimin Muhammadiyah	Ali Abdul Wahab	Sangkrah pindah Kleco
11.	Mu’allimat	Ali Abdul Wahab	Pengulon Kauman
12.	NAS (Nasyiatul ‘Aisyiyah School)	Umi Jaroh	Utara Masjid Besar
13.	Kop School; Sekolah Kepanduan Putri	-	Depan laboratorium Prodia

Di bagian kesehatan, urusan PKU dipegang oleh H. Abdullah, kakak Abdul Majid, mertua M. Amien Rais. Di samping PKU di Tumenggungan, ada juga PKU di Sampangan, PKU di Jebres (rumah pak Abdul Majid di Kepatihan) dan PKU di Tipes. Pada tahun 1965 Majlis PKU dipimpin oleh : H. Abdul Wahab Ghazali. Beliau memiliki pabrik sablon yang terletak di sebelah utara PKU. Kemudian dijual ke PKU untuk adanya perluasan wilayahnya. Dibuka pula PKU Solo Utara sedangkan PKU Jebres dan Tipes tutup. Pada tahun 1938, Muhammadiyah mendapat tanah bekas kebun pertanian di kandang sapi. Tanah ini dimanfaatkan untuk dibangun rumah yatim. Model bangunan bersifat sederhana yang terdiri dari : separo tembok bertiang, separo dinding, satu lokal untuk putra, satu lokal untuk putri dan rumah pengasuh. Rumah yatim ini dipimpin oleh : Subiso (ketua); Sudharto (sekretaris); Anwar Shodiq (bendahara); Bapak dan Ibu Suyuthi (pengasuh). Mereka berdua adalah orang tua Ahsan Abdul jalil PKU.

Pada tahun 1947 dibangunlah masjid yang diberi nama Masjid Shofa. Pendirian masjid ini merupakan inisiatif Sunarto HK (asli dari Ampel yang berprofesi menjadi Guru Agama di Solo dan ia adalah menantu H. Syarif Zaka). PKU bagian santunan biasanya mengurusi tentang khitan, qurban, zakat, mengadakan pernikahan massal, berkumpul 60 jodoh yang dirayakan dengan 60 andong keliling Solo dan nikah di Kandang Sapi diberi nama : Taman Sonyoreko. Pada tahun 1968, Muhammadiyah Cabang Surakarta berubah menjadi PMD (Pimpinan Muhammadiyah Daerah) yang dibagi menjadi 7 cabang. Sedangkan penglolaan yatim dibagi menjadi beberapa cabang. Yaitu : Yatim Laweyan diserahkan ke Cabang Laweyan. Yatim di Joho diserahkan ke Cabang Kota Barat. PKU Sampangan diserahkan ke Cabang Kota Bengawan. Yatim di Kota Barat dipimpin oleh : Siti Amini (Aisyiyah), dan PKU Sampangan dipimpin oleh : Dawud.

Berkiprah di Medan Jihad Fii Sabiilillaah

Pada tahun 1945 para tokoh Muhammadiyah menumbuhkan sikap anti imperalis. Mereka terjun membela negara dan tanah air dari penjajahan Belanda. K.H. Edris membentuk barisan “Sabilillaah” dengan H.A. Bakri yang bermarkas di depan YPAC (kantor kesehatan), Solo Grand Mall. Mulyadi Joyomartono bersama dr. Moewardi (mati terbunuh oleh lawan politik) membentuk “Barisan Banteng” yang bermarkas di utara Stadion, yang sekarang MAN 2. Ikut serta dalam barisan ini adalah : Surono Wiroharjono dan Hadi Sunarto. Pemuda Muhammadiyah banyak bergabung dalam “Barisan Hizbulloh” yang bermarkas di Sie Dion Hoo, sekarang gedung lowo, selatan perempatan Brengosan, Purwosari. Tidak ada yang masuk Barisan Kyai yang dipimpin oleh : K.H. Abdul Karim Tasyrif, K.H. Ma’ruf, Kyai Martowikoro dan lain-lain. Pada saat yang sama, di Solo sudah banyak bermunculan lasykar. Antara lain : Hizbullah, Sabilillah, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang sebelumnya bernama : AMI (Angkatan Muda Indonesia), BPRI (Barisan Pemberontak Indonesia), TPI (Tentara Pelajar Indonesia), Lasykar Kere, Barisam Banteng, Lasykar Minyak, Lasywil (Lasykar Wanita). 8

Menengok Masa Lalu, Menghadapi Masa Kini dan Memandang Jauh ke Depan

Sebuah harapan terhadap Muhammadiyah :

1. Agar pimpinan bersifat kombinatif. Dalam artian, berbagai bidang ilmu dan usaha. Hampir 80 % guru atau pegawai negeri.

2. Bidang keuangan penopang utama dari Majlis yang Produktif.

3. Bidang ekonomi masih sederhana.

4. Pemeliharaan dan pembinaan anggota terlupa, karena kesibukan kegiatan rutin.

5. Yang perlu thoriqoh/manhaj da’wah, terutama membina Pemuda Muh. dan NA yang modern dan up to date.

6. PKU belum terasa sampai Ranting.

7. Statistik perlu digiatkan lagi.

8. Perpustakaan.

9. Koordinasi TK Mentari dengan Busthanul Athfal dan Budi Mulya, AKPER dan AKBID.

Semoga Alloh SWT. meridloi langkah kita bersama!Amin.

---

Ë Materi disampaikan pada kegiatan “Sarasehan dan Dialog : Refleksi 99 Tahun Muhammadiyah” yang diselenggarakan Panitia Milad Muhammadiyah ke-99 PDM Kota Surakarta, pada hari Ahad, 4 Januari 2009

1 Hamdan Hambali, Ideologi dan Strategi Muhammadiyah, Cet. I, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2006), hal iii-iv

2 H. Djarnawi Hadikusuma, Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani sampai K.H.A. Dahlan, Cet. III, (Yogyakarta : Persatuan, t.t.), hal. 63-64

3 K.H. Muhammad Amir, Riwayat Berdirinya Muhammadiyah di Surakarta, Cet. I, (Surakarta : Sekretariat PDM Kota Surakarta, t.t.) hal. 1

4 Laporan Tahunan Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta 2000, Cet. I, (Surakarta : Sekratariat PDM Kota Surakarta,2000) hal. 177-178

5 Munculnya beberapa partai poitik di Kota Solo pada tahun 1918-1919 antara lain : Indische Partai, Inslulinde, Sarekat Rakyat, Budi Utomo, dan lain-lain. Akhirnya H. Misbah mengundurkan diri dari SATV karena masuk Partai Sarekat Islam setelah beliau gagal berusaha akan mempolitikkan SATV. Periksa dalam Laporan Tahunan Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta 2000, Cet. I, (Surakarta : Sekretariat PDM Kota Surakarta,2000) hal. 178

6 Alwan Jihadi, Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Deskriptif Komparatif terhadap Proses Perencanaan dalam Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pengurus Cabang Nahdlotul Ulama (PCNU) di Surakarta, (Surakarta : FISIP UNS, 2001), hal. 35-36.

7 Laporan Tahunan Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta 2000, Loc. Cit., hal. 178

8 K.H. Muhammad Amir, Op. Cit., hal. 2-16

Retrieved from: http://immsurakarta.or.id/index.php/pdm-kota-surakarta/54-sejarah-masuk-dan-berkembangnya-muhammadiyah-di-surakarta

Penyatuan Kalender Islam Secara Global Bagai Pungguk Merindukan Bulan ?

Muhammadiyah.or.id, 02 Mei 2011 21:23 WIB

Syamsul Anwar

A. Surat Tausiah

Beberapa waktu lalu Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima satu lembar surat, semacam surat tausiah. Surat itu berisi pointers yang ditulis K. H. Maman Abdurahman Ks, anggota Dewan Hisab Rukyat Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS), yang disampaikannya dalam Sidang Itsbat 1 Zulhijah 1431 H di Kementerian Agama. Kopi surat itu disampaikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid. Surat itu terdiri atas 6 (enam) butir tausiah: empat butir (1-4) ditujukan kepada beberapa organisasi keagamaan Islam, dan dua (5-6) merupakan pernyataan pendapat Kiyai Maman tentang upaya penyatuan penanggalan Islam lewat pembuatan suatu kalender global Hijriah.

Penulis merasa gembira dengan adanya surat Kiyai Maman di atas dan sekaligus merasa perlu berterima kasih kepada beliau karena dua alasan:

1. Dengan surat tersebut penulis mendapat semacam data tentang bagaimana persepsi mengenai upaya penyatuan penanggalan Islam secara global di kalangan tokoh-tokoh oraganisasi keagamaan Islam di Indonesia, terutama mengingat Kiyai Maman adalah anggota Dewan Hisab Rukyat PP Persis, sebuah lembaga yang tidak ragu lagi amat penting dalam masalah terkait penanggalan.
2. Penulis mendapat dorongan baru untuk menulis lagi tentang permasalahan penyatuan sistem pengorganisasian waktu Islam lewat upaya perumusan suatu kalender global Hijriah.

Sebelum ini penulis telah membuat sejumlah tulisan tentang masalah tersebut, baik yang dipublikasikan maupun dalam bentuk makalah seminar dan ceramah. Di antaranya dapat disebutkan di sini:

1. Buku Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat di mana Bab 5 buku ini berjudul “Bagaimana Perkembangan Upaya Perumusan Kalender Islam Internasional?”[1]
2. Artikel berjudul, “Al-Jaw±nib asy-Syar‘iyyah wa al-Fiqhiyyah li Wa«‘at-Taqw³m al-Isl±m³ al-‘²lam³,” Al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 46:2 (2008/1429), h. 457-478. Artikel ini berasal dari makalah yang penulis presentasikan dalam Second Experts’ Meeting for the Study of Establishment of Islamic Calendar yang diselenggarakan di Maroko oleh ISESCO (sebuah badan di OKI) tahun 2008.
3. Makalah “Perkembangan Pemikiran tentang Kalender Islam Internasional,” disampaikan pada Musyawarah Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, Yogyakarta 21-22 Jumada£-¤±niah 1429 H / 25-26 Juni 2008.
4. Makalah “Perkembangan Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Internasional,” dipresentasikan dalam “Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Merajut Ukhuwwah di Tengah Perbedaan,” yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hari Kamis s/d Ahad, 29 Zulkaidah s/d 2 Zulhijah 1429 H / 27-30 Desember 2008 M.
5. Artikel “Dari Deklarasi Dakar Hingga Temu Pakar II: Upaya Penytauan Penanggalan Islam Se-dunia,” Suara Muhammadiyah, No. 2/Th. Ke-94 (16-31 Januari 2009), 56-57.
6. Artikel “Empat Kalender Diusulkan dalam Temu Pakar II untuk Menjadi Kalender Hijriah Internasional,” Suara Muhammadiyah, No. 5/Th. Ke-94 (1-15 Maret 2009), 56-57; dan No. 6/Th. Ke-94 (16-31 Maret 2009), 56-57.
7. Terjemahan “Keputusan dan Rekomendasi Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam,” dimuat dalam edisi ke-2 buku Rasy³d Ri«± dkk., Hisab Bulan Kamariah.[2]

Selain itu penulis juga menulis beberapa artikel terkait masalah penyatuan almanak Islam secara global melalui situs Muhammadiyah (www. muhammadiyah.or.id). Tulisan-tulisan tersebut dapat dibaca dan diunduh (didownload) pada situs tersebut pada rubrik artikel kalender Islam.

Tulisan sekarang ini akan memokuskan perhatian pada butir 5 dan 6 dari surat tausiah Kiyai Maman. Butir tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Bikin almanak sedunia bagai pungguk merindukan bulan, bila dimulai ijtimak di negara mana saja, akan terjadi almanaknya 29 hari semua, kalau berdasar garis bujurnya Jogja, orang-orang Makkah ogah.
2. Bila sepakat tinggi hilal 6 darjah berarti kembali kepada haq sesuai hadits Kireb dalam Shahih Muslim, perbedaan antara Syam dan Madinah awal shaumnya karena waktu itu ketinggiannya baru 5 darjah tahun 53 H.[3]

Namun sebelum memasuki masalah almanak global, penulis terlebih dahulu ingin menyinggung butir ke-4 yang merupakan tausiah Kiyai Maman kepada Muhammadiyah sebagai berikut. “Kepada teman di Muhammadiyah sebenarnya sebutan wujudul hilal maknanya sama dengan imkanu rukyat. Kata wujud [adalah] suatu yang bisa dipandang mata, jangan sampai dilecehkan orang, katanya itu mah wujudul qamar. Wujudul qamar sebenarnya waktu terjadinya ayyamul bayadh. Lebih indah didengar kalau menyebutkan ijtimak qablal ghurub, walaupun tanpa dalil karena Rasulullah saw tak pernah berkata shuumuu ba’dal ijtima‘.”

Saya sangat menghormati Kiyai Maman, namun saya berbeda pendapat dengan beliau tentang tausiah ini. Pertama, wujudul hilal jelas tidak sama dengan imkanu rukyat. Imkanu rukyat terkait dengan konsep penampakan, sedang wujudul hilal tidak ada hubungannya dengan soal penampakan. Apabila posisi bulan saat gurub (terbenamnya matahari) berada di atas ufuk betapa pun rendahnya (misalnya 0,1º) itu maknanya sudah wujudul hilal, pada hal sama sekali belum imkanu rukyat. Wujudul hilal adalah kriteria memasuki bulan baru yang sifatnya non penampakan, yaitu kriteria memasuki bulan baru bilamana parameter astronomis tertentu telah terpenuhi, yaitu: (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum gurub, dan (3) saat gurub posisi Bulan berada di atas ufuk betapapun rendahnya. Kedua, wujudul hilal tidak mungkin disebut ijtimak qablal gurub. Keduanya sama sekali berbeda. Salah satu parameter dalam wujudul hilal adalah keberadaan Bulan di atas ufuk saat terbenamnya matahari. Sementara kriteria ijtimak qablal gurub tidak mempertimbangkan keberadaan Bulan di atas ufuk saat gurub. Apabila jarak waktu ijtimak dengan gurub sangat dekat, misalnya ijtimak terjadi pukul 17:00, maka dipastikan bahwa saat gurub Bulan berada di bawah ufuk, dan ini tidak memenuhi kriteria wujudul hilal, meskipun telah terjadi ijtimak qablal gurub. Jadi nama “indah” itu sama sekali tidak dapat dipakaikan kepada wujudul hilal. Ketiga, soal penggunaan kata wujud untuk sesuatu yang dapat dipandang mata, ini tidak sepenuhnya benar. Sebagai orang Muslim kita semua tentu mempercayai wujud (eksistensi) Tuhan. Dalam pelajaran ilmu tauhid kita diajari bahwa sifat pertama Allah adalah “wujud”. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu wabjibul wujud. Pada hal jelas Dia tidak dapat dipandang mata. Jadi tidak benar bahwa sesuatu yang wujud selalu terlihat.

Adapun penggunaan kata “hilal” dalam istilah wujudul hilal, bukanlah suatu kesalahan. Itu adalah soal gaya bahasa, yaitu menggunakan apa yang dalam Ilmu Stilistika disebut gaya bahasa prolepsis (gaya antisipasi, at-tawaqqu‘/ i‘tib±ru m± sayak­n). Dalam bahasa Indonesia kita sering mengatakan “dia masak nasi di dapur” dan kita tidak pernah mengatakan “masak beras” pada hal sesungguhnya yang kita masak bukan nasi, tetapi beras. Namun kita tetap mengatakan ‘masak nasi’. Maksudnya masak sesuatu yang diantisipasi akan menjadi nasi. Inilah gaya bahasa prolepsis. Begitu pula halnya dalam ungkapan wujudul hilal, meskipun saat itu hilal belum nampak, namun kita mengatakan wujudul hilal, yakni wujud sesuatu yang diantisipasi akan menjadi hilal.

Penggunaan kata hilal pada saat belum tampak sudah sangat lumrah dalam bahasa Arab di bidang ilmu falak. Misalnya istilah “miladul hilal” (kelahiran hilal). Salah satu syarat validitas kalender global yang disepakati adalah bahwa kalender tersebut tidak mengakibatkan suatu kawasan masuk bulan baru qabla m³l±di al-hil±l (sebelum kelahiran hilal). Yang dimaksud dengan kelahiran hilal itu adalah saat ijtimak. Kita semua tahu bahwa saat ijtimak itu hilal belum nampak, tetapi tetap dikatakan kelahiran hilal. Jadi sekali lagi ini adalah gaya bahasa prolepsis.

B. Pesimisme dan Optimisme Kalender Hijriah Global

Kembali kepada soal almanak global, Butir 5 statemen Kiyai Maman yang dikutip di atas menggambarkan sangat pesimisnya Kiyai tentang kemungkinan penyatuan almanak Islam secara global. Bagi Kiyai, penyatuan global itu mustahil, bagai pungguk merindukan bulan. Memang dalam menyikapi upaya ini di dunia Islam ada dua pandangan yang berbeda: pandangan pesimis dan pandangan optimis. Dalam salah satu makalah (2008), penulis menyatakan sebagai berikut:

Ada orang yang pesimis dan berpandangan bahwa tidak mungkin awal bulan kamariah disatukan, karena kenyataan alam menunjukkan bahwa tampakan atau wujud pertama hilal tidak merata di seluruh muka bumi seperti dikemukakan di atas. Selain itu luas dan beragamnya komunitas Muslim di dunia akan menyulitkan untuk mencapai kesepakatan dalam penyatuan pandangan mengenai awal bulan kamariah itu, khususnya menyangkut bulan-bulan ibadah.

Akan tetapi di pihak lain banyak pakar (syariah dan falak) yakin bahwa awal bulan kamariah, termasuk bulan-bulan ibadah, dan secara keseluruhan sistem penanggalan Islam dapat disatukan. Optimisme ini didasarkan kepada suatu falsafah dasar yang diajarkan Nabi saw bahwa, “Setiap ada penyakit pasti ada obatnya; apabila ditemukan obat penyakit yang tepat, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah” [HR Muslim, an-Nas±’i, A¥mad, al-Baihaq³, Ibn ¦ibb±n dan al-¦±kim dari J±bir; al-¦±kim menyatakannya sahih].[4] Ini artinya bahwa setiap ada problem tentu ada jalan keluar dan pemecahannya. Demikian pula halnya dengan awal bulan kamariah. Meskipun fakta alam mengharuskan terjadinya pembelahan muka bumi pada saat visibilitas pertama hilal menjadi kawasan yang dapat melihat atau mengalami wujud hilal dan kawasan yang tidak dapat melihat atau mengalami wujud hilal, namun tentu ada jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut.[5]

Menurut penulis, kita harus optimis dan wajib berupaya untuk melakukan penyatuan tersebut. Penulis yakin, seandainya Kiyai Maman memberi banyak perhatian dengan cara lebih serius terhadap perkembangan internasional terkini dari upaya-upaya yang sedang dijalankan untuk penyatuan almanak ini, pesimisme tersebut tidak akan terlalu berlebihan seperti tergambar dalam pernyataan beliau di atas.

C. Perkembangan Upaya Penyatuan

Sebenarnya capaian sekarang dalam perkembangan pemikiran tentang upaya penyatuan penanggalan Islam di tingkat dunia dapat dikatakan merupakan kemajuan besar bila dibandingkan, misalnya, 30 tahun silam. Konferensi Istambul 1978 yang terkenal itu, misalnya, belum sama sekali berbicara tentang almanak global. Perdebatannya masih soal apakah penentuan awal bulan menggunakan rukyat atau hisab. Masalah metode penentuan awal bulan sebenarnya hanyalah sebagian saja dari keseluruhan masalah penyatuan almanak Hijriah global. Dalam makalah yang dikutip di atas, penulis menulis sebagai berikut,[6]

Salah satu yang awal dan cukup dikenal adalah Konferensi Penetapan Awal Bulan Kamariah (Mu‘tamar Ta¥d³d Aw±’il asy-Syuh­r al-Qamariah)di Turki tanggal 26-29 Zulhijah 1398 H yang bertepatan dengan 27-30 Nopember 1978. Di antara kesimpulannya adalah:

1. Pada asasnya penetapan awal bulan dilakukan dengan rukyat,
2. Sah menentukan masuknya awal bulan dengan rukyat di salah satu tempat dan berlaku untuk seluruh dunia (rukyat global), dan
3. untuk sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan kamariah harus dipenuhi dua syarat, yaitu elongasi minimal 8º dan tinggi bulan minimal 5º.[7]

Sebagai pertemuan yang awal dapat dilihat bahwa perdebatannya masih sekitar masalah metode penetapan awal bulan apakah dengan rukyat atau hisab. Keputusan ini mencerminkan kecenderungan kuat kepada rukyat. Namun ada unsur-unsur pandangan berorientasi hisab masuk ke dalam putusan konferensi ini, yaitu menerima hisab imkanu tukyat.

Masuknya hisab imkanu rukyat ini kemudian mendapat kritik tajam dari seorang ulama ahli hisab dan syariah Maroko Mu¥ammad ‘Abd ar-R±ziq yang juga peserta konferensi tersebut, paman dari penulis buku at-Taqw³m al-Qamar³ al-Islam³ al-Muwa¥¥ad, Jam±ludd³n ‘Abd ar-R±ziq. Seusai konferensi, ia menulis suatu kritik atas putusan tersebut dalam majalah Da‘wat al-¦aqq,

… akan tetapi sayang terdapat beberapa anasir yang hanya berkeinginan menjadikan hisab sebagai dasar penetapan awal bulan dan menyatukan awal bulan itu untuk seluruh dunia …, sehingga lahirlah keputusan-keputusan yang satu sama lain saling bertentangan di samping berseberangan dengan nas-nas syariah dan kaidah-kaidah falak yang benar.[8]

Pada sisi lain, Akademi Fikih Islam (Majma‘al-Fiqh al-Isl±m³) dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga telah membahas apa yang disebutnya sebagai penyatuan awal bulan kamariah dalam Muktamar Ketiganya tanggal 11-16 Oktober 1986. Muktamar ini menelorkan dua putusan mengenai masalah ini:

1. Apabila terjadi rukyat di suatu negeri, wajib diikuti oleh seluruh kaum Muslimin tanpa mempertimbangkan perbedaan matlak karena keumuman perintah berpuasa dan beridul fitri;

1. Wajib mendasarkan penetapan awal bulan pada rukyat, dengan dibantu oleh hisab dan observatorium dalam rangka mengamalkan hadis-hadis Nabi saw dan kebenaran ilmiah.[9]

Pandangan pada Muktamar ini juga masih sangat kental berorientasi rukyat sebagai mana tampak dalam butir ke-2 dalam keputusan di atas yang menegaskan wajib mendasarkan penetapan awal bulan Hijriah pada rukyat. Rukyat yang dipegangi adalah rukyat global dalam arti di mana pun terjadinya, rukyat itu berlaku bagi seluruh dunia yang dianggap sebagai satu-kesatuan matlak.[10]

Pada tahun 80-an dan 90-an abad ke-20 tercapai kemajuan signifikan dalam upaya pembuatan kalender global Islam. Mohammad Ilyas, astronom Malaysia, berhasil menemukan bentuk tampakan rukyat yang terproyeksikan ke atas muka bumi, yaitu suatu bentuk lengkungan kurve yang menjorok dari barat ke arah timur. Hal ini ditemukan karena ide Ilyas yang tidak lagi melakukan hisab secara tradisional, di satu tempat tertentu saja. Ilyas melakukan hisab secara global.

Artinya hisab dilakukan di berbagai tempat di muka bumi untuk menemukan titik-titik imkanu rukyat. Misalnya hisab dimulai dari garis lintang 0º guna menemukan pada titik mana di garis itu hilal mungkin terlihat pertama kali. Kemudian hisab dilakukan lagi pada garis-garis lintang berikutnya ke utara dan ke selatan dengan interval 5º sampai 15º guna menemukan titik-titik imkanu rukyat pada masing-masing garis lintang itu. Bilamana semua itu telah selesai dilakukan dan telah ditemukan titik-titik imkanu rukyat pada berbagai garis lintang itu, maka titik-titik visibilitas pertama rukyat itu dihubungkan satu sama lain dengan sebuah garis, sehingga akan ditemukan suatu garis lengkung (parabolik atau semi parabolik) yang lengkungannya menjorok ke arah timur. Garis itu akan memisahkan dua kawasan bumi: kawasan sebelah barat garis dan kawasan sebelah timur garis. Kawasan sebelah barat adalah kawasan yang mungkin bisa merukyat hilal dan kawasan sebelah timur adalah kawasan yang tidak mungkin terjadi rukyat, dengan suatu catatan bahwa garis itu tidak bersifat eksak, melainkan garis yang kasar.[11]

Temuan Ilyas ini mendorong perkembangan kajian hisab-rukyat di lingkungan umat Islam dunia jauh ke muka. Bersamaan dengan itu tercapai pula kemajuan dalam upaya pembuatan kriteria imkanu rukyat, sehingga terdapat berbagai macam kriteria yang didasarkan kepada lebih dari satu parameter. Selaras dengan kemajuan teknologi komputer, para sarjana Muslim berhasil pula membuat berbagai software yang dapat menghitung gerak bulan dan matahari secara amat cepat dan dapat membuat peta dunia yang memperlihatkan kawasan muka bumi di mana hilal muda mungkin terukyat dengan berbagai kategori. Pada tahun 1993, Dr. Monzur Ahmed berhasil membuat software Moon Calculator, yang terus disempurnakan hingga mencapai versi terakhir versi 6. Inilah software pertama yang dapat menggambarkan peta rukyat berdasarkan sejumlah kriteria. Pada tahun 2000, Ir. Muhammad Audah dari Yordania membuat pula software yang dinamakannya al-Maw±q³t ad-Daq³qah (Accurate Times). Software ini mula-mula hanya untuk menghisab waktu-waktu salat. Namun dalam perjalanan waktu dikembangkan sehingga dapat pula menghisab awal bulan kamariah dan membuat peta rukyat yang diproyeksikan di atas muka bumi. Pada tanggal empat Januari 2011, telah diluncurkan versi terbaru, versi 5.2.5.

Kemajuan-kemajuan ini sangat membantu para sarjana Muslim kini untuk melakukan kajian-kajian lebih jauh dalam upaya merancang konsep-konsep kalender Islam terpadu yang menyatukan seluruh dunia. Dengan software-software itu mereka tidak lagi terbebani untuk melakukan perhitungan astronomis manual yang rumit dan memakan waktu yang amat lama. Semua perhitungan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai swoftware tersebut dengan sangat cepat dan dalam hitungan detik saja.

Banyak rahasia gerak benda-benda langit yang dulu belum diketahui oleh para ulama, kini telah dimengerti oleh sarjana-sarjana Muslim kontemporer. Ketika Imam Nawawi pada abad ke-7 H / 13 M menyatakan dalam Syarh Sahih Muslim[12]bahwa rukyat di suatu tempat di muka bumi berlaku untuk seluruh muka bumi beliau belum memahami bahwa rukyat global fisik semacam itu adalah mustahil. Kemustahilan rukyat global fisik itu disebabkan oleh karena transfer rukyat fisik seperti itu hanya dapat dilakukan ke kawasan timur yang tidak bisa merukyat maksimal selisih waktunya 10 jam. Selisih waktu lebih dari 10 jam, maka transfer rukyat mustahil karena kawasan bersangkutan telah memasuki pagi hari berikutnya. Jadi ketika, misalnya, terjadi rukyat di Chicago (AS) pukul 06:00 sore, maka di Indonesia Barat jam sudah menunjukkan pukul 06:00 pagi hari berikutnya. Jadi orang Indonesia Barat, apalagi Tengah dan Timur, tidak mungkin bisa menanti terjadinya rukyat di Chicagon itu untuk menentukan masuknya bulan kamariah baru. Bulan itu berjalan (secara semu) dari kawasan timur dunia ke arah kawasan barat dengan semakin meninggi. Ketika ia melintas di ufuk Indonesia, posisinya masih amat rendah sehingga tidak terlihat, dan ketika ia sampai di ufuk Chicago, setelah berjalan 12 jam lamanya, posisinya sudah tinggi sehingga dapat dilihat. Namun ketika terlihat oleh orang di Chicago, orang di Indonesia sudah memasuki pagi hari. Ketika orang Indonesia pada pukul 04:00 subuh menanti-nanti rukyat Chicago itu untuk memutuskan apa sahur atau tidak guna memulai puasa Ramadan atau Idulfitri, di Chicago sendiri rukyat belum terjadi karena baru pukul 04:00 sore. Jadi transfer rukyat Chicago ke Jakarta mustahil.

Di zaman Imam an-Nawawi belum difahami bahwa rukyat itu terbatas. Kini telah dimengerti bahwa rukyat mustahil dilakukan di seluruh dunia. Yang bisa merukyat hanya kawasan bumi yang terletak antara garis lintang utara 60º dan garis lintang selatan 60º. Kawasan di luar itu tidak dapat merukyat. Apalagi kawasan di mana siang di musim panas dan malam di musim dingin lebih dari 24 jam.

Kemajuan-kemajuan pengetahuan astronomi yang dicapai membawa para pemikir Muslim dalam “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam” tahun 2008 di Maroko menyimpulkan bahwa, “pemecahan problematika penetapan bulan kamariah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu salat, dan menyepakati pula bahwa penggunaan hisab itu adalah untuk penolakan rukyat dan sekaligus penetapannya.”[13]

Hisab hanyalah alat yang digunakan untuk menghitung posisi geometris benda langit. Yang lebih penting adalah bagaimana membuat sebuah rumusan (kaidah) kalender pemersatu dan itu adalah wilayah syar’i. Kriteria-kriteria tradisional dengan parameter tunggal, seperti ketinggian Bulan, sama sekali tidak memecahkan persoalan. Apabila kita memegangi kriteria imkanu rukyat dengan ketinggian Bulan 6º, seperti diusulkan Kiyai Maman dan dikatakannya sebagai kriteria yang “haq”, sama sekali tidak menjadi jalan keluar dan malah menimbulkan masalah. Apabila tinggi bulan di Indonesia, misalnya, baru 3,5º berarti bulan kamariah baru belum dimulai keesokan harinya, melainkan dimulai lusa. Bulan terus bergerak ke arah Barat dan sampai di ufuk Mekah dan saat itu mata hari sedang bergerak di utara, maka Mekah akan dapat melihat hilal karena posisinya sudah tinggi. Berarti Mekah mendahului Indonesia. Apabila itu terjadi pada bulan Zulhijah, maka akan menimbulkan masalah ibadah puasa Arafah, yakni kapan orang Indonesia melaksanakannya, karena jatuhnya hari Arafah di Mekah tidak sama dengan di Indonesia.

Contoh konkretnya adalah bulan Zulhijah 1455 H. Ijtimak jelang Zulhijah terjadi hari Ahad 19-02-2034 M pukul 06:10 WIB. Tinggi toposentrik titik pusat Bulan sore Ahad di Pelabuhanratu adalah 3º. Jadi belum memenuhi kriteria “haq” Kiyai Maman. Ini berarti 1 Zulhijah di Indonesia jatuh lusa, yaitu hari Selasa 21-02-2034 M. Sementara itu di Mekah sore Ahad 19-02-2034 itu tinggi toposentrik titik pusat Bulan sudah 6,5º lebih, apalagi tinggi piringan atas, bisa mencapai 7º. Ini artinya 1 Zulhijah di Mekah jatuh pada keesokan hari, yaitu Senin 20-02-2034 M. Jadi 1 Zulhijah di Mekah jatuh berbeda dengan Indonesia. Mekah mendahului Indonesia satu hari. Akibatnya hari Arafah antara kedua negeri itu juga jatuh berbeda. Di Mekah tanggal 9 Zulhijah akan jatuh hari Selasa 28 Februari 2034 M, sementara di Indonesia jatuh hari Rabu 1 Maret 2034 M. Lalu kapan orang Indonesia puasa Arafah: Selasa atau Rabu?

Jadi kriteria Kiyai Maman Abdurrahman Ks tidak bisa memecahkan masalah penyatuan penanggalan Islam. Apalagi kriteria dengan satu parameter tunggal, yaitu ketinggian, dalam kajian astronomi sama sekali bukan kriteria yang baik.

Fenomena puasa Arafah ini menuntut kita harus melakukan penyatuan kalender Hijriah secara lintas negara (secara global), tidak cukup penyatuan regional atau lokal (dalam satu negara) saja. Hal itu karena walaupun dalam satu negara telah disatukan kalendernya, maka masih tetap timbul masalah penting, yaitu bagaimana dengan pelaksanaan puasa Arafah ketika jatuhnya tanggal 9 Zulhijah tidak sama antara Mekah dan negeri bersangkutan.

Dalam keprihatinan karena kekacauan kalender Hijriah selama ini, usaha-usaha penyatuan telah dilakukan. “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam” telah menyepakati satu perangkat syarat validitas kalender Islam global. Syarat-syarat validitas tersebut kemudian diterjemahkan menjadi rumus-rumus kalender. Dalam “Temu Pakar II” itu disepakati empat rumusan kalender. Keempat rancangan kalender tersebut kemudian diuji tingkat konsistensinya selama satu abad, hingga akhir tahun 2100. Nanti kalender yang tingkat inkonsistensi paling rendah akan dijadikan kalender Islam internasional yang ditawarkan kepada umat Islam. Keempat rancangan tersebut adalah (1) kalender terpadu dengan kaidah ijtimak seblum pikul 12:00 WU (waktu universal); (2) kalender Libia dengan kaidah ijtimak sebelum fajar di titik T; (3) kalender Diallo dengan kaidah ijtimak sebelum zawal di Mekah; dan kalender Ummul Qura dengan kriteria wujudul hilal.

Perlu dicatat bahwa tidak ada dari kalender-kalender itu yang jumlah hari bulannya 29 hari semua sebagaimana dikuatirkan oleh Kiyai Maman. Semoga proses uji validitas kalender ini akan cepat selesai.

---

[1]Diterbitkan di Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2008, h. 115-147.

[2]Diterbitkan di Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammdiyah, 2009 (edisi ke-2), h. 79-87.

[3]Catatan: Hadis Kuraib yang disebut Kiyai Maman dibahas panjang lebar mengenai kesahihannya, tahun berapa terjadinya, tinggi hilal yang dilihat Kuraib serta perdebatan fukaha tentang masalah matlak yang timbul dari hadis itu dalam buku Syamsul Anwar, Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi dan Beberapa Kajian Lain Hadis, dalam proses terbit di Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, Bab 3, h. 91-143. Sebenarnya di Damaskus pada tahun 53 H seperti diklaim Kiyai Manan di atas, sesungguhnya tinggi titik pusat bulan Bulan pada sore Kamis (malam Jumat) 18 Agustus 673 M (jelang Ramadan 53 H) baru 00º 08’ 31”, jadi masih sangat rendah sehingga tidak mungkin dilihat dan tidak sesuai dengan deskripsi Kuraib yang menyatakan bahwa bulan terlihat oleh banyak orang yang berarti sudah amat tinggi. Oleh karena itu kasus Kuraib bukan tahun 53 H, melainkan menurut penulis adalah tahun 35 H (Kamis sore 03 Maret 656).

[4]Teks aslinya berbunyi, عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لكل داء دواء ، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل . Lihat Muslim, ¢a¥³¥ Muslim (Beirut: D±r al-Fikr, 1992/1414), II: 359, hadis no. 2204.

[5]Syamsul Anwar, “Perkembangan Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Internasional,” dipresentasikan dalam “Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Merajut Ukhuwwah di Tengah Perbedaan,” diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hari Kamis s/d Ahad, 29 Zulkaidah s/d 2 Zulhijah 1429 H / 27-30 Desember 2008 M, h. 2.

[6]Ibid., h. 3-4.

[7]Dikutip dari Dir±s±t ¦aula Tau¥id al-A‘y±d wa al-Maw±sim ad-D³niyyah(Ttp: Mansy­r±t Majalah al-Hid±yah, 1981), h. 134.

[8]Jam±ludd³n ‘Abd ar-R±ziq, at-Taqw³m al-Qamar³ al-Isl±m³ al-Muwah¥ad (Rabat: Marsam, 2004), h. 51.

[9]Dimuat dalam az-Zu¥ail³, al-Fiqh al-Isl±m³ wa Adillatuh (Damaskus: D±r al-Fikr, 1425/2004), VII: 5102.

[10]Syamsul Anwar, “Perkembangan Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Internasional,”h. 4.

[11]Ibid., h. 8-9.

[12]An-Nawaw³, Syar¥ ¢a¥³¥ Muslim (Beirut: D±r Ihy±’ at-Tur±£ al-‘Arab³, 1392), VII: 197.

[13]Rasy³d Ri«± dkk., Hisab Bulan Kamariah, 81. Catatan: Yang dimaksud dengan “untuk penolakan rukyat dan sekaligus penetapannya” adalah bahwa hisab dijadikan ukuran apakah suatu rukyat diterima atau ditolak, sehingga kalau ada klaim rukyat, sementara menurut hisab mustahil, maka rukyat itu ditolak.

Retrieved from: http://www.muhammadiyah.or.id/id/artikel-penyatuan-kalender-islam-secara-global-bagai-pungguk-merindukan-bulan--detail-18.html

Book Chapter (Indonesian)

1. Burhani, Ahmad Najib. 1998. “Amien Rais, Muhammadiyah dan Tuntutan Episteme Sosial.” In M. Amien Rais dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyyah, ed. Abd Rohim Ghazali, ? -? . Bandung: Mizan: Bandung. 
2. -----. 2006. "JIMM: pemberontakan generasi muda Muhammadiyah terhadap puritanisme and skripturalisme persyarikatan." in Reformasi gerakan keislaman pasca Orde Baru: upaya merambah dimensi baru Islam, ed. Neng Dara Afifah, 352-99. Jakarta: Balitbang Depag RI.
3. -----. 2008. "Dari Teologi Mustad’afin Menuju Fiqh Mustad’afin." in Era Baru Gerakan Muhammadiyah, eds. Pradana Boy Z.T.F., M. Hilmi Faiq, and Zulfan Baron F.R., 113-6. Malang: UMM Press. 
4. -----. 2011. "Kitab Kuning dan Kitab Suci: Membaca al-Jabiri dengan perspektif NU dan Muhammadiyah." In Kritik atas Nalar Islam Liberal, eds. Haedar Bagir and M. Deden Ridwan, ?-?. Bandung: Mizan, 2011 (?). 
5. Fuaida, Lisma Dyawati. 2006. Ormas Islam dan usaha kesejahteraan sosial: Pendidikan dan perlindungan anak di lingkungan Muhammadiyah. In Bunga rampai Islam dan kesejahteraan sosial, ed. Kusmana, 161-78. Jakarta: PIC UIN Jakarta.

Otoritas dan Kaidah Matematis: Refleksi Atas Perayaan Idulfitri 1432 H (Tanggapan Atas Kritik Thomas Djamaluddin)

Persyarikatan Muhammadiyah on Thursday, September 1, 2011 at 8:47pm

(Oleh: Prof. Dr. H Syamsul Anwar, MA. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Alhamdulillah hari raya Idulfitri 1432 H telah dapat dirayakan dengan khidmat. Walaupun ada perbedaan tentang hari jatuhnya Idulfitri itu, di mana pada satu sisi ada yang menjatuhkannya pada hari Selasa 30 Agustus 2011 dan di sisi lain ada yang menjatuhkannya pada hari Rabu 31 Agustus 2011, namun masing-masing pihak telah dapat menjalankannya dengan damai dan rukun, tanpa terjadi pertikaian antara pihak-pihak yang merayakannya pada hari berbeda itu. Bahkan masyarakat umum yang tidak begitu memahami sumber masalah perbedaan itu dapat memilih hari yang mereka inginkan untuk beridulfitri.

Akan tetapi meskipun Idulfitri telah berjalan dengan damai dan rukun, tetap saja tersisa permasalahan yang timbul dari perbedaan itu. Tidak dipungkiri bahwa perbedaan jatuhnya hari raya itu adalah suatu ketidaknyamanan karena ada ketidakbersamaan kaum Muslimin dalam merayakannya. Di satu sisi ada yang saling kunjung ke rumah tetangga dan makan-makan, sementara yang lain masih berpuasa. Namun juga harus diakui bahwa penyatuan jatuhnya hari Idulfitri itu tidak gampang, tidak semudah sepasang remaja bikin janji ke pantai bersama, “Mas Minggu besok rekreasi bareng ya di pantai, soalnya habis ujian semester pikiranku buntet banget, perlu refreshing.” “Ya, setuju, aku juga sama. Dah, besok kuampiri ya!” Selesailah masalah. Kesepakatan untuk “rekreasi Minggu besok” tidak memerlukan pertimbangan ilmiah yang mendalam karena itu hanya soal selera dan bisa diputuskan dengan prinsip “setuju-setuju saja”. Namun tentu tidak demikian halnya dengan penentuan jatuhnya hari raya semisal Idulfitri atau Iduladha. Masalah ini bukan soal selera. Masalah ini memerlukan suatu kajian panjang dan mendalam baik dari segi ilmu syariah maupun dari segi ilmu astronomi. Keputusan itu tidak dapat diambil berdasarkan prinsip “setuju-setuju saja”. Ini semua tentu menjadi tantangan para ilmuwan terkait baik dari bidang syariah maupun astronomi.

Diskusi mengenai masalah ini cukup ramai. Dan dalam diskusi yang ramai itu ada pakar yang langsung menyalahkan Muhammadiyah karena terlalu jumud berpegang kepada hisab wujudul hilal (walaupun Muhammadiyah juga dapat mengatakan hal yang sama bahwa pihak lain terlalu kaku berpegang kepada rukyat atau hisab imkanur rukyat 2 derajat yang tidak ilmiah itu). Dikatakan, “sumber masalah utama adalah Muhammadiyah yang masih kukuh menggunakan hisab wujudul hilal.” Dikatakan lagi, “Banyak kalangan di intern Muhammadiyah mengagungkannya, seolah itu sebagai simbol keunggulan hisab mereka yang mereka yakini, terutama ketika dibandingkan dengan metode rukyat. Tentu saja mereka [adalah] anggota fanatik Muhammadiyah, tetapi sesungguhnya tidak faham ilmu hisab, seolah hisab itu hanya dengan kriteria wujudul hilal.” “Dari segi astronomi, kriteria wujudul hilal adalah kriteria usang yang sudah lama ditinggalkan di kalangan ahli falak.”

Tampaknya nada statemen ilmuwan tersebut sangat memihak dan sedikit emosional juga terasa ada semacam (dengan bahasa diperhalus) “kebanggaan” tersembunyi atas status sebagai astronom senior. Seolah-olah apa yang berjalan sekarang ini, itulah yang betul dan karena itu tidak dikritik. Justeru yang mengkritik dan menolak, dalam hal ini Muhammadiyah, adalah pihak yang harus dipersalahkan sebagai biang keladi permasalahan. Dalam sejumlah tulisan pakar bersangkutan, penulis belum menemukan kritik-kritiknya terhadap penetapan awal bulan kamariah yang berlaku sekarang, kecuali kritik terhadap kriteria yang dipakai sebagian ormas seperti Muhammadiyah. Juga disayangkan pakar bersangkutan belum pernah menyarankan satu rancangan kalender pemersatu yang pasti padahal di tangannya terdapat perangkat ilmu untuk itu.

Apakah orang Muhammadiyah sangat fanatik terhadap hisab wujudul hilal? Hal itu mungkin saja demikian, tetapi jelas tidak semuanya. Tentu banyak ahli-ahli falak Muhammadiyah yang juga mengerti hisab yang lain dan dapat membandingkannya dan kemudian dari hasil perbandingan itu menjatuhkan pilihan pada hisab wujudul hilal. Penulis sendiri adalah warga Muhammadiyah (dengan bidang studi syariah, bukan astronomi) yang tentu secara emosional akan sangat bersimpati dengan kebijakan penetapan awal bulan Muhammadiyah. Tetapi di sini penulis tidak ingin membela hisab wujudul hilal. Hisab wujudul hilal hanyalah salah satu metode hisab penentuan awal bulan di antara sekian metode hisab yang ada. Walaupun demikian tentu boleh memberi pendapat. Cuma memang pasti akan dirasakan sebagai sebuah pendapat apologis karena diberikan oleh orang yang secara emosional adalah bagian daripadanya. Namun demikian silahkan pembaca untuk melihatnya secara obyektif saja.

Kalau soal usangnya, munurut penulis, hisab wujudul hilal tidak usang-usang banget. Hisab ini merupakan perkembangan dari hisab-hisab sebelumnya yang dirasa tidak dapat memberikan kepuasan. Di Arab Saudi, hisab wujudul hilal dipakai oleh Pusat King Abdul Aziz untuk Pengembangan Sains dan Teknologi, yang bertanggungjawab atas penyusunan kalender resmi pemerintah Arab Saudi Kalender Ummul Qura yang berkembang luas di berbagai bagian dunia termasuk digunakan oleh Windows Vesta, baru pada tahun 1424 H (baru sejak 7 tahun lalu) karena kasus bulan Rajab 1424 H (Agustus 2003). Sampai saat itu kaidah kalender yang digunakan adalah moonset after sunset (artinya bahwa apabila pada sore hari ke-29 bulan berjalan, bulan terbenan sesudah terbenamnya matahari, maka malam itu dan keesokan harinya adalah bulan baru). Namun ternyata kaidah kalender tersebut mengalami problem dengan “hilal” Rajab 1424 H pada sore Rabu 27 Agustus 2003 M. Pada sore itu matahari terbenam di Mekah (Kakbah) pukul 18:45 Waktu Saudi dan bulan terbenam 8 menit kemudian, yakni pukul 18:53 Waktu Saudi. Jadi kriteria bulan baru telah terpenuhi, yaitu bulan tenggelam sesudah tenggelamnya matahari, sehingga mestinya malam Kamis 28 Agustus 2003 M dan keesokan harinya (Kamis 28 Agustus 2003 M) adalah tanggal 1 Syakban 1424 H. Tetapi ternyata saat matahari terbenam sore Rabu 27 Agustus 2003 itu belum terjadi ijtimak (konjungsi) karena ijtimak terjadi hampir dua jam kemudian, yakni pukul 18:26 Waktu Saudi. Karena kasus ini, para penanggung jawab kalender Ummul Qura memperbaiki kaidah kalendernya dengan menambahkan satu parameter baru, yakni saat matahari terbenam harus sudah terjadi ijtimak. Sejak saat itu kemudian kalender Ummul Qura memakai wujudul hilal. Jadi ini adalah perkembangan dari metode sebelumnya yang dirasa tidak memuaskan.

Di dalam Muhammadiyah hisab wujudul hilal sudah digunakan sejak abad yang lalu. Sejak penulis mulai masuk menjadi pengurus Muhammadiyah tahun 1985 di PMW DIY dan sejak tahun 1990 di Pimpinan Pusat, hisab ini sudah dipakai dan terus berlaku hingga sekarang. Ada perubahan, namun hanya perubahan cara menghitung, bukan perubahan kriteria (kaidah memulai bulan baru). Harap dibedakan antara kaidah memasuki bulan baru dan metode perhitungan. Kaidah memasuki bulan baru dalam hisab wujudul hilal adalah tiga parameter yang kita semua sudah tahu, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, (3) saat matahari terbenam hilal di atas ufuk. Kriteria ini adalah suatu kriteria yang sifatnya non penampakan, karena itu tidak memerlukan observasi untuk mengujinya seperti halnya peristiwa ijtimak dan terbenamnya matahari tidak diobservasi. Kalau diragukan akurasi kriteria ini, jangan-jangan bulan sebetulnya di bawah ufuk, namun diklaim di atas ufuk karena kurang akurasinya perhitungan, maka ini bukan soal kriteria itu sendiri, melainkan ini adalah soal akurasi metode menghitung posisi bulan. Metode menghitung ini bisa terus menerus diperbaiki. Dalam praktik wujudul hilal di Muhammadiyah metode menghitung ini mengalami perkembangan dalam hal daftar ephemeris yang menjadi sumber data benda langit pada waktu tertentu yang digunakan. Di Zaman Kiyai Wardan, sebagaimana disebutkannya dalam bukunya Hisab Urfi dan Hakiki, digunakan daftar yang diambilnya sebagian dari kitab al-Mathla’ as-Sa’id fi Hisabat al-Kawakib ‘ala ar-Rashd al-Jadid dan dari Zij Aala’uddin Ibn Syathir, kemudian pada zaman Sa’duddin Dajmbek digunakan digunakan nautical almanac, lalu terakhir digunakan Ephemeris Hisab Rukyat.Bahkan rumus hitungannya pun terbuka untuk dikoreksi tanpa mengubah kaidah memasuki bulan baru itu sendiri. Kalau metode hitung ini juga mau diuji secara empiris pun bisa dilakukan tanpa mengubah kriterianya. Ketika hilal dihitung dengan metode ini ternyata tingginya adalah 6 derajat seperti jelang Ramadan lalu, maka silahkan diuji melalui observasi apa memang betul tingginya 6 derajat. Kalau betul, berarti hitungan itu akurat atau mendekati akurat. Kalau tidak, berarti metode menghitungnya harus diperbaiki tanpa mengubah kaidah bulan baru itu sendiri. Jadi alasan bahwa hisab wujudul hilal lemah karena tidak dapat diuji secara empiris adalah tidak relevan. Apa yang dikemukakan di atas adalah suatu pendapat, tidak bermaksud memberikan apologi terhadap keunggulan wujudul hilal. Silahkan pembaca menilainya.

Penulis juga ingin mengajak pembaca untuk melihat suatu yang menurut penulis adalah hal positif dalam kebijakan penetapan awal bulan Muhammadiyah itu. Tetapi ini mungkin sekali lagi terasa sebagai sebuah apologi karena dikemukakan oleh orang yang merupakan bagian dari sistem bersangkutan. Tetapi tujuan penulis di sini tidak hendak berapologi. Hanya ingin mengemukakan pendapat. Ini tentu sah-sah saja, dan sekali lagi silahkan pembaca melihatnya secara obyektif saja. Hal positif dimaksud adalah bahwa dalam kebijakan penetapan awal bulan Muhammadiyah itu terkandung suatu nilai edukasi bagi masyarakat luas bahwa suatu sistem penanggalan yang baik adalah suatu sistem kalender yang dapat memberikan penjadwalan waktu yang akurat dan pasti jauh ke depan sehingga bisa dipedomani jauh-jauh hari sebelumnya. Sistem yang tidak dapat memberikan penjadwalan waktu (hari/tanggal) yang pasti jauh ke depan adalah suatu sistem yang buruk dan bertentangan sifat sebagai sebuah kalender yang terstruktur secara seksama, bahkan bertentangan dengan maksud dari kalender itu sendiri. Sistem kalender bertujuan untuk memudahkan masyarakat penggunanya merencanakan kegiatannya disesuaikan dengan sistem penjadwalan waktu yang dimilikinya. Untuk itu sistem waktu tersebut harus akurat dan pasti agar rencana kegiatannya tidak menjadi berantakan akibat sistem waktu yang tidak pasti. Suatu sistem penanggalan yang akurat dan bagus harus dapat menjadwalkan waktu secara pasti ke depan dan harus dapat dilacak secara pasti pula jadwal waktunya di masa lalu. Untuk itu penetapan jadwal waktu itu harus lahir dari kaidah matematis kalender itu sendiri tanpa campur tangan otoritas luar mana pun selain dari kaidah kalender tersebut. Apabila setiap penetapan momen penting ditentukan oleh suatu otoritas lain di luar kaidah matematis kalender itu sendiri, maka kita akan menghadapi penjadwalan waktu yang tidak pasti karena jawal waktu tersebut akan sangat tergantung kepada ketetapan yang akan dikeluarkan pada detik-detik akhir menjelang saat dimulainya momen bersangkutan. Sebaliknya juga kita tidak dapat melacak jadwal waktu penanggalan tersebut di masa lalu karena tidak lahir dari kaidah matematisnya yang ajek. Kita harus mencari arsip surat keputusan otoritas yang menetapkannya hari apa ia menjatuhkan 1 Syawal tahun tertentu di masa lampau. Ini adalah sistem yang buruk. Saudara-saudara kita umat Kristiani dalam menentukan kapan melakukan selebrasi hari Natal telah dapat mengetahui hari jatuhnya jauh hari sebelumnya berdasarkan kaidah kalender Masehi yang mereka gunakan, bukan karena keputusan otoritas penguasa yang melakukan isbat menjelang saat dimulainya momen itu.

Jadi apabila Muhammadiyah dikatakan terlalu kuat berpegang kepada hisab, hal itu adalah karena alasan ini. Dari segi keserhanaan prosedur, biaya murah, dan kemampuan memberikan kepastian jadwal tanggal di masa depan, pendekatan Muhammadiyah jauh lebih maju. Dalam sistem kalendernya, penentuan tanggal merupakan hasil dari logika kalender sendiri tanpa campur tangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan memang ia tidak mempunyai kewenangan itu. Pimpinan Pusat hanya mengumumkan hasil dari sistem kalender itu sendiri dan karena itu dapat dilakukannya jauh hari sebelumnya dan itu sangat memudahkan bagi masyarakat untuk menyusun dan menyesuaikan kegiatan hidupnya. Memang, kalender Muhammadiyah itu belum bersifat global dan ini tentu menjadi tantangan para ahli ilmu falak dan astronom Muhammadiyah untuk melakukan kajian guna menyempurnakan sistemnya hingga dapat menjadi suatu kalender pemersatu yang baik.

Kebijakan penggunaan hisab dengan memastikan penjadwalan waktu jauh hari sebelumnya sekaligus merupakan suatu kritik yang tidak diucapkan, melainkan disampaikan melalui praktik, terhadap kebijakan penjadwalan waktu dalam kalender yang, maaf kalau ini subyektif, amat buruk yang berlaku sekarang. Bayangkan menjelang detik-detik terakhir, awal bulan baru belum dapat ditentukan karena otoritas “berwenang” belum menetapkannya. Betapa tidak buruk, orang Muslim di Indonesia bagian timur sudah pukul 10:00 malam WIT masih belum mendapat kepastian apakah masih akan salat tarawih atau akan melakukan takbiran untuk menyambut datangnya lebaran. Kalau ternyata besoknya belum lebaran berarti mereka akan melaksanakan salat tarawih setelah jam 10:00 malam itu yang mereka mungkin sudah ngantuk dan lelah karena seharian berpuasa dan bekerja berat. Seandainya ada suatu sistem kalender yang pasti yang bisa menetapkan penjadwalan waktu jauh hari sebelumnya berdasarkan kaidah kalender itu sendiri, maka para tokoh alim ulama, para pakar ilmuwan dan para pejabat yang berkumpul di sidang isbat itu tentunya akan bisa berada di mesjid untuk salat tarawih bila menurut kalender lebarannya lusa, atau takbiran guna menyambut lebaran besok harinya.

Penulis setahun lalu pernah mendapat keluhan dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri di mana umat Islam minoritas. Keluhannya adalah mendapat kesulitan untuk menyewa tempat salat id karena tempat tersebut harus dibooking jauh hari sebelum id, sementara ketentuan lebarannya belum pasti kapan karena masih menunggu hasil rukyat. Serta banyak lagi keluhan lain semisal pekerja Muslim di negara minoritas Islam sulit mendapatkan cuti Idulfitri karena tidak bisa memberi kepastian jatuhnya id jauh hari sebelumnya.

Semua ini terjadi karena tiadanya suatu sistem kalender yang memastikan tanggal berdasarkan kaidah kalender itu sendiri. Yang ada adalah menanti keputusan otoritas kekuasaan yang akan memutuskannya pada detik-detik terakhir menjelang hari H. Selain itu penyelenggaraan sidang isbat untuk menentukan kepastian tanggal itu juga tentu memakan biaya besar, apalagi ditambah dengan biaya tim pengintai hilal di puluhan titik pengamatan. Apabila sistem kalender menggunakan metode yang lebih sederhana tetapi pasti tentu biaya itu tidak perlu dikeluarkan. Apa itu bukan sebuah pemborosan yang sebetulnya bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak. Akan tetapi hal ini memang tidak dapat dielakkan dalam suatu sistem penetapan awal bulan yang berbasis rukyat karena rukyat harus divalidasi oleh otoritas berwenang.

Para astronom yang terlibat dengan persoalan ini nampaknya tidak memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Tidak pernah terdengar kritik-kritik mereka, seakan sistem yang ada ini adalah hal yang wajar saja. Untuk sebagian mungkin dapat dimaklumi karena mereka adalah bagian dari sistem itu sendiri. Bahkan bukan hanya sekedar bagian, melainkan juga adalah pendukung bersemangat yang tidak kurang “fanatiknya dibandingkan dengan kefanatikan pendukung wujudul hilal dalam Muhammadiyah.” Para pendukung sistem sekarang ini juga terbelenggu oleh metode mereka sendiri sehingga tidak dapat memanfaatkan perangkat keilmuan yang ada di tangan mereka untuk suatu pembaruan yang berorientasi kepada suatu sistem penanggalan yang dapat menjadwalkan waktu secara pasti di masa depan dan juga dapat melacak tanggal di masa lalu secara akurat melalui kaidah sistem itu sendiri.

Syarat untuk pembaruan ini memang berat. Kita harus rido meninggalkan rukyat yang sesungguhnya hanyalah warisan masa lalu yang telah usang dan tidak lagi mampu memenuhi hajat sistem penanggalan umat Islam kontemporer. Bahkan, menurut Ketua Asosiasi Astronomi Maroko, “sebab umat Islam belum dapat memiliki suatu sistem penanggalan global terpadu adalah karena mereka masih terlalu kuat berpegang kepada rukyat.” Jadi sudah saatnya kita beranjak dari rukyat jika kita ingin mencapai suatu sistem penanggalan yang baik. Ini bukan pendapat subyektif personal, melainkan hasil dari sebuah konferensi internasional yang juga dihadiri oleh para pakar yang sebagian mereka memiliki reputasi dunia. Pada butir kedua dari kesimpulan Temu Pakar II tahun 2008 ditegaskan bahwa para peserta telah menyepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan kamariah di kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan kamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu salat. Para ahli fikih pun banyak yang berpendapat demikian. Bahkan Syeikh Syaraf al-Qudhah, setelah melakukan kajian terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis terkait masalah hisab-rukyat menegaskan al-ashlu fi itsbat asy-syahri an yakuna bil-hisab (pada asasnya penetapan awal bulan itu adalah dengan hisab). Di sini bukan tempatnya untuk menjelaskan argumen beliau untuk pandangannya tersebut.

Hisab imkanu rukyat, yang sering diklaim sebagai alternatif terbaik, bukannya tanpa masalah. Kreteria imkanu rukyat sendiri ada sebanyak pakar yang mengusulkannya. Akan tetapi ini mungkin bisa diatasi dengan dengan para pakar itu sendiri bersepakat. Tetapi bukan sekedar sepakat, melainkan berdasarkan hasil riset yang komprehensif. Akan tetapi terlepas dari soal kriteria itu, hisab imkanu rukyat yang ada sekarang masih belum dapat menyatukan penanggalan umat Islam. Sebagai contoh adalah Kalender Hijriah Universal (al-Taqwim al-Hijri al-‘Alami) yang dibuat oleh Muhammad Audah (Odeh). Kalender ini didasarkan kepada kriteria imkanu rukyat Audah sendiri sebagai hasil analisis statistik terhadap 737 hasil rukyat akurat dan teruji. Namun problemnya kalender ini masih harus membelah dunia menjadi dua zona tanggal yang pada masing-masingnya berlaku tanggal berbeda pada tahun tertentu. Akibatnya kalender ini tidak dapat menyatukan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan kawasan dunia lainnya. Audah adalah pendukung rukyat bersemangat. Baginya tidak mungkin memulai awal bulan baru di dunia Islam tanpa terjadinya imkanu rukyat di salah satu tempat di kawasan dunia Islam yang terbentang dari Maroko hingga Indonesia. Namun kalendernya sendiri dalam sejumlah kasus menjadikan dunia Islam masuk bulan baru pada hal imkanu rukyat deengan teropong hanya terjadi pada kawasan sangat kecil di barat Portugal atau di bagian barat Inggris. Dari 20 tahun jadwal tanggal dalam Kalender Hijriah Universal Audah ini (sejak 1431 H s/d 1450 H) terdapat 9 kali (45 %) terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah sehingga menimbulkan masalah kapan melaksanakan puasa Arafah.

Pendapat bahwa hari Arafah hanya penamaan hari 9 Zulhijjah, sama dengan hari Nahar (10 Zulhijjah) dan hari Tasyrik (11-13 Zulhijjan), dan hari Arafah di Arafah adalah hari wukuf, tetapi tidak harus sama untuk seluruh dunia sehingga puasa Arafah boleh beda harinya dengan hari wukuf di Arafah, pendapat tersebut bukanlah suatu penjelasan ilmiah. Pendapat ini hanya penjelasan sementara yang sifatnya lebih politis, bukan syar’I, yang hanya dapat dipegangi sementara waktu saat kalender umat Islam masih kucar kacir. Pendapat ini hanya untuk menenangkan masyarakat yang tanggal 9 Zulhijahnya jatuh berbeda dengan hari Arafah di Mekah. Apabila dikatakan bahwa mereka yang berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijah di tempatnya sementara di Mekah sudah Iduladha (10 Zulhijah) tidak sah puasanya, maka akan timbul kebingungan di tengah masyarakat yang tidak tahu apa-apa tentang problem penanggalan Islam. Akan tetapi secara ilmiah dan berdasarkan sistem penanggalan yang valid, hari Arafah harus jatuh sama di seluruh dunia, dan kalender yang menjatuhkannya berbeda adalah kalender yang tidak valid.

Itulah mengapa dikatakan bahwa penyatuan penanggalan Islam harus bersifat global. Siapa pun yang membuat suatu rancangan kalender Islam, maka kaidah kalender itu harus bersifat global dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, sehingga penanggalan tersebut benar-benar menjadi suatu sistem penandaan hari yang akurat di dalam aliran waktu di masa lalu, kini dan akan datang. Kalau dikatakan bahwa perbedaan jatuhnya hari Arafah (9 Zulhijah) itu adalah suatu konsekuensi yang tidak terelakkan, maka ini dapat dikatakan sebagai suatu konsekuensi yang buruk. Konsekuensi buruk ini tentu timbul dari anteseden yang buruk pula, yaitu rukyat atau hisab imkanu rukyat yang selalu membelah bumi dan kurve yang membelah bumi itu dijadikan batas tanggal.

Akan halnya imkanu rukyat 2 derajat sebagaimana diamalkan di Kemenag adalah kaidah kalender yang sama sekali tidak ada dasar syar’inya apalagi dasar astronomis. Semua astronom tentu sangat mengetahui hal ini. Para meter tunggal saja, yaitu ketinggian, adalah parameter yang buruk. Para astronom sudah hampir sepakat bahwa parameter imkanu rukyat yang baik haruslah sekurangnya ganda, misalnya ketinggian plus elongasi, atau ketinggian plus lebar permukaan bulan yang tersinari matahari yang menghadapi ke bumi, dan lain sebagainya. Parameter tunggal, seperti ketinggian saja, elongasi saja, umur bulan saja atau mukus hilal saja, sama sekali tidak akan dapat meramalkan visibilitas hilal secara lebih sahih. Apalagi kalau parameter tunggal itu cuma dengan ukuran ketinggian 2 derajat. Ini dalam kasus tertentu hanya akan membuat kita hidup dalam ilusi atau bahkan bisa juga dalam kepalsuan atau kebohongan. Apabila ketinggian bulan berada antara 2 s/d 5 derajat, maka ini berpotensi untuk terjadinya apa yang dikatakan di atas. Seperti kasus Ramadan tahun lalu, ketinggian hilal hanya sekitar 2,5 derajat. Namun diputuskan hilal telah dapat terlihat karena ada saksi-saksi yang mengklaim dapat merukyat dan karenanya keesokan harinya dinyatakan bulan baru (seperti Ramadan 1431 H). Pada hal tidak ada seorang astronom pun dapat membuktikannya terlihat. Data ketinggian hilal Ramadan 1431 H itu jauh di bawah kriteria imkanu rukyat Audah, bahkan juga kriteria Istanbul 78. Salah seorang teman dosen pengajar ilmu falak mengatakan bahwa selama 7 tahun pengalamannya mengikuti rukyat belum pernah terjadi bahwa hilal dengan ketinggian di bawah 5 derajat dapat terukyat. Apa ini tidak berarti bahwa kita hidup dalam ilusi atau di bawah bayang-bayang kepalsuan. Kenapa kita tidak realistis saja? Kenapa kita tidak mengambil sistem yang lebih sederhana, tidak berbiaya tinggi, tetapi dapat memberikan kepastian jadwal tanggal jauh ke depan sehingga memudahkan kehidupan kita? Wallahu a’lam bis-sawab. Allahummagfir li khata’i. Innaka antal-gafurur-rahim.

Retrieved from: http://www.facebook.com/notes/persyarikatan-muhammadiyah/otoritas-dan-kaidah-matematis-refleksi-atas-perayaan-idulfitri-1432-h-tanggapan-/10150272394841695

Lebaran dan Toleransi Internal: Muhammadiyah, Pemerintah, & Ahmadiyah

Lebaran dan Toleransi Internal

Posted on August 30, 2011 by Ulil Abshar-Abdalla

Untuk kesekian kalinya, umat Islam diharu-biru oleh kontroversi soal lebaran. Dan untuk kesekian kalinya umat dibuat pusing tujuh keliling, mungkin bahkan delapan atau sembilan keliling. Tahun ini (2011), ada dua pendapat yang saling bersaing keras: lebaran tiba pada hari Selasa; ini pendapat Muhammadiyah, ormas kedua terbesar Islam di Indonesia. Pendapat lain: lebaran jatuh pada hari Rabu. Ini adalah keputusan pemerintah (dhi. Kementerian Agama) berdasarkan masukan dari sebagian besar ormas Islam, selain Muhammadiyah. Di sana ada NU, Al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Perti, Persis, dll.

Senin malam (29/8) kemaren, melalui siaran langsung oleh sejumlah televisi swasta, publik menikmati adu argumentasi yang cerdas di antara wakil-wakil ormas Islam itu dalam sidang istbat (penetapan awal bulan) yang digelar di kantor kementerian agama. Walau sebentar, adu argumentasi itu sangat baik dipertontonkan kepada publik luas. Mereka bisa belajar tentang hujjah atau dalil masing-masing pihak. Ini pendidikan publik yang sangat berfaedah, hal yang hanya bisa kita nikmati setelah adanya rezim keterbukaan informasi saat ini.

Intinya, yang berlebaran hari Selasa punya sandaran yang kokoh. Begitu juga yang berlebaran hari Rabu. Kedua pihak punya hujjah masing-masing. Kedua pihak sama-sama berporos pada hadis, tapi toh tetap berbeda. Ini bukti bawa berpegang pada hadis tidaklah menjamin kesatuan pandangan umat Islam. Masalahnya sederhana. Hadis yang dipegangi oleh masing-masing pihak berkaitan dengan penentuan awal bulan, semuanya sama. Yang berbeda adalah cara menafsirkannya. Hadis sama, cara menafsirnya yang beda. Ini lazim dalam semua isu yang diperdebatkan oleh kelompok-kelompok Islam, sejak dahulu kala hingga sekarang. Hanya mereka yang tak mengerti sejarah intelektual Islam saja yang punya anggapan keliru (delusi?) bahwa kembali kepada Quran atau hadis akan mempersatukan umat.

Singkat cerita, akhirnya pemerintah mengambil keputusan berdasarkan suara mayoritas ormas Islam yang hadir dalam sidang istbat malam kemaren itu: lebaran jatuh hari Rabu.

Yang menarik bukan soal lebaran Rabu itu, tetapi sikap pemerintah yang secara terbuka dan lapang dada menjamin kebebasan Muhammadiyah untuk berlebaran hari Selasa. Penampilan Fatah Wibisono, wakil dari Muhammadiyah, dalam sidang itsbat kemaren malam itu sangatlah simpatik. Dengan gaya yang njawani dan santun, ia pamit kepada Menteri Agama untuk berbeda dengan keputusan pemerintah, yakni berlebaran hari Selasa. Gaya yang elegan. Patut diapresiasi.

Demikianlah, pemerintah memutuskan awal bulan Syawal jatuh pada hari Rabu. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga memberikan keleluasaan pada Muhammadiyah untuk berlebaran hari Selasa. Ormas-ormas Islam yang lain juga bersikap yang sama: menghargai keputusan Muhammadiyah. Bahkan Gerakan Pemuda (GP) Ansor, ormas kepemudaan yang menjadi onderbouw-nya NU, dengan terang-terangan akan menjaga warga Muhammadiyah yang hendak melaksanakan salat ‘ied pada Selasa pagi. Sudah tentu tak akan terjadi hal apapun pada warga Muhammadiyah, namun sikap GP Ansor itu tetaplah layak dihargai sebagai “social gesture” atau isyarat akan pentingnya menghargai perbedaan.

Dalam pandangan saya, sikap toleran yang diperagakan pemerintah ini seharusnya juga berlaku untuk perbedaan-perbedaan internal apapun yang terjadi dalam tubuh umat Islam. Pemerintah bisa menjadi fasilitator untuk mengkoordinasikan sidang itsbat yang melibatkan sejumlah ormas Islam di Indonesia. Tetapi pemerintah tak berhak untuk memaksakan keseragaman. Yang percaya lebaran jatuh hari Selasa, tak bisa dipaksa pemerintah untuk ikut keputusannya. Tidak bisa. Jika itu dilakukan, pemerintah sudah melakukan intervensi terhadap forum internum atau ruang keyakinan terdalam dari umat beragama. Masalah-masalah keagamaan selalu menyangkut keyakinan. Kita tahu, keyakinan tak bisa dipaksakan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghormati keyakinan pihak lain yang berbeda itu, walau kita tak sependapat dengannya.

Campur tangan pemerintah dalam soal penentuan awal bulan itu hanyalah campur tangan administratif. Itu masih bisa ditolerir, tak bertentangan dengan konstitusi kita. Yang tak diperbolehkan adalah campur tangan substantif, yakni mencampuri isi keyakinan atau pendapat suatu golongan keagamaan. Memaksakan keseragaman awal bulan Ramadan atau Syawal adalah campur tangan substantif. Itu tak bisa ditolerir. Sikap pemerintah yang memberikan kebebasan kepada Muhammadiyah untuk berlebaran pada hari yang berbeda sudah tepat dan layak dipujikan. Sikap ini, seperti sudah saya katakan tadi, mestinya menjadi “paradigma”, cetakan atau contoh dalam melihat kasus-kasus lain menyangkut perbedaan-perbedaan internal dalam tubuh umat Islam.

Saya akan ambil kasus Ahmadiyah yang menjadi perdebatan sengit beberapa waktu lalu. Kita tahu, sebagian besar golongan dalam Islam berpendapat bahwa Ahmadiyah adalah sekte yang sesat. Perkaranya sederhana: mereka percaya ada nabi baru. Dalam kepercayaan mayoritas umat Islam, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Yang percaya ada nabi lain setelahnya, sesat, menyimpang dari ortodoksi, meleset dari doxa atau ajaran yang benar. Menanggapi desakan dari berbagai pihak, pada 9 Juni 2008, akhirnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditekan oleh Menag, Mendagri dan Kejaksaan Agung. Substansi SKB itu tergambar dalam poin kedua. Saya kutip selengkapnya:

Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Poin ini memang sangat ambigu, tapi satu hal jelaslah di sana: kecenderungan untuk membatasi aktivitas Ahmadiyah. Ini memang jalan tengah yang terpaksa diambil oleh pemerintah untuk menengahi dua kubu: mereka yang menuntut pembubaran Ahmadiyah di satu pihak, dan mereka yang menuntut kebebasan penuh bagi golongan itu di pihak lain. Ini adalah jalan politis yang terpaksa diambil sebagai solusi pragmatis, meski, menurut saya, tidaklah ideal. Solusi ini jelas bertentangan dengan konstitusi kita yang menjamin kebebasan agama dan keyakinan, tanpa pandang bulu. Dalam konteks konstitusi kita, istilah “keyakinan yang sesat” sama sekali tak dikenal, dan tak diperbolehkan. Istilah itu hanya relevan dalam konteks rumah tangga internal suatu umat, bukanlah konteks kenegaraan.

Solusi yang ideal adalah seperti diperagakan pemerintah dalam menangani kasus perbedaan lebaran saat ini. Pemerintah mengambil keputusan A, tetapi memberi kelonggaran pada kelompok lain yang berpendapat B. Mestinya, pemerintah memberikan kelonggaran kepada Ahmadiyah dan melindungi kebebasan mereka untuk menganut kepercayaan yang berbeda tentang kenabian (nubuwwah). Perkara apakah keyakinan Ahmadiyah itu sesat atau tidak, bukanlah urusan pemerintah. Ingat, pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan substantif dalam soal keyakinan dan kepercayaan suatu golongan.

Saya sudah langsung bisa membayangkan sanggahan berikut ini: bagaimana saudara bisa menyamakan perkara lebaran dengan soal keyakinan mengenai kenabian? Yang satu menyangkut perkara furu’iyyah (cabang agama), yang lain perkara ushuliyyah (pokok agama). Yang satu soal fikih, yang satunya lagi soal akidah. Anda tak bisa menyamakan keduanya. Jika menyamakan keduanya, anda melakukan apa yang dalam ilmu fikih (hukum Islam) disebut qiyas ma’a al-fariq, menyamakan dua hal yang berbeda. Dalam argumentasi, analogi atau penyamaan semacam itu bisa disebut sebagai cacat dalam ber-hujjah.

Jawaban saya adalah sebagai berikut. Di mata konstituasi negara, pembedaan semacam itu tak relevan. Tugas negara adalah menjamin kebebasan perorangan atau kelompok untuk memiliki keyakinan atau pendapat, tak peduli apakah pendapat itu menyangkut soal fikih atau akidah, furu’iyyah atau ushuliyyah. Perdebatan apakah suatu pendapat masuk dalam kawasan furu’iyyah atau ushuliyyah, biarlah menjadi urusan “dapur” di dalam rumah tangga umat Islam sendiri. Sekali lagi, prinsip konstitusional yang kita anut adalah negara tak bisa melakukan campur tangan subtantif dalam keyakinan umat beragama. Sebab negara kita bukanlah negara agama. Tetapi negara kita juga bukan negara sekuler yang memusuhi agama; melainkan negara Pancasila yang menjamin semua pihak, perorangan atau kelompok, untuk memeluk keyakinan serta memiliki pendapat yang mereka anggap benar. Freedom of conscience. Hurriyyat al-i’tiqad wa al-ra’y.

Sementara itu, toleransi internal yang dipertunjukkan ormas-ormas Islam terhadap sikap Muhammadiyah yang berbeda dalam lebaran tahun ini bisa juga dikembangkan lebih luas lagi sehingga mencakup hal-hal yang lebih mendasar, seperti soal keyakinan. Dalam pandangan saya, toleransi dalam soal akidah bukanlah hal yang tercela, bahkan sangat baik. Toleransi bukanlah mengakui kebenaran pendapat atau keyakinan golongan yang lain; sekedar memberinya hak untuk “exist”.

Saat NU dan ormas-ormas Islam lain menolerir pendapat Muhammadiyah soal lebaran yang berbeda, bukan berarti mereka mengakui kebenaran pendapat kelompok yang terakhir itu. Dalam pendapat NU, prinsip Muhammadiyah dalam hisab (perhitungan tanggal dalam kalender Hijriyah) yang bersandar pada kaidah wujud al-hilal (adanya rembulan di ufuk atau cakrawala) jelas dianggap salah oleh NU yang berpegang pada kaidah lain, yakni imkan al-ru’yah (kemungkinan rembulan bisa dilihat).

Sekedar intermezzo untuk menjelaskan dua istilah teknis di atas bagi mereka yang tak akrab dengan ilmu penanggalan dalam kalender Hijriyah, saya akan memberikan keterangan selingan berikut. Kalender Hijriyah menganut sistem lunar, yakni, ditentukan berdasarkan posisi rembulan terhadap bumi. Ini beda dengan kalender Masehi/Gregorian yang memakai sistem solar, yaitu berpatokan pada posisi bumi terhadap matahari. Awal bulan Hijriyah ditentukan berdasar prinsip sederhana: jika rembulan sudah muncul di ufuk saat matahari tenggelam, maka bulan yang baru dimulai. Karena itu, sidang itsbat tidak bisa dimulai kecuali setelah Maghrib, usai mendapat laporan dari tim-tim yang ditugasi untuk memindai atau mengawasi rembulan di ufuk.

Muhammadiyah berpandangat, tak diperlukan kegiatan melihat rembulan secara langsung; asal secara teoretis berdasarkan perhitungan sistem penanggalan (hisab), rembulan sudah dimungkinkan untuk muncul di ufuk, maka bulan yang baru sudah bisa dimulai. Itulah yang disebut dengan kaidah wujud al-hilal.

Sementara NU dan ormas Islam yang lain menganut dua prinsip pokok yang berbeda. Pertama, bulan tak bisa dilihat kecuali jika menurut perhitungan ilmu falak (ilmu astronomi Islam yang diadopsi dari, antara lain, Yunani) berada di atas ufuk setinggi minimal dua derajat atau lebih. Kedua, tak cukup dengan perhitungan ilmu falak saja; perhitungan falakiyyah harus dilengkapi dengan verifikasi dengan melakukan kegiatan “moon sighting” atau melihat bulan.

Masing-masing punya hujjahnya sendiri-sendiri. NU mendukung pendapatnya dengan sebuah hadis, begitu juga dengan Muhammadiyah. Baik hadis yang dipakai NU atau Muhammadiyah, keduanya adalah hadis yang valid alias sahih. Saya tak akan menjelaskan secara detil hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh kedua kelompok itu, karena akan membuat tulisan ini berkepanjangan.

Kembali ke pokok soal semula: jika ormas-ormas Islam bisa mengambil sikap toleran dalam soal lebaran terhadap Muhammadiyah, mestinya sikap serupa bisa dikembangkan oleh ormas-ormas itu terhadap sekte Islam yang kebetulan memiliki penafsiran dan keyakinan yang berbeda. Menurut saya, toleransi internal dalam soal akidah justru jauh lebih urgen ketimbang toleransi dalam soal-soal furu’iyyah atau fikih. Perbedaan dalam soal furu’iyyah, biasanya tak mengandung potensi kericuhan, cekcok, dan konflik yang mengancam stabilitas dan kohesi sosial.

Sebaliknya, perbedaan dalam soal akidah justru secara potensial mengandung ancaman-ancaman seperti itu. Oleh karena itu, toleransi internal dalam tubuh umat Islam justru jauh lebih urgen dan niscaya untuk menghindarkan sikap-sikap absolutisme doktrinal yang bisa mengancam kohesi dan stabilitas sosial.

Harus saya tegaskan kembali, menolerir kelompok lain bukan berarti mengakui kebenaran keyakinan atau pendapat kelompok itu. Jika NU atau ormas lain menolerir Muhammadiyah dalam soal lebaran, bukan berarti mereka mengakui pendapat kelompok yang terakhir itu. Begitu pula, menoleri keyakinan kelompok Ahmadiyah bukan serta-merta mengakui kebenaran keyakinan mereka. Kita tetap bisa memiliki keyakinan bahwa pendapat kelompok Ahmadiyah dalam soal kenabian adalah sesat, seraya menolerir hak mereka untuk memiliki keyakinan yang berbeda.

Toleransi dalam soal lebaran, sudah semestinya dijadikan oleh umat sebagai paradigma untuk menentukan sikap terhadap hal-hal lain yang lebih luas dan lebih mendasar, misalnya soal keyakinan. Dengan kata lain, toleransi internal –istilah yang dulu diperkenalkan oleh almarhum Nurcholish Madjid alias Cak Nur—perlu menjadi sikap umat saat ini. Hanya dengan sikap semacam inilah, kleim bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluas mungkin umat manusia (rahmatan li ‘l-‘alamin) benar adanya – bukan bualan belaka.

Selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf atas segala khilaf. Kulla ‘am wa antum bi khair.[]

Retrieved from: http://ulil.net/2011/08/30/lebaran-dan-toleransi-internal/