Friday, February 10, 2012

Muhammadiyah and the Origins of Intolerance in Indonesian Islam

Missionaries, Modernists and the Origins of Intolerance in Islamic Institutions




Jeremy M. Menchik


Stanford University; University of Wisconsin-Madison

2011

APSA 2011 Annual Meeting Paper

Abstract:     
Why are some Islamic institutions more tolerant than others? This basic question has far-reaching implications. Islamic movements have considerable sway in the policies of newly democratic Egypt, Tunisia and most other Muslim-majority states. Islamic movements are likewise important for the formation of social trust; recent scholarship suggests that democratization in Muslim counties is more likely to occur when Islamic institutions are able to build networks of cooperation across religious differences, while scapegoating and sectarian polemics between religious groups increases the likelihood of violence. I answer this basic question by focusing on Islamic institutions in Indonesia, the world’s largest Muslim-majority country and one of the most diverse. Using archival material and newly collected survey data, I argue against the notion that theology or ideology shape interethnic relations and show that local politics during the late colonial period explains the policies of contemporary Islamic institutions.

Before the national awakening period (pergerakan, 1880-1930), Javanese society was religiously homogenous with overlapping social identities and indistinct boundaries between them. Yet by 1930, there were deep social cleavages between groups. Archival material suggests that locally specific conditions in West, Central and East Java polarized society differently in each region: in West Java the primary divisions were between Christian/Muslim and Modernist/Traditionalist, in Central Java the divisions were similar but shallow and emerged late in the period, and in East Java only the Modernist/Traditionalist divide was salient. These different modes of polarization were then reflected in the policies of the emergent Islamic institutions Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and Persatuan Islam. Contemporary survey data demonstrates that regional differences endure in the attitudes of elites. These findings suggests that rather than using ideological or theological explanations for patterns of tolerance and intolerance, scholars examine the lived experiences of Islamic leaders within their local and historically rooted contexts. 



Menchik, Jeremy M. 2011. "Missionaries, Modernists and the Origins of Intolerance in Islamic Institutions." APSA 2011 Annual Meeting Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1902088

Thursday, February 2, 2012

Militansi Muhammadiyah Jawa Timur

Militansi Muhammadiyah Jawa Timur (I)
Republika, 17 Jan 2012
Oleh Ahmad Syafii Maarif

Di antara 33 wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, mungkin . Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) yang paling militan. Dalam arti, roda organisasi berputar kencang dalam upaya meraih sasaran program yang telah ditetapkan. Jika ada masalah, cepat ditangani. Jika Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) tidak bisa menangani, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilibatkan.
Misalnya, menghadapi kasus konflik kepentingan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang sedikit memalukan, tetapi tidak dibiarkan berlarut. Saya pernah mengatakan, pada kasus-kasus tertentu Muhammadiyah adalah bagian dah kondisi negara yang tidak sehat. Ranah-ranah amal usaha yang agak basah kadang-kadang menjadi rebutan warga persyarikatan.
Persis seperti apa yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Laporan Kegiatan PWM Jatim tertanggal 4 Desember 2011 yang saya hadiri, di samping banyak sisi putih yang dibentangkan, sisi-sisi hitam pun disebutkan secara terbuka sebagai pertanda Muhammadiyah Jatim tidak mau menutup borok yang hinggap di tubuhnya.
Ini demi membuktikan rasa tanggungjawab yang tinggi bagi perbaikan kinerja organisasi. Saya dulu telah mengunjungi hampir semua PWM di seluruh Indonesia. Saya merasa PWM Jatim yang terbanyak memberi kesan positif yang patut dicatat. Semangat juang warga dan pengurusnya dalam beramal sangat terlihat dan terasa bila kita berkunjung ke wilayah itu.
Saking mengesankan, saya sempat berseloroh sekiranya PP Muhammadiyah tak mampu lagi mengurus persyarikatan, serahkan saja ke PWM Jatim, pasti beres. PWM periode 2010-2015 dipimpin oleh Prof DR Thohir Luth MA, seorang anak bangsa yang berasal dari Indonesia bagian timur. Didampingi oleh 12 anggota pimpinan yang lain, semuanya bergelar sarjana, bahkan tiga berpangkat guru besar.
Pimpinan ini secara teratur turun ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (POM) yang jumlahnya sebanding dengan jumlah Dati II se-Jatim, sebanyak 38. Muhammadiyah tidak pernah percaya pada angka 13 yang dianggap membawa celaka oleh kultur Barat. Terbukti dengan pimpinan wilayah yang bahkan PP berjumlah 13 orang.
Kantor PWM Jatim yang berada di Jalan Kertomenanggal IV Nomor 1, Surabaya, tergolong sedikit mewah, dilengkapi jaringan teknologi informasi, dan lokasinya strategis tidak jauh dari Bandara Juanda. Dari kantor inilah kegiatan organisasi di seluruh Jatim diteropong dengan saksama. Salah seorang wakil ketua yang membawahkan bidang wakaf dan zakat, infak, sedekah (ZIS) Drs Nurcholis Huda MSi, adalah penulis prolifik yang digemari pembaca.
jawaban SMS-nya kepada saya tentang data amal usaha1 Muhammadiyah Jatim, terbaca angka-angka berikut Bidang kesehatan berjumlah 101 (BKIA dan rumah sakit), Panti Asuhan Yatim 74, Panti Wrida 1, semua jenis sekolah tingkat menengah sampai ke bawah 964, universitas 6, dan sekolah tinggi 18.
Sepanjang pengetahuan saya, panti asuhan yang terbaik ada di Bojonegoro dan diasuh oleh Bung Wachid, yang sudah tahunan menyatu dengan seluruh denyutan nadi panti itu. Sosok ini telah lama mengusir perasaan lelah dari dirinya demi panti yang sangat dicintainya. Entah berapa orang dari alumni panti ini yang telah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi.
Jika tuan dan puan berkunjung ke panti ini, akan bertemulah sosok kerempeng sangat sederhana, berambut pendek, dan berkulit hitam. Itulah Bung Wachid, yang tempat tinggalnya mungkin tak pernah direnovasi. Sewaktu saya dulu berkunjung ke sana, Bung Wachid juga tak mau pakai mobil, entah kalau sekarang.
Manusia tipe Wachid ini dengan kadarnya masing-masing banyak dimiliki oleh Muhammadiyah Jatim. Tampaknya, karena faktor semangat juang semacam inilah Muhammadiyah di provinsi dengan jumlah 37 juta jiwa (data 2005) itu terus saja berkembang, baik kuantitas maupun kualitas. Dengan segala rintangan yang dihadapi, Muhammadiyah tetap saja berekspansi dalam meluaskan jaringan amal usahanya tanpa terlihat tanda-tanda surut. Beberapa sekolah yang akan mati masih diupayakan agar tetap bisa bernapas.
------
Militansi Muhammadiyah Jawa Timur (II)

Oleh : Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif
Republika, 24 Jan 2012

Dibandingkan dengan mitra NU-nya, secara kuantitatif posisi Muhammadiyah jelas minoritas, tetapi tidak secara kualitatif Apakah militansi Muhammadiyah Jatim ini salah satu pen-dorongnya adalah perasaan minoritas yang harus unggul dalam kerja-kerja pendidikan-sosial keagamaan? Saya tidak bisa menjelaskan.

Di Jawa Barat (Jabar) dengan dominasi suku Sunda, Muhammadiyah juga minoritas, tetapi dari segi militansi, jauh berada di bawah Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim). Mungkin pendekatan sosio-antropologis bisa menjelaskan mengapa dua sayap Muhammadiyah Jatim dan Jabar ini menunjukkan tingkat dinamika yang berbeda

Di PWM Jabar, sampai sekarang belum berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah yang berarti. Sementara di Jatim, universitas dan sekolah tinggi Muhammadiyah ada yang sudah berpredikat unggulan. Sekalipun demikian, di Garut, Muhammadiyah sudah mempunyai sebuah pesantren ternama dan di Cirebon sudah ada pula beberapa sekolah favorit. Kedua kota ini adalah bagian dari wilayah PWM Jabar.

Agar jejak rekam Muhammadiyah Jatim lebih terlihat, perlu sekilas data sejarah berikut ditampilkan Muhammadiyah secara resmi berdiri pada 1 November sebagai sebuah cabang Surabaya dengan Surat Keputusan Hoofdbestuur (HB) No 4/1921. Ketua pertamanya adalah Mas Mansur yang sebelumnya terpikat oleh cara Ahmad Dahlan menafsirkan Alquran sewaktu berkunjung ke Surabaya sebagai pedagang dan mubaligpada 1915.

Perkenalan dan dialog dua ulama ini terus berlanjut dan Mas Mansur juga berkunjung ke Yogyakarta. Diawali oleh cabang Surabaya, kemudian dalam tempo relatif singkat antara tahun 1920-an/1930-an cepat merayap ke bagian-bagian lain di Jatim dengan tantangan yang bervariasi, karena Muhammadiyah saat itu masih dianggap sebagai pembawa agama baru dengan sejumlah stigma yang ditempelkan kepadanya.

Karena Muhammadiyah tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan usaha konkret dalam bentuk kehadiran madrasah, sekolah, panti, klinik, dan rumah sakit yang mengiringinya, lama-kelamaan mata masyarakat terbuka juga. Mungkin di sinilah terletak kekuatan utama Muhammadiyah dalam upaya mencerdaskan otak dan mencerahkan hati manusia, demi terciptanya masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

Dalam perjalanan selanjutnya, dari rahim Muhammadiyah Jatim telah tampil dua tokoh utamanya untuk menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu KH Mas Mansur (1937-1943) dan KH Faqih Usman (1968), sekalipun yang kedua ini hanya menjabat beberapa hari karena wafat. Mas Mansur adalah ketua PP (saat itu disebut PB/pengu-rus besar) pertama yang bukan berasal dari Yogyakarta, yang dipilih melalui Muktamar ke-26 di kota kelahiran Muhammadiyah ini.

Di kalangan Muhammadiyah, Mas Mansur dikenal sebagai pencetus gagasan Langkah 12, yang, antara lain, berupa gerakan koreksi din, memperjuangkan keadilan, dan membina hubungan silaturahim dengan kalangan di luar Muhammadiyah. Dengan langkah-langkah ini. Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang terbuka untuk dikritik agar tidak mudah puas diri. Pada resonansi terdahulu, sudah kita sebutkan bahwa Muhammadiyah telah terbentuk di semua Dati II Jatim, sekalipun belum meliputi semua kecamatan dan desa.

Tetapi, di seluruh Jatim dapat ditemui 498 cabang dan 2.849 ranting Muhammadiyah dengan kualitasnya yang beragam, sangat bergantung pada kualitas dan komitmen pimpinannya masing-masing dalam membina gerakan Islam ini. Di sana-sini masih saja terdapat pihak-pihak yang menentang, tetapi itu semua adalah sisa-sisa masa lampau yang tidak terlalu berat.

Jika Ahmad Dahlan pernah mau ditebas lehernya di daerah Banyuwangi pada masa awal itu, sekarang keturunan yang hendak menebas itu tidak sungkan-sungkan untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tersebar hampir di seluruh Jatim. Dengan bergulirnya waktu, sikap masyarakat pun mengalami perubahan ke arah yang semakin positif.

Paham agama yang diajarkan Muhammadiyah ternyata bukanlah agama baru, melainkan sebuah Islam yang berkemajuan untuk kemaslahatan semua. Dalam musyawarah 4 Desember di atas, para tokoh PWM dan mantan PWM sekaligus meluncurkan lima karya tulis buah tangan mereka, sebuah teladan yang patut dicontoh oleh kalangan Muhammadiyah di wilayah lain.

Muhammadiyah Jatim tidak saja gesit dalam berorganisasi dan mengurus amal usaha, kerja-kerja otak pun menjadi perhatian mereka.

Wednesday, February 1, 2012

A century of helping shape a moderate Muslim democracy

NewsObserver.com, Tue, Jan 31, 2012



This year is the 100th year of one of the largest, most accomplished and least known Muslim organizations in the world - and one that has played and can play a critical role in peaceful leadership transitions.

Muhammadiyah reports 30 million members, mainly located in Indonesia, the nation with the largest Muslim population. Muhammadiyah was founded in 1912. In its 100 years it has accomplished an astounding range of work. It has established dozens of universities, 12,000 schools with over 50,000 teachers and over a million students, 47 hospitals, 217 clinics, 300 orphanages and other civic or community organizations. Its large and powerful women's organization, Aisyiyah, has created over 500 microcredit cooperatives engaged in community work. Aisyiyah empowers women.

Despite its size, accomplishments and importance, Muhammadiyah is little known, probably because, unlike radical and militant organizations featured in the media, it has not emphasized violence. Instead, it has worked importantly to prevent violence.

A notable example stands in stark comparison to the recent uprisings in Egypt and elsewhere in the Middle East. In Indonesia in 1998 General Suharto, who resembled Mubarak in a long and somewhat autocratic reign (since 1965), did what Mubarak, Gadhafi and others did not; he voluntarily resigned, thus avoiding the violent uprisings of Egypt, Libya and Syria.

A key reason Suharto resigned was the diplomacy of the then-chair of Muhammadiyah, Amien Rais. Here a strong Muslim leader deployed a Muslim organization, Muhammadiyah, as a catalyst to a peaceful transition toward a relatively democratic government.

What are prospects for Muhammadiyah's global role?
It has published an extensive vision and plan for its future. The plan assesses the global situation in relation to the place of Islam (China, it suggests, has replaced USA as the major power to consider). It discusses the environment, the economy, democratic government - of which Indonesia is one of the notable examples in a predominantly Muslim population. It addresses the role and status of women, especially in relation to Aisyiyah, which is pressing for stronger leadership role in the organization and in Islam.

Muhammadiyah envisions itself as a crucial bridge between Islam and non-Islamic populations or nations. In the global system, Muhammadiyah occupies a mediating position because it is Muslim yet not militant. In fact, it is moderate in most of its social and political values. Also it has accomplished much in educational, cultural and community work while adhering firmly to a Muslim identity. Some potential for a mediating role is reflected in conferences on peace held by Muhammadiyah and in the vision for 2010-2015.

This year we should learn about and perhaps engage with Muhammadiyah in an effort to work peaceably and productively with the hugely important Muslims who are at once moderate and vigorous in seeking peace and progress.
 
James Peacock is Kenan professor in the Department of Anthropology at UNC-Chapel Hill and is the author of "Grounded Globalism." Eunsook Jung is assistant professor of politics at Fairfield University in Connecticut. The writers have participated in and observed Muhammadiyah activities from 1970 to the present. 
 
Retrieved from: http://www.newsobserver.com/2012/01/31/1818167/a-century-of-helping-shape-a-moderate.html

Read more here: http://www.newsobserver.com/2012/01/31/1818167/a-century-of-helping-shape-a-moderate.html#storylink=cpy

Saturday, January 21, 2012

Kritik Nalar Muhammadiyah: Pertanyaan dan Tantangan untuk Angkatan Muda Muhammadiyah


Tabloid Kauman, Edisi 03, Januari - Februari 2012. hal. 19.

Ahmad Najib Burhani
Kandidat Doktor di Universitas California - Santa Barbara, USA

Beberapa tahun lalu telah terbit buku yang berjudul NU Studies: Pergolakan pemikiran antara fundamentalisme Islam dan fundamentalisme neo-liberal (2006). Buku yang ditulis oleh Ahmad Baso, anak muda NU yang kini menjadi anggota Komnas HAM, ini mencoba memberikan perspektif baru dalam membaca Nahdlatul Ulama (NU) dan menekankan perlunya orang NU mengkaji kembali tentang organisasinya dan kemudian menulis dan mengkritik dirinya sendiri. Dalam istilah Baso, NU perlu menjadi fā`il, bukan maf’ūl;  perlu menampilkan sendiri tentang identitasnya, tak perlu lagi disampaikan oleh kelompok modernis atau penulis asing yang menurutnya justru seringkali mendistorsi ke-NU-an.

Buku Baso di atas hanyalah satu dari sekian literatur karya generasi muda NU yang dimaksudkan untuk memberikan identitas baru bagi NU. Ratusan buku lain telah terbit. Tema yang mereka angkat diantaranya adalah ‘Islam Pribumi,’ ‘Islam Nusantara,’ dan ‘Islam Indonesia.’ Kemana semua istilah itu merujuk? Tentunya bukan ke Muhammadiyah, tapi kepada NU dan ingin menegaskan bahwa organisasi ini adalah representasi Islam di Indonesia. Anak-anak muda itu menyebut dirinya ‘generasi hibrida’ dan ‘post-tradisionalis’ untuk menegaskan perbedaannya dari NU lama yang sering disebut ‘kolot,’ ‘tradisional,’ dan ‘kampungan.’ Bahwa anak-anak muda NU itu saat ini bukanlah seperti yang dulu digambarkan oleh para penulis asing. Dengan tetap berpijak pada tradisi, mereka telah melampaui apa yang dulu hanya menjadi kebanggaan kelompok modernis, seperti akses terhadap modernitas dan kritisisme.

Kepercayaan diri yang tinggi dari generasi muda NU itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk self-critique (kritik terhadap dirinya sendiri), tapi juga kritik terhadap organisasinya saingannya, yaitu Muhammadiyah. Satu buku yang bisa mewakili ini adalah karya Nur Khalik Ridwan yang berjudul Agama borjuis: Kritik atas nalar Islam Murni (2004). Bagi Ridwan, paradigma berpikir yang dipakai oleh kelompok seperti Muhammadiyah itu terbelenggu pada dikotomi ‘official Islam vs. popular Islam’ atau ‘orthodoxy vs. heterodoxy’ atau ‘normative Islam vs. folk Islam’ atau ‘great culture vs. small culture’ atau ‘pusat vs. pinggiran’ atau ‘Islam murni vs. Islam tidak murni’. Paradigma ini seakan ingin menegaskan bahwa Islam yang benar adalah yang berasal dari pusat Islam (Timur Tengah), sementara yang jauh dari pusat sudah banyak tercemar. Paradigma berpikir antropologis itu sepertinya telah dikukuhkan menjadi paradigma teologis di Muhammadiyah.

Darimana kepercayaan diri yang tinggi itu mereka temukan? Dengan tidak berpretensi untuk memberikan analisis yang komprehensif, tulisan ini ingin menunjukkan bahwa self-confidence itu ditemukan dari beberapa sumber atau alasan. Pertama, Kegagalan proyek nahḍa (renaisans) yang diusung oleh Muhammad `Abduh pada akhir abad ke-19. Ini bisa dilihat dari kekalahan Arab dalam perang melawan Israel pada 1967 dan kegagalan negara-negara Arab sejak zaman `Abduh mendengungkan reformasinya. Kedua, pemikiran mazhab kritis terutama yang berasal dari Perancis sebagai perlawanan terhadap mazhab Anglo-Saxon. Anak-anak muda NU mengagumi gaya berpikir dari Perancis yang menyukai perdebatan pemikiran dan filsafat sebagai perlawan terhadap berpikir Anglo-Saxon yang positivis dan formalis. Gaya berpikir yang dipakai di Muhammadiyah juga lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Weberian yang menekankan pentingnya pengaruh ide dan teks, sementara NU lebih menekankan pada realitas empiris. Dan pilihan dari NU itu menemukan momentumnya sejak 1980-an. Ketiga, mereka menemukan piranti baru yang bisa dipakai untuk membaca tradisi secara kritis seperti yang diusulkan Muhammad `Abid al-Jabiri (Maroko) dan Hasan Hanafi (Mesir). Mereka yakin bahwa untuk maju itu tidak perlu membuang tradisi seperti yang dilakukan kelompok modernis, tapi justru harus berangkat dari tradisi. Keempat, kepeloporan dan kepemimpinan Gus Dur merupakan faktor yang tidak bisa dinafikan. Corak berpikir ala Gus Dur memiliki kekhasan yang berbeda bila dibandingkan dengan Cak Nur dan kelompok modernis, misalnya dalam penekanan pada ‘pribumisasi’ dan referensi pada khazanah klasik Indonesia dan Islam.

Tahun lalu, Zuly Qodir mencoba menjawab tulisan Ahmad Baso di atas dengan bukunya Muhammadiyah Studies: Reorientasi gerakan dan oemikiran memasuki abad kedua (2010). Buku ini adalah sebuah langkah awal yang baik untuk melakukan self-critique, namun sepertinya belum bisa dijadikan tandingan untuk buku Baso. Bahkan untuk menulis buku itu pun, Zuly Qodir terpaksa harus terlebih dahulu bercermin pada capaian dari NU dalam wujud karya Ahmad Baso. Ini adalah kritik yang sebetulnya juga berlaku untuk tulisan ini; kita lebih banyak bersikap defensive, bukan memberikan inisiatif. Salah satu tema yang menjadi titik tekan buku Zuly Qodir ini adalah pada gerakan ranting sebagai solusi untuk membangun Muhammadiyah di abad keduanya. Namun banyak persoalan ke-Muhammadiyahan yang belum mendapatkan alternatif jawaban dari buku ini.

Misalnya, pertama, mengapa para sarjana, terutama dari Barat, kini meninggalkan Muhammadiyah dan lebih tertarik untuk mengkaji NU dan Islam radikal? Apakah Muhammadiyah bukan isu yang seksi lagi atau organisasi ini sudah habis dibahas oleh sarjana terdahulu? Sebagai sebuah organisasi sosial yang masih hidup, dinamisme dan perubahan adalah kemestian. Selama perubahan dan dinamisme itu terjadi di Muhammadiyah, maka gerakan ini akan selalu menarik untuk dikaji dan tidak ada kata selesai atau habis. Ketika orang tidak lagi tertarik untuk membahasnya, sangat mungkin ia kehilangan spirit yang dulu pernah menjadi daya tarik para sarjana asing untuk mengkajinya. Tiga hal yang dulu menjadi kebanggaan Muhammadiyah, yaitu schooling (pendidikan), feeding (kesejahteraan sosial), dan healing (pengobatan, rumah sakit), kini telah dilampaui oleh organisasi lain. Dalam hal pendidikan, misalnya, daya tarik sekolah Muhammadiyah telah kalah dari sekolah-sekolah internasional yang menjamur di Indonesia. Dalam hal filantropi dan kesejahteraan sosial, Dompet Dhuafa dan PKPU terlihat lebih menarik, kaya ide, dan agresif daripada lembaga-lembaga Muhammadiyah. Pilar yang dulu menopang Muhammadiyah, yaitu middle class (kelas menengah) terutama dari kalangan pedagang, juga banyak yang runtuh di beberapa tempat dan digantikan oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang kurang independen.

Pertanyaan kedua, mengapa banyak dari kita yang masih terkungkung pada jebakan dikotomi tradisionalis-modernis yang sudah tidak aplikatif lagi sementara orang lain telah membuat dikotomi baru yang kurang menguntungkan Muhammadiyah? Dikotomi modernis-tradisionalis itu berlaku untuk paruh pertama abad ke-20 dan kini NU tidak kalah modern-nya dari Muhammadiyah. Justru kini Muhammadiyah menjadi maf`ūl (obyek penderita) dalam dikotomi baru seperti ‘progresif vs. konservatif,’ ‘liberal vs. radikal,’ dan ‘kultural vs. Islamis’. Kategori yang kedua itu sering dialamatkan ke Muhammadiyah, sementara yang pertama ke NU.

Pertanyaan ketiga, piranti intelektual apa yang bisa dipakai oleh Muhammadiyah untuk mereformasi dirinya? Atau, metode berpikir seperti apa yang bisa diadopsi oleh gerakan ini untuk kembali menjadi motor pembaruan? Dulu Muhammadiyah banyak mengambil inspirasi dari Muhammad `Abduh dalam pemikiran keagamaan, mencoba mengkombinasikan antara modernisasi dan puritanisasi. Setelah seratus tahun, sepertinya kita belum menemukan piranti yang lebih baru atau menciptakan piranti yang lebih canggih untuk bisa tetap berada di garda depan pembaruan. Dulu Amin Rais pernah menawarkan gagasan tentang ‘Tauhid Sosial,’ tapi sepertinya kini ide itu telah mati sebelum sempat berkembang. Ahmad Syafii Maarif mengusung etika Al-Qur’an untuk melawan korupsi, kultus individu, pemujaan harta, dan segala penyakit sosial. Namun apa yang dilakukan Buya Syafii lebih terfokus pada praksis dan lemah dalam metodologi. Terlabih lagi, gagasan itu belum menjadi sebuah gerakan di Muhammadiyah.

Sebetulnya pendirian JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) beberapa waktu lalu diantaranya berusaha menjawab kritik-kritik yang dilontarkan terhadap Muhammadiyah dari pihak luar, tapi rupanya JIMM telah kehabisan nafas sebelum upayanya membuahkan hasil. Ketika itu, Moeslim Abdurrahman membantu mencarikan piranti yang bisa dipakai untuk mereformasi Muhammadiyah dengan apa yang ia sebut sebagai tiga pilar JIMM, yaitu: hermeneutika, teori sosial, dan new social movement. Usulan itu terlihat sangat menjanjikan, tapi resistensi dari sebagian warga Muhammadiyah sepertinya ikut berkontribusi terhadap kematian JIMM.

Sekarang, mampukan generasi muda yang ada di IMM menjawab tiga pertanyaan itu? Jawaban tertulis mungkin tidak terlalu penting karena yang lebih penting adalah dalam bentuk gerakan. Ditunggu!
--oo0oo--

Saturday, January 7, 2012

HAMKA, the Japanese occupation and fight against the Dutch in Qur'an 2:243

By Karel A. Steenbrink, November 22, 2011

In June this year I published a book together with Gé Speelman, a colleague at the Kampen School of Theology. In the academic year 209-2010 I gave a course on intercultural theology in Kampen (replacement for Volker Kuester). Speelman suggested that we write a book on reasfing the Qur'an. She wrote the introduction, while I contributed a commentary on sura 2, Al Baqara, under the titel Een Kleine Koran (a Little Qur'an). I had given courses for HOVO, lectures for retired or 'senior' people. This autumn I resumed these courses in Tilburg and Doetinchem.
While working on the last section I read different interpretation of Qur'an 2:243:
Are you not aware of those who forsook their homeland in their thousands for fear of death, whereupon God said to them: 'Die' and later brought them back to life?
Who are these people? Paret here follows the 'Jewish' interpretation of Speyer and sees a reference to Ezechiel 37 in reference to the Jews who went in exile around 550 BCE.
Muhammad Asad follows here Abduh who rejects any effort to identify the historicity of the people: 'the commentators are most contradictory'.  Sayyid Qutb referes to his earlier references of the Children of Israel and has a vague indication that 'some Muslim generations will be going through situations similar to those experienced by the Israelites'. Was he referring to the Meccans who he to flee to Medina? There is no outspoken reference to Palestians here, although I expected this to find here.

A quite different interpretation is given by HAMKA in his Tafsir al Azhar.
My translation follows here:
We have experienced the time of change, especially the trabsition of the fall of the government of the Dutch-Indies and the arrival of the Japanese army can be read here in this verse. We have seen ourselves, at the time of the fall of Singapore, that the spirit of the Dutch army collapsed and the Dutch who were always so arrogant in our country of Indonesia and who considered themselves as the owners of the land and who hated to true owners of this cuntry, lost their confidence and they delivered their arms without defending themselves. At the moment thousands of people fled their houses and villages and in rows they fled for fear of death. First of all it were the Dutch citizens and the army of the Dutch Indies, but also the original population followed for fear of death. They came out of their houses, not to fight and defend themselves, but fled to save their lives. At that time we heard for the first time the word evacuation, a word that we write as epakuasi in the meaning of flee or run away! [...] The Japanese army entered and the Dutch flag was no longer hoisted, because their power had gone, and instead the Japanese flag was hoisted. The Dutch Governor General was no longer in his palace bu in prison. No power was given to Saiko Sikikan, the highest Japanese authority .. We introduce here this comparison, because many of our readers experienced this period and are themselves witness of it. So, they can easier understand out interpretation of this verse.
The Dutch government collapsed after it was allowed to live by God during 350 years. After the death of the governments of the Indonesian tribes there was the rise of the Dutch power. 
In this style HAMKA continues his interpretationfrom page 338 until343! During a long period the Indonesian kingdoms or sultanates were dead, only living somewhat in the memory of the people (namun mereka terus hidup dalam kenangan). After the fall of the Japanese, the Dutch tried to return, but then there was a Holy War, Sabilillah and it was a personal duty for all Indonesians to join fughting the Dutch , Maka sepakat ahli Fiqhi menyatakan bahwa apabila musuh telah masuk kedalam negeri orang Islam, menjadi fardhu-'ain-lah berperang pada waktu itu
 
Retrieved from: http://relindonesia.blogspot.com/2011/11/hamka-read-japanese-occupation-in-quran.html

Monday, January 2, 2012

Amien Rais, Muhammadiyah dan Tuntutan Episteme Sosial

Burhani, Ahmad Najib. 1998. Amien Rais,Muhammadiyah dan Tuntutan Episteme Sosial.” In M. Amien Rais dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyyah, ed. Abd Rohim Ghazali, 120-6. Bandung: Mizan: Bandung.  






Sunday, December 18, 2011

Ormas Islam dan usaha kesejahteraan sosial: Pendidikan dan perlindungan anak di lingkungan Muhammadiyah

Fuaida, Lisma Dyawati. 2006. Ormas Islam dan usaha kesejahteraan sosial: Pendidikan dan perlindungan anak di lingkungan Muhammadiyah. In Bunga rampai Islam dan kesejahteraan sosial, ed. Kusmana, 161-78. Jakarta: PIC UIN Jakarta.

Abstrak
Pemakalah mendiskusikan salah satu contoh peran institusi agama Islam, Muhammadiyah, dalam usaha kesejahteraan sosial dalam hal pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia di lihat dari sisi kebijakan lembaga. Secara normatif makalah ini menegaskan bahwa telah ada usaha yang dilakukan oleh organisasi massa Islam di Indonesia. Secara khusus, Muhammadiyah yang menjadi fokus pembahasan, ditegaskan telah memiki peran yang cukup penting baik dalam bidang pendidikan maupun usaha kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya usaha perlindungan anak.

Kesimpulan
...
Di negara yang mayoritas penduduknya agama Islam seperti di Indonesia ini dengan masalah kemiskinan yang belum teratasi dan sederet kasus-kasus naas yang menimpa kehidupan anak-anak, kekuatan Islam sangat dituntut dalam upaya perlindungan anak, tentu saja tidak selalu dalam makna eksklusif hanya untuk umat Islam saja akan tetapi juga seluruh anak Indonesia umumnya. Di sini, kepekaan ormas Islam dalam merespon hal tersebut termanifestasi dalam struktur atau institusi dan kebijakannya yang sensitif akan hak-hak anak. Terdapatnya Pembina Kesejahteraan Sosial (PKS) `Aisyiyah dan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Muhammadiyah serta Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) sekedar contoh yang mencerminkan bahwa ormas-ormas tersebut sudah memberikan wadah yang luas untuk melakukan program-program perlindungan dan pelayanan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak 1) dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan; 2) dari kesewenang-wenangan hukum; 3) dari eksploitasi, termasuk tindak kekerasan (abuse) dan penelantaran; dan 4) dari diskriminasi, telah dilakukan oleh, misalnya, Muhammadiyah dan `Aisyiyah melalui pelayanan dan bantuan yang diberika melalui panti-panti asuhan untuk anak yatim, yatim-piatu dan terlantar; rumah singgah untuk anak-anak jalanan; pelayanan anak jalanan berbasis keluarga (rumah) untuk anak-anak jalanan yang memiliki keluarga; dan pusat-pusat anak (children center) untuk anak korban bencana alam.
...