Amien Rais dan Gusdur Dalam Ingatan Publik

Oleh: Wahyudi Akmaliah *)

Sebuah peristiwa meskipun sudah berlalu sejak lama tidak benar-benar berlalu, bagi sebagian orang peristiwa tersebut bisa menjadi ingatan personal dan kolektif. Bila berdampak besar, peristiwa itu bisa menjadi ingatan sosial, yaitu direproduksi dan dibicarakan oleh kebanyakan orang. Namun demikian, ingatan sosial yang direpresi oleh setiap individu memiliki torehan makna yang berbeda. Nah, torehan makna ini yang seringkali diartikulasikan dalam ruang publik terkait dengan cara orang bersikap mengenai sebuah kejadian ataupun membicarakan tokoh tertentu. Dalam membicarakan perpolitikan di Indonesia, tiap individu masyarakat memiliki ingatan yang berdampak dalam mereka bersikap dan membangun relasi kepada momen yang diingat tersebut. Di sini, momen yang diingat biasanya ada dua, momen baik dan kontroversi/buruk.

Terkait hal tersebut, ada dua tokoh politik yang cukup kontroversial di Indonesia, Gusdur dan Amien Rais. Keduanya ini adalah produk zaman dan sekaligus penentang rejim Orde Baru. Di sini, selain turut mengalami atsmosper kehidupan rejim Orde Baru yang otoriter dan terpusat dengan sokongan partai golkar sebagai kendaraan politik, militer, khususnya ABRI sebagai kekuatan pengamanan dan penggebuk, serta jaringan keluarga dan pertemanan dalam mengambil-alih keuntungan ekonomi negara, keduanya dengan kontribusi masing-masing (Gusdur sebagai ketua PBNU dan Amien Rais sebagai Ketua PP Muhammadiyah) justru turut menumbangkan jatuhnya Suharto dari kursi presiden pada 21 mei 1998. Namun tindakan dan nilai kontroversi yang mereka lakukan tidaklah memiliki pijakan yang sama, khususnya sikap politik mereka pasca rejim Orde Baru.

Gusdur dengan sikap terbuka seringkali dianggap kontroversial karena keberpihakannya terhadap mereka yang tertindas dan termarginalkan serta menyuarakan apa yang dianggapnya benar. Ketika menjadi presiden, misalnya, salah satu kebijakan yang dianggap kontroversi adalah saat ia meminta maaf kepada korban dan keluarga korban peristiwa 1965-1966 dan berniat menghapus Tap MPRS XXV/1966 terkait dengan pembubaran PKI dan larangan untuk mempelajari paham dan ajaran mengenai Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Usai dilengserkan dari kursi presiden dengan dalih Brunnaigate dan Buloggate oleh DPR dan MPR, sikap keberpihakannya terhadap kelompok minoritas tidak berhenti. Ia dengan lantang bersikap keras bahwa selama ia masih hidup akan terus membela Ahmadiyah. Hal ini disampaikan ketika FPI melakukan penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah. Selain karena keteguhan pendiriannya, adanya modal kapital yang kuat (mantan ketua PBNU dan cucu dari KH Hasyim As’ari) turut memperkuat posisi dan sikap politiknya dalam membela mereka yang tertindas.

Berbeda dengan Gusdur, Amien Rais dianggap kontroversial justru karena tindakan politiknya yang dianggap bernilai inkonsisten. Hal ini karena dua hal. Pertama, Gusdur adalah orang yang diminta dan dibujuk untuk menjadi presiden keempat melalui poros tengah (gabungan partai-partai Islam) oleh Amien Rais yang saat itu menjadi ketua MPR. Dengan dalih Buloggate dan Bruneigate, sebagai representasi dan ketua MPR, justru Amien Rais-lah yang mencabut mandat Gusdur untuk berhenti menjadi presiden dan digantikan Megawati. Kedua, saat era reformasi, Amien Rais bersikap lantang untuk membawa Prabowo ke Mahmilub terkait dengan dugaan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Namun, dalam Pemilihan Presiden 2014, sebagai ketua Majelis Pertimbangan Amanah PAN, ia justru mendukungnya sebagai calon Presiden RI di tengah menyurutnya demokrasi Indonesia dengan kembalinya para petualang politik dan oligarkis rejim Orde Baru. Posisinya yang dianggap sebagai “king maker” di balik krisis politik Indonesia dengan kemenangan dominan koalisi Merah Putih di MPR dan DPR memperkuat arus kontroversi sebelumnya.

Peristiwa penembakan mobil Amien Rais di rumahnya pada hari Kamis (6/11/2014) memunculkan kontestasi ingatan invidu dan kolektif yang beragam; bagi kebanyakan pendukungnya, kebanyakan berasal dari anggota Muhammadiyah, itu bukan sekedar penembakan tapi bentuk tindakan kekerasan terhadap tokoh Amien Rais. Ada juga yang menganggap bahwa hal itu memiliki kaitan dengan sikap politiknya dalam level nasional. Sementara bagi yang memiliki ingatan buruk tentangnya, mereka hanya terdiam; antara tidak menyetujui tindakan terror tersebut tapi di satu sisi mereka memiliki ingatan buruk tentang tindakan politik Amien Rais. Terkait dengan kontestasi ingatan individu dan kelompok semacam ini upaya untuk mencegah tindakan provokasi lebih besar adalah dengan menguraikannya, yaitu dengan mengusut pelaku kriminal tersebut, apakah memiliki kaitan dengan tindakan politik Amien Rais pada level nasional ata sekedar orang iseng yang mengekspresikan kekesalannya pada ruang dan tempat yang salah.

Dengan demikian, terkait dengan artikulasi ingatan, insiden itu bisa dibaca diartikan dua hal. Peristiwa itu bisa dilihat sebagai bentuk peringatan kepada sosok Amien Rais terkait dengan sikap kontroversialnya dalam politik nasional yang dianggap merugikan pihak lain, di sisi lain, itu juga menunjukkan kepada mereka yang memiliki referensi ingatan yang buruk bahwa Amien Rais, terlepas dari sikap pilihan politiknya, adalah tokoh besar, bagi sebagian orang, di mana ia pernah memberikan sumbangsih positif untuk Muhammadiyah dan Indonesia. Sementara itu, bagi Gusdur-ian, artikulasi ingatan yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki ingatan yang baik tentangnya, adalah membangun situs-situs kelompok Gusdurian untuk menyebarkan ide-ide advokasi, toleransi, persamaan, dan perdamaian, khususnya kepada mereka yang kerap dianggap lain, baik secara etnis, aliran, agama, maupun ekonomi.

*) Wahyudi Akmaliah adalah Peneliti PMB-LIPI dan Alumnus Madrasah Muallimin Muhammadiyah (1999)

Retrieved from: http://anakpanahinstitute.org/amien-rais-dan-gusdur-dalam-ingatan-publik/

Absennya Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK

Koran SINDO, Kamis,  13 November 2014  −  12:13 WIB

Absennya Muhammadiyah
 
AHMAD NAJIB BURHANI
Peneliti LIPI dan Maarif InstituteMengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2019?

Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga Muhammadiyah di Indonesia jauh lebih kecil dari klaimnya selama ini?

Ataukah ini terjadi karena pilihan sebagian anggota organisasi ini dan partai yang berbasiskan organisasi ini pada masa kampanye presiden? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan absennya kader inti Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi- JK.

Pertanyaan-pertanyaan itu semakin deras setelah melihat ada enam kader NU (Nahdlatul Ulama) yang masuk dalam kabinet, yaitu M Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menteri Ristek dan Dikti), dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).

Memang ada beberapa menteri yang memiliki latar belakang Muhammadiyah seperti Siti Nurbaja (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau konon direkomendasikan oleh Muhammadiyah seperti Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). Namun, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri.

Maksud dari kader inti di sini adalah mereka mendapat pengaderan di Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi ini dalam masa yang cukup panjang. Sering dikatakan, beberapa menteri dari NU itu diangkat bukan karena latar belakang ke-NU-annya, melainkan karena mereka berangkat atau diusulkan oleh PKB atau PPP. Satusatunya yang tidak berangkat dari partai atau profesional adalah Khofifah Indar Parawansa yang dalam masa kampanye presiden merupakan anggota tim inti dan juru bicara Jokowi-JK.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah tidak ada orang Muhammadiyah dalam tim inti pemenangan Jokowi-JK? Ada beberapa nama dari Muhammadiyah yang masuk tim inti Jokowi-JK, seperti Rizal Sukma, Abdul Munir Mulkhan, dan Malik Fadjar. Bahkan berbeda dari Said Aqil Siradj, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berusaha bersikap netral selama kampanye.

Konon Rizal Sukma yang merupakan direktur eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan ketua bidang hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah sudah masuk sebagai calon menteri luar negeri, namun namanya dicoret pada keputusan akhir.

Apakah ini karena dia dari CSIS yang dulu dikenal sebagai think tank Orde Baru, dekat dengan kalangan Kristen, dan dekat dengan konglomerat? Jawabannya tentu ada di Jokowi dan orangorang yang terlibat dalam keputusan akhir. Dugaan lain tentang absennya Muhammadiyah di kabinet Jokowi adalah karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang dulu kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah memilih berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Dan dalam beberapa survei, warga Muhammadiyah lebih banyak yang mendukung Prabowo-Hatta dari pada Jokowi-JK. Ini barangkali dugaan terkuat mengapa tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi menteri. Pilihan politik PAN berdampak pada Muhammadiyah. Namun demikian, mengidentikkan Muhammadiyah dengan PAN tentu tak sepenuhnya tepat mengingat hubungan keduanya tak seperti dulu lagi.

Di samping itu, kini banyak pimpinan PAN yang bukan berasal dari Muhammadiyah termasuk ketua umumnya, Hatta Rajasa. Ada lagi yang menduga, meski kemungkinannya sangat kecil, bahwa tiadanya kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri adalah akibat sampingan dari survei yang dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010.

Dari survei yang di antaranya diterbitkan oleh Robin Bush (2014) dalam artikelnya yang berjudul “A snapshot of Muhammadiyah social change and shifting markers of identity and values “ itu, disebutkan bahwa jumlah responden yang menyatakan diri berafiliasi dengan NU berjumlah 49%, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9%.

Angka ini kemudian sering dipakai untuk menarik kesimpulan bahwa warga Indonesia yang berafiliasi ke NU hampir mencapai 50%, sementara warga Indonesia yang Muhammadiyah tidak ada 10%. Kesimpulan ini kemudian dipakai sebagai alat untuk merevisi pandangan sebelumnya, yang didasarkan klaim masingmasing organisasi, bahwa beda antara jumlah warga Muhammadiyah dan NU itu hanya 10 juta orang.

Jika NU memiliki 40 juta anggota, Muhammadiyah memiliki 30 juta warga. Atau, jika 40% dari umat Islam Indonesia secara tradisi adalah warga NU, 30% orang Indonesia adalah Muhammadiyah. Sisanya adalah mengikuti organisasi lain.

Apa konsekuensi dari penelitian PPIM, TAF, dan LSI itu? Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak sesignifikan yang selama ini dibayangkan. Karena itu, Muhammadiyah bisa diabaikan dalam pembentukan kabinet. Tidak ada keharusan mengangkat menteri dari organisasi yang jumlah warganya kurang dari 10% warga Indonesia ini.

Asumsi di atas, yang didasarkan pada jumlah kepala, tentu tak sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini. Di Jawa Timur, misalnya, meski warga Muhammadiyah jauh lebih kecil dari NU, organisasi ini telah menyumbangkepada bangsadalam bentuk pendirian sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat pelayanan sosial hampir di setiap kota dari propinsi itu.

Belum lagi jumlah sekolah, rumah sakit pusat pelayanan sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah di provinsi- provinsi lain di Indonesia. Persoalan lain yang berkaitan dengansurvei itu adalah berkaitan dengan metode, kebenaran data, dan kesimpulan. Jika diasumsikan semuanya benar, kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan perbedaan karakter warga dan organisasi.

NU lebih merupakan budaya, sementara Muhammadiyah adalah organisasi. Orang yang melaksanakan tradisi NU seperti selamatan dan tahlilan akan dengan mudah mengasosiasikan dirinya dengan NU. Sementara di Muhammadiyah, orang yang tidak menjadi pengurus organisasi atau pernah sekolah di Muhammadiyah kadang enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Muhammadiyah.

Jadi, meski orang terus menduga-duga tentang absennya Muhammadiyah di kabinet, satu hal yang saya yakin adalah bahwa Muhammadiyah akan terus mengabdi kepada negeri ini meski tak ada anggotanya yang menjadi menteri. Sementara dari pihak Jokowi-JK, keputusan tak memasukkan orang Muhammadiyah adalah sikap kurang mengapresiasi kontribusi organisasi ini untuk bangsa.
(bbg)

http://nasional.sindonews.com/read/923655/18/absennya-muhammadiyah-1415855594

The Missing Link: Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia

Journal of Contemporary Asia

Volume 42, Issue 1, 2012

DOI:10.1080/00472336.2012.634640

Jacqueline Hicks^a*
pages 39-66

Abstract

Why has an increase in personal piety among Indonesia's Muslims not translated into electoral gains for Islamic political parties? To help explain this conundrum, this article focuses on the role of Indonesia's mass Islamic social organisations, Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. Using a political economy lens, it argues that control over state resources and the provision of social welfare facilities have helped political parties maintain power over the years and that NU and Muhammadiyah have at times played important mediating roles in this process. Extending this analysis into Indonesia's contemporary politics, it then proposes that since 2004 in particular, the health and education facilities provided by NU and Muhammadiyah are becoming less important to ordinary people in relation to the services provided by the state. It concludes that this trend has weakened the ability of these organisations to channel public support to political parties/candidates and is one reason why Islamic parties have not been able to capitalise on increased religiosity in the social sphere.

Key Words

• Political Islam,
• Indonesia,
• Nahdlatul Ulama,
• Muhammadiyah

Bersama, Berdaulat Mengawal Negeri

oleh Abd. Sidiq Notonegoro

Judul Buku      : Nuhammadiyah Bicara Nasionalisme
Penyunting      : Binhad Nurrohmat & Moh. Shofan
Penerbit           : Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
Cetakan           : I, 2011
Tebal               : 252 halaman
ISBN               : 978-979-25-4854-9

Tak selalu dan selamanya, ketika Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dihadapkan, yang muncul adalah perbedaan. Bila kita sudi menelisik secara lebih mendalam, yang tampak lebih menonjol sesungguhnya justru pada persamaannya daripada perbedaannya. Bukan hanya itu, pikiran-pikiran cerdas pun mampu dialirkan secara deras dari keduanya bila berkesempatan untuk berkolaborasi. 

Karena itu, idealnya energi warga Muhammadiyah dan NU lebih utama untuk menggali nilai-nilai persamaan yang (mungkin) selama ini terpendam oleh berbagai kepentingan sesaat dan politis, daripada mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang hanya bertebaran di wilayah permukaan (baca : kulit).
Bila perbedaan yang ada di Muhammadiyah dan NU hanya sebatas persoalan-persoalan kecil dan lebih menyangkut khilafiyah (perbedaan pendapat), persamaannya justru menyangkut persoalan-persoalan yang mendasar (fundamental) dan melingkupi hajat hidup bangsa (bukan sekedar kepentingan warga Muhammadiyah atau NU).  Dan tampaknya kesadaran bahwa bahwa kebersamaan dan kesamaan harus lebih dikedepankan daripada perbedaan telah ditandaskan oleh kedua belah pihak.

Mengapa lebih fokus pada persoalan kebangsaan (nasionalisme) daripada persoalan keagamaan? Selain seperti penulis ungkap diatas bahwa masalah keagamaan hanya berkutat pada masalah khilafiyah — sehingga tidak terlalu penting dibanding masalah bangsa —, tak terpungkiri bahwa secara historis Muhammadiyah dan NU sama-sama lahir sebelum berdirinya NKRI, dan keduanya secara nyata terlibat dalam perjuangan membentuk NKRI.

Terkait dengan persoalan kebangsaan, dalam buku bunga rampai ini intelektual muda Muhammadiyah, Dr. Zuly Qodir mengungkapkan bahwa baik Prof. Syafi’i Ma’arif maupun Prof. Dien Syamsuddin di era kepemimpinannya masing-masing di Muhammadiyah menandaskan tentang kebersamaannya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengawal Pancasila sebagai satu-satunya pilihan dasar Negara Republik Indonesia yang tidak bisa ditawar lagi. 

Menariknya, proposisi yang paling tegas dari elit Muhammadiyah itu muncul ditengah maraknya gempuran dari kelompok Islam kecil-kecil seperti HTI, MMI, Anshoru Tauhit, FPI dan Wahdatul Islamiyah yang menghendaki Islam sebagai dasar negara. Muhammadiyah dan NU tetap pada pendiriannya untuk tidak mendukung pendirian Negara Islam di Indonesia (hal. 84).

Dalam hal ini, Muhammadiyah dan NU yang merupakan komunitas Islam terbesar di Indonesia harus berani dan mampu menjalankan peran-peran kebangsaan untuk melakukan transformasi sosial. Dengan meminjam pandangan Kuntowijoyo (1991), Beni Setiawan mengungkapkan bahwa betapa pentingnya agama dalam konteks kebangsaan diatas. Pemahaman terhadap agama (Islam) tidak sama dengan pemahaman Barat. Islam bukanlah sistem teokrasi, bukan pula cara berpikir yang didikte oleh teologi. Nilai-nilai Islam pada dasarnya bersifat merangkul semua (all-embracing) bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya (hal. 130). Muhammadiyah dan NU tidak cukup hanya lantang bersuara untuk menolak atau menentang berdirinya Negara Islam di Indonesia, tetapi juga perlu menggalang aksi pencerahan kepada umat Islam di Indonesia bahwa perubahan dasar negara hanya dominan mudlarat-nya daripada manfaatnya.

Lepas dari persoalan kebangsaan (nasionalisme), buku yang sesungguhnya sangat menarik — karena penuh dengan gagasan kaum muda Muhammadiyah dan NU pewaris Indonesia masa depan — ini justru kurang diminati sebagian warga Muhammadiyah dan NU sendiri, khususnya yang pola pikirnya masih bercorak konservatif (ideologis?), tak terkecuali dari kalangan pimpinan. Utamanya yang memperlakukan Muhammadiyah atau NU seakan sebagai sebuah mazhab (aliran keagamaan). “Nuhammadiyah” dipahami sebagai keyakinan baru yang berpotensi menghilangkan karakteristik masing-masing, baik Muhammadiyah ataupun NU.
 
Alasan Binhad yang pertamakali menyodorkan judul tersebut sesungguhnya sederhana. Karena Nadhlatul Ulama diakronimkan menjadi NU, dan huruf “U” tersebut pun bisa menjadi milik dua organisasi itu ketika harus digabungkan. Maka jadilah Nuhammadiyah. Alasan lainnya hanya menimbang efisiensi, estetika atau rasa bahasa (hal. 7).

Karena itu, dengan membaca tulisan ini mudah-mudahan dapat terjadi perubahan pandangan terhadap buku ini, yang semula antipati atau ragu untuk memiliki dan membacanya, kemudian tergerak untuk memiliki, membacanya dengan tuntas dan menyatakan “apalah arti sebuah judul buku”. Semoga buku ini benar-benar mampu menjadi media pencerah bagi warga Muhammadiyah dan NU.

Abd. Sidiq Notonegoro,
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik
Pengajar di Univ. Muhammadiyah Gresik

 Published in Indo Pos, 25 Sep 2011.

NUhammadiyah Bicara Nasionalisme

Judul                      : NUhammadiyah Bicara Nasionalisme  Penulis                  : Acep Zamzam Nur, Zuly Qodir, dkk Penyunting            : Binhad Nurrohmat dan Moh. Shofan Penerbit                  : Ar-Ruzz Media Edisi                        : Cetakan I, 2011 Tebal                       : 252 halaman

Membaca Semangat Nasionalisme

oleh Mukhamad Zulfa*)

Sebagai organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentu mempunyai segudang pengalaman heroik dalam membangun bangsa ini. Hadratusy Syekh Kyai Hasyim Asy’ari sebagai pendiri sekaligus ketua umum pertama mempunyai pandangan bahwa beliau tidak berkoperasi dengan penjajah. Bahkan menyerukan resolusi jihad untuk melawan.

Walau mempunyai guru yang sama dengan Hasyim Asyari dari Mekkah ataupun Indonesia sendiri. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan perserikatan Muhammadiyah pada tahun 1912. Dia mempunyai terjemahan tersendiri terhadap kolonial Belanda. Bahwa pendidikan itu penting untuk mencerdaskan bangsa. Terkesan bahwa mengekor pada cara dan kurikulum yang diajarkan Belanda pada masa itu yang kemudian dikembangkan di pesantrennya.

Buku ini hadir untuk menanggapi bagaimana nasionalisme itu diterjemahkan oleh generasi Muhammadiyah dan NU sekarang. Memberikan interpretasi terhadap cinta tanah air. Guna membangun bangsa ini agar lebih sadar betapa pentingnya menjunjung tinggi rasa kebangsaan. Sebagai organisasi besar yang ada di Indonesia mempunyai tanggung jawab penuh untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat adagium bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari pada iman. Hal ini menjadi salah satu landasan bersama untuk memperjuangkan kemerdekaan yang telah direbut oleh pahlawan. Kita
mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Bunga rampai ini merupakan buah persinggungan dari buku yang dihadirkan masing-masing organisasi. Satu Abad Muhammadiyah (2010) dan bunga rampai Dari Kyai Kampung ke NU Miring (2010). Hingga
Binhad dan Sofwan setuju untuk memberikan sumbangsih pemikiran menyunting tulisan guna mewujudkan buku ini.

Dalam halaman depan Binhad mengawali dengan semangat perlawanan yang dilakukan oleh Kyai Ahmad Rifai terhadap Belanda di masa penjajahan dengan menggunakan tulisan. Berupa pamlet yang
disajikan merupakan bentuk protes terhadap ulama dan birokrasi yang tunduk pada Belanda.

Cerita tentang kyai Rifai ini ditulis hasil dari perjalanan Binhad di kota Pekalongan untuk menemukan kebenaran cerita yang langsung dari sumber asalnya. Gaya khas NU ini menjadi ciri bahwa Binhad merupakan NU sejati yang cinta ziarah sebagai laku “orang NU”. Beliau yang sadar akan keadaan yang menindas kaum muslimin, mulai mencurahkan pemikiran dengan menulis kitab yang berbahasa Jawa
menggunakan huruf pegon yang lebih mudah difaham oleh masyarakat. Dibanding dengan bahan ajar kitab di pesantren pada umumnya yang berbahasa Arab.

Untuk menyebarkan propaganda pada kyai Rifai dan pengikutnya merupakan orang yang patut dimusuhi Belanda menyebutnya sebagai santri celeng. Guna membunuh karakternya. Bahkan Kyai Rifai pernah dibuang di Ambon sebab menurut Belanda ajaran yang dibawanya membahayakan kolonial. Di tanah Maluku, beliau masih melakukan propaganda untuk melawan penjajah. Sebab itulah akhirnya beliau dibuang di Manado. Dan meninggal di sana.

Lain dengan tulisan Soffa Ihsan yang berjudul Nasionalisme Miring Nahdliyyin, membeber bahwa banyak tokoh dari NU yang melakukan perilaku “miring” dalam berbangsa. Misalnya, Mbah Lim
(Kyai Imam Puro) dari Klaten Jawa Tengah bernadzar apabila dirinya siap diadzab oleh Allah. Apabila hingga terwujudnya Indonesia bersatu, adil, dan makmur. Tak ayal, Mbah Lim tidak bisa berak selama beberapa bulan, walaupun makan dengan kenyang. (halaman 109)

Tak mau kalah dengan Mbah Lim, Gus Mus (Musthafa Bisri) menyerukan bahwa nasionalisme santri adalah dengan cinta Indonesia. Bahwa kita makan minum di tanah air ini. Jadilah Indonesia yang Islam
bukan Islam yang Indonesia. (119) Dan masih banyak lagi laku miring yang dilakukan oleh tokoh NU lainnya.

Nasionalisme ala Muhammadiyah

Paparan Benni Setiawan dalam Nasionalisme Muhammadiyah, mengutip perkataan Muarif bahwa terbagi menjadi tiga periode dalam proses nasionalisme Muhammadiyah yaitu pertama pada masa Kyai Ahmad Dahlan nasionalisme dimaknai sebagai konteks persatuan. Zaman kedua masa Kyai Ibrahim Nasionalisme berarti Indonesia sedangkan terakhir pada zaman Kyai Mas Mansur penerjemahan nasionalisme adalah semangat patriotik. (133)

Dalam pengantar penyunting buku ini, Binhad menjelaskan bahwa judul buku ini merupakan masalah rasa bahasa. Bukan berarti apa. Jika ditilik dalam kacamata historis tentu NU lebih muda dibanding
Muhammadiyah. Mengapa ditaruh di depan, bukan di belakang. Terdapat satu huruf yang dapat melebur antara keduaanya, yaitu huruf u. Sehingga lebih menarik menggunakan kata NUhammadiyyah dibandingkan MuhammadiyahNU.

*)Mukhamad Zulfa, kader muda NU aktif di IDEASTUDIES Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.

Retrieved from: http://analisisnews.com/analisis/resensi-buku/710-nuhammadiyah-bicara-nasionalisme 

----------
Binhad Nurrohmat (Penyunting, Kontributor), Moh. Shofan (Penyunting, Kontributor), David Krisna Alka (Kontributor), Soffa Ihsan (Kontributor),Benni Setiawan (Kontributor), Hodri Arief (Kontributor), Sahlul Fuad(Kontributor), Anggi Ahmad Haryono (Kontributor) , Sa’duddin Sabilurrasad (Kontributor), Subhi Ridho (Kontributor), M. Arief Hidayat(Kontributor), Asman Azis (Kontributor), Acep Zamzam Noor(Kontributor), Zuly Qodir (Kontributor), Eyik Mustain Romly(Kontributor)

Islam, civil society and democratization : the case of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in post-Suharto Indonesia

Tanthowi, Pramono Ubaid. 2008. Islam, civil society and democratization : the case of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in post-Suharto Indonesia. Thesis (M.A.)--University of Hawaii at Manoa, 2008.

Abstract
Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) are two largest Islamic organizations in Indonesia. Long active as both religious and political organizations during 1950s and 1960s, they withdraw from formal political arena and declared their disenggagement from any political parties in the 1970s and 1980s that enabled them to survive under the repressive Suharto regime and consequently develop nascent civil society movements.

This thesis examines the relation between those Muslim civil society organizations and democratization in the post-Suharto Indonesia: how they defend their positions as autonomous entities beyond state and simultaneously intensely involve in political arena. It also studies their roles in the process of democratization.

The study reveals a great deal about their participation in the political system, where they are now an important part of the political leadership and their interests are now well represented. However, the problem is that, in reality, there is a significant degree of overlap between civil society and political society as well as between civil society and the state.

This study also shows the role of those Muslim civil society organizations in the democratization process. These mass-based religious organizations seemed to be consequential in all stages of democratization: they sought to broaden the free public sphere and combined their efforts, along with other pro-democracy movements, in de-legitimating and bringing the authoritarian Suharto regime down. They also join forces in encouraging political participation, monitoring the elections, forcing the government to be more accountable and transparent, and spreading the ideas of religious tolerance.

download file

Muhammadiyah dan Alternatif Kiblat Rohani Politik

Jurnal MAARIF Vol. 5, No. 1 — Juni 2010

Mohamad Sobary

Masih besarkah relevansi kehadiran Muhammadiyah bagi kehidupan –terutama dalam kepemimpinan bangsa?”

Bagi para tokoh yang bekerja di dalam Muhammadiyah, dan mengurus segala hal teknis operasional organisasi, pertanyaan ini mungkin tak begitu perlu dikemukakan karena dari detik ke detik, dari menit ke menit, dan jam demi jam lewat –berkembang menjadi hari– terus menerus sepanjang bulan, dan tahun-tahun pun silih berganti hingga ke detik ini, para tokoh itu –boleh disebut para birokrat–sibuk di dalam dan demi Muhammadiyah, sehingga tak berlebihan bila mereka merasa, seolah mereka diciptakan khusus untuk Muhammadiyah. Dengan demikian, bagi yang sibuk di urusan teknis birokrasi tadi, Muhammadiyah tetap relevan semenjak dilahirkan sampai hari ini. Buat para tokoh yang sifat urusannya birokratik, mudah untuk tetap merasa bangga menyaksikan organisasi pembaruan ini masih solid, dan tetap memelihara orientasi keumatan, dengan panji-panji yang berkibar di seluruh tanah air.

Bila dilihat dari urusan-urusan teknisnya, yang kecil-kecil, maupun dari segi peran orang-orang kecil di dalamnya, perkumpulan kita ini sungguh raksasa dan penting sekali. Kiblat perjuangan Muhammadiyah sejak dulu sudah tepat, karena dilihat dari peran orang-orang kecil, yang urusannya serba teknis, Muhammadiyah tetap mengawal kehidupan umat dengan mengutamakan core business-nya: memelihara amal usaha di bidang pendidikan, dan pelayanan kesehatan, tanpa melupakan pesan keagamaan K.H.A. Dahlan, untuk mengamalkan sepenuh hati surat Al Maun. Ini panggilan keduniaan yang tetap dipanggul Muhammadiyah, dan segenap para kadernya, yang harus dibesarkan hatinya karena tanpa mereka Muhammadiyah sungguh bukan apa-apa.

Sekolah-sekolah madrasah Muhammadiyah, akademi, dan semua universitasnya, siapa yang menjaga bila bukan mereka, yang hidup hanya untuk ibadah di Muhammadiyah? Semua lembaga pendidikan tadi berkembang, makin besar, makin sibuk dan di dalamnya para pimpinannya jarang bernapas leluasa karena kesibukan itu sungguh menguras segenap tenaga dan pemikirannya.

Di semua rumah sakit, para kader pun sibuk. Perawat, dokter dan petugas paramedis maupun ‘tangan-tangan’ administratifnya, semua menyadari –dengan kekaguman tersembunyi– Muhammadiyah ini “jan edan tenan”, sungguh luar biasa. Seolah Muhammadiyah malah lebih dari hanya sebuah negara. Apa lagi negara yang pejabatnya belum juga hijrah dari zaman jahiliahnya. Maka, tak kurang alasan bagi kita untuk membanggakan diri: untung Indonesia ini punya Muhammadiyah. Kalau tidak, apa pemerintah –wa bil khusus menteri sosial maupun menteri pendidikan– berani mengangkat dagu ketika berjalan di depan rakyat miskin di seluruh pelosok tanah air?

“Kalau begitulah persoalannya, lantas apa sebab tanpa ba tanpa bu, tiba-tiba muncul pertanyaan mengenai masih seberapa besar tingkat relevansi Muhammadiyah bagi kehidupan umat? Bukankah sudah terang bagaikan siang, perkumpulan kita ini mentereng dan menjawab kebutuhan umat dengan penuh tanggungjawab? Bukankah di dalam Muhammadiyah kita bermandikan amal usaha, dan segenap kemuliaan religius, yang tak mungkin terhapus dari kitab malaikat pencatat amal kebaikan manusia?”

Betul. Memang begitu. Tapi itu Muhammadiyah dilihat dari lapis bawah, dari segi teknis, dan dari kacamata orang-orang kecil, yang peran sosialnya juga kecil. Muhammadiyah terlalu besar, terlalu penting, hanya untuk disorot dari perspektif itu. Inti pertanyaan kita menyangkut relevansi kepemimpinan bangsa dan dengan demikian ini porsi pertanyaan strategis bagi para pimpinan di PP Muhammadiyah. Ini renungan buat Mas Din, dan kawan-kawan, yang secara bersama-sama bertanggungjawab menavigasi kapal besar bernama Muhammmadiyah ini. Juga buat mereka yang kelak akan terpilih untuk menduduki berbagai jabatan strategis di dalamnya.

Perkara ini penting, dan sensitif bagi kita, karena sebagai bangsa, kita bangsa yang tak punya kiblat. Pemerintah pun tak punya. Orientasi politik kita duit. Jiwa kekuasaan kita duit. Wawasan keagamaan kita duit. Khotbah rohaniah kita duit. Orientasi politik kita penuh keserakahan mempertahankan jabatan biarpun tak produktif lagi. Sikap kebudayaan kita otoriter, despotik, dan penindas, biarpun dibungkus warna rohani. Sebentar-sebentar ‘kita’ berlagak agamis, dan berzikir-zikir, tapi tak ada makna zikir sebagai usaha memperteguh status keumatan dan kekhalifahan kita agar kita bisa agak ramah terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebenaran.

Lalu ini persoalan kita: mengapa Muhammadiyah membebek di belakang orang/pemerintah yang tak punya kiblat? Mengapa kita tak tampil ke muka, dan meneriakkan alternatif kepemimpinan bangsa yang tegas, agar kita tak tenggelam dalam kejahiliyahan lebih dalam? Kalau Muhammadiyah bungkam dalam perkara ini, lantas kepemimpinan macam apa yang membuat kita bisa merasa masih relevan bagi kehidupan? Kepemimpinan yang cenderung membiarkan kebathilan demi kebathilan bersimaharajalela di depan mata, apa itu masih bisa disebut kepemimpinan? Dalam status politik-rohaniah yang remang-remang ini, apa Muhammadiyah masih Muhammadiyah?

Mas Din itu cukup hebat secara politik. Bahkan paham agama bukan secara main-main. Tapi mengapa Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya tak memberi banyak pilihan kiblat bagi bangsa? Kalau dilihat apa adanya, pola pemikiran politik Mas Din itu konvensionil: politik hanya berarti strategi menang memperebutkan jabatan PP Muhammadiyah. Ini benar, dan tidak makruh sama sekali.

Tapi ke dalam maupun keluar Muhammadiyah, wawasannya mengenai politik itu selalu berarti jabatan, posisi baru, menang, mengalahkan, jabatan, posisi baru, dst. Itulah kurang lebih, sejak beliau mengincar –dan memenangkan– jabatan ketua Pemuda Muhammadiyah di Palembang, dengan back up kekuatan besar –sangat besar– yang tak tampak. Panembahan Senopati di Mataram –bahkan para pendahulunya sejak zaman Singasari– pun warna politiknya itu juga. Mengapa kaum muda menyukai konvensi, dan bukan memberontak mencari modus orientasi dan ekspresi politik, yang betul-betul tanda kemudaan, agar bumi yang tua ini agak terasa muda?

Politik keumatannya terbentang antara sampai dan tak sampai, karena dominasi politik kekuasaan di dalam jiwanya. Pemahaman keagamaanya mungkin setara dengan Pak AR, bahkan juga KH. A. Dahlan. Kecuali fiqih mas Din pasti juga berorientasi tasawuf, tapi bila kiai Dahlan, Pak AR atau Buya Syafii berada dalam kategori pengamal, Mas Din puas menjadi pengamat. Beliau ini orang lapangan dalam politik, tapi bukan orang lapangan dalam tasawuf, sehingga tak begitu kaya akan rohani politik. Maka, luas dan dalamnya pengetahuan agamanya, telah membuatnya patut disebut guru ilmu, tapi tak seperti Pak AR, guru laku, yang zuhud, dan saleh, dan membiarkan dirinya miskin, asal kepemimpinannya kaya rohani, kaya gagasan menyejahterakan umat. Dan kekiaiannya legitimate secara politik, secara sosiologis, dan juga secara moral.

Dan ini lalu menjadi problem Muhammadiyah. Ini problem kita. Di Muhammadiyah, problem kita tak terletak di umat, melainkan di elite. Umat dan semua kader tak bermasalah. Umat tak kurang suatu apa, karena semua bermandikan amal usaha yang tak pantas diragukan ketulusannya.

Umat di bawah sibuk menjaga kehormatan Muhammadiyah. Tapi di elite-nya sulit menjaga keutuhan komitmen perjuangan sebagaimana harusnya. Elite-nya selalu bermasalah. Kita, misalnya, tak sensitif menanggapi masalah umat. Misalnya mengapa PP Muhammadiyah membisu atas begitu banyaknya fakta sosiologis mengenai anak sekolah yang nekat gantung diri karena tak bisa bayar SPP? Mengapa ke-Islam-an kita tak terusik melihat begitu banyak gedung sekolah roboh, dan anak-anak belajar dalam suasana mengenaskan? Dan mengapa kita membisu menyaksikan ketidakadilan hukum dan kemanusiaan, di depan mata kita setiap detik, setiap hari?

Bangsa kita bukan hanya tak memiliki kiblat. Di kalangan pemerintahan, orang tak mengenal apa yang namanya tanggung jawab publik, atau akuntabilitas publik. Yang ada akuntabilitas raja-raja di Jakarta. Ini semua bahasa. Dan baha-sa ini menantang Muhammadiyah untuk mengumandangkan adzankepemimpinan yang segar, seperti segarnya orientasi keumatan Pak AR.

Ini semua juga politik dan merupakan momentum penting untuk mendakwahkan rohani politik bagi seluruh bangsa. Kita mendambakan kepemimpinan seperti itu supaya Muhammadiyah patut dianggap kiblat yang tegak, lurus, istiqomah. Tapi tampaknya Mas Din berpendirian lain dan memilih diam saja, karena politik sebagaimana diuraikan di atas bukan politik sebagaimana beliau kenal dalam percaturan merebut posisi strategis. Ini bukan politik untuk mengalahkan lawan. Saya pribadi, yang bukan apa-apa, dan tak pernah tergoda untuk turut berebut kekuasaan macam itu di Muhammadiyah, tiap saat merasa tersandera oleh kebekuan politik yang tak mengenal gizi rohani.

Tapi bagaimanapun –alhamdulillah, was syukrulilah– masih ada kebanggaan kita dalam urusan kepemimpinan ini. Ketika Buya Syafii Maarif menolak permintaan SBY untuk diajak bicara kasus enam koma tujuh trilyun itu, kita merasa hidup lagi, dan merasa ada lilin menyala dalam kegelapan, ke arah mana kita hendak menuju. Ini wujud kepemimpinan yang jelas kiblat politiknya, jelas kiblat rohaninya, dan jelas pula orientasi ideologi kerakyatannya. Lantas kenapa PP Muhammadiyah –dan Mas Din– diam, tanpa komentar, untuk memperbesar perkumpulan? Mas Din mengira, semua jenis diam itu emas. Padahal, dia salah besar: di sini diam itu batu, hanya batu hitam semata.

Mohamad Sobary, Budayawan, mantan Pemimpin Umum Kantor Berita Antara dan Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform)

The Muhammadiyah Da'wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia

Studia Islamika, Volume 2, Number 2, 1995

Oleh. M. Din Syamsuddin

Abstraks. Perubahan dari Islam politik ke da'wah merupakan hasil introspeksi budaya, yang merupakan akibat dari hubungan tidak seimbang antara Islam dan negara: Islam berada pada posisi inferior sedangkan negara berada pada posisi superior. Posisi Islam ini dengan sendirinya membatasi keleluasaan gerak aktivitasnya untuk tampil secara terbuka. Sementara itu, superioritas negara sedikit banyak juga mendorong Islam untuk menampilkan diri melalui cara-cara yang lebih halus dan hati-hati. Ketimpangan ini kemudian melahirkan satu bentuk praktek politik lain: politik alokatif. Di sini aktivitas politik muncul sebagai upaya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam proses pembangunan politik yang didasarkan pada ideologi hasil konsensus nasional: Pancasila. Dengan demikian, politik alokatif bisa berarti repolitisasi Islam dalam kerangka Pancasila.

Kecenderungan politik umat Islam seperti itu terlihat pada Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di daerah perkotaan Indonesia. Muhammadiyah telah menunjukkan prestasinya dalam politik alokatif ini. Ia telah berusaha mendorong terwujudnya implementasi nilai-nilai Islam ke dalam wilayah politik Indonesia. Ini dapat dilihat dari peran aktif Muhammadiyah dalam mewarnai sejumlah kebijakan yang diputuskan pemerintah dan DPR, seperti Rencana Undang-undang Perkawinan (RUUP), Rencana Pendidikan Nasional (RUUPN), Rencana Undang-undang Keormasan (RUUK), dan Rencana Undang-undang Peradilan Agama (RUUPA).

Meskipun demikian, Muhammadiyah masih dihadapkan pada sebuah dilema: posisinya tetap inferior di hadapan negara. Repolitisasi Islam yang ditempuh melalui model politik alokatif masih berada pada posisi pinggiran dari arena pengambilan keputusan. Ia belum mampu menunjukkan diri sebagai agen penting yang memiliki daya tawar yang menentukan. Posisi negara masih saja dominan; dan dapat dikatakan bahwa lembaga ini tetap menjadi kekuatan yang belum tertandingi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Akibatnya Muhammadiyah terperangkap dalam situasi yang sulit dihindari: harus menyerah pada kepentingan negara ketimbang menjadikan dirinya sebagai faktor independen dalam proses pengambilan keputusan.

Mohamadijah, TKNM, and the First Radical Movement in Solo

Below is the letter from KH Ahmad Dahlan answering the allegation of his involvement in giving protection to Djojodikoro and Martodharsono, two actors who inflamed religious conflict in Indonesia in the beginning of the 20th century.

“SIPAT JANG ADIL.”

Seperti koetipan di bawah ini:

SIPAT JANG ADIL. Kelemaren sore angkoe Hoofd Redacteur terima soerat dari Bestuur MOHAMADIJAH di Djokdja, (1) tertanggal 22-2-`18, dengan pendek member tahoe, bahwa madrasah soedah bikin vergadering, pendeknja angkoe Hoofd Redacteur dan Mas Djojodikoro djangan sampai ketjil hati, tentang hal itoe kalau ditanja orang, angkoe Hoofd Redacteur dan Mas Djojo disoeroeh bilang sadja itoe semoenja soedah moefakat dengan Padoeka Kijai Ketib Amin President Mohamadijah enz, enz, enz. (2)

Noh! Pembatja jang terhormat, toean2 tentoe ma’loem, bahwa toean Ketib Amin itoe Oelama jang sempoerna. (3) djaoeh bedanja dengan hadji Misbah, kena apa soedah kirim soerat begitoe roepa? Itoe boekti, bahwa toean Ketib Amim boekan orang jang moedah diboedjoek dan diadjak djalan fitnah. Awaslah bangsakoe sekarang banjak badjingan. (4)

Maka saudara2 Moeslimin jang terhormat, djangan sekali kali ketjil hati membatja ini kabar karena pertjaja pada apa jang terseboet di atas ini, sebab inilah semoea pembohong.

Maka saja mendjawab begini:

(1). Bestuur atau saja tiada memberasa kirim soerat kepada redactie “Djawi-Kondo.”

(2). Pada tg. 22 2-18 betoel madrasah Mohamadijah telah memboeat vergadering, akan tetapi poetoesannja berlainan sekali dengan maksoed Djawi-Kondo terseboet di atas. Poetoesan vergadering itoe jaitoe; “dengan sangat memohonkan hoekoeman pada Pemerintah Agoeng bagi kedoea doerhaka itoe.

(3). Tiada sekali kali saja pernah bermoefakat dengan Djojodikoro orang jang tiada seka… [not clear] senang, atau orang jang soedah m…[not clear] kepada Allah ta`ala dan Padoeka [not clear]…ngan kita Kangdjeng Nabi Moh…[not clear] s.a.w. Djangan saja pernah bermoefakat dengan Djojodikoro atau Martodarsono, mengira sadja pon tiada pernah, bahwa ada orang di doenia seperti Djojo dan Marto terseboet.

(4). Poedjian jang terseboet di atas ini saja terima seperti penghina kepada saja, sebab saja dipandang seperti anak ketjil jang belom dapat membedakan kebaikan dan kedjahatan.

Moedah-moedahan saudara Moeslimin tiada sekali-kali mengindahkan apa jang terseboet di dalam Djawi Kando (soerat kabar jang dipegang oleh Hoofdredacteur R. Martodharsono, jaitoe orang jang baroe djadi perkara.)

Soenggoeh saudara-saudara jang terhormat Ketib Amin tiada berobah hatinja seperti Martodarsoko dan Djojodikoro.

Salam dan hormat

dari saja,

KETIB AMIN

H. A. DAHLAN.

-----

This letter is published for the first time by Oetoesan - Hindia, No. 41, Tahoen jang ke 6. Hari Rebo, 27 Februari 1918 / 16 Djoemadilawal 1336/1848. p. 1

Contesting models of Islamic governance in Malaysia and Indonesia

Stark, Jan. 2004. "Contesting models of Islamic governance in Malaysia and Indonesia". Global Change, Peace & Security. 16 (2): 115-131.

Abstract

This article suggests that there is much to be learnt from studying Islam in Malaysia and Indonesia comparatively to trace their emerging similarities. Various models of an Islamic state, be it by directly involving the shariah as the only source of reference, as it is proposed Parti Islam SeMalaysia (PAS), or by gradually Islamizing the society (shariah haraki), a model that has been applied with considerable success by both ABIM and the Mahathir administration and receives backing from Islamic mass organizations such as the NU and Muhammadiyah. This suggests that there is a gradual transformation of the Wahhabi-inspired dakwah-Islam of the late 1970s into new discourses of Islamic civil society undertaken by the emerging middle classes of both countries. However, Wahhabi-Islam is nevertheless still important and its impact on the future shape of political Islam in the region cannot be underestimated, especially since dakwah-organizations link up internationally and continue to be generously sponsored by Saudi Arabia.

Conclusion
It is neither the clash of Islam and ethnicity in multi-cultural Malaysia nor the 'thin veneer' of Indonesian Islam limited to the sphere of cultural anthropology that is able to explain the growing interdependence of the emerging main discourses on Islam in the region. What this article has tried to show is that these discourses center on a number of themes that are remarkably similar in Indonesia and Malaysia. One is the discussion on the various models of an Islamic state, be it by directly involving the shariah as the only source of reference, as proposed by Parti Islam SeMalaysia (PAS), or by gradually Islamizing the society (shariah haraki), a model that has been applied with considerable success by both ABIM and the Mahathir administration, and also receives increasing backing from Islamic mass organizations such as the NU and Muhammadiyah. The ideological proximity between former ABIM president Anwar Ibrahim and Amien Rais of the Muhammadiyah over this issue has signaled the gradual transformation of the Wahhabi-inspired dakwah-Islam of the late 1970s into new discourses of Islamic civil society undertaken by the emerging middle classes of both countries.
Wahhabi-Islam is nevertheless still gaining ground in both countries, its impact on the future shape of political Islam in the region cannot be underestimated, especially since dakwah-organizations link up internationally and continue to be generously sponsored by Saudi Arabia: as such, groups fostering Islamic welfare and missionary work have played an increasingly political role in the propagation of fundamentalist Islam, such as the Malaysia Perkim, which considerably changed its orientation during recent years.
The emerging radicalism at the fringes of Southeast Asian societies is also a phenomenon that countries all over the region are facing, being partly motivated by the inabilities of central governments to offer conclusive models of economic development and political participation. On the other hand, Southeast Asia is increasingly drawn into the conflicts arising from globalized economies, political and strategic interests and the networks of Islamic militancy over the last decade. Looking at Southeast Asian political Islam from a more regional perspective might thus become even more necessary in the near future.

Muhammadiyah Scholars and Democratic Transition in Post-New Order Indonesia

Muhammadiyah Scholars and Democratic Transition in Post-New Order Indonesia: The Critical Response of Muhammadiyah Scholars to Radical Islamist Movements

K U L T U R, The Indonesian Journal for Muslim Cultures
Volume 5, Number 1, 2010, pp. 47-62

M. Hilaly Basya*
* M. Hilaly Basya is a lecturer at the Master Program of Islamic Studies, the University
of Muhammadiyah Jakarta

Abstract
Following the fall of Suharto’s New Order regime in Indonesia, the nation is experiencing a transition to democracy. This very democracy is, however, threatened by the rapid growth of Islamist movements which aspire to the implementation of shari’a throughout Indonesia and the establishment of an Islamic State. In its most extreme form, the contest is between theocracy and democracy. In this contestation of ideologies the voice of Muhammadiyah, as one of the country’s leading mass religious organizations, carries considerable weight. This article reviews and discusses the perceptions of a number of influential Muhammadiyah scholars. It finds that Muhammadiyah encompasses both progressive and conservative wings, and that there is heated debate between them over issues of religion and state. This can be seen in their attitudes towards Salafism and secularism, and is reflected by their two distinctly different approaches to tackling radical Islamic movements – the political approach and the cultural approach. The heart of the debate lies in the ability and/or willingness of Muslim leaders generally and Muhammadiyah scholars in particular to contextualize the values of Islam within modern social and political theories, and align them with the growth and consolidation of democracy in Indonesia.

Keywords
Radical Islam, Muhammadiyah, moderate progressive, democratic transition, youth movement

Een eeneiige tweeling. Sura 3:110 als inspiratiebron voor modernisten en fundamentalisten in de islam in Indonesië

Herman L. Beck

Beck, H. 1994. ‘Een eeneiige tweeling. Sura 3:110 als inspiratiebron voor modernisten en fundamentalisten in de islam in Indonesië’, in: H.L. Beck en K.-W. Merks: Fundamentalisme. Ethisch fundamentalisme in wereldgods-diensten. [Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang 82, aflevering 3]. Ambo, Baarn [1994], pp. 88-104.

De islam in Indonesië kenmerkt zich van oudsher door zijn grote verscheidenheid, versnipperdheid en onderlinge tegenstellingen. Ook het verschijnsel dat aangeduid wordt met islamitisch fundamentalisme bestaat uit talrijke groeperingen en bewegingen die onderling sterk kunnen verschillen. Na 1985 echter – het jaar waarin de overhead alle politieke en maatschappellijke organisaties in Indonesië verplichtte de Pancasila-ideologie als basis van hun statuten te aanvaarden – kan het ideaal een islamitische staat onder leiding van de islamitische wet te stichten als een van de criteria worden gehanteerd om een islamitische beweging als fundamentalistisch te bestempelen. De actualiteit en het belang van het verschijnsel dat er steeds weer islamitische bewegingen in Indonesië opkomen die pleiten voor het vestige van een islamitische staat en de invoering van de islamitische wet, brachten mij ertoe om de vraag te stellen hoe modernistische moslims – in deze bijdrage gerepresenteerd door de Muhammadiyah-beweging- in dit land denken over een verschijnsel dat in het Westen wordt aangeduid met ‘islamitisch fundamentalisme’ (89-90).

Enn vergelijkende analyse van de interpretatie van sura 3:110 door islamitische modernisten en islamitische fundamentalisten maakt duidelijk dat de terugkeer tot de bronnen van de godsdienst tot aan elkaar tegengestelde posities in de contemporaine wereld kan leiden. Weliswaar deelde het hoofdbestuur van de Muhammadiyah-beweging mij – in antwoord op mijn vraag wat het van islamitisch fundamentalisme vond – mee dat het islamitisch fundamentalisme een aantal behartigenswaardige aangelegenheden voorstond, zoals het benadrukken van de terugkeer tot de bronnen van de islam, de zuivering van de godsdienst, het striven naar de stichting van een islamitische staat, het belang van de eenheid en solidariteit van de islamitische geloofsgemeenschap, de inspanning op het gebied van degeloofsverkondiging, de grote zorg voor de rituele plichten, de grote aandacht voor de ethiek, het verwerpen van hedonistisch materialism, toch meende het dat het islamitisch fundamentalisme ook grote gevaren met zich meebracht. In de Indonesische situatie zijn dat vooral het militante extremisme en het exclusivisme, waarmee de realiteit van het cultureel en religious pluralisme van de Indonesische samenleving wenselijker de Pancasila-ideologie te onderschrijven, dan actief te pogen de idealen van het islamitisch fundamentalisme te realiseren. Toch wil het hoofdbestuur van de Muhammadiyah in word noch geschrift een officiële veroordeling uitspreken ten opzichte van het islamitisch fundamentalisme, omdat het geen moslims van de islamitische geloofsgemeenschap wil uitsluiten (100-101).

Bung Karno and the Bintang Muhammadiyah: A Political Affair

Drakeley, S. 2009. "Bung Karno and the Bintang Muhammadiyah: A Political Affair". NEW ZEALAND JOURNAL OF ASIAN STUDIES. 11 (1): 208-221.

On 10 April 1965 a little known event took place in Jakarta when a delegation from the Muhammadiyah, Indonesia's massive modernist Islamic organisation, attended the Presidential Palace for an audience with President Sukarno. The entourage of forty-five, led by Chairman K.H.A. Badawi, consisted of the Muhammadiyah national leadership, together with members of its various councils. Also included was Oei Tjeng Hien (Abdul Karim) a former adviser to Muhammadiyah with whom Sukarno had been closely associated in his Bengkulu days (1838-42). The ostensible purpose of the delegation was to bestow on Sukarno the Bintang Muhammadiyah (Muhammadiyah medal) in recognition of his service to the organization. Beyond certain circles this event attracted only modest attention at the time and since then has almost disappeared from history. Perhaps now, however, a re-examination of this affair can shed some additional light on its chief protagonists and on the politics of 1965 Indonesia.

Muslim Women's Politics in Advancing Their Gender Interests: A Case-Study of Nasyiatul Aisyiyah in Indonesian New Order Era

Al-Jami'ah Vol. 45 No.1 Tahun 2007

Jurnal/Journal from digilib-uinsuka / 2009-10-22 10:08:25
By : SITI SYAMSIYATUN, Jurnal Al Jami'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Created : 2009-10-22, with 1 files

Keyword : Women Organization, Gender, Interest, Nasyiatul Aisyiyah, Politics, New Order

ABSTRACT

This article analyses a strategy of Nasyiatul Aisyiyah, a youth Muslim women organization, in developing its ideology and the importance of gender in the reign of New Order Indonesia (1966-1998). In the name of political stability, the New Order applied a tight political control towards mass-religious based organizations and tried to minimize their militancy by forming new women’s movement organizations such as Dharma Wanita and PKK that are easily controlled by the government. As an Islamic women organization, Nasyiatul Aisyiyah underwent the surveillance practiced by the government via those two bodies; however Nasyiatul Aisyiyah could constantly maintain its entity as an Islamic women organization. In the 1980s when the New Order Regime was predominantly in power, Nasyiatul Aisyiyah held negotiations and adapted to the governmental gender policy to assure the position and the interests of young women.

Copyrights : Copyright (c) 2009 by Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--sitisyamsi-2989

A Real Threat from Within: Muhammadiyah’s Identity Metamorphosis and the Dilemma of Democracy

Journal of Indonesian Islam, Vol 1, No 1 (2007)

A Real Threat from Within: Muhammadiyah’s Identity Metamorphosis and the Dilemma of Democracy

Suaidi Asyari

Abstract

This paper will look at Muhammadiyah as a constantly metamorphosing organism from which have grown modernist-refor¬mist, liberalist progressive, political pragmatist and poten¬tially violent fundamentalist-radical Muslims. It will argue that the trajectory passed by and the victory of the radical-puritan element in the National Congress 2005 can potentially become an obstacle for Muhammadiyah's involvement in the process of implementing democratic values in Indonesia in the future. To keep watching Muhammadiyah's trajectory is crucially important due to the fact that this organization is one of the powerful forces in the world toward the democratization process. In order to be on the right track of democracy, Muhammadiyah has to be able to cope with its internal disputes over democratic values. Only by means of coping with these internal disputes can this organization ensure its role in propagating and disseminating democratic ideas as well as practices in Indonesia.

Keywords: Muhammadiyah, metamorphoses, identity, democracy

Taking care of the faithful: Islamic organizations and partisan engagement in Indonesia

Taking care of the faithful: Islamic organizations and partisan engagement in Indonesia

by Jung, Eunsook, Ph.D., The University of Wisconsin - Madison, 2009 , 266 pages; AAT 3400027

Abstract (Summary)

My dissertation examines variation in partisan engagement among three major Muslim organizations in Indonesia since the process of democratization began in 1998. The first two cases, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, were formed in the early 20 ^th century and have roughly 40 and 30 million members, respectively. The third, the Justice and Welfare Party (PKS), is a relative newcomer formed out of the Islamic student movement in 1998. While all three entities have the same broad combination of religious, social, and political goals and operate within the same external political environment, the particular relationships that they cultivate with political parties are different. NU, which established a political party in 1998 but decoupled from it in 2004, functions as a politicized organization; Muhammadiyah bypassed the opportunity to build a political party and functions as a civil society organization; and PKS emerged out of an Islamic social movement and demonstrates the overlap between movement and party. The variation can be explained by (a) the organizations' internal decision-making structures; and (b) the organizations' historical legacies in previous party building. Theoretically, my research sheds light on the importance of ideational factors in understanding religious institutions, which are established both to assert their religious principles and to protect the community of the faithful. Second, 1 highlight the importance of historical depth and institutional complexity in understanding interest formation and political behavior. Third, while scholars often treat civil society and political parties as functionally and spatially separate concepts, my research reveals how there can in practice be considerable overlap between them.

References

• References (171)

Indexing (document details)

Advisor:	Hutchcroft, Paul D.
School:	The University of Wisconsin - Madison
School Location:	United States -- Wisconsin
Keyword(s):	Islam, Political party, Muslim organizations, Civil society, Indonesia
Source:	DAI-A 71/03, Sep 2010
Source type:	Dissertation
Subjects:	Religion, Political science
Publication Number:	AAT 3400027
ISBN:	9781109659832
Document URL:	http://proquest.umi.com.ezproxy.lib.utexas.edu/pqdweb?did=1982841091&sid=14&Fmt=2&clientId=48776&RQT=309&VName=PQD
ProQuest document ID:	1982841091