Perkembangan Muhammadiyah di Mojokerto 1990-2012

AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 1, No. 3, Oktober 2013, h. 493-502

Maftuh Afnan
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
E-mail : citukduatujuh@rocketmail.com
Aminuddin Kasdi
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya

Sejak berdirinya organisasi Muhammadiyah telah menampilkan diri sebagai suatu fenomena yang unik dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Sebagai gerakan sosial, pendidikan, dan dakwah selama lebih dari satu abad. Muhammadiyah Mojokerto yang didirikan pada 17 april 1932 tidak mengalami perkembangan yang menonjol. Sampai tahun 1990 Muhammadiyah Daerah Mojokerto memiliki beberapa cabang, baru pada tahun 1990 Muhammadiyah Daerah Mojokerto menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan berdirinya cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di hampir setiap kecamatan yang ada di Mojokerto. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Mojokerto tahun 1990, (2) bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Mojokerto pada tahun 1990-2012, dan (3) apasaja aktivitas Muhammadiyah di Mojokerto tahun 1990-2012. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, arsip dan studi pustaka. Kemudian, data dipilah, diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk historiografi atau penulisan sejarah. Sejak periode kepemimpinan Nazaruddin Rahman BA. (1985-1990). Kebijaksanaan yang dilakukan secara garis besar terdiri dari empat bidang yaitu : pembinaan organisasi, pengembangan gerakan dakwah, kederisasi dan pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode-periode selanjutnya yaitu pada periode 1991-1995, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010, dan 2010-2015, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi umat. Sehingga gerakan yang dilakukan Muhammadiyah Mojokerto lebih terfokus dan mengena. Hasilnya dapat dilihat, Muhammadiyah Mojokerto mengalami perkembangan yang signifikan setelah tahun 1990 baik dari segi organisasinya maupun amal usahanya. Muhammadiyah Daerah Mojokerto sampai sekarang memiliki 13 sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas, 5 panti asuhan yatim (PAY), 1 rumah sakit dan 20 Masjid, 26 Mushollah dan 2 Taman Pendidikan Al-Qur’an.

Kata Kunci : Muhammadiyah, Mojokerto

Download PDF File

Surat Erfaan Dahlan (Putra KH Ahmad Dahlan) dari Pusat Ahmadiyah di Lahore

Berikut ini adalah surat dari Irfan Dahlan ketika memulai mengambil pendidikan di sekolah Ahmadiyah di Lahore. Surat ini dimuat oleh Madjalah Soeara Moehammadijah nomor 7/th 5/1924, hal. 105-106.

Terima kasih kepada Bapak Farid Setiawan yang menyediakan copydari informasi ini.

Buya Abdul Malik Ahmad, Wakil Ketua PP Muhammadiyah 1971-1985

Oleh Fikrul Hanif

Sosok ini memang teguh memegang prinsipnya, bahkan ia kerap menganggap sosok Bung Karno sebagai tokoh biasa yang tidak patut untuk ditakuti. Demikian Amien Rais dan A.M Fatwa mengisahkan pribadi Haji A. Malik Ahmad (Wakil Ketua PP Muhammadi

yah (1971-1985) kepada penulis disela penulisan tesis penulis yang telah rampung tahun 2011 lalu.

Abdul Malik Ahmad, atau yang akrab dipanggil Buya Malik Ahmad lahir pada tanggal 7 Juli 1912 di Nagari Sumaniak Kelarasan Tanah Datar (Surat Ketetapan tentang Catatan Pokok Ketua/Anggota Majlis Perwakilan PB Muhammadiyah di Sumatera Tengah, Arsip Muhammadiyah No.55). Ia merupakan anak pertama dari pasangan Haji Ahmad bin Abdul Murid (1883-1928) dan Siti Aisyiah. Ayahnya merupakan salah seorang tokoh modernis di Kenagarian Sumaniak sekaligus ketua Serikat Islam Cabang Tanah Datar.

Ia pernah mengecap pendidikan di Thawalib Parabek, dan melanjutkan pendidikan kelas 6 A nya ke Thawalib Padang Panjang. Sejak ia mengenal Muhammadiyah di Padang Panjang, ia aktif mengikuti pengkaderan dari AR Sutan Mansur. Sejak saat itu, ia selalu menjadi tangan kanan buya Sutan Mansur, terutama dalam urusan pengkaderan dan membantu di Muhammadiyah.

Pasca kemerdekaan, Malik Ahmad diamanahi jabatan sebagai Wakil Kepala Jawatan Sosial Sumatera Tengah (1947), Wakil Bupati Militer Luhak Limopuluah Koto (1949-1950), Kepala Jawatan Sosial Sumatera Tengah (1950-1958), anggota Konstituante dari Masyumi Sumatera Tengah (1955-1958).

Saat terjadi perseteruan antara pusat-daerah, Malik Ahmad berani mengambil langkah berseberangan dengan budaya politik Muhammadiyah yang cenderung kooperatif. Pada Februari 1957, Malik Ahmad mengeluarkan pernyataan bahwa Muhammadiyah Daerah Sumatera Tengah mendukung sepenuhnya gerakan yang dilakukan Dewan Banteng dan menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengoreksi seluruh kebijakannya.

Meskipun dianggap "pemberontak" karena ia terlibat dalam peristiwa PRRI (1958-1961), Malik Ahmad terpilih secara aklamasi sebagai ketua PP Muhammadiyan dalam Muktamar ke-38 di Ujung Pandang tahun 1971. Namun, menyadari bahwa dirinya bukan orang Jawa dan bekas "pemberontak", ia pun mengundurkan diri dan menerima jabatan Wakil Ketua I PP Muhammadiyah. Sejak saat itu (1971) hingga tahun 1985 ia mendampingi Haji AR Fachrudin dalam mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah.

Sejak pemerintah Orde Baru memperkenalkan konsep asas tunggal Pancasila dan dilanjutkan pembicaraannya melalui Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985, Malik Ahmad merupakan tokoh utama yang menolak asas tunggal Pancasila masuk dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bahkan ia dengan tegas menyatakan haram hukumnya menerima Pancasila sebagai asas tunggal tanpa pertimbangan apapun.

Dasar pemikiran Malik Ahmad mengatakan Pancasila pada masa Orde Baru telah menjelma menjadi agama baru adalah interpretasinya terhadap tauhid, wijhah, tashawwur, fikriyah, suluk, syariat, dan nizam. Berdasarkan konsep fikriyah, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal berarti sama dengan merendahkan agama Allah swt.

Melihat kerasnya penolakan Malik Ahmad terhadap asas tunggal Pancasila, A.M Fatwa yang juga pernah dibui karena kasus Tanjung Priok menyatakan "Tentunya dicatat dalam persyarikatan Muhammadiyah bahwa Buya Malik Ahmad inilah yang berusaha keras membendung, jangan sampai asas Muhammadiyah ini dirobah."

Retrieved from: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2372917818640&set=a.1403610626566.40461.1721389076&type=1&theater

Muhammadiyah Kurai Taji Pariaman

Oleh Fikrul Hanif

Sudah lama rasanya tidak menulis tentang kampung halaman saya. Saat ini saya akan mengajak facebooker untuk mengikuti kisah seorang aktivis Muhammadiyah asal Kurai Taji yang pernah menjadi Regent di Indragiri.

Sebagai salah satu "balahan" dari keluarga besar pendiri Muhammadiyah Kurai Taji Pariaman, saya akan mencoba menulis secara lugas tentang sisi historis Boeya Oedin. Tulisan ini saya simpulkan dari Manuskrip yang ditulis Kasim Munafi (adik kakek saya Buya Sulaiman Munaf, Direktur Madrasah Muhammadiyah Kurai Taji yang didirikan tahun 1931) yang berjudul "Muhammadiyah yang Aku Kenal, Manuskrip, 1985)

Buya Oedin atau yang akrab dipanggil di Kurai Taji dengan sebutan Boeya Udiang (atau Udiang menurut pelafalan orang kampungnya) lahir tahun 1906. Di kalangan aktivis Muhammadiyah Kurai Taji, Boeya Oedin lebih dikenal sebagai sosok politisi ketimbang sebagai seorang ulama atau pun pendidik.

Meskipun ia hanya berpendidikan kelas 2 Sekolah Rakyat, Oedin yang juga kader dari AR Sutan Mansur tersebut pernah ikut merintis berdirinya Muhammadiyah Ranting Kurai Taji (bagian dari Cabang Muhammadiyah Padang Panjang) tanggal 25 Oktober 1929, pimpinan redaksi Majalah Bahtera Massa yang diterbitkan dua edisi oleh Muhammadiyah ranting Kurai Taji. Namun karena Bahtera Massa dianggap isinya provokatif, maka majalah yang berusia seumur jagung tersebut dibredel dan dibakar Belanda.

Melalui tangannya, menurut Moh. Natsir, Masyumi berkembang di Sumatera Barat. Kisah ini berawal dari partisipasinya pada acara silaturrahmi Muhammadiyah yang dilaksanakan tahun 1946. Dalam acara tersebut Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan kepada peserta bahwa telah berdiri partai politik Islam Masyumi sebagai representasi suara ummat Islam di Indonesia. Sejak saat itu, Oedin berinisiatif menyebarluaskan berita ini ke Sumatera Barat.

Bahkan saat terjadinya kisruh antara Masyumi (label Muhammadiyah) dan Masyumi (label MIT), Buya Hamka dan Oedin turut turun ke daerah-daerah untuk menenangkan massa dan menjaga keutuhan dari Masyumi.

Pasca kemerdekaan, kariernya pun semakin melejit. Pada Januari 1950, ia diangkat sebagai pegawai tinggi tingkat 2 dan kemudian patih yang diperbantukan pada Bupati Padang Pariaman; Oktober 1950 sebagai patih Kabupaten Tanah Datar; Mei 1950 sebagai Walikota Sawahlunto; Oktober 1952 sebagai Bupati Kabupaten Inderagiri (Oktober 1952; dan terakhir sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci (Oktober 1954).

Sumber:
Kasim Munafy, "Muhammadiyah yang Aku Kenal", Manuskrip. (Kuari Taji: Sejarah Kehidupan Pribadiku, 1985)

Fikrul Hanif Sufyan, "Muhammadiyah Daerah Padang Pariaman", Skripsi. (Padang: Universitas Andalas, 2003)

Suryadi Sunuri, Blog Minang Saisuak, dengan judul "Buya Oedin: Teman Jenderal Sudirman dari Kuraitaji"



Retrieved from: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2372826776364&set=a.1403610626566.40461.1721389076&type=1&relevant_count=1

Muhammadiyah dan Keindonesiaan

Seputar Indonesia, Wednesday, 17 November 2010

Sungguh keliru jika menganggap Muhammadiyah tak memiliki sense of nationalism. Muhammadiyah lahir 33 tahun sebelum negeri ini terbentuk. Sejak berdiri pada 18 November 1912, Muhammadiyah sudah mengusung visi persatuan bagi kaum bumiputra.

Selama 33 tahun, jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah turut andil menggagas konsep persatuan bangsa yang merdeka dan bermartabat. Bahkan, sejak tahun 1925, organisasi ini telah mengenalkan istilah ”Indonesia” untuk mengganti nama ”Hindia-Belanda.” Tetapi memang di kalangan warga Muhammadiyah sendiri muncul fenomena ahistoris terhadap sejarahnya sendiri, sehingga seakan-akan organisasi ini tampak independen, tak bersentuhan langsung dengan proses membangun nasionalisme keindonesiaan.

Persatuan Bumiputra

Sejak Boedi Oetomo berdiri 20 Mei 1908,KH Ahmad Dahlan sudah tergerak untuk membentuk sebuah perkumpulan yang bercitacita menyatukan umat Islam bumiputra. Boedi Oetomo adalah organisasi bumiputra pertama yang mengusung nasionalisme, sekalipun ruang lingkupnya masih terbatas (Jawa dan Madura).Atas jasa Mas Djojosoemarto, pendiri Muhammadiyah ini bergabung dalam organisasi intelektual bumiputra pertama yang mengusung nasionalisme tersebut.

Di mata KH Ahmad Dahlan, ikhtiar Boedi Oetomo memajukan kaum bumiputra menggunakan jalur pengajaran memang cukup mengesankan. Akan tetapi, pendiri Muhammadiyah ini menghendaki sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih luas, yaitu umat Islam di antero Hindia-Belanda.Pada 1911,dalam pertemuan di Langgar Duwur,KH Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya mendiskusikan rencana pembentukan perkumpulan yang di kemudian hari dikenal dengan nama Muhammadiyah. Nama gerakan ini pertama kali diusulkan oleh Kiai Sangidu.

Pada akhir Desember 1912, perkumpulan ini dideklarasikan di Loodgebow Malioboro (sekarang Gedung DPRD DIY). Dalam artikel ”Tali Pengikat Hidup Manusia” (Album Muhammadiyah Tahun 1923), KH Ahmad Dahlan menyadari akan pentingnya persatuan umat manusia. Menurutnya, latar belakang persatuan manusia disebabkan dua faktor, yaitu persamaan sebagai keturunan Nabi Adam dan kebersamaan sebagai makhluk yang hidup di dunia.

Sebagai keturunan Nabi Adam,sesungguhnya semua manusia sedarah dan sedaging. Sebagai makhluk yang hidup di dunia, sesungguhnya setiap manusia butuh kebersamaan dengan yang lain. Dua faktor fundamental inilah yang mengikat manusia untuk hidup bersatu dalam kebersamaan harmonis. Persatuan manusia, khususnya kaum bumiputra, merupakan gagasan utama KH Ahmad Dahlan dalam upaya meraih hidup merdeka dan bermartabat. Dokumen Soewara Moehammadijah No 1 Tahun 1922 memuat sebuah artikel penting dengan judul ”Kamardikan”.

Artikel yang ditulis dalam bahasa Jawa-Melayu dan mengulas makna ”kebebasan manusia” ini dimuat beberapa bulan sebelum KH Ahmad Dahlan meninggal dunia (Jumat 23 Februari 1923). Gagasan ”kamardikan” (kemerdekaan) di sini memang belum mengisyaratkan arti kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Sebab, gagasan ini memang ditujukan kepada individu-individu (pembaca Soewara Moehammadijah) agar menyadari bahwa kolonialisme Belanda telah merenggut makna kemerdekaan hakiki yang dimiliki setiap orang.

Dengan demikian, kemerdekaan di sini baru sebatas kebebasan tiap individu untuk hidup mandiri secara bermartabat. Namun, gagasan ini cukup efektif untuk mempengaruhi kesadaran kolektif kaum bumiputra sebagai kelompok manusia dalam jumlah besar agar dapat hidup merdeka dan bermartabat. Proses ini jelas membutuhkan waktu yang cukup lama.Tapi jika kesadaran ini telah terbentuk, kaum bumiputra akan bangkit untuk merebut kembali kehidupan yang merdeka dan bermartabat.

Gagasan Nasionalisme

Dalam proses menuju kemerdekaan, sebuah bangsa akan terus melakukan proses identifikasi diri. Sebuah dokumen penting cukup menyadarkan warga Muhammadiyah, bahwa sejak awal 1925,pada cover Soeara Moehammadijah (bandingkan dengan ejaan dokumen tahun 1922) No 1 Tahun 1925 telah menggunakan istilah ”Indonesia” untuk mengganti nama ”Hindia-Belanda.”Tokoh yang memiliki andil besar dalam penggunaan istilah baru ini adalah Soemodirdjo, kepala redaksi (hoofdredacteur) Soeara Moehammadijah pascakepemimpinan Haji Fachrodin (1922-1924).

Soemodirdjo memang telah mengenalkan istilah Indonesia untuk mengganti nama Hindia-Belanda. Dia juga telah menulis sebuah artikel penting dengan judul, ”Anak Indonesia,Awas” (No 1 Tahun 1925).Tapi penggunaan istilah baru ini memang belum konsisten dalam penerbitan Soeara Moehammadijah tahun 1925. Sebab, beberapa artikel di dalam majalah ini masih sering menggunakan istilah Hindia-Belanda atau Hindia-Nederland. Tapi, Soemodirdjo telah mengawali proses identifikasi bangsa ini dengan menggunakan nama yang kemudian dikukuhkan dalam momentum Sumpah Pemuda pada 1928.

Memasukiperiodekepemimpinan KH Mas Mansur (1938–1940), Muhammadiyah melakukan langkah- langkah strategis yang cukup mendukung bagi proses pembentukan nasionalisme keindonesiaan. KH Mas Mansur tegas menentang kebijakan Ordonansi Guru dan pencatatan perkawinan oleh pemerintah Belanda. Pada 1937, lewat kongres XXVI,Muhammadiyah mencanangkan program perbaikan ekonomi bagi kaum bu-miputra. Lewat kebijakan ini,KH Mas Mansur menghendaki agar bangsa Indonesia kuat dan mandiri secara ekonomi.

Di bawah kepemimpinan KH Mas Mansur pula,Muhammadiyah menentang kebijakan Ordonansi Sidang dan mengganti semua istilah Hindia-Belanda dengan bahasa Indonesia (Melayu).Pada kongres XXVIII di Medan (1939),sekitar 11 tahun pasca-Sumpah Pemuda (1928), Muhammadiyah mendukung gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori kaum muda di Tanah Air dalam menggunakan bahasa nasional.

Menjelangkemerdekaan(1942), Muhammadiyah kembali memainkan peran aktif dalam politik kebangsaan, khususnya pada periode kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, adik kandung Haji Fachrodin (pahlawan nasional).Peran Ki Bagus Hadikusuma dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) cukup besar ketika merumuskan Pembukaan (Preambule) Undang-undang Dasar (UUD).

Pada mulanya,Ki Bagus Ha-dikusumo adalah tokoh yang sangat getol memperjuangkan Islam dalam konstitusi negara.Menurut HS Prodjokusumo (1983), peran Mr Kasman Singodimejo, juga tokoh Muhammadiyah, sangat besar dalam membujuk Ki Bagus Hadikusumo untuk merelakan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan bangsa. Sejak tahun 1908 atau sekitar 37 tahun sebelum bangsa ini mengenal konsep nasionalisme keindonesiaan, KH Ahmad Dahlan telah menggagas perkumpulan yang akan menyatukan umat Islam setelah dia bergabung dalam organisasi Boedi Oetomo.

Sejak tahun 1925 atau sekitar 85 tahun sebelum bangsa ini mengidentifikasi dirinya, Muhammadiyah sudah menggunakan istilah Indonesia untuk mengganti nama Hindia-Belanda. Secara resmi, berdasarkan keputusan Kongres XXVIII di Medan (1939), Muhammadiyah telah mendukung gerakan kebangkitan nasional.

Bahkan,dalam proses kemerdekaan Indonesia,Muhammadiyah telah melibatkan dua tokohnya memperjuangkan rumusan Dasar Negara Republik Indonesia. Sampai sejauh ini, jika masih ada pendapat bahwa Muhammadiyah tidak turut andil dalam proses membangun nasionalisme keindonesiaan, maka itu suatu penilaian yang ahistoris. Jika warga Muhammadiyah sendiri tak memiliki sense of nationalism,maka itu suatu gejala amnesia sejarah!(*)

Mu’arif
Penulis buku
Meruwat Muhammadiyah (2005)  

Retrieved from: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/364696/

Muhammadiyah and the Origins of Intolerance in Indonesian Islam

Missionaries, Modernists and the Origins of Intolerance in Islamic Institutions

Jeremy M. Menchik

Stanford University; University of Wisconsin-Madison

2011

APSA 2011 Annual Meeting Paper
Abstract:     
Why are some Islamic institutions more tolerant than others? This basic question has far-reaching implications. Islamic movements have considerable sway in the policies of newly democratic Egypt, Tunisia and most other Muslim-majority states. Islamic movements are likewise important for the formation of social trust; recent scholarship suggests that democratization in Muslim counties is more likely to occur when Islamic institutions are able to build networks of cooperation across religious differences, while scapegoating and sectarian polemics between religious groups increases the likelihood of violence. I answer this basic question by focusing on Islamic institutions in Indonesia, the world’s largest Muslim-majority country and one of the most diverse. Using archival material and newly collected survey data, I argue against the notion that theology or ideology shape interethnic relations and show that local politics during the late colonial period explains the policies of contemporary Islamic institutions.

Before the national awakening period (pergerakan, 1880-1930), Javanese society was religiously homogenous with overlapping social identities and indistinct boundaries between them. Yet by 1930, there were deep social cleavages between groups. Archival material suggests that locally specific conditions in West, Central and East Java polarized society differently in each region: in West Java the primary divisions were between Christian/Muslim and Modernist/Traditionalist, in Central Java the divisions were similar but shallow and emerged late in the period, and in East Java only the Modernist/Traditionalist divide was salient. These different modes of polarization were then reflected in the policies of the emergent Islamic institutions Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama and Persatuan Islam. Contemporary survey data demonstrates that regional differences endure in the attitudes of elites. These findings suggests that rather than using ideological or theological explanations for patterns of tolerance and intolerance, scholars examine the lived experiences of Islamic leaders within their local and historically rooted contexts. 


Menchik, Jeremy M. 2011. "Missionaries, Modernists and the Origins of Intolerance in Islamic Institutions." APSA 2011 Annual Meeting Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1902088

Militansi Muhammadiyah Jawa Timur

Militansi Muhammadiyah Jawa Timur (I)

Republika, 17 Jan 2012

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Di antara 33 wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, mungkin . Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) yang paling militan. Dalam arti, roda organisasi berputar kencang dalam upaya meraih sasaran program yang telah ditetapkan. Jika ada masalah, cepat ditangani. Jika Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) tidak bisa menangani, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilibatkan.

Misalnya, menghadapi kasus konflik kepentingan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang sedikit memalukan, tetapi tidak dibiarkan berlarut. Saya pernah mengatakan, pada kasus-kasus tertentu Muhammadiyah adalah bagian dah kondisi negara yang tidak sehat. Ranah-ranah amal usaha yang agak basah kadang-kadang menjadi rebutan warga persyarikatan.

Persis seperti apa yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Laporan Kegiatan PWM Jatim tertanggal 4 Desember 2011 yang saya hadiri, di samping banyak sisi putih yang dibentangkan, sisi-sisi hitam pun disebutkan secara terbuka sebagai pertanda Muhammadiyah Jatim tidak mau menutup borok yang hinggap di tubuhnya.

Ini demi membuktikan rasa tanggungjawab yang tinggi bagi perbaikan kinerja organisasi. Saya dulu telah mengunjungi hampir semua PWM di seluruh Indonesia. Saya merasa PWM Jatim yang terbanyak memberi kesan positif yang patut dicatat. Semangat juang warga dan pengurusnya dalam beramal sangat terlihat dan terasa bila kita berkunjung ke wilayah itu.

Saking mengesankan, saya sempat berseloroh sekiranya PP Muhammadiyah tak mampu lagi mengurus persyarikatan, serahkan saja ke PWM Jatim, pasti beres. PWM periode 2010-2015 dipimpin oleh Prof DR Thohir Luth MA, seorang anak bangsa yang berasal dari Indonesia bagian timur. Didampingi oleh 12 anggota pimpinan yang lain, semuanya bergelar sarjana, bahkan tiga berpangkat guru besar.

Pimpinan ini secara teratur turun ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (POM) yang jumlahnya sebanding dengan jumlah Dati II se-Jatim, sebanyak 38. Muhammadiyah tidak pernah percaya pada angka 13 yang dianggap membawa celaka oleh kultur Barat. Terbukti dengan pimpinan wilayah yang bahkan PP berjumlah 13 orang.

Kantor PWM Jatim yang berada di Jalan Kertomenanggal IV Nomor 1, Surabaya, tergolong sedikit mewah, dilengkapi jaringan teknologi informasi, dan lokasinya strategis tidak jauh dari Bandara Juanda. Dari kantor inilah kegiatan organisasi di seluruh Jatim diteropong dengan saksama. Salah seorang wakil ketua yang membawahkan bidang wakaf dan zakat, infak, sedekah (ZIS) Drs Nurcholis Huda MSi, adalah penulis prolifik yang digemari pembaca.

jawaban SMS-nya kepada saya tentang data amal usaha1 Muhammadiyah Jatim, terbaca angka-angka berikut Bidang kesehatan berjumlah 101 (BKIA dan rumah sakit), Panti Asuhan Yatim 74, Panti Wrida 1, semua jenis sekolah tingkat menengah sampai ke bawah 964, universitas 6, dan sekolah tinggi 18.

Sepanjang pengetahuan saya, panti asuhan yang terbaik ada di Bojonegoro dan diasuh oleh Bung Wachid, yang sudah tahunan menyatu dengan seluruh denyutan nadi panti itu. Sosok ini telah lama mengusir perasaan lelah dari dirinya demi panti yang sangat dicintainya. Entah berapa orang dari alumni panti ini yang telah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Jika tuan dan puan berkunjung ke panti ini, akan bertemulah sosok kerempeng sangat sederhana, berambut pendek, dan berkulit hitam. Itulah Bung Wachid, yang tempat tinggalnya mungkin tak pernah direnovasi. Sewaktu saya dulu berkunjung ke sana, Bung Wachid juga tak mau pakai mobil, entah kalau sekarang.

Manusia tipe Wachid ini dengan kadarnya masing-masing banyak dimiliki oleh Muhammadiyah Jatim. Tampaknya, karena faktor semangat juang semacam inilah Muhammadiyah di provinsi dengan jumlah 37 juta jiwa (data 2005) itu terus saja berkembang, baik kuantitas maupun kualitas. Dengan segala rintangan yang dihadapi, Muhammadiyah tetap saja berekspansi dalam meluaskan jaringan amal usahanya tanpa terlihat tanda-tanda surut. Beberapa sekolah yang akan mati masih diupayakan agar tetap bisa bernapas.

------

Militansi Muhammadiyah Jawa Timur (II)

Oleh : Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif

Republika, 24 Jan 2012

Dibandingkan dengan mitra NU-nya, secara kuantitatif posisi Muhammadiyah jelas minoritas, tetapi tidak secara kualitatif Apakah militansi Muhammadiyah Jatim ini salah satu pen-dorongnya adalah perasaan minoritas yang harus unggul dalam kerja-kerja pendidikan-sosial keagamaan? Saya tidak bisa menjelaskan.

Di Jawa Barat (Jabar) dengan dominasi suku Sunda, Muhammadiyah juga minoritas, tetapi dari segi militansi, jauh berada di bawah Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim). Mungkin pendekatan sosio-antropologis bisa menjelaskan mengapa dua sayap Muhammadiyah Jatim dan Jabar ini menunjukkan tingkat dinamika yang berbeda

Di PWM Jabar, sampai sekarang belum berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah yang berarti. Sementara di Jatim, universitas dan sekolah tinggi Muhammadiyah ada yang sudah berpredikat unggulan. Sekalipun demikian, di Garut, Muhammadiyah sudah mempunyai sebuah pesantren ternama dan di Cirebon sudah ada pula beberapa sekolah favorit. Kedua kota ini adalah bagian dari wilayah PWM Jabar.

Agar jejak rekam Muhammadiyah Jatim lebih terlihat, perlu sekilas data sejarah berikut ditampilkan Muhammadiyah secara resmi berdiri pada 1 November sebagai sebuah cabang Surabaya dengan Surat Keputusan Hoofdbestuur (HB) No 4/1921. Ketua pertamanya adalah Mas Mansur yang sebelumnya terpikat oleh cara Ahmad Dahlan menafsirkan Alquran sewaktu berkunjung ke Surabaya sebagai pedagang dan mubaligpada 1915.

Perkenalan dan dialog dua ulama ini terus berlanjut dan Mas Mansur juga berkunjung ke Yogyakarta. Diawali oleh cabang Surabaya, kemudian dalam tempo relatif singkat antara tahun 1920-an/1930-an cepat merayap ke bagian-bagian lain di Jatim dengan tantangan yang bervariasi, karena Muhammadiyah saat itu masih dianggap sebagai pembawa agama baru dengan sejumlah stigma yang ditempelkan kepadanya.

Karena Muhammadiyah tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan usaha konkret dalam bentuk kehadiran madrasah, sekolah, panti, klinik, dan rumah sakit yang mengiringinya, lama-kelamaan mata masyarakat terbuka juga. Mungkin di sinilah terletak kekuatan utama Muhammadiyah dalam upaya mencerdaskan otak dan mencerahkan hati manusia, demi terciptanya masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

Dalam perjalanan selanjutnya, dari rahim Muhammadiyah Jatim telah tampil dua tokoh utamanya untuk menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu KH Mas Mansur (1937-1943) dan KH Faqih Usman (1968), sekalipun yang kedua ini hanya menjabat beberapa hari karena wafat. Mas Mansur adalah ketua PP (saat itu disebut PB/pengu-rus besar) pertama yang bukan berasal dari Yogyakarta, yang dipilih melalui Muktamar ke-26 di kota kelahiran Muhammadiyah ini.

Di kalangan Muhammadiyah, Mas Mansur dikenal sebagai pencetus gagasan Langkah 12, yang, antara lain, berupa gerakan koreksi din, memperjuangkan keadilan, dan membina hubungan silaturahim dengan kalangan di luar Muhammadiyah. Dengan langkah-langkah ini. Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang terbuka untuk dikritik agar tidak mudah puas diri. Pada resonansi terdahulu, sudah kita sebutkan bahwa Muhammadiyah telah terbentuk di semua Dati II Jatim, sekalipun belum meliputi semua kecamatan dan desa.

Tetapi, di seluruh Jatim dapat ditemui 498 cabang dan 2.849 ranting Muhammadiyah dengan kualitasnya yang beragam, sangat bergantung pada kualitas dan komitmen pimpinannya masing-masing dalam membina gerakan Islam ini. Di sana-sini masih saja terdapat pihak-pihak yang menentang, tetapi itu semua adalah sisa-sisa masa lampau yang tidak terlalu berat.

Jika Ahmad Dahlan pernah mau ditebas lehernya di daerah Banyuwangi pada masa awal itu, sekarang keturunan yang hendak menebas itu tidak sungkan-sungkan untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tersebar hampir di seluruh Jatim. Dengan bergulirnya waktu, sikap masyarakat pun mengalami perubahan ke arah yang semakin positif.

Paham agama yang diajarkan Muhammadiyah ternyata bukanlah agama baru, melainkan sebuah Islam yang berkemajuan untuk kemaslahatan semua. Dalam musyawarah 4 Desember di atas, para tokoh PWM dan mantan PWM sekaligus meluncurkan lima karya tulis buah tangan mereka, sebuah teladan yang patut dicontoh oleh kalangan Muhammadiyah di wilayah lain.

Muhammadiyah Jatim tidak saja gesit dalam berorganisasi dan mengurus amal usaha, kerja-kerja otak pun menjadi perhatian mereka.

A century of helping shape a moderate Muslim democracy

NewsObserver.com, Tue, Jan 31, 2012

BY JAMES PEACOCK AND EUNSOOK JUNG
 
This year is the 100th year of one of the largest, most accomplished and least known Muslim organizations in the world - and one that has played and can play a critical role in peaceful leadership transitions.

Muhammadiyah reports 30 million members, mainly located in Indonesia, the nation with the largest Muslim population. Muhammadiyah was founded in 1912. In its 100 years it has accomplished an astounding range of work. It has established dozens of universities, 12,000 schools with over 50,000 teachers and over a million students, 47 hospitals, 217 clinics, 300 orphanages and other civic or community organizations. Its large and powerful women's organization, Aisyiyah, has created over 500 microcredit cooperatives engaged in community work. Aisyiyah empowers women.

Despite its size, accomplishments and importance, Muhammadiyah is little known, probably because, unlike radical and militant organizations featured in the media, it has not emphasized violence. Instead, it has worked importantly to prevent violence.

A notable example stands in stark comparison to the recent uprisings in Egypt and elsewhere in the Middle East. In Indonesia in 1998 General Suharto, who resembled Mubarak in a long and somewhat autocratic reign (since 1965), did what Mubarak, Gadhafi and others did not; he voluntarily resigned, thus avoiding the violent uprisings of Egypt, Libya and Syria.

A key reason Suharto resigned was the diplomacy of the then-chair of Muhammadiyah, Amien Rais. Here a strong Muslim leader deployed a Muslim organization, Muhammadiyah, as a catalyst to a peaceful transition toward a relatively democratic government.

What are prospects for Muhammadiyah's global role?
It has published an extensive vision and plan for its future. The plan assesses the global situation in relation to the place of Islam (China, it suggests, has replaced USA as the major power to consider). It discusses the environment, the economy, democratic government - of which Indonesia is one of the notable examples in a predominantly Muslim population. It addresses the role and status of women, especially in relation to Aisyiyah, which is pressing for stronger leadership role in the organization and in Islam.

Muhammadiyah envisions itself as a crucial bridge between Islam and non-Islamic populations or nations. In the global system, Muhammadiyah occupies a mediating position because it is Muslim yet not militant. In fact, it is moderate in most of its social and political values. Also it has accomplished much in educational, cultural and community work while adhering firmly to a Muslim identity. Some potential for a mediating role is reflected in conferences on peace held by Muhammadiyah and in the vision for 2010-2015.

This year we should learn about and perhaps engage with Muhammadiyah in an effort to work peaceably and productively with the hugely important Muslims who are at once moderate and vigorous in seeking peace and progress.

 

James Peacock is Kenan professor in the Department of Anthropology at UNC-Chapel Hill and is the author of "Grounded Globalism." Eunsook Jung is assistant professor of politics at Fairfield University in Connecticut. The writers have participated in and observed Muhammadiyah activities from 1970 to the present. 

 

Retrieved from: http://www.newsobserver.com/2012/01/31/1818167/a-century-of-helping-shape-a-moderate.html

Read more here: http://www.newsobserver.com/2012/01/31/1818167/a-century-of-helping-shape-a-moderate.html#storylink=cpy

Panglima Besar Jenderal Sudirman: Kader Muhammadiyah

“Tentara tidak berpolitik, tidak memihak kepada golongan, atau partai politik tertentu. Politik negara adalah politik tentara.” Kalimat itu diucapkan Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional yang riwayatnya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Buku ini mengungkap sisi kehidupan spiritualreligius Jenderal Sudirman dalam pembentukan kepribadiannya. 

Judul	:	Panglima Besar Jenderal Sudirman Kader Muhammadiyah
No. ISBN	:	979-9246-27-X
Penulis	:	Sardiman AM
Editor	:	Rachmi N. Hamidawati
Penerbit	:	AKN
Tahun Terbit	:	2005
Jumlah Halaman	:	312
Ukuran	:	15 x 23
Kertas	:	HVS 70gr
Cetakan	:	Black-White
Berat Buku	:	415 gram

Jendral Soedirman Pahlawan Pembela Kemerdekaan
1916 - 1950

Di Bodas Karangjati lah Sudirman dilahirkan, tepatnya di kabupaten Purbalingga tanggal 24 Januari 1916. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, tapi tidak sampai tamat. Kemudian ia menjadi guru di Muhammadiyah Cilacap. Semasa mudanya Sudirman aktif dalam organisasi pramuka dan terkenal sangat disiplin.

Dimasa pendudukan Jepang, Sudirman sangat memperhatikan masalah sosial. Lalu ia mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Dan ia juga menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Keresidenan Banyumas. 

Pada masa itu pula Sudirman mengikuti pendidikan tentara Pembela Tanah Air (Peta) di Bogor. Kemudian ia diangkat menjadi Komandan Batalyon di Kroya. Jasa pertama Sudirman setelah kemerdekaan ialah merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas.
 

Sesudah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, ia diangkat menjadi Panglima Divisi V / Banyumas dengan pangkat kolonel. Bulan Desember 1945 ia memimpin pasukan TKR dalam pertempuran melawan Inggris di Ambarawa. Tanggal 12 Desember dilancarkan serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Akhirnya pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang.
 

Dalam Konferensi TKR tanggal 12 Nopember 1945 Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Lalu tanggal 18 Desember 1945 ia dilantik oleh Presiden dengan pangkat Jenderal. Sejak itu TKR tumbuh menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 

Sewaktu Belanda melancarkan Agresi Militer II, Jendral Sudirman sedang sakit, tetapi ia menolak saran Presiden untuk tetap tinggal didalam kota. Kurang lebih tujuh bulan ia mempimpim perang gerilya di hutan-hutan dan gunung-gunung. Banyak penderitaan yang dialaminya terutama penyakitnya sering kambuh dan tidak tersedianya obat-obatan.
 

Pulang dari medan gerilya, karena masih sakit, ia tidak dapat memimpin Angkatan Perang secara langsung, tetapi buah pemikirannya selalu dibutuhkan oleh Pemerintah.
 

Pengalima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta.

 

 Pembelengguan Sebuah Fakta Sejarah

Judul: Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman
 

Penulis:Dr Abdul Haris Nasution, Dr H Roeslan Abdulgani, Prof SI Poeradisastra, Sides Sudyarto DS (editor)Kompas, 13 Maret 2003. SOEDIRMAN, salah seorang pahlawan nasional dan simbol Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukanlah nama yang asing di telinga. Ia mendapat tempat istimewa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia karena menjabat panglima angkatan bersenjata pada awal berdirinya republik ini. Namun, pengetahuan tentang Soedirman yang diberikan bangku sekolah tidak pernah cukup mendalam. Sementara ketersediaan literatur yang membahas Soedirman secara khusus jumlahnya tidak memadai.

Dalam kurun waktu 25 tahun pertama pascakemerdekaan, tercatat hanya ada satu buku saja yang menempatkan Soedirman sebagai pokok bahasan, yaitu "Djenderal Soedirman Pahlawan Kemerdekaan" (1963) yang ditulis Solichin Salam. Selebihnya pembahasan tentang Soedirman selalu hanya merupakan pelengkap bagi kerangka bahasan lain seperti tentang gerakan Pemuda Muhammadiyah, kepanduan Hizbul Wathan, perang revolusi kemerdekaan, tentara, politik militer, hingga tentang Tan Malaka.

Baru sekitar tahun 1980-an mulai bermunculan buku yang membahas Soedirman secara lebih spesifik, seperti "Perjalanan Bersahaja Jenderal Sudirman" karya SA Soekanto (1981), "Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia, Kisah Seorang Pengawal" (1992) yang ditulis Tjokropranolo, mantan Gubernur DKI Tahun 1977-1982, atau "Panglima Besar Jenderal Sudirman Kader Muhammadiyah" (2000) karya Sardiman AM. Meskipun cukup banyak kuantitasnya, namun sebagian besar buku yang hadir tersebut cenderung mengaitkan tokoh ini dengan dunia ketentaraan dan lebih berupa memoar atau biografi Soedirman sebagai seorang tokoh.

Sedikit saja buku seperti "Genesis of Power General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49" (1992) yang ditulis Salim Said, yang mengupas sikap dan pandangan politik Soedirman secara lebih mendalam, baik menyangkut penentangan Soedirman terhadap langkah politik pemerintah yang menjalin kerja sama dengan Belanda, tentang langkah-langkah politis yang diambil Soedirman dalam rangka mengedepankan sikap politiknya, dan keterkaitan Soedirman dengan Peristiwa 3 Juli 1946. Umumnya jika sampai pada pembahasan tentang hal tersebut, penulis-penulis cenderung "melindungi" keterlibatan Soedirman dalam peristiwa yang diyakini sebagai upaya coup d' ètat dan "membersihkan" kecenderungan ideologi kiri Soedirman dengan berbagai alasan.

Fakta sejarah tersebut memang rawan dibicarakan ketika rezim yang berkuasa bersandar

pada kekuatan militer yang mengangkat Soedirman sebagai panglima besarnya. Tak ayal lagi, ketika buku yang menganalisis Peristiwa 3 Juli 1946 terbit, pemerintah Orde Baru langsung membelenggu peredarannya lewat daftar cekal Kejaksaan Agung (Kejagung). "Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman", buku yang mengangkat Peristiwa 3 Juli 1946 sebagai fokus bahasan, memaparkan pergolakan internal para elite politik Indonesia pada awal kemerdekaan dengan titik berat telaah pada pandangan dan sikap politik yang diambil Soedirman selaku panglima besar dalam menanggapi berbagai situasi politik yang berkembang saat itu.

Panglima Besar Soedirman" merupakan kumpulan beberapa tulisan, di antaranya tulisan dua pelaku sejarah bangsa ini yaitu Abdul Haris Nasution dari kalangan militer dan Roeslan Abdulgani yang mewakili unsur sipil yang turut berjuang dalam perang kemerdekaan. Selain itu, termaktub pula analisis terhadap Peristiwa 3 Juli 1946 dari SI Poeradisastra, sejarawan dan Guru Besar UI, dan rangkuman dari Sides Sudyarto DS, pemenang sayembara puisi Prasasti Ancol tahun 1977 dan mantan wartawan yang pernah bergabung di Kompas tahun 1974-1981.

Buku yang pertama kali dicetak sebanyak 5.000 eksemplar dan diluncurkan sekitar awal tahun 1984, ini tamat riwayat peredarannya di masyarakat kurang lebih enam bulan kemudian, tepatnya tanggal 28 Agustus 1984, setelah diharamkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) lewat fatwa No 167/JA/8/1984. Menurut Sides, editor buku itu yang sempat diinterogasi Kejagung sebanyak sembilan kali, tidak ada alasan formal yang menjadi landasan pencekalan buku yang bermuatan fakta sejarah tersebut.

Dalam "Tingkah Laku Politik Panglima Besar Soedirman", Nasution menuangkan pengalaman pribadi sebagai prajurit di lapangan yang langsung menerima perintah Soedirman. Sebagai seorang bawahan, ia lebih banyak menyoroti kepemimpinan Soedirman sebagai panglima besar dalam menyikapi berbagai kondisi politik bangsa dan menghindari pembahasan tentang Peristiwa 3 Juli 1946. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa dirinya berseberangan pendapat dengan Soedirman dalam persoalan "Reorganisasi-Rasionalisasi" (Re-Ra) tentara yang merupakan imbas dari Perjanjian Renville tahun 1948.

Dalam mengulas Soedirman, Abdulgani menempatkan panglima besar tersebut dalam konteks pertikaian ideologi yang mendominasi kala itu. Meskipun dalam Peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta Soedirman dituduh membantu upaya coup d' ètat terhadap duet Soekarno-Hatta, dengan membebaskan orang-orang dari kelompok Marxisme-Leninisme independen (Tan Malaka) yang ditahan di Penjara Wirogunan, namun menurut Abdulgani tekad untuk mempertahankan kemerdekaan dan loyalitas terhadap negara tetap dipegang teguh Soedirman yang secara historis masuk dalam kelompok Islamisme, namun bukan aliran yang fanatik dan intoleran. Walaupun sempat berseberangan pandangan politik dengan pemerintah yang saat itu dikuasai kelompok Marxisme-Liberalisme moderat (Amir Sjarifuddin dan Sjahrir), Soedirman tidak memanfaatkan posisi panglima besar yang strategis untuk menggulingkan pemerintah resmi Soekarno-Hatta.

Poeradisastra sebagai seorang sejarawan berupaya obyektif dalam melihat fakta Peristiwa 3 Juli 1946. Analisis terhadap rangkaian kejadian, proses sidang di Mahkamah Agung, kesaksian Soedirman, serta pernyataan dan pembelaan dari para pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu, seperti Iwa Koesoema Soemantri, Ahmad Soebardjo, dan M Yamin dari kubu Persatuan Perjuangan yang berafiliasi pada Tan Malaka, melahirkan satu kesimpulan bahwa telah terjadi tawar-menawar antara Soedirman dengan para anggota Kabinet Sjahrir yang secara coute que coute membentuk pra-anggapan peristiwa tersebut sebagai suatu coup d' ètat.

Meskipun Poeradisastra tidak mengingkari keterlibatan Soedirman dalam Peristiwa 3 Juli 1946, namun ia yakin Soedirman melakukan negosiasi tersebut untuk menyelamatkan keutuhan komando tentara saat itu. Sejarah membuktikan, Soedirman tetap menjaga manunggalnya tentara dengan pemerintah. Ia mengorbankan hati nuraninya yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk berkompromi dengan Belanda demi persatuan negara dan membayar beban psikologisnya dengan kesehatan yang kian hari semakin memburuk.

Upaya meminta Soekarno mengubah susunan Kabinet Sjahrir dan menerima minimum program Persatuan Perjuangan 7 pasal yang dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946, memang tidak dibahas secara mendalam dalam wacana sejarah Indonesia selama ini. Padahal, peristiwa tersebut jelas melibatkan Soedirman yang disinyalir mendukung Persatuan Perjuangan yang berada di bawah komando Tan Malaka. Kedekatan dan kesamaan visi Soedirman dengan Tan Malaka yang oleh Orde Baru dituding sebagai komunis mengindikasikan ideologi yang dianut Soedirman.Hal inilah yang coba ditutupi rezim Orde Baru yang berdiri di atas kekuatan militer. Bagaimana publik akan bereaksi jika menyadari fakta bahwa Panglima Besar TNI adalah seorang sosialis! (Nurul Fatchiati)

Retrieved from: http://alumni-unsoed.tripod.com/id17.html

Moehammadyah and "Terug naar Koran en Soennah"

"Moehammadyah" in Blumberger, John Theodor Petrus. 1931. De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon. pp. 90-101 and 339-347.

Het snel toenemend wereldverkeer van technischen en geestelijken aard heeft niet nagelaten allerwegen grooten invloed uit te oefenen op het godsdienstig, politiek en sociaal stelsel van den Islam. Door veelvuldige aanrakingen met andere godsdiensten en religieuze opvattingen, met moderne wetenschappelijke instellingen en methoden, heeft het veelomvattend stelsel van den Islam, zooals het is opgebouwd op den grondslag van den Koran (Allah's eigenwoorden, aan Mohammad geopenbaard) en de Soennah (ten rechte ,,Hadith", d. i. overlevering betreffende het doen en laten van den Profeet en van zijn gezellen), zich moeten aanpassen aan de onafwijsbare eischen der wereld-evolutie.

Vooruitstrevenden onder de Moslims, die den tijdgeest beseften en vele der in de Fikh-boeken van de vier scholen — Sjafiietische, Hanafietische, Malikietische en Hanbalietische — gegeven interpretatiesdergewijde teksten als belemmeringen gevoelden voor de maatschappelijke evolutie, riepen allengs luider: ,,Terug naar Koran en Soennah", met terzijdestelling van allerlei verstarde regelen der plichtenleer, vastgelegd door de vier Imams, hoofden diet rechtsscholen. Zelfstandige bronnenstudie (..idjtihad"), buiten de Kitabs om, was echter volgens de orthodoxie ongeoorloofd; immers zou dat beteekenen aantasting van het gezag der Imams, aan wier autoriteit de rechtzinnigen zich hadden te onderwerpen (,,taklid").

... Leider dier beweging was Kjahi Hadji Ahmad Dahlan, die moderne leerstelh'ngen verkondigde op het gebied van het onderwijs aan Islamieten, ook aan vrouwen en meisjes. Zijn godsdienstige propaganda (,,tablegh") ontmoette heftig verzet van de zijde der orthodoxe gemeente. De energieke Dahlan liet zich daardoor niet afschrikken! Op 18 November 1912 richtte hij een vereeniging op, onder den naam ..Moehammadyah", met het doel het wereldsch onderwijs te bevorderen op godsdienstigen grondslag en de eenheid en de kracht van den Islam te versterken. De vereeniging representeerde den wereldwijzen modernen ,,santri", die door veelvuldige aanrakingen met de buitenwereld in zijn handel en zijn bedrijf zich bewust was geworden van de sleur, waarin de Islam was vervallen; die zich opmaakte om zijn godsdienst op te heffen door de dogmatische en wettelijke beginselen zooveel mogelijk te doen aanpassen aan veranderde levensomstandigheden. Zoo kan Moehammadyah eenigermate worden aangemerkt als te behooren tot de reformistische Islam-beweging uit de school van Moehammad Abdoeh, den Egyptischen Sjeich, die beoogt den Islam te bevrijden van de banden, welke actieve deelneming aan den vooruitgang van den nieuwen tijd bemoeilijkten.

Muhammadiyah Lamongan: Catatan Sejarah

Muhammadiyah Bergeser ke Lamongan

Belum banyak pustaka yang membahas terkait keberadaan Muhamadiyah di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Meskipun Surabaya jelas-jelas menyumbang salah satu tokohnya dalam dinamika perkembangan Muhammadiyah, akan tetapi tidak lantas menjadikan Muhammadiyah membidik Surabaya sebagai basis gerakannya. Minangkabau disinyalir lebih kondusif untuk perkembangan Muhammadiyah ke depan, selain Yogyakarta. Meskipun demikian, Surabaya pernah dijamah Muhammadiyah pada awal tahun 1920-an.

Sejak disahkannya surat perizinan no. 40 yang diberikan pada 16 Agustus 1920 oleh pemerintah Kolonial Belanda, Muhammadiyah semakin menemukan angin segar untuk mengembangkan sayap dengan meluaskan cabangnya di luar Yogyakarta. Salah satunya adalah Muhammadiyah cabang Surabaya yang resmi berdiri pada tahun 1921. Tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam perkembangan Muhammadiyah Jawa Timur adalah Mas Mansur dengan dibantu oleh beberapa tokoh lokal kenamaan seperti Kiai Usman[19], H. Asyhari Rawi, dan H. Ismail.[20]

Selain sebagai tokoh yang berperan dalam perkembangan Muhammadiyah di Jawa Timur, Mas Mansur juga ditunjuk sebagai ketua pertama Muhammadiyah cabang Surabaya yang dibantu oleh orang-orang yang telah disebut para paragraf sebelumnya. Bagi Ahmad Dahlan, berdirinya Muhammadiyah di Surabaya merupakan keberhasilan yang luar biasa, apalagi orang yang memegang adalah Mas Mansur, orang yang begitu besar andilnya terhadap Muhammadiyah. Selanjutnya terjadi efek domino dalam perkembangan Muhammadiyah di Jawa Timur. Tidak lama berselang berdiri Muhammadiyah di Banyuwangi dan Situbondo pada tahun 1922, kemudian Gresik pada 1926 dan tempat-tempat lain di Jawa Timur.[21]

Efek domino ini juga yang membawa Muhammadiyah sampai ke pesisir utara Lamongan, yang waktu itu poros penyebarannya berada di tiga titik; Blimbing, Pangkatrejo dan kota Lamongan sendiri. Khususnya di Blimbing, yang bisa dikatakan sebagai ibukotanya pesisir utara Lamongan, Muhammadiyah mendapat sambutan begitu antusias dari masyarakat.[22] Sejalan dengan itu, masyarakat Blimbing yang dulunya adalah masa Masyumi yang fanatik banyak berpindah ke Muhammadiyah setelah Masyumi resmi dibubarkan oleh pemerintah beberap saat setelah tudingan tindakan sparatis kepada PRRI/Permesta.[23]

Bibit penyebaran Muhammadiyah di Lamongan muncul pertama kali di Kabupaten Lamongan bermula di Blimbing, kecamatan Paciran yang dikembangkan oleh H. Sa’dullah pada 1936. Dalam penyebarannya Sa’dullah dibantu oleh seorang perempuan. Zainab namanya, yang sering disebut dengan Siti Lembah. Sampai saat ini belum banyak pustaka dan keterangan tentang kegiatan perintisan keduanya, kecuali Sa’dullah adalah orang yang sangat komunikatif dalam dakwahnya sehingga mudah mempengaruhi orang di sekitarnya.

Tokoh lain yang mempunyai andil dalam penyebaran Muhamadiyah adalah KH. Mohammad Amin Mustofa. Dalam usia yang relatif masih muda, Amin sudah mengasuh ponpes di Tunggul, sebelah timur Paciran. Sebelum resmi mengajar di ponpes, Amin lebih dulu malang melintang menimba ilmu di pelbagai pesantren yang tersebar di Jawa Timur, seperti Tebuireng, Termas, Ngeloh Kediri dan Maskumambang di Gresik.

Setelah merasa mendapatkan massa yang signifikan, Muhammadiyah berupaya meluaskan dakwahnya ke tempat lain di Lamongan. Muhammadiyah kemudian beralih agak ke tengah melalui beberapa ulama yang aktif di SI (Sarikat Islam). Melalui SI inilah, gerakan pembaharuan Muhammadiyah lebih cepat dikenal, dimengerti, dan diamalkan oleh sebagian masyarakat. Beberapa nama yang bisa dicatat adalah Sofyan Abdullah di desa Pangkatrejo,[24] Kecamatan Maduran, dan H. Khozin Jalik di kota Lamongan yang saat itu mengajar di sekolah Nahdhotul Ulama (NU) di Lamongan. Ayah Khozin sendiri adalah tokoh NU yang berpengaruh di Lamongan.

Secara organisasi, Muhammadiyah Lamongan resmi berdiri sendiri setelah turunnya SK PP Muhammadiyah No. C-076/D-13, tanggal 11 September 1967. Perlu diketahui, sebelumnya cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di Paciran berada di bawah pengawasan PMD Bojonegoro. Ketika resmi menjadi Pimpinan Daerah, Muhammadiyah waktu itu membawahi 5 cabang, yaitu Cabang Lamongan (PP Muhammadiyah No. 1024, 11 Mei 1953), cabang Jatisari/Glagah (PP Muhammadiyah No. 1481, 2 Mei 1961), cabang Babat (PP Muhammadiyah No. 1952, 4 Februari 1962), cabang Pangkatrejo (PP Muhammadiyah No. 1707, 27 Juli 1963), dan cabang Blimbing/Paciran (PP Muhammadiyah No. 1796, 1 Februari 1964).[25]

Setelah mendapat pengesahan dari PP Muhammadiyah, Muhamamdiyah Lamongan semakin mengepakkan sayapnya untuk mengembangkan Muhammadiyah secara organisatoris berdasar pada muktamar dan Musyawarah Wilayah. Muhammadiyah Lamongan pun berkembang dengan pesat. Dengan berkembangnya Muhammadiyah di Lamongan selanjutnya berdampak pada perkembangan Muhammadiyah di Sukodadi, Babat, dan sekitarnya.

Selain daerah yang berdekatan langsung dengan kota Lamongan, Muhammadiyah di kabupaten Lamongan juga berkembang besar di wilayah pesisir Lamongan. Salah satunya adalah Blimbing, Paciran dan Brondong. Untuk Blimbing, dulunya adalah basis Masyumi. Segera setelah masyumi bubar pada 1960, masyarakat Blimbing banyak yang berbondong-bondong masuk dan aktif sebagai anggota Muhamamdiyah.

Muhammadiyah cabang Blimbing mengalami perkembangan yang signifikan. Selain sambutan antusias masyarakat setempat, Muhammadiyah Blimbing juga mendapat dukungan dari kalangan ulama setempat. Hal ini dapat dilihat dari struktur kepengurusan yang dipilih pada konferensi cabang Blimbing pada Agustus 1962. Secara aklamasi dipilihlah Kiai Adnan Noer sebagai ketua dan Kiai Ridlwan sebagai wakilnya. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan ulama masih mempunyai posisi dan kedudukan yang istimewa di masyarakat Muhammadiyah Blimbing.[26] Selain unsur kiai dan ulama, Muhammadiyah Blimbing juga mendapat dukungan kuat dari pada pedagang. Terbukti dengan dipilihnya H. Umar Fauzi dan H. Sholihin, yang notabenen adalah pedagang, sebagai bendahara Cabang. Selain itu adalah ulama kharismatik K.H. Abdurrahman Syamsuri, yang umum dipanggil Yi Man.[27]

Cabang Blimbing membawahi beberapa ranting, salah satunya adalah ranting Paciran dan ranting Brondong. Dalam perkembangam selanjutnya, berdasarkan intruksi PP Muhammadiyah agar tiap cabang berada di Kota Kecamatan, maka cabang Blimbing dipecah menjadi Cabang Paciran dan Cabang Brondong, dikarenakan waktu itu Paciran dan Brondong adalah ibu kota kecamatan.[28]

Muhammadiya cabang Paciran pertama kali terbentuk sekitar tahun 1967, dan yang menjadi ketua cabang untuk pertama kalinya adalah KH. Abdurrahman Syamsuri dengan sekretarisnya adalah Maryono, yang waktu itu menjadi PNS di tempat yang sama. Surat keputusan pengesahan pendirian cabang ini baru keluar pada 19 Oktober 1977 berdasar SK PP Muhammadiyah nomor M/033/1977. Cabang Paciran membawahi beberapa ranting diantaranya: Kranji, Sendangagung, Sendangdhuwur, Paloh, Dengok, Sumuran, Warulor, Blimbing, Tunggul, Sidodadi, Banjarwati, Tlogosadang, Tepanas, Weru, Paciran, Sidokelar, Drajat, Kandangsemangkon, Kemantren, Sumurgayam dan Sidokumpul.[29] Seperti halnya Muhammadiyah di beberapa tempat, Muhammadiyah Paciran juga mempunyai beberapa amal usaha yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya, yang akan dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya.

---------------

[19] Karena kepiawaiannya sebagai ulama dan cendikia, Kiai Usman diangkat menjadi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur periode 1932-1936 yang berkedudukan di Surabaya. Ketika Mas Mansur dikukuhkan sebagai ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, dia menggantikan kedudukan Mas Mansur sebagai konsul Muhammadiyah Jawa Timur tahun 1936. Tim Penulis, Siapa dan Siapa 50 Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur (Surabaya: Hikmah Press, 2005), hlm. 92.

[20] Ahmad Najib Burhani, op cit, hlm. 137.

[21] Mustakim, Matahari Terbit di Kota Wali, Sejarah Pergerakan Muhammadiyah Gresik 1926-2010, (Gresik: MUHIpress, 2011), hlm. 48.

[22] Fathurrahim Syuhadi, Mengenang Perjuangan Sejarah Muhammadiyah Lamongan 1936-2005 (Surabaya: Java Pustaka Media Utama, 2006), hlm. 13.

[23] Wawancara dengan Bapak Maryono. Pada Rabu 11 Agustus 2010.

[24] Tahun 1940 di Pangkatrejo telah ada kelompok belajar keagamaan yang condong dengan Muhammadiyah yang diasuh oleh Sofyan Abdullah. Selain diasuh oleh guru-guru setempat, kelompok belajar ini juga mendatangkan beberapa guru dari Yogyakarta. Pada tahun 1948 kelompok belajar ini merubah namanya menjadi Madrasah Al Abdaliyah yang menggunakan model klasik. Fatrurrahim Syuhadi, op. cit, hlm. 17.

[25] Farhurrahman Syuhadi, ibid, hlm. 23.

[26] KH. Ahmad Adnan Noer dan KH. Ridlwan Syarqowi adalah teman seangkatan sewaktu belajar di pesantren Maskumambang yang diasuh oleh KH. Amar Faqih. Lihat profil mereka dalam Tim Penulis, Siapa dan Siapa 50 Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur (Surabaya: Hikmah Press, 2005).

[27] Baca KH. Ahmad Adnan Noer, Catatan Kehidupan Pribadi dan Keluarga (manuskrip) dan KH. Ahmad Adnan Noer, Catatan Aneka Warna (manuskrip dimulai dari tahun 1951), dalam Sjamsudduha, Konflik dan Rekonsiliasi NU Muhammadiyah (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm. 61-62. Kesemuanya tersimpang di Perpustakaan PW Muhammadiyah Jawa Timur.

[28] Wawancara Bapak Maryono, op cit.

[29] Farhurrahim Syuhadi, op. cit, hlm. 27

Retrieved from: http://ndangcerung.wordpress.com/2011/08/02/muhammadiyah-pesisir/#_ftn29

The original article is entitled: Muhammadiyah Pesisir. This article is taken from his (ndangcerung) BA Thesis.

Sejarah Masuk dan Berkembangnya Muhammadiyah di Surakarta

Oleh : K.H. Muhammad AmirË

(Imam Masjid Balai Muhammadiyah Surakarta)

Hendaklah kamu jangan sekali-kali menduakan pandangan Muhammadiyah dengan perkumpulan lain. Jangan sentimen, jangan sakit hati, kalau menerima celaan dan kritikan. Jangan sombong, jangan berbesar hati, kalau menerima pujian. Jangan jubriya (ngujub-kibir-riya’). Dengan ikhlash murni hatinya, kalau sedang berkembang harta benda, pikiran dan tenaga. Harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tegak pendiriannya (jangan was-was).

(K.H. Ahmad Dahlan) 1

Iftitah

Pengaruh pembaharuan Jamaluddin Afghani dan Muhammad ‘Abduh bertambah luas dan mengalir ke Indonesia di mana semangat nasionalisme mulai tumbuh dan berkembang, yang memang secara diam-diam telah dimiliki oleh pelajar Indonesia dan para santri sekalipun bentuk keduanya berlainan. Pada tanggal 20 Mei 1908 seorang dokter di Yogyakarta bernama Wahidin Soedirohusoda mendirikan perkumpulan bernama “Boedi Oetomo”dengan tujuan mengarahkan semangat nasional bangsa Indonesia ke arah perbaikan nasib baik di bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Pada tahun 1911 di Surakarta Mas Haji Samanhudi mendirikan perkumpulan “Syarikat Dagang Islam” yang bertujuan membela kepentingan pengusaha nasional di bidang pembatikan terhadap tekanan politik perekonomian pemerintah Hindia Belanda dan terhadap tindasan pedagang Tiong Hua yang mendapat hak monopoli atas perdagangan bahan baku pembatikan. Pada tahun 1912 kedudukan organisasi tersebut dipindahkan ke Surabaya dan berubah menjadi partai politik dengan nama “Syarikat Islam” di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokroaminoto. Organisasi ini bertujuan : untuk menentang politik kolonial Belanda, dengan menggunakan dasar agama Islam. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 K.H. Ahmad Dahlan dengan dibantu oleh pemuda-pemuda muridnya dan shahabat-shahabatnya mendirikan sebuah perkumpulan dengan nama “Muhammadiyah”. Organisasi ini bertujuan : untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang asli murni serta hidup sepanjang kemauan agama Islam, dengan kata lain : mengetrapkan ajaran Islam sebagai “way of life” dalam kehidupan individu dan masyarakat.2 Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah sejarah masuknya Muhammadiyah di Surakarta? Seberapa jauh perkembangan Muhammadiyah dan amal usahanya hingga keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam berbagai bidang?

Masuknya Muhammadiyah di Surakarta

Pada awal abad ke-20 umat Islam di Solo bangkit untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Antara lain dipelopori oleh H. Misbah di Kauman yang mendirikan pengajian di Keprabon, Kampung Sewu dan lain-lain. 3 Pada tahun 1913, di Kampung Sewu Kecamatan Jebres Surakarta didirikan Organisasi Sarekat Islam kring Kampung Sewu. Para pengurusnya yaitu : M. Ng. Darsosasmito (Ketua); M. Kromosigro yang ganti nama R.L Totosuhardjo (Penulis); M. Ng Parikrangkungan, R.T. Prawirodiningrat (Bendahara). Kegiatan organisasi ini di bidang perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam. Di samping itu, diadakan pula ceramah-ceramah/kursus agama Islam, agar para anggota terutama pengurus Sarekat Islam Kring Kampung Sewu memperoleh bekal agama dan pokok-pokok dasar ajaran Islam. Pada tahun 1914, di rumah M. Ng. Darsosasmito dilangsungkan kursus Agama Islam yang dibimbing oleh H. Misbah. Kursus ini diadakan setiap setengah bulan sekali. Selain H. Misbah, yang sering mengisi pengajian adalah R. H. Adnan. Pengajian dilaksanakan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab setelah ceramah. Materi ceramah menyangkut berbagai topik, antara lain : persoalan Kristen, Teosofi, ilmu klenik (kebatinan), dan sebagainya. Karena H. Misbah merasa tidak menguasai materi, ia berusaha mendatangkan Pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta, yang diminta hadir adalah K.H. Ahmad Dahlan.

Pada tahun 1916 dibentuklah satu kepanitiaan untuk menerima K.H. Ahmad Dahlan. Kepanitiaan ini diketuai oleh : H. Misbah yang dibantu oleh teman-temannya. Yaitu : Darsosasmito (Wakil Ketua); M. Harsolumakso (Penulis I); M. Ng Parikrangkungan (Penulis II); R. Sontohartono (Bendahara); M. Sukarno dan M. Sudiono (Pembantu). Sedangkan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta yang hadir yaitu : K.H. Ahmad Dahlan, H. Fahcruddin, H. Hadjid dan Ki Bagus Hadikusuma. Ceramah atau kursus Agama Islam ini bersifat untuk khalayak umum yang dilaksanakan di rumah Harsolumakso di Keprabon Tengah Solo. Pada tahun 1917, Ceramah atau kursus Agama Islam banyak dikunjungi orang. Oleh K. Imam Bishri, K. Edris dan lain-lain bermaksud akan mendirikan Cabang Muhammadiyah Surakarta. Tapi sangat disayangkan bahwa menurut besluit Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, perssyarikatan Muhammadiyah baru boleh bergerak di karisidenan Yogayakarta. Dan terpaksa untuk sementara dihentikan. Atas nasehat K.H. Ahmad Dahlan panitia tidak menghentikan kegiatan, namun membentuk suatu organisasi lokal yang dinamakan SATV (Shiddiq Amanah Tabligh Vathonah). Adapun dasar dan tujuannya adalah sama dengan persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Anggota panitia tersebut di atas menjadi pengurusnya ditambah dengan M. Abu Thoyib, M. Martodiharjo, R.M, Mangkutaruno. 4

Pada tahun 1918, di dalam SATV juga dibentuk bagian-bagian, yaitu : Bagian Tabligh, bagian Sekolahan dan juga Bagian Taman Pustaka. Pada tahun 1920 terjadi pergantian pengurus yaitu : K.H. Misbah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua 5 dan diganti oleh : Kyai Muhtar Bukhori. Pada tahun 1920, Pemerintah Penjajah Belanda menyetujui AD/ART Muhammadiyah yang isinya antara lain : bahwa Muhammadiyah berhak mengadakan ekspansi ke daerah lain di luar Karisidanan Yogyakarta. Sejak saat itu bermunculanlah cabang-cabang organisasi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pada tanggal 25 Januari 1922, K.H. Ahmad Dahlan disertai M. Husni dan RM. Prawirowiworo datang ke kantor SATV untuk mengadakan rapat. Dalam pidatonya, K.H. Ahmad Dahlan akhirnya mengesahkan adanya cabang Muhammadiyah di Surakarta. Dengan sendirinya nama SATV diganti dengan Cabang Muhammadiyah Surakarta. Kantornya terletak di Gedung Muhammadiyah Sontohartanan atau Balai Muhammadiyah di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 25 Surakarta. Para pengurus Cabang Muhammadiyah Surakarta yang pertama kali adalah sama dengan pengurus SATV setelah reorganisasi pada tahun 1920, yaitu : Kyai Muhtar Bukhori (Ketua); R.Ng Parikrangkungan (Wakil Ketua); R. Harsolumakso (Penulis); R. Sontohartono (Keuangan); M. Abu Thoyib, R. Sastrosumarto, R. Ng. Wignyodisastro dan R. Ng. Samsu Hadiwiyoto (Pembantu).6

Sebagai perbandingan data, mengenai lahirnya cabang Muhammadiyah Surakarta dapat kita simak dalam Laporan Tahunan Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta 2000. Dalam buku laporan tersebut dikemukakan bahwa pada tahun 1923 berdirilah Muhammadiyah Cabang Sala. Dan perlu dicatat nama-nama berikut ini sebagai perintis berdirinya Muhammadiyah Cabang Sala, yaitu : R. Sontohartono (Keparabon); K.H. M. Edris (Keprabon); R. Mulyadi Djojomartono (Jakarta); M. Abu Thoyib (Keprabon); R. Hadi Sunarto (Keprabon); R.Ng Parikrangkungan (R.T. Prawirodiningrat) Kampung Sewu; R. Ng. Martosuwignyo (R.T. Prawirodiningrat) Kampung Sewu; R. Ng. Sosrosugondo (Kampung Sewu); R. Sastrosumarto (Sala); Kyai Muhtar Bukhori (Kauman); M. Ng. Darsosasmito (Sala); R. Martosuhardjo (Sala); R. Kusen (Sala); R. Ng. Samsu Hadiwiyoto (Penumping); R. MN. Mangkutaruno (Panularan); M. Harsolumakso (Keprabon); K.H. Misbah (Keprabon), meninggal di Merauke; K.H. Bisri (Sala).7

Mengukir Sejarah, Mengenal Tokoh, Sekilas Jejak Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Surakarta

Di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kami ketahui adalah :

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	K.H. Muh. Edris	Ketua Muhammadiyah	Pengusaha batik	Keprabon
2.	Hadi Sunarto	Sekretaris Muhammadiyah	Full timer Muhammadiyah	Keprabon
3.	H. Abu Thoyib	Bendahara Muhammadiyah	Pengusaha batik (memiliki wakaf : SD Muh. 1 Ketelan dan Musholla Keprabon)	Kusumoyudan Kampung Baru
4.	Joyo Sukarto/Siswo Wijoyo	Kepala Sekolah Volks School Muhammadiyah	Guru	Gendengan Timur
5.	K.H. Muh. Amir Thohar	Ketua Bagian Diniyah Tarjih	Guru Agama HIS Mangkunegaran 1. Kepala Jawatan Agama Solo (1950) 2. Kepala Koordinator Jawatan Agama Surakarta	Gading dan Jayengan
6.	H. Asnawi Hadisiswoyo	-	1. Guru Agama HIK (Holland Inland Kweekschool = SGA di Kleco (Korem) 2. Penulis di Majalah Adil, Novel, Solo Peteng, Kyai X Sambang Dalan 3. Kepala Jawatan Agama Surakarta (1946) 4. Pegawai Tinggi Departemen Agama Jakarta (1950)	Joyodiningratan
7.	H. Marsam	-	Pegawai Kantor Pos Solo	Grogolan
8.	H. Syamsul Ma’arif	Ketua Bagian Tarjih (1929 - 1942)	-	Keprabon
9.	Surono Wiroharjono	-	Wartawan, Hoofd Redaktur Mingguan Adil dan Al Fatah	Kartopuran
10.	Mulyadi Joyomartono	Konsul (Kardinatan) Muhammadiyah Karisedenan Surakarta	1. Pegawai Kantor Pos Solo 2. Penyiar Solosche Radio Inrichting (SRI) keraton Kasunanan 3. Menteri Kemakmuran (1955) 4. Menteri Kesra (1960)	Kartotiyasan
11.	H.M. Darsin	Bendahara Muhammadiyah Cabang Surakarta	-	Timur perempatan Pasar Pon Solo (daerah asal : Tegal Gendu Kota Gede Ykykrta.
12.	H. Anwar Shodiq	Bendahara PKU bagian yatim	-	Sebelah timur foto Wie Cin Carikan/Slompretan Jl. Rajiman dan Kepunton
13.	M. Ng. Syamsul Hadi	-	-	Sebelah barat proliman
14.	H. Sirodj	-	-	Pasar legi
15.	H. Prawiro Wiyadi	Bendahara FKIP Muhammadiyah	-	Timuran
16.	Prawiro Suharto	-	-	Kemlayan
17.	Mulyo Subroto	-	-	Barat perempatan Pasar Pon

Keterangan : no. 11 s/d 17 adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berasal dari : Tegal Gendu Kota Gede Yogyakarta.

Perkembangan Program Muhammadiyah dan AUM

Muhammadiyah di Surakarta berkembang secara bertahap. Antara lain : di bagian Tabligh. Program di bagian ini adalah : 1. Mengadakan ikatan kebersamaan dalam bentuk PERKISEM (Persatuan Pelajar Kursus Islam) Muhammadiyah; 2. Mendirikan PERJURAIS (Persatuan Juru Rawat Islam); 3. Hari besar Islam; 4. Pembinaan tempat Ibadah; 5. Bagian kursus, yaitu : Kursus Muballigh dan Kuliah Ramadhan. Pada tahun 1945 diadakan tadarus Ramadhan yang bertempat di Sontohartanan yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu pula oleh Raja Bulan Hadi Purnomo diubah namanya menjadi Kuliah Ramadhan. Adapun pelaksanaan kuliah Ramadhan dirancang dengan : 24 x Pertemuan = 1 x ujian. Pembagin waktunya adalah : Untuk anak-anak SMP dan SMT pada pukul : 06.00-08.00 WIB, sedangkan bagi orang tua pada pukul : 20.00 – 22.30 WIB. Berikut ini adalah jadual materi kuliah dan para pemateri :

NO	JENIS MATA KULIAH	PEMATERI	JUMLAH TATAP MUKA
1.	Tauhid	K.H. Edris	4 x
2.	Fikih	K.H. Imam Ghozali	4 x
3.	Akhlaq	K.H. Muh. Amir Thoha	4 x
4.	Sosiologi	Sularso	2 x
5.	Nikah, Thalaq dan Ruju’ (NTR)	K.H. Djunaedi	4 x
6.	Tata Negara	Atmodiningrat	2 x
7.	Warisan	-	2 x
8.	Retorika	AS Hadisiswoyo	2 x

Selain bulan Ramadhan, diselenggarakan setiap Ahad sore di gedung Kursus, musholla untuk remaja,dan malam hari untuk orang tua. Di bagian pendidikan, Muhammadiyah di Surakarta juga telah merintis pendirian beberapa sekolah. Pada kurun waktu 5 tahun sebelum kemerdekaan yaitu : pada tahun 1940, dapat kita lihat data-data sekolah berikut ini :

NO	NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH	ALAMAT
1.	Holland Inlanschool Muh. (HIS) Sekolah Rakyat berbahasa Belanda (7 tahun) = SD Muh. 1	Djiwosukarto	Mangkunegaran Ketelan
2.	Standard School Muh., Sekolah Rakyat (5 tahun)	Darmocahyono	Punggawan
3.	Volkschool Muhammadiyah (5 tahun) = SR = SD	Siswowijoyo (i), Siswosudarmo (ii)	Kauman (i), Kampung Sewu, Sampangan (ii), Pasar Kliwon/Kedung Lumbu
4.	Schakel School Muhammadiyah (SD = 5 tahun + 2 tahun) masuk MULO (SMP)	Jumairi (i), Sukiman (ii)	Ketelan (i), Ngadisuryan (ii)
5.	Busthanul Athfal	-	Keprabon
6.	CVO (Cursus Volks Onderweys), Sekolah Guru C (SD = 5 tahun + 1 tahun kursus jadi Guru) = SD NDM		Kauman Winongan
7.	HIK (Holand Inland Kweekschool) Calon guru HIS	-	Kleco (sekarang Korem)
8.	Diniyah		Kampung Sewu, Telukan, Sampangan, Pasar Kliwon.
9.	Wustho Mu’allimin	H. Suyuthi	Sampangan
10.	Mu’allimin Muhammadiyah	Ali Abdul Wahab	Sangkrah pindah Kleco
11.	Mu’allimat	Ali Abdul Wahab	Pengulon Kauman
12.	NAS (Nasyiatul ‘Aisyiyah School)	Umi Jaroh	Utara Masjid Besar
13.	Kop School; Sekolah Kepanduan Putri	-	Depan laboratorium Prodia

Di bagian kesehatan, urusan PKU dipegang oleh H. Abdullah, kakak Abdul Majid, mertua M. Amien Rais. Di samping PKU di Tumenggungan, ada juga PKU di Sampangan, PKU di Jebres (rumah pak Abdul Majid di Kepatihan) dan PKU di Tipes. Pada tahun 1965 Majlis PKU dipimpin oleh : H. Abdul Wahab Ghazali. Beliau memiliki pabrik sablon yang terletak di sebelah utara PKU. Kemudian dijual ke PKU untuk adanya perluasan wilayahnya. Dibuka pula PKU Solo Utara sedangkan PKU Jebres dan Tipes tutup. Pada tahun 1938, Muhammadiyah mendapat tanah bekas kebun pertanian di kandang sapi. Tanah ini dimanfaatkan untuk dibangun rumah yatim. Model bangunan bersifat sederhana yang terdiri dari : separo tembok bertiang, separo dinding, satu lokal untuk putra, satu lokal untuk putri dan rumah pengasuh. Rumah yatim ini dipimpin oleh : Subiso (ketua); Sudharto (sekretaris); Anwar Shodiq (bendahara); Bapak dan Ibu Suyuthi (pengasuh). Mereka berdua adalah orang tua Ahsan Abdul jalil PKU.

Pada tahun 1947 dibangunlah masjid yang diberi nama Masjid Shofa. Pendirian masjid ini merupakan inisiatif Sunarto HK (asli dari Ampel yang berprofesi menjadi Guru Agama di Solo dan ia adalah menantu H. Syarif Zaka). PKU bagian santunan biasanya mengurusi tentang khitan, qurban, zakat, mengadakan pernikahan massal, berkumpul 60 jodoh yang dirayakan dengan 60 andong keliling Solo dan nikah di Kandang Sapi diberi nama : Taman Sonyoreko. Pada tahun 1968, Muhammadiyah Cabang Surakarta berubah menjadi PMD (Pimpinan Muhammadiyah Daerah) yang dibagi menjadi 7 cabang. Sedangkan penglolaan yatim dibagi menjadi beberapa cabang. Yaitu : Yatim Laweyan diserahkan ke Cabang Laweyan. Yatim di Joho diserahkan ke Cabang Kota Barat. PKU Sampangan diserahkan ke Cabang Kota Bengawan. Yatim di Kota Barat dipimpin oleh : Siti Amini (Aisyiyah), dan PKU Sampangan dipimpin oleh : Dawud.

Berkiprah di Medan Jihad Fii Sabiilillaah

Pada tahun 1945 para tokoh Muhammadiyah menumbuhkan sikap anti imperalis. Mereka terjun membela negara dan tanah air dari penjajahan Belanda. K.H. Edris membentuk barisan “Sabilillaah” dengan H.A. Bakri yang bermarkas di depan YPAC (kantor kesehatan), Solo Grand Mall. Mulyadi Joyomartono bersama dr. Moewardi (mati terbunuh oleh lawan politik) membentuk “Barisan Banteng” yang bermarkas di utara Stadion, yang sekarang MAN 2. Ikut serta dalam barisan ini adalah : Surono Wiroharjono dan Hadi Sunarto. Pemuda Muhammadiyah banyak bergabung dalam “Barisan Hizbulloh” yang bermarkas di Sie Dion Hoo, sekarang gedung lowo, selatan perempatan Brengosan, Purwosari. Tidak ada yang masuk Barisan Kyai yang dipimpin oleh : K.H. Abdul Karim Tasyrif, K.H. Ma’ruf, Kyai Martowikoro dan lain-lain. Pada saat yang sama, di Solo sudah banyak bermunculan lasykar. Antara lain : Hizbullah, Sabilillah, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang sebelumnya bernama : AMI (Angkatan Muda Indonesia), BPRI (Barisan Pemberontak Indonesia), TPI (Tentara Pelajar Indonesia), Lasykar Kere, Barisam Banteng, Lasykar Minyak, Lasywil (Lasykar Wanita). 8

Menengok Masa Lalu, Menghadapi Masa Kini dan Memandang Jauh ke Depan

Sebuah harapan terhadap Muhammadiyah :

1. Agar pimpinan bersifat kombinatif. Dalam artian, berbagai bidang ilmu dan usaha. Hampir 80 % guru atau pegawai negeri.

2. Bidang keuangan penopang utama dari Majlis yang Produktif.

3. Bidang ekonomi masih sederhana.

4. Pemeliharaan dan pembinaan anggota terlupa, karena kesibukan kegiatan rutin.

5. Yang perlu thoriqoh/manhaj da’wah, terutama membina Pemuda Muh. dan NA yang modern dan up to date.

6. PKU belum terasa sampai Ranting.

7. Statistik perlu digiatkan lagi.

8. Perpustakaan.

9. Koordinasi TK Mentari dengan Busthanul Athfal dan Budi Mulya, AKPER dan AKBID.

Semoga Alloh SWT. meridloi langkah kita bersama!Amin.

---

Ë Materi disampaikan pada kegiatan “Sarasehan dan Dialog : Refleksi 99 Tahun Muhammadiyah” yang diselenggarakan Panitia Milad Muhammadiyah ke-99 PDM Kota Surakarta, pada hari Ahad, 4 Januari 2009

1 Hamdan Hambali, Ideologi dan Strategi Muhammadiyah, Cet. I, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2006), hal iii-iv

2 H. Djarnawi Hadikusuma, Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani sampai K.H.A. Dahlan, Cet. III, (Yogyakarta : Persatuan, t.t.), hal. 63-64

3 K.H. Muhammad Amir, Riwayat Berdirinya Muhammadiyah di Surakarta, Cet. I, (Surakarta : Sekretariat PDM Kota Surakarta, t.t.) hal. 1

4 Laporan Tahunan Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta 2000, Cet. I, (Surakarta : Sekratariat PDM Kota Surakarta,2000) hal. 177-178

5 Munculnya beberapa partai poitik di Kota Solo pada tahun 1918-1919 antara lain : Indische Partai, Inslulinde, Sarekat Rakyat, Budi Utomo, dan lain-lain. Akhirnya H. Misbah mengundurkan diri dari SATV karena masuk Partai Sarekat Islam setelah beliau gagal berusaha akan mempolitikkan SATV. Periksa dalam Laporan Tahunan Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta 2000, Cet. I, (Surakarta : Sekretariat PDM Kota Surakarta,2000) hal. 178

6 Alwan Jihadi, Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi Deskriptif Komparatif terhadap Proses Perencanaan dalam Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pengurus Cabang Nahdlotul Ulama (PCNU) di Surakarta, (Surakarta : FISIP UNS, 2001), hal. 35-36.

7 Laporan Tahunan Muhammadiyah Daerah Kota Surakarta 2000, Loc. Cit., hal. 178

8 K.H. Muhammad Amir, Op. Cit., hal. 2-16

Retrieved from: http://immsurakarta.or.id/index.php/pdm-kota-surakarta/54-sejarah-masuk-dan-berkembangnya-muhammadiyah-di-surakarta