Demokrasi yang Damai

 ANALISIS BUDAYA

Demokrasi yang Damai

Muhammadiyah menjalankan proses demokrasi dalam pemilihan pimpinannya dengan adem-ayem, tenang, dan damai. Tidak ada kampanye dari masing-masing calon karena basis pemilihannya adalah prestasi-prestasi sebelumnya.

Oleh

AHMAD NAJIB BURHANI

Kompas, 10 Desember 2022 05:29 WIB·5 menit baca

SALOMO TOBING

Ahmad Najib Burhani

Budaya berdemokrasi kita, terutama dalam pemilihan umum, kadang diwarnai dengan intrik-intrik, polarisasi, dan perkelahian. Justru ketika kondisinya adem-ayem, tanpa konflik, dan berjalan lancar, maka itu dipandang sebagai sesuatu yang tak lumrah. Bahkan ada tendensi untuk mencurigai sistem pemilihan pimpinan yang tak disertai kesengitan sebagai direkayasa atau tak demokratis.

Dalam pemilu, termasuk pemilihan pimpinan ormas, money politics seperti sesuatu yang lazim terjadi. Koper-koper berisi uang cash, perputaran uang dari tim sukses ke berbagai utusan yang hadir, aksi borong kamar hotel oleh calon tertentu, janji dan iming-iming pemberian tiket dan akomodasi kepada pemilih agar mengarahkan suaranya pada calon tertentu adalah cerita-cerita yang sering didapatkan dari muktamar, termasuk yang dilakukan oleh ormas Islam.

Belum lagi dengan perang spanduk, banner, poster/flyer, umbul-umbul, dan baliho di arena Muktamar. Kadang, begitu kita memasuki kota tempat berlangsungnya muktamar, nuansa dan aroma perang udara melalui baliho besar sudah bisa dirasakan. Kota seperti terkepung dengan foto dari wajah-wajah mereka yang mencalonkan diri sebagai pimpinan ormas tertentu. Begitu masuk waktunya pemilihan, berbagai drama dan kegaduhan pun terjadi. Kadang hingga berdarah-darah dengan adu jotos, lempar kursi, dan berbagai keonaran lain.

Baca juga: Baduy di Instagram

Apa yang terjadi di Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, 18-20 November 2022 adalah warna yang berbeda dari sebuah proses pemilihan pimpinan. Ormas modernis terbesar di Indonesia ini menjalankan proses demokrasi dalam pemilihan pimpinannya dengan adem-ayem, tenang, dan damai. Tidak ada kampanye dari masing-masing calon karena basis pemilihannya adalah track-record atau prestasi-prestasi yang dicapai oleh masing-masing calon dalam periode kepengurusan sebelumnya. Bukan semata janji-janji manis menjelang pemilihan. Calon yang terlihat terlalu agresif justru kadang kehilangan dukungan. Demokrasi yang dijalankan berbasiskan pada civic culture, dimana pemimpin dan yang dipimpin memiliki sikap saling percaya dan menghormati.

Proses pemilihan yang berlangsung di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (19/11) itu juga berlangsung sangat cepat karena menggunakan sistem e-voting. Dari 2.713 peserta yang memiliki hak suara, 2519 orang menggunakannya. Mereka adalah 14 anggota PP Muhammadiyah, 174 utusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 2.504 utusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan 21 utusan Organisasi Otonom Muhammadiyah. Seluruhnya dilaksanakan kurang dari empat jam. Tepat pukul 11.43, seluruh proses pemilihan telah selesai.

Dengan persetujuan PP Muhammadiyah, pengumuman hasil pemilihan ditayangkan di videotron besar di auditorium tepat pukul 00.00. Terpilihlah 13 pimpinan baru Muhammadiyah yang memimpin organisasi ini untuk periode 2022-2027. Mereka adalah Haedar Nashir, Abdul Mu’ti, Anwar Abbas, Busyro Muqoddas, Hilman Latief, Muhadjir Effendy, Syamsul Anwar, Agung Danarto, Saad Ibrahim, Syafiq A Mughni, Dadang Kahmad, Ahmad Dahlan Rais, dan Irwan Akib. Tiga belas orang ini lantas memilih Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Baca juga: Moralitas Akademik

Proses penjaringan calon pimpinan dilakukan jauh-jauh hari sebelum Muktamar. Dimulai dengan penyebaran formulir ke berbagai daerah di Indonesia. Mereka yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri menjadi calon pimpinan dengan mengisi formulir tersebut. Pada tahap awal terkumpul 216 kandidat. Setelah melalui proses seleksi administratif, angka itu berkurang menjadi 126 kandidat.

Dari 126 nama ini, setelah melalui berbagai proses, 92 nama lantas di bawa ke sidang Tanwir yang merupakan forum rapat pimpinan tertinggi kedua setelah Muktamar. Pada saat Tanwir yang dilangsungkan tepat sebelum Muktamar, berbagai utusan yang hadir memilih 39 nama dari 92 nama yang tersedia. Di forum Muktamar, dipilihkan 13 nama dari 39 nama yang ada. Itulah tahapan-tahapan pemilihan pimpinan di Muhammadiyah. Tidak bisa seseorang tiba-tiba mencalonkan diri karena semata punya uang atau nama.

Sistem e-voting yang dipakai dalam Muktamar ke-48 ini dalam bentuk sederhana sudah mulai dibangun pada Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015. Ketika itu teknologi voting itu baru dipakai untuk perhitungan hasil pemilihan, sementara pemilihannya masih dilangsungkan secara manual. Kali ini sistemnya sudah selesai dan proses pemilihan hingga perhitungan dilakukan dengan satu sistem teknologi. Seluruh peserta Muktamar yang memiliki hak pilih mendapatkan token dengan QR code.

Baca juga: Identitas Arab

Pada saat pemilihan, mereka akan bergantian memasuki bilik suara yang berjumlah lebih dari 20 bilik di ruang sidang. Mereka akan men-scan QR code dalam token dan secara otomatis di layar monitor yang ada di bilik pemilihan akan muncul 39 nama-nama kandidat pimpinan Muhammadiyah. Mereka harus memilih 13 nama dari 39 nama tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Begitu selesai memilih, mereka perlu menekan tombol “submit” untuk menyelesaikan pemilihan. Begitu tombol itu ditekan, maka akan tercetak hasil pemilihannya dan sekaligus menunjukkan bahwa proses pemilihan telah berhasil.

Apa makna e-voting ini bagi warga Muhammadiyah? Literasi digital dan melakukan migrasi dan adaptasi segara digital. Sistem ini tidak hanya membuat proses pemilihan berlangsung cepat dan efektif, tapi juga membangun perilaku dan kesadaran digital bagi warga Muhammadiyah. Memang biayanya masih mahal, tapi inilah biaya yang harus dibayar untuk alih teknologi dan membangun kesadaran digital di masyarakat.

Hal yang barangkali tak tampak dalam demokrasi di Muhammadiyah kali ini adalah berbagai warna “ideologis” yang membentuk warga persyarikatan selama ini. Semuanya tampak seragam, tak terlihat yang memiliki kecenderungan salafi, liberal, konservatif, tradisional, nasionalis, atau kecenderungan ideologis lainnya. Warna Yogya, Jawa Tengah, Jakarta, atau Jawa Timur yang biasa berebut pengaruh dalam pemilihan juga sunyi. Ini barangkali yang membuat sebagian melihat proses pemilihan pimpinan di Muktamar kali ini bersifat datar, kurang greget, dan kurang heboh.

Sebelum Muktamar, Din Syamsuddin, Ketua Umum Muhammadiyah 2005-2015, sempat mewacanakan tentang “darah segar” untuk masuk dalam pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun isu hanya menjadi wacana sekilas yang tak terlalu memiliki pengaruh. Demikian pula dalam menanggapi Pemilu 2024 yang sering ditanyakan oleh wartawan. Nyaris nada jawabannya seragam, bahwa Muhammadiyah bersikap “loyal kritis” terhadap pemerintah. Mungkin ini konsekuensi lain dari sebuah demokrasi yang damai.

Ahmad Najib Burhani

Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/09/demokrasi-yang-damai

A Peaceful Election at Muhammadiyah’s 48th Congress Can Be an Example for Indonesia

 

PUBLISHED 6 DEC 2022

AHMAD NAJIB BURHANI

Muhammadiyah’s smooth running of its recent leadership election shows that democratic choice can be exercised by letting candidates’ reputations speak for themselves.

After two years of delay, Muhammadiyah successfully organised its 48th Muktamar (Congress) in Surakarta (Solo), Central Java, from 18-20 November 2022. The Muktamar typically takes place every five years but the 47th Congress was held in Makassar back in 2015. Muhammadiyah had decided to extend the mandate of its chairmen and regional leadership by two years from 2020, given pandemic restrictions on large gatherings and inter-province travel. 

At the 2022 Congress, Haedar Nashir and Abdul Mu’ti were re-elected as Muhammadiyah’s chairman and secretary for their second terms (2022 to 2027). Since 2010, a two-term limit (like the limit on Indonesia’s presidency) has been imposed on the chairmanship. Their re-election was almost unanimous: out of 2,519 provincial and district representatives, 2,203 voted for Nashir and 2,159 for Mu’ti.

Unlike in other mass organisations, during the Muhammadiyah leadership election, representatives cast votes for 13 names out of 39 candidates. Why 13? No specific reason is given, but as a rationalist Muslim organisation, Muhammadiyah likes to challenge what is seen as taboo or as ‘irrational’ belief (takhayyul), and to do away with the unnecessary sacralisation or reification of things other than God. In Muhammadiyah’s strict monotheism, its followers believe that the only source of power is God. Many people believe that 13 is an unlucky number, possibly bringing even suffering and death. To challenge this unfounded belief, Muhammadiyah chooses 13 top leaders. 

The logistics of Muhammadiyah’s election are intricate. First, the central board and Muktamar committee distribute application forms to its regional and district offices, departments, and organisasi otonom (autonomous institutions) like Pemuda Muhammadiyah (Muhammadiyah Youth) and the young women’s wing, Nasyiatul Aisyiyah (Aisyiyah Youth). 216 candidates’ names collected through these applications are then sent up to the committee of Congress. This list is then cut to 126 names, and then 92. A few days before the Congress, in a forum called Tanwir (literally, “enlightenment”), the second most important leadership meeting, regional representatives whittle the group down to 39 names. During the actual Muktamar, this list is reduced to the 13 individuals who will be the chairmen of Muhammadiyah.

Democracy does not always have to mean sharp polarisation, conflict, social distrust, and segregation.

For the 2022-27 term, the chosen 13 are Haedar Nashir, Abdul Mu’ti, Anwar Abbas, Busyro Muqoddas, Hilman Latief, Muhadjir Effendy, Syamsul Anwar, Agung Danarto, Saad Ibrahim, Syafiq A. Mughni, Dadang Kahmad, Ahmad Dahlan Rais, and Irwan Akib.

Four are new faces. Hilman Latief (b. 1975) is the Director General of Haj and Umrah (pilgrimage) at Indonesia’s Ministry of Religious Affairs. Din Syamsuddin, former chairman of Muhammadiyah (2005-2015), had promoted Hilman Latief as darah segar (“fresh blood”) for Muhammadiyah’s leadership. Besides his professional credentials, Hilman Latief’s pedigree is also significant: his father, Maman Abdurrahman, is the former chairman of Persatuan Islam (Unity of Islam), the third largest Islamic organisation in Indonesia. 

While Syamsul Anwar (b. 1956) is not young, this was the first time he was willing to run for Muhammadiyah’s central leadership. Apparently, the late Ahmad Syafii Maarif (chairman of Muhammadiyah from 1998-2005) had asked Anwar to apply for candidacy before he passed. Syamsul Anwar has been the head of Muhammadiyah’s Council of Tarjih and Tajdid (Fatwa and Reform) since 2020. The third ‘new’ face, Saad Ibrahim (b. 1954), is the chairman of Muhammadiyah’s East Java regional board. 

Muhammadiyah’s membership view Saad and Anwar as representing the organisation’s values of humility and modesty. Besides their humble lifestyles, both leaders had served Muhammadiyah for a long time without eyeing positions on the national board. They are religious experts with little political interest on their minds. 

Special mention needs to be made of the fourth new leader Irwan Akib, born in Pare-pare, South Sulawesi in 1963. For the first time in Muhammadiyah’s history, the membership has elected a representative from the eastern part of Indonesia (traditionally seen as less Islamic given the more diverse religious makeup of the eastern islands) on its national board. Traditionally, candidates from Java and Sumatra have dominated the regional branches and succeeded as elected central board representatives. 

To this author, it was significant that the process of Muhammadiyah’s latest leadership election was peaceful, orderly, and quick. On occasion, physical fights and tense conflicts have characterised some national elections for several mass organisations. Some might even view harsh competition and polarisation as emblematic of ‘democracy’. During the election, election materials like banners, flyers and pamphlets were not distributed. There was no campaigning as such, as the membership assessed candidates’ track records and their activities in previous terms (if they held past positions). Compared to more fiery leadership contests, the Muktamar was adem (cool and peaceful).

The process of election was quick because Muhammadiyah used electronic voting (e-voting) for the first time. Participants who had the right to vote were given tokens with a QR code. At the voting booths in the Edutorium Hall at the University of Muhammadiyah of Surakarta (UMS), they scanned their QR code and were shown the shortlist of 39 names on touch screen monitors. After choosing 13 names out of these 39, their votes were automatically printed as proof that they had successfully voted. The leadership decided to reveal the collated results of the voting only after all voters had cast their choices so as not to influence or sway those who voted later.  

What can we learn from Muhammadiyah’s 48th Congress? First, Muhammadiyah’s use of e-voting took less than four hours and was not just fast, effective, and efficient, but also became a way to educate older leaders about the benefits of using digital technology. Second, Muhammadiyah’s smooth and peaceful leadership election process could be an example for Indonesia’s presidential and legislative elections in 2024. Democracy does not always have to mean sharp polarisation, conflict, social distrust, and segregation. The modernist leaders and members of Muhammadiyah have shown that peaceful and clean elections are possible, even in a digital era. 

2022/352

https://fulcrum.sg/a-peaceful-election-at-muhammadiyahs-48th-congress-can-be-an-example-for-indonesia/

Muhammadiyah di Tanah Papua

 "Saya, walaupun orang Kristen, tapi warga Muhammadiyah, karena saya alumni STIKOM Muhammadiyah Jayapura (yang) sekarang (menjadi) Universitas Muhammadiyah Papua.”

(Engelbert Dimara, Dewan Adat Papua)

Kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sudah cukup banyak dikaji dan ditulis. Namun demikian, kontribusi dari organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 terhadap pembangunan dan pencerahan di Indonesia Timur masih kurang terungkap. Karena itulah, untuk menyemarakkan Milad ke-110 dan juga dalam rangka muktamar ke-48 di Surakarta, 18-20 November 2022 ini, jejak dan peran Muhammadiyah di Tanah Papua perlu ditampilkan.

Salah satu jejak Muhammadiyah di Papua bisa dilihat di Desa *Warmon Kokoda* di Distrik Mayamuk, Sorong, Papua Barat. Desa ini dihuni sekitar 250 keluarga atau sekitar 1.000 penduduk dari suku Kokoda yang merupakan salah satu suku asli Papua. Hampir semua penduduk Muslim dan tergabung dalam organisasi Muhammadiyah.

Jejak penting lain dari Muhammadiyah di Papua adalah munculnya varian *Kristen-Muhammadiyah* (Krismuha). Tema ini sudah menjadi kajian khusus dari buku _Kristen Muhammadiyah_ (2009) yang ditulis oleh Abdul Mu'ti dan Fajar Riza Ul Haq. Namun tema ini perlu terus diangkat dan dikabarkan secara luas untuk menanamkan toleransi dan hidup harmonis dalam keragaman Indonesia.

Pesan yang dikirimkan Engelbert Dimara, sebagaimana dikutip di awal tulisan ini, menggambarkan tentang varian Krismuha ini.

-----

“Saya senang Bapak sebagai Pimpinan PP Muhammadiyah ada di lembaga BRIN dan bisa datang ke Tanah Papua. Saya, walaupun orang Kristen, tapi warga Muhammadiyah, karena saya alumni STIKOM Muhammadiyah Jayapura (yang) sekarang (menjadi) Universitas Muhammadiyah Papua.” (Engelbert Dimara, Dewan Adat Papua)

Kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sudah cukup banyak dikaji dan ditulis. Namun demikian, kontribusi dari organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 terhadap pembangunan dan pencerahan di Indonesia Timur masih kurang terungkap. Karena itulah, untuk menyemarakkan Milad ke-110 dan juga dalam rangka muktamar ke-48 di Surakarta, 18-20 November 2022 ini, jejak dan peran Muhammadiyah di Tanah Papua perlu ditampilkan.

Salah satu jejak Muhammadiyah di Papua bisa dilihat di Desa Warmon Kokoda di Distrik Mayamuk, Sorong, Papua Barat. Desa ini dihuni sekitar 250 keluarga atau sekitar 1.000 penduduk dari suku Kokoda yang merupakan salah satu suku asli Papua. Hampir semua penduduk Muslim dan tergabung dalam organisasi Muhammadiyah.

Selama ini Muhammadiyah identik dengan masyarakat perkotaan dan disebut sebagai kelompok Islam modernis. Karena itu, melihat Muhammadiyah berada di pedesaan tentu bukanlah pemandangan yang biasa, terlebih lagi di Papua. Jangan membayangkan warga Muhammadiyah Kokoda ini seperti gambaran tentang orang Muhammadiyah di Jawa sebagaimana yang pernah ditulis Clifford Geertz (1960) sebagai “petty traders” (pedagang kecil) atau “Muslim bourgeois”.

Baca juga: Jejak Muhammadiyah di Papua Barat

Memang, warga Kokoda Muhammadiyah tidak lagi nomaden atau hidup berpindah-pindah. Mereka sudah memiliki rumah permanen yang layak, seperti perumahan sederhana di kota-kota sekitar Jakarta. Bahkan, di desa itu sudah didirikan sekolah dasar dan memiliki rumah baca. Namun mereka masih perlu banyak ditemani. Mereka masih belajar bertani, beternak, dan mencari ikan. Sebagian besar dari mereka sudah berpakaian, bahkan beberapa perempuan ada yang memakai jilbab. Namun anak-anak kecilnya ada yang masih bertelanjang ketika bermain.

Muhammadiyah hadir di Warmon Kokoda sekitar tahun 2006 dan membersamai mereka untuk bersekolah, hidup bersih, dan membantu mereka memiliki tanah dan rumah yang permanen. Kepala Dusun Kokoda, Syamsuddin Namugur, menyebut kampungnya sebagai satu-satunya “Kampung Muhammadiyah”. Ini bukan berarti tak ada non-Muslim di kampung itu. Ada juga pemeluk Kristen, namun jumlahnya kecil, dan yang lebih penting mereka hidup berdampingan sangat rukun dan ingin menjiwai ajaran KH Ahmad Dahlan yang berkemajuan dan toleran terhadap mereka yang berbeda keyakinan.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Sejumlah anak suku Kokoda menari dalam acara peresmian rumah baca di Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sabtu (12/1/2019). Acara itu dihadiri Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Pembangunan rumah baca merupakan salah satu program Muhammadiyah untuk memberdayakan masyarakat suku Kokoda di kampung tersebut.

Kristen-Muhammadiyah

Jejak penting lain dari Muhammadiyah di Papua adalah munculnya varian Kristen-Muhammadiyah (Krismuha). Tema ini sudah menjadi kajian khusus dari buku Kristen Muhammadiyah (2009) yang ditulis oleh Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan Fajar Riza Ul Haq, Ketua Dewan Direktur Maarif Institute. Namun tema ini perlu terus diangkat dan dikabarkan secara luas untuk menanamkan toleransi dan hidup harmonis dalam keragaman Indonesia.

Pesan yang dikirimkan Engelbert Dimara, sebagaimana dikutip di awal tulisan ini, menggambarkan tentang varian Krismuha ini. Perjumpaan saya dengan Engelbert tidaklah disengaja. Kami bertemu di acara kerja sama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Papua Barat terkait ekonomi hijau. Kami hanya berbincang sebentar dan kemudian bertukar nomor telefon. Malamnya, Engelbert mengirimkan pesan WhatsApp sangat bermakna dan penting dalam menggambarkan secara sederhana hubungan Islam-Kristen di Papua.

Papua secara umum adalah wilayah yang umat Islam merupakan minoritas dari sisi jumlah penduduk. Manokwari, Ibu Kota Papua Barat, merupakan “Kota Injil”. Dalam sejarahnya, dimulai dari Papua Barat inilah, tepatnya di Pulau Mansinam, misi Kristen dikumandangkan ke seluruh pelosok Tanah Papua. Dua misionaris yang datang pertama kali ke Papua berasal dari Jerman, yaitu Karl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler. Mereka menginjakkan kaki pertama di sana untuk mengabarkan Injil pada 5 Februari 1855.

Jejak penting lain dari Muhammadiyah di Papua adalah munculnya varian Kristen-Muhammadiyah (Krismuha).

Meski Papua adalah wilayah Kristen, namun terdapat sejumlah sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah di sana, antara lain Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, STKIP Muhammadiyah Manokwari, dan Universitas Muhammadiyah Papua. Menariknya, kampus-kampus ini mahasiswanya tidaklah beragama Islam. Unimuda, misalnya, sekitar 75 persen mahasiswanya adalah non-Muslim. UM Sorong memiliki lebih dari 50 persen mahasiswa non-Muslim. Sementara di UM Papua, seperti dituturkan Engelbert, lebih dari 90 persen mahasiswanya adalah non-Muslim, dan dari pegunungan Papua.

Keberadaan lembaga-lembaga itu tidaklah dimaksudkan sebagai sarana Islamisasi atau mengajak para mahasiswa berpindah agama. Justru, seperti ditulis di buku Kristen Muhammadiyah, ada upaya agar jangan sampai mahasiswa berpindah agama karena ini akan menjatuhkan kredibilitas dan misi kampus itu sebagai tempat mendidik. Orang semisal Engelbert Dimara itulah salah salah satu produk dari kampus-kampus Muhammadiyah di Papua. Mereka yang Kristen tetaplah Kristen, tidak berpindah menjadi Islam. Tetapi mereka mengasosiasikan diri dengan Muhammadiyah. Jadilah mereka masuk dalam varian Krismuha itu.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir (kiri), berbincang dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Gunawan Budiyanto (tengah) dan Kepala Kampung Warmon Kokoda, Syamsuddin Namugur, di rumah baca di Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Sabtu (12/1/2019).

Misi pencerahan

Muhammadiyah tentu saja adalah sebuah organisasi Islam yang dalam sejarahnya, menurut Alwi Shihab dalam Membendung Arus (1998), berperan untuk menahan laju missionaris Kristen di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, Muhammadiyah kini lebih menekankan sebagai gerakan pencerahan dengan slogan “Islam Berkemajuan”. Sebuah semangat Islam substantif yang sebetulnya sangat diajarkan olah KH Ahmad Dahlan.

Baca juga: Seribu Wajah Peran Muhammadiyah

Baca juga: Muhammadiyah Dorong Peningkatan Kualitas SDM di Papua Barat

Pencerahan itu ditujukan ke seluruh umat manusia melalui pendidikan dan amal-usahanya yang lain, tanpa melihat latar belakang agama dari mereka yang menerimanya. Itulah yang dilakukan kampus-kampus Muhammadiyah di Papua. Bahkan, Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah telah menyusun kurikulum Al-Islam dan kemuhammadiyahan untuk daerah-daerah seperti Papua yang tidak bersifat doktriner dan normatif, sehingga tetap menjaga inklusivitas kepada non-Muslim.

Dengan Muktamar di Solo kali ini, semoga semangat Islam yang inklusif, semangat pencerahan kepada semua manusia tanpa pandang agama dan kepercayaan, semangat berkemajuan terus menyala dan semakin terang di Muhammadiyah. Selamat dan sukses bermuktamar!

Ahmad Najib Burhani, Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

https://www.kompas.id/baca/opini/2022/11/17/muhammadiyah-di-papua

Expo Riset dan Inovasi di Muktamar Muhammadiyah

 

Milad Muhammadiyah 2021

 

Nasionalisme Milenial

 Pengajian Umum (bulanan) PP Muhammadiyah via zoom, Jum'at, 15 Oktober 2021, tentang "Keberagamaan dan Nasionalisme Kaum Muda".

Dua Tokoh Muhammadiyah Tionghoa

Muhammadiyah tidak hanya terdiri dari orang Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Makassar, Papua, dll, tapi juga dari etnis Arab dan Tionghoa. Inilah yang membuat organisasi ini sebagai representasi paling otentik dari kebinekaan Indonesia.

Muhammadiyah, Sains, & Kesehatan Publik

 

Muhammadiyah, Sains, dan Kesehatan Publik

Oleh SUKIDI

2 Januari 2021

Dalam pidato 18 November 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas kerja nyata Muhammadiyah mengatasi masalah kesehatan di masa pandemi. Kiprah nyata Muhammadiyah itu dilakukan melalui tim khusus Muhammadiyah Covid-19 Command Center, pelayanan di 82 rumah sakit di provinsi-provinsi.

Di tengah krisis kesehatan publik, bermuhammadiyah secara benar adalah berislam secara rasional, saintifik, dan berorientasi pada kesehatan publik (public health). Berislam secara rasional dan modern berakar kuat dalam tradisi Muhammadiyah. Sejak awal, Ahmad Dahlan meletakkan fondasi rasionalisme dalam gerakan pembaruan Islam.

Ketika berada di Mekkah tahun 1890 dan 1903, ia terinspirasi paham Islam rasional Muhammad ’Abduh melalui karya-karyanya, terutama Risalah al-Tawhid, al-Islam wa al-Nasraniya, dan Tafsir al-Manar. Spirit ”Islam rasional dan kemajuan” ’Abduh inilah yang terwariskan ke alam pikiran Ahmad Dahlan ketika menarik gerbong pembaruan Islam.

Sebagai pewaris tradisi pembaharuan ’Abduh, Ahmad Dahlan melakukan kontekstualisasi ”Islam rasional dan kemajuan” ke dalam gerakan pencerahan Islam dan karya nyata Muhammadiyah. Islam ditafsirkan sebagai agama rasional yang bersahabat dengan ilmu pengetahuan dan sesuai spirit kemajuan. ”Akal itu,” dalam pidatonya di Kongres Muhammadiyah, Desember 1922, ”menerima segala pengetahuan dan memang pengetahuan itulah yang menjadi kebutuhan akal.”

Ia berbicara akal yang dikaitkan langsung dengan segala pengetahuan, agar umatnya mulai berani berpikir dan menggunakan akal pikirannya yang sehat untuk menimba segala ilmu pengetahuan. ”Maka, teruslah bersekolah,” pesan Sang Pencerah, ”menuntut ilmu pengetahuan di mana saja.”

Ia pun mendirikan sekolah, Hollands Inlandsche School met de Qur’an, yang pasti terinspirasi secara metodologis dari HIS met de Bible. Ia tak segan belajar dari sistem pendidikan Barat yang rasional dan modern. Pendidikan adalah instrumen pembelajaran untuk berpikir rasional dan menimba segala pengetahuan. Hal ini juga respons Ahmad Dahlan atas kondisi umat Islam yang malas berpikir dan hanya mengekor pendapat orang lain (taklid).

Karena itulah, ia serukan ijtihad, slogan pembaruan Islam rasional yang tak kalah dahsyat dengan moto pencerahan dare to think dari filsuf Jerman Immanuel Kant, agar umatnya punya keberanian berpikir secara independen, tanpa terpenjara pada otoritas yang mapan.

Akal dan ilmu pengetahuan adalah instrumen untuk menggapai kemajuan. Untuk itu, Ahmad Dahlan menafsirkan Islam sebagai agama rasional yang selaras dengan spirit kemajuan.

Spirit ini bukan sekadar jadi nomenklatur standar dalam gerakan pencerahan Islam, melainkan telah menjadi bagian inheren dari ideologi gerakan Muhammadiyah. Yakni, gerakan pencerahan Islam yang bersendikan pada, dalam ungkapan Jawa, ”awit miturut paugeraning agama kito Islam sarta cocok kaliyan jaman kemajengan” (Soewara Moehammadijah, No 2, 1915). Ia tarik gerbong pembaruan Islam—Muhammadiyah—dengan bersandarkan ”kaidah agama Islam dan sesuai dengan zaman kemajuan”.

Spirit Islam berkemajuan ini terwariskan pada pikiran kader terbaiknya, Fachrodin, ketika menegaskan ”Islam ialah agama yang tunggal, bersetuju dengan akal, dan berjalan menyertai dengan kemajuan” (Soewara Moehammadijah, No 4, 1922). Inilah corak Islam rasional yang menjadi spirit utama gerakan Muhammadiyah awal.

Muhammadiyah: Islam dan sains

Corak keislaman itu teraktualisasikan pada Haedar Nashir sebagai the true heir of Muhammadiyah’s reformism, dengan meneguhkan khitah Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan pembaruan Islam yang menyelaraskan spirit ”Islam rasional dan kemajuan” dengan tuntutan protokol kesehatan publik. ”Tegakkan aturan dan disiplin protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya,” pesan Haedar dalam pidato virtual.

”Kenapa sejak awal Muhammadiyah konsisten,” katanya dalam sebuah wawancara, ”karena ini menyangkut urusan pandemi, menyangkut virus. Dan virus itu urusan ahli-ahli epidemiologi. Maka kita rujukannya ilmu pengetahuan.” Inilah sikap beragama yang rasional dan saintifik. Haedar meresapi apa yang diajarkan Ahmad Dahlan sebagai perspektif ”akal sehat” yang difungsikan, dalam konteks kekinian, untuk membedakan urusan virus yang murni sekuler dan urusan agama yang sakral.

Di tengah kepongahan ”pemimpin umat” yang berpikir tak rasional, bersikap anti-sains, bahkan melibatkan diri pada arak-arakan massal di jalanan, Haedar justru tampil sebagai pemimpin gerakan modern Islam terbesar yang berpikir rasional dalam beragama, bersikap positif pada sains, dan menunjukkan ketaatan penuh pada protokol kesehatan publik.

Haedar berikhtiar menggerakan Muhammadiyah sebagai instrumen pencerahan publik agar warga persyarikatan dapat memberikan teladan yang terbaik dalam ikhtiar bersama mengatasi penyebaran virus berbahaya ini, bukan justru menjadi bagian dari komunitas keagamaan yang memperkeruh krisis kesehatan publik.

Di tengah angka kasus Covid-19 yang terus naik, Haedar mengingatkan umat Islam bahwa krisis kesehatan publik ini belum berakhir meskipun vaksin sudah ditemukan, dan karena itu, ”semua pihak harus tetap waspada. Jangan abai dan menganggap ringan wabah ini dengan bertindak tidak disiplin. Perbuatan orang tidak disiplin dapat berdampak luas bagi penularan virus dan keselamatan jiwa orang lain. Jika belum memberikan solusi, setidaknya jangan membikin masalah yang membuat mata rantai penularan (virus) makin menyebar.”

Pesan ini diartikulasikan secara santun sebagai kritik kepada mereka yang alih-alih memberikan solusi atas penyebaran virus, tetapi justru berpartisipasi aktif dalam penularan virus yang membahayakan jutaan nyawa manusia.

Sebagai pemimpin gerakan pencerahan Islam, ia berikhtiar untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai model kepemimpinan Islam yang mampu berkontribusi secara signifikan pada penanganan Covid-19.

Sejak awal pandemi, ia memimpin terobosan kreatif, inovatif, dan solutif dengan mendirikan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), melibatkan dokter-dokter dan tenaga kesehatan Muhammadiyah di 82 rumah sakit, mewujudkan protokol kesehatan secara disiplin di institusi-institusi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial Muhammadiyah, dan mentradisikan kultur wajib masker di lingkungan persyarikatan.

Keterlibatan aktif dalam mengatasi pandemi ini merupakan konsekuensi logis dari paham Muhammadiyah yang menganut Islam rasional dan pro-sains. Muhammadiyah berhasil tampil sebagai gerakan pencerahan Islam yang menjadi teladan global dalam mengatasi pandemi ini, karena ”it strongly supports science and rational approves to problem solving,” kata antropolog agama dari Amerika, Mark Woodward, dalam artikelnya, ”Religious Holidays in the Plague Year—Lessons from the Indonesian Muhammadiyah Movement” (2020).

Pendekatan rasional dan saintifik Muhammadiyah inilah yang mengingatkan Mark Woodward pada teolog Protestan Jerman, Friedrich Schleiermacher, yang mengajukan ”perjanjian abadi antara sains dan agama”.

(SUKIDI

Kader Muhammadiyah)

https://kompas.id/baca/opini/2021/01/02/muhammadiyah-sains-dan-kesehatan-publik/