Saturday, September 15, 2012

Pendidikan wanita dalam Muhammadiyah tahun 1912-1945

Judul :     Pendidikan wanita dalam Muhammadiyah tahun 1912-1945
Pengarang :     Sri Andri Astuti
Sumber :     Teori, analisis, pendidikan ilmu syariah : TAPIS
Penerbit :     Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo
Kode Panggil :     297.7705 Teo
Tahun Terbit Artikel:     2007
Volume :     7
No :     1
Halaman :     144-161
Kata Kunci :     Womens education; Womens role; Muslim women; Muhammadiyah
Sari :    
Abstrak :     The situation of woman education, at the time of Muhmmndiyah founded is very concerning. The woman handcuffed by society view and mores which still have the character of traditionally. But Mulzammadiyah as reformis movement in the field of social, education and religion is paying attention for woman education, differing from situation of society. Muhammadiyah very care to woman education. In the Muhammadiyah's view, the rights to t education is not only for man. They both of the same owning the right to get education, because both owning to same occupation, degree and prestige. TIre Muhammadiyah's caring to woman education because Muhammadiyah view the woman role is very important. Muhammadiyah also convince of that its strunggle won't immediately reach the target of which expected without existence of women role. As its implementation, Muhammadiyah teach woman and found the internaat, study club, Siswa Praja Wanita, 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kindergarten, 'Aisyiyah Mtzghribi School, Pawiyatan Muhammadiyah School, NIadrasah Mu'allimat Muhammadiyah dan various courses.

Available at: http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=54189&idc=1

Thursday, September 13, 2012

The Muslim businessmen of Jatinom : religious reform and economic modernization in a Central Javanese town

Abdullah, Irwan. 1994. The Muslim businessmen of Jatinom : religious reform and economic modernization in a Central Javanese town. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Ringkasan (pp. 193-7)

Pengusaha Muslim Jatinom: Reformasi Agama dan Modernisasi Ekonomi di sebuah Kota di Jawa Tengah

Studi ini menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan kelompok Muslim dalam kegiatan perdagangan di Jatinom, sebuah kota kecil di kabupaten Klaten. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan agama dan perdagangan di dalam konteks perubahan sosial-ekonomi dan sosial-politik.

Masalah semangat dagang kaum Muslim telah menjadi topik diskusi yang sangat sejak masa kolonial. DI satu pihak ada kecenderungan untuk menjelaskan bahwa “kegagalan” pribumi di dalam bidang ekonomi disebabkan oleh sifat-sifat organisasi ekonomi yang tidak rasional, yang oleh Geertz disebut lebih bersifat sosial daripada bersifat bisnis. Di lain ihak, kegagalan pribumi lebih disebabkan oleh pengaruh struktural yang sedikit sekali memberi peluang kepada pedagang pribumi, baik sejak masa kolonial hingga sekarang ini.

Selain harus berhadapan dengan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang melemahkan posisi mereka, pedagang pribumi harus pula bersaing dengan pedagang Cina yang memiliki kekuatan modal dan posisi yang lebih baik di dalam suatu struktur politik dan ekonomi. Pada peralihan kekuasaan dari tangan Belanda ke tangan pemerintah Indonesia pada tahun 1949, pribumi bukan merupakan kelompok yang tangguh sehingga mereka tidak bisa mengambil alih kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi dari tangan pedagang Cina. Meskipun pedagang pribumi dapat bertahan, skala usaha mereka terbatas dan tidak mampu bersaing dengan kekuatan modal pedagang Cina. Hanya di beberapa daerah –seperti yang terjadi di Jatinom—pribumi dapat menggantikan posisi ekonomi Cina pada saat mereka diharuskan untuk meninggalkan desa-desa dan kota-kota kecamatan. Perkembangan semacam ini merupakan fenomena menarik untuk dijelaskan: mengapa pedagang-pedagang Muslim di Jatinom dapat menggantikan posisi pedagang Cina dan dapat menjadi pedagang yang berhasil hingga saat ini?

Pertanyaan itu akan saya jawab dengan cara menelusuri tiga faktor yang saling kait. Pertama, dengan cara melihat peranan agama di dalam mendorong kegiatan perdagangan, baik yang tampak pada perilaku ekonomi pedagang Muslim maupun pada tanggapan komunitas terhadap kegiatan ekonomi. Dengan cara ini dimungkinkan untuk melihat ciri-ciri dan sifat-sifat kewiraswastaan dan sekaligus untuk melihat dasar sosial budaya di mana kegiatan ekonomi itu berlangsung. Kedua, perdagangan merupakan bagian dari sistem ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, bagaimana peluang-peluang ekonomi memungkinkan kegiatan perdagangan berlangsung dan membuka kesempatan-kesempatan bagi pedagang, merupakan faktor penting. Cara ini mengharuskan studi ini untuk memperhatikan perkembangan ekonomi di berbagai sektor di Jatinom dan bagaimana perkembangan antar sektor itu saling kait satu sama lain. Ketiga, perubahan sosial-keagamaan dan sosial-ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks politik lokal. Oleh karenanya, struktur politik pada saat perkembangan ekonomi berlangsung dan perubahan-perubahannya sangat menentukan tumbuh dan berkembangnya kegiatan dagang. Melalui tiga faktor tersebut diharapkan dapat dirumuskan kesimpulan tentang keberhasilan pedagang Muslim di Jatinom.

Untuk sampai ke situ, saya telah melakukan penelitian antropologis –yang berlangsung sejak Maret 1990 samapi dengan Pebruari 1991—dengan cara hidup di lingkungan sosial budaya kaum pedagang Muslim tersebut. Saya mengamati kegiatan-kegiatan mereka dan mewawancarai mereka untuk mengetahui gagasan-gagasan di balik perilaku yang mereka wujudkan sehari-hari. Selain itu, proses sosial budaya yang berlangsung sehari-hari yang berkaitan, langsung maupun tidak langsung, dengan kehidupan ekonomi merupakan dasar penting  di dalam menganalisis dan menjelaskan keberadaan kelompok pedagang Muslim itu. Oleh karena itu, studi ini lebih bersifat studi kontemporer, menyangkut elite keberadaan elite pedagang saat itu. Namun demikian, untuk menjelaskan fenomena kedudukan ekonomi kaum pedagang Muslim tersebut, saya berusaha menggunakan sedikit banyak faktor-faktor sejarah, sejauh yang saya dengar dalam penelitian, yang berupa sejarah lisan. Selain itu, saya juga memanfaatkan bahan-bahan tertulis yang dapat membantu analisis.

Bab satu berisi gambaran kehidupan sehari-hari kota Jatinom, kegiatan ekonomi, dan kehidupan keagamaan. Saya juga menunjukkan pentingnya peranan elite agama yang sekaligus merupakan elite perdagangan di dalam berbagai aspek kehidupan komunitas. Dengan cara ini saya menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan.

Bab dua membicarakan persoalan-persoalan teoritis yang menjadi pemandu penelitian ini. Saya memulai dengan merunut kembali antara lain penelitian Geertz (1963) yang dilakukan di Mojokuto, penelitian Castles (1967) di Kudus, dan penelitian de Jonge (1989) yang dilakukan di Madura, yang menunjukkan pentingnya hubungan Islam dan perdagangan. Kemudian saya mendiskusikan etika agama dan semangat ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh cara berpikir Weber untuk melihat saluran kelembagaan apa yang telah menyebabkan agama itu memiliki daya dukung terhadap perkembangan ekonomi. Dalam bab ini juga dioperasionalisasikan konsep-konsep yang digunakan dan dibahas persoalan-persoalan metodologis yang penting untuk penelitian ini.

Tinjauan ekonomi daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan perdagangan merupakan tema bab tiga. Di sini dijelaskan perubahan-perubahan kekuasaan ekonomi di dalam koalisi Kesunanan, Belanda, priyayi, dan Cina. Pada masa revolusi kekuatan-kekuatan tersebut menghilang dan kekuatan masyarakat yang paling penting kemudian adalah santri dan PKI di dalam suatu struktur pemerintahan yang baru. Namun demikian, PKI juga menghilang pada tahun 1965 sehingga tinggal santri yang menjadi kelompok dominan dalam menggerakkan masyarakat. Pergeseran-pergeseran ini memiliki pengaruh penting di dalam perkembangan ekonomi dan juga memberikan kesempatan kepada pertumbuhan kelompok pedagang santri.  Dalam bab tiga ini juga dipaparkan mengenai ciri-ciri sosial ekonomi Jatinom dan sekitarnya. Untuk itu saya memulai dengan menunjukkan keadaan Klaten sebagai daerah yang cukup subur dan daerah yang secara mendasar telah dipengaruhi oleh proses komersialisasi sejak masa kolonial. Meskipun pabrik gula dan perkembunan tebu di jatinom tidak bertahan lama, terutama karena aksi bumi hangus pada tahun 1948/1949, struktur ekonomi telah mengalami diversivikasi dengan munculnya berbagai sektor kegiatan ekonomi, seperti industri-industri kecil dan perdagangan.

Bab empat berisi analisis pengaruh Islam di dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang dalam hal ini dilihat melalui lembaga Muhammadiyah yang menjadi wadah kaum pedagang di dalam melakukan berbagai proses transformasi. Hegemoni Muhammadiyah bukan berarti tidak tergoyahkan, sebaliknya intervensi pemerintah di dalam berbagai cara telah menyebabkan terjadinya reorganisasi di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri. Demikian pula kontrol dari struktur sosial menyebabkan kaum elite agama (elite pedagang) tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan ketidakmampuan mereka untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari “kelompok agama” yang lain (seperti yang beraliran abangan) telah menyebabkan kegagalan di dalam proses sosialisasi agama dan perdagangan. Agama dan perdagangan tetap saja menjadi monopoli kaum santri.

Memaparkan ciri-ciri kelompok pedagang dan faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan mereka dalam perdagangan merupakan tujuan penulisan bab lima. Untuk itu digunakan tiga kasus pedagang yang dianggap dapat mewakili gambaran pedagang Muslim Jatinom. Selain memperlihatkan proses pertumbuhan perdagangan, perbandingan ketiga kasus ini juga memungkinkan untuk melihat bagaimana ajaran agama telah menjadi dasar perilaku sosial ekonomi mereka. Meskipun demikian, kaum elite agama tidak sepenuhnya bebas dalam bertindak karena kekuatan masyarakat, terutama kontrol struktur sosial juga penting di dalamnya. Pengaruh-pengaruh perubahan struktural telah pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pertumbuhan kelompok pedagang, dan keberhasilan atau kegagalan mereka sebagai pedagang ditentukan oleh berbagai faktor.

Dalam bab enam ditunjukkan bahwa agama merupakan dunia simbolis yang menegaskan identitas kelompok yang dapat memperkuat rasa kebersamaan atau solidaritas antar sesama anggota yang memiliki paham yang sama. Dengan kata lain, agama merupakan dasar pengelompokan sosial yang dengan ini anggota-anggota di dalamnya dapat bekerja sama. Hubungan semacam ini merupakan basis yang paling penting di dalam menggerakkan perdagangan karena sumber daya ekonomi mengalir dari satu orang ke orang lain di dalam kelompok keagamaan. Pengelompokan dagang berdasarkan agama ini sekaligus memiliki kekuatan yang besar di dalam menghadapi tekanan-tekanan dan gangguan-gangguan dari luar yang dapat menghancurkan kelompok. Oleh karenanya, setiap orang di dalam kelompok itu berusaha memelihara sifat kehosi sosial kelompok karena mamiliki fungsi langsung terhadap kelangsungan perdagangan. Dalam bab ini saya tunjukkan dalam hal apa hubungan agama dengan perdagangan dapat dijelaskan.

Pada bagian berikutnya, bab tujuh, saya merumuskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari studi ini. Keberhasilan kaum pedagang Muslim tidak hanya berkaitan dengan ketaatan agama, beberapa faktor lain berperan cukup penting. Agama memiliki peranan penting di dalam proses pembaharuan pemikiran yang mengarahkan perilaku ekonomi pedagang di satu pihak dan mempengaruhi cara penduduk menerima kegiatan perdagangan (dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terkait) sebagai bagian dari kehidupan mereka. Agama dalam hal ini membentuk dasar sosial budaya yang memungkinkan kegiatan ekonomi berlangsung. Namun demikian, perkembangan usaha dagang selanjutnya sangat ditentukan oleh struktur politik lokal dimana berbagai kekacauan telah menghambat kegiatan dagang dan sebaliknya iklim politik yang baik dapat menjadi pendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi. Perkembangan perdagangan dan kemajuan-kemajuan pesat yang dicapai oleh pedagang Muslim sesungguhnya lebih ditentukan oleh peluang-peluang ekonomi yang muncul setelah tahun 1970-an. Demikian pula perubahan-perubahan dalam bidang pertanian di wilayah Jatinom pada tahun 1980-an telah memberikan dampak yang paling penting dari seluruh tahap perkembangan ekonomi kota. Kesuksesan pedagang Muslim di kota sangat ditentukan oleh peningkatan kesejahteraan kaum tani yang menjadi konsumen barang-barang pabrik yang dijual di toko-toko di kota Jatinom. Dari sini dapat dipetik pelajaran penting, bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk desa selayaknya diutamakan. Sektor pedesaan inilah yang merupakan dasar bagi kemajuan kaum pedagang Muslim dan perkembangan kota-kota kecil. Dengan cara seperti inilah orang lain telah membangun sebah negeri.

Saturday, September 8, 2012

Buya Abdul Malik Ahmad, Wakil Ketua PP Muhammadiyah 1971-1985

Oleh Fikrul Hanif

Sosok ini memang teguh memegang prinsipnya, bahkan ia kerap menganggap sosok Bung Karno sebagai tokoh biasa yang tidak patut untuk ditakuti. Demikian Amien Rais dan A.M Fatwa mengisahkan pribadi Haji A. Malik Ahmad (Wakil Ketua PP Muhammadi
yah (1971-1985) kepada penulis disela penulisan tesis penulis yang telah rampung tahun 2011 lalu.

Abdul Malik Ahmad, atau yang akrab dipanggil Buya Malik Ahmad lahir pada tanggal 7 Juli 1912 di Nagari Sumaniak Kelarasan Tanah Datar (Surat Ketetapan tentang Catatan Pokok Ketua/Anggota Majlis Perwakilan PB Muhammadiyah di Sumatera Tengah, Arsip Muhammadiyah No.55). Ia merupakan anak pertama dari pasangan Haji Ahmad bin Abdul Murid (1883-1928) dan Siti Aisyiah. Ayahnya merupakan salah seorang tokoh modernis di Kenagarian Sumaniak sekaligus ketua Serikat Islam Cabang Tanah Datar.

Ia pernah mengecap pendidikan di Thawalib Parabek, dan melanjutkan pendidikan kelas 6 A nya ke Thawalib Padang Panjang. Sejak ia mengenal Muhammadiyah di Padang Panjang, ia aktif mengikuti pengkaderan dari AR Sutan Mansur. Sejak saat itu, ia selalu menjadi tangan kanan buya Sutan Mansur, terutama dalam urusan pengkaderan dan membantu di Muhammadiyah.

Pasca kemerdekaan, Malik Ahmad diamanahi jabatan sebagai Wakil Kepala Jawatan Sosial Sumatera Tengah (1947), Wakil Bupati Militer Luhak Limopuluah Koto (1949-1950), Kepala Jawatan Sosial Sumatera Tengah (1950-1958), anggota Konstituante dari Masyumi Sumatera Tengah (1955-1958).

Saat terjadi perseteruan antara pusat-daerah, Malik Ahmad berani mengambil langkah berseberangan dengan budaya politik Muhammadiyah yang cenderung kooperatif. Pada Februari 1957, Malik Ahmad mengeluarkan pernyataan bahwa Muhammadiyah Daerah Sumatera Tengah mendukung sepenuhnya gerakan yang dilakukan Dewan Banteng dan menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengoreksi seluruh kebijakannya.

Meskipun dianggap "pemberontak" karena ia terlibat dalam peristiwa PRRI (1958-1961), Malik Ahmad terpilih secara aklamasi sebagai ketua PP Muhammadiyan dalam Muktamar ke-38 di Ujung Pandang tahun 1971. Namun, menyadari bahwa dirinya bukan orang Jawa dan bekas "pemberontak", ia pun mengundurkan diri dan menerima jabatan Wakil Ketua I PP Muhammadiyah. Sejak saat itu (1971) hingga tahun 1985 ia mendampingi Haji AR Fachrudin dalam mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah.

Sejak pemerintah Orde Baru memperkenalkan konsep asas tunggal Pancasila dan dilanjutkan pembicaraannya melalui Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985, Malik Ahmad merupakan tokoh utama yang menolak asas tunggal Pancasila masuk dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bahkan ia dengan tegas menyatakan haram hukumnya menerima Pancasila sebagai asas tunggal tanpa pertimbangan apapun.

Dasar pemikiran Malik Ahmad mengatakan Pancasila pada masa Orde Baru telah menjelma menjadi agama baru adalah interpretasinya terhadap tauhid, wijhah, tashawwur, fikriyah, suluk, syariat, dan nizam. Berdasarkan konsep fikriyah, menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal berarti sama dengan merendahkan agama Allah swt.

Melihat kerasnya penolakan Malik Ahmad terhadap asas tunggal Pancasila, A.M Fatwa yang juga pernah dibui karena kasus Tanjung Priok menyatakan "Tentunya dicatat dalam persyarikatan Muhammadiyah bahwa Buya Malik Ahmad inilah yang berusaha keras membendung, jangan sampai asas Muhammadiyah ini dirobah."

Retrieved from: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2372917818640&set=a.1403610626566.40461.1721389076&type=1&theater

Muhammadiyah Kurai Taji Pariaman

Oleh Fikrul Hanif

Sudah lama rasanya tidak menulis tentang kampung halaman saya. Saat ini saya akan mengajak facebooker untuk mengikuti kisah seorang aktivis Muhammadiyah asal Kurai Taji yang pernah menjadi Regent di Indragiri.

Sebagai salah satu "balahan" dari keluarga besar pendiri Muhammadiyah Kurai Taji Pariaman, saya akan mencoba menulis secara lugas tentang sisi historis Boeya Oedin. Tulisan ini saya simpulkan dari Manuskrip yang ditulis Kasim Munafi (adik kakek saya Buya Sulaiman Munaf, Direktur Madrasah Muhammadiyah Kurai Taji yang didirikan tahun 1931) yang berjudul "Muhammadiyah yang Aku Kenal, Manuskrip, 1985)

Buya Oedin atau yang akrab dipanggil di Kurai Taji dengan sebutan Boeya Udiang (atau Udiang menurut pelafalan orang kampungnya) lahir tahun 1906. Di kalangan aktivis Muhammadiyah Kurai Taji, Boeya Oedin lebih dikenal sebagai sosok politisi ketimbang sebagai seorang ulama atau pun pendidik.

Meskipun ia hanya berpendidikan kelas 2 Sekolah Rakyat, Oedin yang juga kader dari AR Sutan Mansur tersebut pernah ikut merintis berdirinya Muhammadiyah Ranting Kurai Taji (bagian dari Cabang Muhammadiyah Padang Panjang) tanggal 25 Oktober 1929, pimpinan redaksi Majalah Bahtera Massa yang diterbitkan dua edisi oleh Muhammadiyah ranting Kurai Taji. Namun karena Bahtera Massa dianggap isinya provokatif, maka majalah yang berusia seumur jagung tersebut dibredel dan dibakar Belanda.

Melalui tangannya, menurut Moh. Natsir, Masyumi berkembang di Sumatera Barat. Kisah ini berawal dari partisipasinya pada acara silaturrahmi Muhammadiyah yang dilaksanakan tahun 1946. Dalam acara tersebut Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan kepada peserta bahwa telah berdiri partai politik Islam Masyumi sebagai representasi suara ummat Islam di Indonesia. Sejak saat itu, Oedin berinisiatif menyebarluaskan berita ini ke Sumatera Barat.

Bahkan saat terjadinya kisruh antara Masyumi (label Muhammadiyah) dan Masyumi (label MIT), Buya Hamka dan Oedin turut turun ke daerah-daerah untuk menenangkan massa dan menjaga keutuhan dari Masyumi.

Pasca kemerdekaan, kariernya pun semakin melejit. Pada Januari 1950, ia diangkat sebagai pegawai tinggi tingkat 2 dan kemudian patih yang diperbantukan pada Bupati Padang Pariaman; Oktober 1950 sebagai patih Kabupaten Tanah Datar; Mei 1950 sebagai Walikota Sawahlunto; Oktober 1952 sebagai Bupati Kabupaten Inderagiri (Oktober 1952; dan terakhir sebagai Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci (Oktober 1954).

Sumber:
Kasim Munafy, "Muhammadiyah yang Aku Kenal", Manuskrip. (Kuari Taji: Sejarah Kehidupan Pribadiku, 1985)

Fikrul Hanif Sufyan, "Muhammadiyah Daerah Padang Pariaman", Skripsi. (Padang: Universitas Andalas, 2003)

Suryadi Sunuri, Blog Minang Saisuak, dengan judul "Buya Oedin: Teman Jenderal Sudirman dari Kuraitaji"



Retrieved from: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2372826776364&set=a.1403610626566.40461.1721389076&type=1&relevant_count=1

Tuesday, September 4, 2012

Teologi Al-Maun Muhammadiyah (2)

REPUBLIKA.CO.ID, Selasa, 14 Agustus 2012, 18:00 WIB

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Sebenarnya, secara konstitusional, merupakan kewajiban negara untuk menghapus kemiskinan sampai batas-batas yang jauh, tetapi karena strategi pembangunan Indonesia merdeka tidak sepenuhnya dikendalikan oleh cita- cita luhur itu, terjadilah apa yang berlaku sampai hari ini. Kesenjangan sosial ekonomi masih menganga lebar di tengah pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah itu. Oleh sebab itu, diperlukan kejujuran dalam membaca ulang strategi pemba ngunan kita selama ini yang belum juga berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.

Tanpa kejujuran, akan sangat sulit bagi bangsa dan negara ini agar terbebas dari gejolak-gejolak sosial yang semakin marak dari waktu ke waktu. Penyebab utama nya adalah tunggal: tidak peduli terhadap keadilan yang dengan tegas diperintahkan oleh Pancasila. Diharapkan, dengan mengacu kepada parameter Teologi al-Maun, orang akan semakin sadar pola pembangunan kita selama ini ternyata telah melahirkan banyak sekali para pencoleng, koruptor, dan pendusta, sekalipun mereka sembahyang dan bertitel haji.

Kementerian Agama sering disorot sebagai kementerian paling korup. Sebagai seorang Muslim, mendengar penilaian ini rasanya bahu saya mau runtuh karena menanggung malu. Adalah sebuah ironi, Indonesia yang sejak merdeka pada umumnya dipimpin oleh para haji, tetapi mengapa seperti tidak ada korelasi signifikan dengan perbaikan moral bangsa. Saya tidak mengatakan semua haji itu pasti mempunyai karakter lemah atau yang bukan haji/non-Muslim pasti lebih baik perilakunya dibandingkan mereka yang senang menyandang gelar haji.

Tidak demikian, sebab kerusakan bangsa ini adalah akibat dosa kolektif kita, tetapi seba- gian besar kita tidak mau mengakuinya. Inilah di antara sumber malapetaka yang tak henti- hentinya mendera kita semua dan belum tampak tanda-tanda untuk membaik.

Namun, Alquran melarang orang untuk berputus asa. Oleh sebab itu, kita wajib bekerja terus-menerus untuk perbaikan betapa pun awan gelap masih belum juga menguak bagi datangnya sinar terang agar moral bangsa ini menjadi pulih sehingga hidup kita menjadi nyaman dan aman di lingkungan gugusan ribuan pulau yang cantik ini.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan para pemimpin bangsa Muslim terbesar ini? Dalam surah al-Maun, terbaca dengan jelas Allah benci pada sikap berpura-pura, tidak autentik.
Artinya, jika beragama karena ria atau karena mengejar status sosial, nilai sembahyang, haji, puasa, dan zakat adalah hampa di sisi Allah. Saya amat cemas, jangan-jangan saya termasuk dalam kategori ini. Dengan kata lain, menampilkan wajah kumuh ini samalah artinya dengan menohok diri sendiri sebab saya tidak tahu apakah ibadah haji saya ada harganya di depan Allah.

Dalam Alquran, surah al-Balad ayat 11-16, pembelaan terhadap orang yang lemah dan terpinggirkan disebut sebagai al-`Aqabah (pendakian terjal yang sukar). Makna surah tersebut, "Tetapi, dia tidak mau menempuh pendakian yang sukar itu. Tahukah engkau apakah pendakian yang sukar itu? (Yaitu) membebaskan budak. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang tergeletak di atas debu."

Ayat-ayat ini menggambarkan dengan tajam kondisi Kota Makkah di bawah kekuasaan oligarki Quraisy yang menindas, tidak punya kepekaan nurani untuk berbagi. Muhammad, sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul, menyaksikan dengan mata kepalanya betapa parahnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah transaksi komersial yang penuh sorak-sorai di kota itu.

Kondisi ketidakadilan inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong kuat mengapa Muhammad mesti menyendiri ke Gua Hira sampai wahyu pertama turun di sana. Dengan bekal wahyu yang kemudian turun secara berangsur berikutnya, Muhammad tidak pernah lagi pergi ke gua itu, tetapi langsung menggumulkan dirinya dengan masyarakat Makkah dengan niat suatu hari dapat membalikkan situasi gelap itu menuju sebuah kehidupan bersama yang terang ben- derang.

Jalan al-`Aqabah harus ditempuh dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, demi tegaknya keadilan. Akhirnya, saya berharap bah wa Teologi al-Maun yang sedang disusun Majelis Tarjih itu akan mempertimbangkan dengan saksama realitas sosial Kota Makkah seperti tergambar di atas. Dalam ungkapan lain, keadilan adalah sisi lain dari mata uang yang sama dari doktrin tauhid yang dikukuhkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah langit terakhir untuk kepentingan bumi.
Kita beruntung karena sila kelima Pancasila berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang juga sebenarnya merupakan sisi lain dari mata uang yang sama dari sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Tetapi, sila pertama ini akan tetap menggantung di awan tinggi jika sila kelima dibiarkan telantar seperti yang berlaku di Kota Makkah yang penduduknya juga percaya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta (lihat misalnya surah al-'Ankabut ayat 61).
Redaktur: M Irwan Ariefyanto
Sumber: resonansi
 
Retrieved from: http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/12/08/14/m8qdyn-teologi-almaun-muhammadiyah-2

Friday, August 31, 2012

Hilman Latief on Islamic Charities

By Karel A. Steenbrink, August 30, 2012

Today, 29 August 2012, we celebrated the doctoral examination of Hilman Latief in Utrecht. The cover of his dissertation shows PKO Muhammadiyah (Penolong Kesengsaraan Oemoem)  or charity organization of Muhammadiyah at a rice distribution, probably in the 1920s or 1930s.

This is a very rich dissertation: many facts, especially from the last 15 years, suggestions for various interpretations, personal observations. The book has a large number of organizations: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, DDII as the older ones, but many recent developments. After the introductory and more general chapters, chapter 4 concentrates on health centres for poor people, many institutions while Muhammadiyah Hospitals and clinics still are the leading ones. Chapter 5 is on activists  defending women's rights. Chapter 6 is the result of fieldwork in Nias, where some muballigh or da'i from outside the island have settled and concentrate on activities in mosques and small prayer houses, instructing children how to pray. Chapter 7 is on the attention given by Indonesian Muslims to international affairs, like war in Afghanistan, occupation of Palestine. Chapter 8 has some general conclusions.


 One conclusion was challenged by Birgitte Meyer at the oral examination. On p. 312-3 it is stated that traditionally zakat is given from person to person. Nowadays even rich people donate some 5-10.000 Rupiah to poor people who line up by hundreds. When charity is given through organizations and not through individual benefactors directly it is neutral: not an imbalance between giver and receiver. 'It is within this context that charitable associations, in the form of collective action, can diminish this psychological dimension.'  This sentence is not absolutely clear, but it wants to explain that people will feel easier and free to apply here. This is what happened in the Dutch system when in the 1960s poor people received the right for government allowances. The same is, however, not the case with Muslim organizations. Latief even gave a nice example of Muslim charities that distributed rice to people, but women had to use the veil at the process of application. Some of these women immediately after receiving their share, took of the veil! Also here there is not true reciprocity between giver and receiver!

I concentrated on chapter 6 in my questions. The majority of people in Nias are Protestant, some 25% are Catholic and few are Muslim. This was the reason for sending Muslim missionaries to the island. It was not a competition between various organizations, but I had the idea that here the 'giver' took the decisions, not the Muslims of Nias themselves. A first preacher was some Qaimuddin , probably born about 1970 in Flores. In the 1980s he was in Bangil for the pesantren or Muslim school of PERSIS. He had a career as preacher in many places: 1. in Ampah (Central Kalimantan); 2. Raha (Sulawesi Tenggara), with a local foundation for one year; 3. with asistance of PERSIS he helped muallaf in Flores for 2 years and 3 years financed by a Quwaiti foundation. 4. Then he was in Buleleng, North Bali with a Muhammadiyah organization; 5. Again in Flores he was involved in politics and even received a seat in the local parliament for PBB, a Muslim party during the 1999 elections, but he did not take his seat, rather moved to 6. a freelance position in Jakarta and finally 7. to Nias for a proghramme of AAP, Al Azhar Peduli. (Latief 235-7)

These preachers only receive a low salary, stay often in a room attached to a local masjid. Their education is not fit for development work, because their education concentrates on Arabic and Quranic Studies. They like Islamic Banking, but another informant for Latief was a member of the Catholic Credit Union in Nias, because there was no money for things other than dakwah or direct preaching.  On page 252 the charity is defined as "Progress in this region means the ability to provide local people with wider access to education, particularly Islamic education." In fact often not much more than chanting the Qur'an.

Retrieved from: http://relindonesia.blogspot.com/2012/08/hilman-latief-on-islamic-charities.html
---------------

Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia

By:  HILMAN LATIEF

This study examines how the notions of benevolent acts, welfare issues and social justice are conceived by Indonesian Muslims, and investigates the multiplicity of roles played by Islamic charitable associations in carrying out social welfare activities both in rural or urban areas.

By relating three main issues (welfare, dakwah and politics), this study discusses whether charity activism can generate social mobility among low income households as the targeted beneficiaries, and whether Islamic charitable associations are able to promote collective social change instead of simply strengthening middle class networks or serving certain religious denominations. In particular, this dissertation also attempts to answer the following questions: How do Muslims conceive religious charity in the context of the interplay between the state, society and the market; and what sorts of social, religious, and political justifications lie behind their social, religious and political activism? How do Islamic charitable associations approach the perceived problems (welfare, religious, and political issues) among Indonesian societies; and to what extent are they able (or not able) to provide viable ‘social security’ to the poor as a means of realising the public good in a pluralistic society?

In order to engage with the above research questions, an empirical investigation through a series of fieldwork visits was conducted at various times between mid-2008 and early 2011 in such places as Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Banda Aceh, and Nias Island.

Since the 1980s, many Muslim countries, including Indonesia, have experienced an unprecedented development in civil society movements and increasing economic growth, changes which have affected the social and economic relations within society as a whole. The rise of an affluent Muslim middle class with a new spiritual and social awareness has been instrumental in shaping Islamic social and political activism in general, and has aided a proliferation of Islamic institutions, ranging from educational institutions to charitable associations. Moreover, after the fall of Soeharto, a range of Musim NGOs, including such charities as DD, RZI, DPU-DT, AAP, and BSMI (some of which were established in the 1990s) became more conspicuously present and expanded the range of their activities. Their expansion was supported by a general turn to religion and an increased interest in the modalities of Islamic almsgiving and benevolent acts. The associations established their reputation by efficiently running social services and successfully carrying out relief operations in Indonesia and abroad. Hence, Islamic charities become increasingly popular among Indonesian Muslims, and the types of Islamic social-welfare activities have been materialised in different forms, ranging from the relief of the poor in urban areas to supporting dakwah and political activities.

To draw a broader picture of Islamic charities and social activism in post-New Order Indonesia, this study investigates four types of charitable activities: health provision for the poor in urban slums; development projects that are oriented towards female teenager coming from low income households, dakwah activities in the outer islands, as well as aid for Palestinians.

The spawning of charitable clinics sponsored by Islamic charitable associations signifies Muslims’ efforts to translate the notion of benevolent acts into religiously-inspired good social practices. Health provision for the poor seems to have become an alternative strategy for Islamic charities to distributing aid to underprivileged groups, and at the same time, a means of promoting public welfare at the community level. Charitable clinics hint at the potential role that Islamic charitable associations might play in the relief of the poor, especially in the health sector. They have been active for years and play a pivotal role in stress reduction among poorer families, while at the same time attempting to bring the capital held by both individuals and private institutions down to the grassroots level. This study argues that while Islamic charitable institutions work with the grassroots and middle-class groups, Islamic institutions are not sufficiently critical of the state’s failure to provide social security, unlike some ‘secular’ or traditionalist Muslim NGOs. They speak little of the need for structural change by, for example, organising an advocacy movement for health reform. Some Islamic charitable associations have also attempted to address women issues. The severe problem of poverty, which has put women in an unfavourable position, as some of them become the victims of human trafficking, has stimulated Islamic charitable associations to provide development projects that are oriented towards women.

The objectives of the development projects for women are to prevent lower-skilled and poorly educated female teenagers from leaving to work as housemaids overseas, as well as to protect them from the harmful effects of human trafficking. Providing provisional job-oriented activities may also prevent disadvantaged teenagers and female school leavers from entering into early marriage in their villages. Nevertheless, this study finds that promoting gender equality, changing ‘patriarchal culture’, criticising government gender biased structural policies, or encouraging the authorities to provide a better and well-educated work force, are apparently not part of the Islamic charities’ main agendas, nor even their foremost objectives. Another case concerns the spread of dakwah activities in the outer island which are supported by Islamic charitable associations.

The operation of Islamic charitable associations in Nias Island, located on the western coast of Sumatra, has partly resulted in the spread of dakwah activities in this non-Muslim majority Island and the increase in number of madrasah and mushalla/mosque. In practice, there are two kinds of dakwah: dakwah among Muslims and dakwah among non-Muslims. The former, dakwah among Muslims, can mean the process of Islamisation in society, while the latter bears some resemblance to Christian missionary activities in non-Christian populations. Some Islamic charitable associations, such as AAP, DDII and AMCF landed in Nias shortly after the 2005 earthquake hit this region. The objectives of these charities are to support dakwah activities by sending young da’i (preachers) to assist the communities, including Muslim converts, in studying Islam, and to support the construction or reconstruction of the places of worship. This research suggests that Islamic charities and other faith-based charities are challenged how negotiate between serving the Muslim community through dakwah, and serving humanity at large through social welfare activities.

The last case relates to the engagement of Islamic charitable associations and solidarity groups with relief projects in support of Palestinians. For many Islamic charitable associations and Muslim relief NGOs, the notion of Islamic solidarity remains an essential factor in their international exposure. The conflicts in such places as Palestine/Israel, Bosnia and Afghanistan have appealed to feelings of Muslim solidarity and given rise to solidarity movements among Muslims all over the world, including Indonesia. Alongside the involvement of Indonesian Muslim relief NGOs in providing assistance to victims of conflict, Muslim solidarity groups in Indonesia have also mobilised public sources, justifying this with ideas of protecting and helping their oppressed fellow Muslims in other parts of the world.

The extent to which Islamic charities are set up and operate in response to political crises in the international arena also signifies Muslim concerns about the meaning of justice (al-‘adala) and the concept of the unity of Islamic society (umma). From the overall discussion of Islamic charities and social activism in contemporary Indonesia, this study proposes the following main conclusions.

First, there have been contending views among Indonesian Muslims about how the perceived problems, such as welfare, poverty, and social injustice, should be resolved. Islamic charities, with their engagement with social enterprises in the communities, tend to confine their activities to short-term relief actions, and reluctantly penetrate the political sphere in order to empower the underprivileged to claim back their social, economic, and political rights, and to restore their self-reliance to reach their social and economic goals. Islamic charities flourishing in post New Order Indonesia have emerged as a new popular pattern of social activism, the vey antithesis, both discursively and practically, of development and advocacy NGOs at large, which primarily promote collective and structural change.

Second, earlier studies of Muslim charitable activities have noted that welfare associations are typically middle class institutions which sthrengthen middle class network and which are, in a sense, more meaningfull to the ‘givers’ than to the recipeints. Although observers have suggested that charity activism seems to have advanced middle-class interests ahead of those of the poor, or has become a tool for establishing patronage socially, economically and even politically, this does not mean that the poor are always alienated. As the religious views and political affiliations of the members of the Muslim middle classes vary greatly, ranging from ‘rightist Islamists’ to ‘leftist social activists’, the characteristics of Islamic charitable associations are also shaped by the dynamic interactions among their members. This, in turn, leads to the ability (or perhaps inability) to combine charitable acts with development-oriented projects, or even with activities that promote structural change.

Third, religious and cultural proximity remains essential to the formation of Islamic social enterprises and the types of beneficiaries. Most Islamic charities have originated from dakwah (religious dissemination) movements or from a wide range of politically-oriented Islamic solidarity groups. This origin has shaped not only the types of discourse and activities within Islamic charitable associations, but also has determined the categories of beneficiaries to be served. This research found that while under the framework of dakwah, Islamic charities have been able to reformulate notions of brotherhood, solidarity, mutual help, and even social justice, as a means of strengthening the welfare of the Islamic community, they still tend to restrict their work to narrowly defined deserving beneficiaries belonging to the same religion or even denomination within their religion. Therefore, Islamic charities are now challenged how to make their social services beneficial to a wider range of stakeholders in Indonesia, as a culturally and religiously diverse country.

Finally, the interplay between religion and politics has influenced the nature of Islamic charities in Indonesia and shaped the relations of Islamic charities among themselves and with others (non-Muslim charities or secular NGOs). This research suggests that sharing similar religious values and having similar identities do not always result in cooperation, partly because the fragmented political orientations have put the existing associations to compete with each other instead of establishing strategic partnerships for long-term welfare projects.


Retrieved from: http://www.hilmanlatief.net/2012/09/islamic-charities-and-social-activism.html


Download the dissertation at:
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-0822-200415/latief.pdf

Thursday, August 16, 2012

Between Ritual and Reality, New Role for Islam

The Jakarta Globe, Ahmad Najib Burhani | August 15, 2012

During this month of Ramadan, people can see both the intensity of religiosity and the performance of piety. A lot of people fast for the whole month, recite the Koran every day and observe the tarawih prayer every night. Television and radio stations, malls and offices broadcast or organize programs with religious content.

However, anytime we witness the intensity of religiosity and performance of piety, we see gaps between piety and social solidarity — between rituals and social reality. Ramadan should be a month for reflection, social solidarity and refraining from worldly pleasure, but many people express their religiosity excessively to the point of disturbing other people.

In the morning, for instance, when the best time for sahur, the predawn meal, is 4 a.m., some Muslims try to wake people with loudspeakers from as early as 2 a.m. In the evening they also recite the Koran using loudspeakers until midnight. There are also stories of people throwing away their food just because they have to stop eating when they hear the call of imsak, the end of sahur. Then, in the morning, scavengers search dumpsters for their breakfast.

It is this discrepancy between religious practices and social phenomena that was the main concern of the late Moeslim Abdurrahman, the Islamic scholar who died last month. His thoughts and activities were discussed at the Abdurrahman Wahid Center at the University of Indonesia last week, and compared with two other prominent Muslim intellectuals, Nurcholish Madjid and Abdurrahman “Gus Dur” Wahid.

As a student of Kang Moeslim, I have long been fascinated by his way of thinking. With his so-called Islam Transformatif, Kang Moeslim tried to transform Islamic doctrines and teachings so they could be used to emancipate and empower the mustad’afin, oppressed or marginalized people.

Different from Nurcholish “Cak Nur” Madjid, who emphasized “Islamic reform” in all his endeavors, Kang Moeslim’s main concern was “social reform” since he believed our real problem was related to social injustice. Also different from Cak Nur and Gus Dur, the subjects of his thoughts and activities were neither members of the urban middle class nor santri and pesantren, but the impoverished and marginalized, such as farmers, lower-class workers, beggars and prostitutes.

Back to the problem of discrepancies between piety and social injustice, the question is how to transform religion and make it useful to alleviate poverty, social subordination and discrimination, instead of creating social problems — as sometimes seen during Ramadan. Beginning in the 1980s, Kang Moeslim proposed three interrelated methods for dealing with this issue: ta’wil (hermeneutics, or text interpretation), the use of critical theories and new social movements.

The idea of using hermeneutics in social transformation is to produce new meanings for religious doctrines so they can be used to help the poor or to otherwise give preferential treatment to those who have been discriminated against and persecuted.

In the context of zakat (alms giving), for instance, the poor and impoverished (faqir and miskin) are among those who have the right to receive zakat. However, in common practice, the definition of faqir and miskin is often limited to those who embrace Islam, excluding non-Muslims. With this understanding, people are reluctant to distribute zakat to the Ahmadis in Transito, West Nusa Tenggara, although they are obviously among the poorest people. Ahmadis are not considered Muslims by many since they have some distinctive beliefs, such as the belief that Mirza Ghulam Ahmad is a prophet and the messiah.

With the use of critical theories, the discourse about the poor can deconstructed. In many cases, becoming a prostitute is not an individual choice. It is connected, for instance, with the failure of the government to provide good jobs for its people. Therefore, the sin and blame should not be given only to the prostitute, but should be shared with the government and even the institutions of religion.

Another example: if someone becomes poor, it is not necessarily because of laziness. Some impoverished people spend more than 16 hours a day doing whatever kind of work they can find just to get food for that day. They become poor because of capitalism, globalization and structural hegemony.

Then there are new social movements. This involves, for instance, creating “organic Muslim clerics,” a modified term from Antonio Gramsci’s “organic intellectual.” The role of an imam or ustadz and ulama should move from just teaching and preaching spirituality into a more emancipating role such as becoming mediators of social transformation.

It is more imperative now than ever to rejuvenate the social struggle promoted by Kang Moeslim. Excessiveness in expressing religiosity and incoherence between religious teachings and social realities are the real problems in contemporary Indonesia. It is through transformative Islam that the discrepancies between theory and practice, between ritual and social solidarity, can be minimized, if not alleviated completely.

Ahmad Najib Burhani is a PhD candidate at the University of California, Santa Barbara, and a researcher at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI).

Wednesday, August 8, 2012

Teologi Al-Ma`un Muhammadiyah (1)

REPUBLIKA.CO.ID, Selasa, 07 Agustus 2012, 19:37 WIB

oleh: Ahmad Syafii Maarif

Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah kabarnya sedang menyusun secara mendasar dan artikulatif Teologi al-Ma’un, suatu teologi pemihakan kepada kaum miskin, telantar, tertindas, terpinggirkan, dan kepada anak yatim yang jumlahnya cukup masif di Indonesia sampai sekarang ini. Saya menyambut dengan penuh kegembiraan upaya tarjih ini, karena Mu hammadiyah memang belum pernah menulis sebuah risalah yang komprehensif tentang kaitan antara doktrin tauhid dan pembelaan terhadap golongan tertindas dan lemah ini, baik secara sosial ekonomi maupun dari sisi iman dan pendidikan.

Kiai Haji Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri Muhammadiyah pada 8 Dzulhijjah 1330/18 November 1912, pernah membuat murid-muridnya bertanya-tanya keheranan saat memberi pelajaran tafsir. Ketika menafsirkan surah al-Ma’un (Alquran surah 107) secara berulang-ulang tanpa diteruskan dengan surah surah lain, Dahlan sebenarnya sedang menguji kepekaan batin para muridnya dalam memahami Alquran, apakah sekadar untuk dibaca atau langsung diamalkan.

Baru para murid itu paham bahwa Alquran tidak saja menyangkut dimensi kognitif, tetapi sekaligus sebagai pedoman bagi aksi sosial. Mulailah para murid itu mencari orang-orang miskin dan anak yatim di sekitar Yogyakarta untuk disantuni dan diperhatikan. Maka, berdirinya Panti-Panti Asuhan dan Rumah Sakit PKU tahun 1923 adalah salah satu perwujudan dari aksi sosial ini.

Rumah sakit ini yang semula bernama PKOE (Penolong Kesengsaraan Oemoem) itu kini telah berkembang menjadi 500 unit, besar berupa rumah sakit dan kecil berupa klinik yang bertebaran di seluruh nusantara. Salah seorang mu rid itu bernama Muhammad Syudja, pengusul pendirian PKOE yang semula ditentang dan di lawan habis-habisan oleh para ulama dan umat Islam pada umumnya karena dinilai telah me niru praktik Belanda Kristen yang telah men dirikan rumah sakit.

Ahmad Dahlan adalah seorang liberal dalam arti tidak takut merayakan kebebasan dalam mencari hikmah dari manapun asalnya atau meniru pihak lain bagi kepentingan agama. Menghadapi perlawanan itu pemuda Syudja tidak surut selangkah pun. Bahkan, malah menjawab tantangan itu dengan ungkapan, ‘’ Hum rijal wa nahnu rijal’’ (mereka laki-laki, kita pun laki-laki). Dengan sikap tegas ini, Muhammadiyah telah melaksanakan sisi praksisme dari Teologi al-Ma’un.

Bayangkan oleh tuan dan puan, mendirikan rumah sakit saja ketika itu diharamkan. Apa yang kini sedang dirumuskan oleh Majelis Tarjih tentang teologi pembebasan itu, sekalipun harus menanti satu abad lebih dulu, harus kita beri penghargaan yang tinggi, karena kesadaran umat Islam tentang perlunya teologi keberpihakan kepada mereka yang tertindas tidak selalu tajam, padahal Alquran, khususnya surah-surah Makkiyah (wahyu yang turun pada periode Makkah) dengan sangat gamblang memberi isyarat keras untuk melangkah ke arah itu.

Surah al-Ma’un hanyalah salah satu di an tara surah-surah Makkiyah. Surah ini tidak tanggungtanggung mengatego rikan sebagai pendusta terhadap agama mereka yang ti dak peduli atas nasib anak yatim dan orang miskin. Rupanya Ahmad Dahlan telah menangkap isyarat Alquran itu sehingga kajian tafsirnya perlu diulang-ulang sampai para muridnya dong betul tentang apa tujuan pengu lang an itu.

Itulah sekelumit suasana beragama di kampung Ka uman, Yogyakarta, pada awal 1920-an. Saya rasa fenomena serupa dapat ditemukan di mana-mana di seluruh dunia Islam ketika itu. Agama itu tidak lebih dari seremoni dan ritual dalam format ibadah dalam makna yang sangat sempit. Adapun perlunya pembelaan kepada mereka yang tertindas dan terpinggirkan tidak dipandang sebagai bagian yang menyatu dengan keberagamaan seorang Muslim.

Jika demikian halnya, tidaklah mengheran kan benar mengapa ada umat Islam, seperti Tan Malaka, Haji Misbach, dan Alimin, menjadi Mar xis atau bahkan komunis karena di dalamnya di temukan doktrin-doktrin radikal revolusioner tentang pembebasan manusia dari ketertindasan itu. Saya berharap, Majelis Tarjih berhasil menyusun sebuah risalah yang lebih radikal dibandingkan dengan Teologi Pembebasan yang telah lama dikembangkan teolog Katolik di Amerika Latin.

Dengan cara ini umat Islam Indonesia akan menyadari dirinya sebagai pendusta jika anak yatim dan orang miskin dibiarkan berkeliaran seperti yang kita saksikan di mana-mana sekarang ini, baik di kota maupun di kawasan pedesaan. Apa yang telah ditangani Muhammadiyah bersama dengan banyak gerakan lain dan Kementerian Sosial dengan panti-panti sosialnya sama sekali belum mampu mengatasi masalah sosial yang akut dan berat ini.

Islam adalah agama yang proorang miskin, tetapi sekaligus antikemiskinan, karena kemiskinan itu harus bersifat sementara.

Redaktur: M Irwan Ariefyanto

Sumber: resonansi

Retrieved from: http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/12/08/07/m8dxq8-teologi-almaun-muhammadiyah-1

Wednesday, July 25, 2012

Kang Moeslim

Kang Moeslim
Jumat, 20 Juli 2012, 17:08 WIB
Republika/Daan

REPUBLIKA.CO.ID,
oleh: Nasihin Masha

Kecil dan ramping. Ramah dan renyah. Pintar dan bersikap. Kritis namun lucu. Itulah gambaran Kang Moeslim—panggilan akrab terhadap Moeslim Abdurrahman. Pada 6 Juli 2012 lalu, cendekiawan itu telah meninggalkan kita semua untuk selamanya. Pria yang dibesarkan dalam tradisi Muhammadiyah itu lebih banyak bergaul di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ini karena kedekatannya dengan Gus Dur, dekat secara fisik mau pun secara pemikiran. Karena itu, banyak yang mengira bahwa dia itu NU. Tak salah juga.

Kang Moeslim memang kurang berkiprah di Muhammadiyah. Kemuhammadiyahannya baru dikentalkan lagi ketika dia menggagas Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) pada awal dekade 2000-an mau pun ketika menjadi pengurus Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Buya Syafi’i Ma’arif. Walaupun JIMM tak banyak lagi bergiat, namun kaderkader yang ia didik sudah banyak yang mulai moncer. Di kalangan JIMM, nama Kang Moeslim tetap melekat.

Pembentukan JIMM, pada tingkat tertentu, merupakan respons terhadap “kegagalan” Jaringan Islam Liberal (JIL). Dua lembaga anak-anak muda santri ini ingin meneruskan semangat gerakan modernisasi dan liberalisasi Islam. Namun, gaya JIL yang provokatif dan membawa semangat perlawanan terhadap semua membuat gerakan ini mendapat respons yang keras dan menimbulkan gerakan antitesis. Tentu saja hal itu membawa kegagalan sejak di titik start.

JIMM ingin tampil lebih elegan dan dingin. Namun, momentum itu tak berpihak pada JIMM. Suasana yang diciptakan JIL telah membuat JIMM langsung dibungkus para penentangnya dalam keranjang yang sama dengan JIL. Kang Moeslim memang orang yang selalu mencari. Ia gelisah. Gerakannya selalu berada pada level civil society. Ketika para kolega dan seniornya di LSM menggagas pembentukan ICMI, Kang Moeslim memilih tak bergabung. Mitranya, Gus Dur, langsung menggagas Forum Demokrasi— lembaga yang pada tingkat tertentu secara vis a vis melawan ICMI.

Pada masa reformasi, Kang Moes lim menjadi salah satu deklarator Partai Amanat Nasional. Bahkan, ia kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Republikan. Langkah-langkah politiknya memang aneh. Pria kelahiran Lamongan, Jawa Timur, pada 1948, ini dikenal sebagai pencetus ide Islam Transformatif. Itulah kegelisahan utamanya. Islam harus bisa mentransformasi masyarakat. Terutama karena ada masalah penindasan dan ketidakadilan sosial. Nilai-nilai Islam tak boleh hanya mewujud dalam kesalehan pribadi dan ritual saja.

Nilai-nilai Islam harus menjadi kesalehan sosial yang membebaskan umat dari belenggu kemiskinan, ketertindasan, kebodohan, maupun keterbelakangan. Ide-idenya harus diakui berbau Marxis. Lebih tepatnya ia terpengaruh teologi pembebasan yang berkembang di Amerika Latin. Ide-ide dan langkah-langkah Moeslim ini menimbulkan respons keras dari sebagian aktivis Islam. Hanya saja, dia bukan dosen dan aktivis organisasi seperti Cak Nur, juga bukan pimpinan ormas seperti Gus Dur.

Hal itu menempatkan dirinya tak berada di ruang publik. Karena itu, ia tak banyak mendapat sorotan. Dengan demikian, respons terhadap dirinya pun menjadi tak menonjol. Pada sisi lain, pendapat-pendapatnya yang tajam diungkapkan dengan gaya yang persuasif dan tone suara yang enteng. Itulah sebagian dari kelebihan Moeslim dalam memperjuangkan ide-idenya.

Redaktur: M Irwan Ariefyanto
Sumber: resonansi