Pendidikan Kebangsaan Muhammadiyah

Kompas, Cetak | 9 Juli 2015

MUKTAMAR KE-47 MUHAMMADIYAH (3-HABIS)
Pendidikan Kebangsaan Muhammadiyah

Di ruang tamu rumah berukuran 2,5 meter x 6 meter miliknya di Kampung Kauman, Yogyakarta, KH Ahmad Dahlan memulai sebuah sekolah dengan metode pendidikan yang menyinergikan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum. Tak mudah memperkenalkan gagasan baru tersebut. Banyak murid yang diajarnya memilih berhenti. Hanya delapan orang yang bertahan kala itu.

Berlandaskan kesadaran bahwa pendidikan merupakan peranti penting untuk meningkatkan taraf hidup kaum pribumi, Dahlan tetap pada langkahnya. Penolakan hingga berujung pemboikotan dari warga Kauman tidak menyurutkan keinginannya untuk mendirikan sekolah dengan metode pendidikan yang mirip dengan milik pemerintah.

Kegigihannya dalam mempertahankan idenya berbuah hasil. Setelah enam bulan berjalan, muridnya bertambah menjadi 20 orang. Sekolah yang diinginkannya pun terwujud pada 1911 dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Berselang beberapa bulan, jumlah murid madrasah meningkat hingga 62 orang.

Melihat perkembangan yang menggembirakan, sejumlah pihak yang mendukung Dahlan mengusulkan pembentukan organisasi untuk mengurus tata kelola sekolah. Keberadaan organisasi dimaksudkan agar lembaga pendidikan yang dirintis Dahlan bisa berlangsung meski sang pendiri tak lagi terlibat di dalamnya atau ketika sudah mangkat.

Akhirnya, pada akhir 1912, Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi baru resmi berdiri. Persyarikatan ini tak hanya ditujukan untuk mengelola sekolah yang dirintis Dahlan. Muhammadiyah juga menjadi sebuah gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar (menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran) dan gerakan tajdid (pembaruan) seperti yang termaktub dalam Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah.

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Marpuji Ali dalam Pengajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 20 Juni lalu, menuturkan, pendidikan menjadi inti dari lahirnya gerakan Muhammadiyah. Sang pendiri, saat itu meyakini, melalui pendidikan akan muncul pencerahan yang bisa menyelesaikan masalah. Bentuk pendidikan dimanifestasikan dengan pendirian sekolah dan madrasah.

Hingga kini, semangat tersebut tak luntur. Lembaga pendidikan di bawah bendera Muhammadiyah kini tersebar hingga pelosok Tanah Air. Dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, dimiliki oleh persyarikatan yang berusia lebih dari satu abad ini.

Muhammadiyah boleh berbangga dengan banyaknya lembaga pendidikan yang dimiliki.

Tantangan

Marpuji menyebutkan, ada berbagai tantangan yang saat ini dihadapi oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah. Beberapa di antaranya adalah kemunculan lembaga pendidikan baru yang menangani sekolah lebih serius sehingga melahirkan sekolah yang berkualitas. Kemudian, kemunculan pendidikan asing yang mendirikan cabangnya di Indonesia. "Muhammadiyah jika tidak bergerak akan ketinggalan," ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu pemahaman yang cair dan terbuka terhadap pendidikan Muhammadiyah. Pesan Dahlan adalah menghidupkan warisan berupa etos kerja pembaruan pendidikan, bukan sekadar mengadaptasi sistem pendidikan yang dapat lekang dimakan waktu. Dengan demikian, pendidikan Muhammadiyah tak akan tergerus.

Dalam garis besar program nasional bidang pendidikan, iptek, dan litbang yang disusun Muhammadiyah telah dirumuskan pembuatan cetak biru pendidikan Muhammadiyah. Rumusan ini ditujukan untuk menjawab ketertinggalan pendidikan Muhammadiyah selama ini dan sebagai antisipasi menghadapi masa depan pendidikan yang lebih kompleks.

Percepatan pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu juga tercantum dalam garis besar program tersebut. Muktamar ke-47 yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus 2015, dinanti sebagai momentum untuk mewujudkan program pendidikan Muhammadiyah yang bermutu dan unggul di setiap wilayah.

Anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Sumiyanto, berpendapat, peningkatan mutu pendidikan Muhammadiyah meliputi perbaikan kualitas kepala sekolah dan guru di sekolah Muhammadiyah. Mereka diharapkan mampu mengelola pembelajaran yang kreatif. Ini karena salah satu kunci keberhasilan pendidikan ternyata pada kepala sekolah dan guru.

Masyarakat

Perbaikan kualitas pendidikan Muhammadiyah kini menjadi keniscayaan. Jutaan anak Indonesia masih mempercayakan masa depannya di tangan pendidikan Muhammadiyah. Untuk itu, Muhammadiyah harus mempertahankan ciri khas perpaduan ilmu ilmiah dengan ilmu amaliah dalam lembaga pendidikannya sebagai landasan perbaikan kualitas.

Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja, dalam pidato sambutan pada malam peringatan 45 tahun Muhammadiyah di Jakarta pada 1957, tak meragukan mutu dari pendidikan Muhammadiyah. Hal ini dibuktikan dari jumlah pemimpin bangsa yang merupakan besutan pendidikan Muhammadiyah. Salah satunya adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Kendati demikian, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam buku Muhammadiyah Gerakan Pembaruan menuturkan, kisah sukses Muhammadiyah di masa lalu tidak boleh hanya menjadi romantisisme sejarah, tetapi juga harus menjadi titik pangkal dan spirit moral untuk kembali mengukir keberhasilan. Muhammadiyah juga wajib melakukan introspeksi diri secara kritis.

Pendidikan Muhammadiyah pernah menjadi tonggak pembaruan pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Kini, belasan ribu lembaga pendidikan Muhammadiyah sepatutnya mampu memosisikan kembali menjadi pelopor pembaruan pendidikan untuk menjawab tantangan zaman. Lembaga pendidikan Muhammadiyah juga terus diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi pencerah dan solusi bagi masalah bangsa.

(Riana A Ibrahim)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Juli 2015, di halaman 8 dengan judul "Pendidikan Kebangsaan Muhammadiyah".

http://print.kompas.com/baca/2015/07/09/Pendidikan-Kebangsaan-Muhammadiyah 

Jihad Kebangsaan Muhammadiyah

Kompas, 8 Juli 2015

MUKTAMAR Ke-47 MUHAMMADIYAH (2)

Jihad Kebangsaan Muhammadiyah

Oleh Anita Yossihara

Muhammadiyah menempatkan Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai negara perjanjian atau kesepakatan (darul ahdi), negara kesaksian atau pembuktian (darus syahadah), serta negara yang aman dan damai (darussalam). Tidak ada keraguan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara.

Sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu ditegaskan dalam pokok pikiran Tanwir Muhammadiyah 2012 yang ditetapkan dalam sidang tanwir di Bandung, Jawa Barat. Muhammadiyah meneguhkan Indonesia sebagai negara hasil konsensus nasional yang mengikat semua komponen bangsa.

Sebagai hasil konsensus, Muhammadiyah merasa harus turut serta mengisi dengan pembangunan di berbagai bidang. Muhammadiyah juga menyadari pentingnya mendorong dan membantu bangsa mencapai cita-cita kemerdekaan, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara berkemajuan

Muhammadiyah berkomitmen menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara berkemajuan. Negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat, seperti cita-cita dan tujuan kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sepanjang Indonesia merdeka yang pada 17 Agustus 2015 nanti tepat berusia 70 tahun, Muhammadiyah melihat banyak kemajuan yang dicapai. Kemajuan yang dimaksud Muhammadiyah adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan kehidupan berdemokrasi dan hak asasi manusia, serta pluralitas yang terjaga dengan baik.

Meski demikian, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Ketua Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rizal Sukma, dalam Pengajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, menjelaskan, ada tiga persoalan mendasar yang berulang kali dihadapi bangsa Indonesia. Tiga persoalan itu adalah stagnasi, deviasi, dan distorsi kehidupan kebangsaan.

 Tiga persoalan itu terlihat dari masih masifnya korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta eksploitasi dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing. Kondisi itu mengakibatkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan bangsa Indonesia belum juga terwujud.
Padahal, menurut Rizal, Indonesia memiliki modal menjadi negara maju atau berkemajuan. Salah satunya modal sejarah dan budaya yang telah terbukti berhasil menumbuhkan nasionalisme dan memerangi kolonialisme.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa sebenarnya sudah terlihat jauh sebelum kemerdekaan. Persyarikatan melahirkan banyak kader yang terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Sebut saja Jenderal Sudirman, Soekarno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kahar Muzakir, Kasman Singodimedjo, dan lainnya. Para kader Muhammadiyah juga terlibat aktif dalam pembahasan Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam masa awal pembangunan negara-bangsa Indonesia turut menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan. Muhammadiyah sangat menyadari pentingnya memajukan bangsa, seperti cita-cita yang tercantum dalam konstitusi. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Zainudin Maliki mengatakan, kesadaran itu timbul karena sejak awal berdiri Muhammadiyah memang tak bisa lepas dan melepaskan diri dari politik.

Jihad konstitusi

Peran yang diambil Muhammadiyah bukanlah politik praktis, melainkan politik kebangsaan. Jika dahulu peran politik Muhammadiyah ditunjukkan dengan keterlibatan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan bangunan bangsa, kini Muhammadiyah punya ladang perjuangan lain. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebutnya jihad konstitusi.
Saat ini, Muhammadiyah melihat salah satu hambatan terwujudnya cita-cita kemerdekaan adalah banyak perilaku dan kebijakan yang menyimpang dari konstitusi. Oleh karena itulah Ketua Umum PP Muhammadiyah menyerukan jihad konstitusi.

Jihad dalam Islam berarti mengerahkan seluruh tenaga, daya, dana, dan pikiran untuk mewujudkan nilai-nilai yang diridai Allah SWT. Muhammadiyah mengartikan jihad konstitusi sebagai gerakan untuk mengembalikan undang-undang agar tak menyimpang dari konstitusi.

Muhammadiyah telah menginventarisasi, sedikitnya 115 undang-undang yang melanggar konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bukan hanya itu, Pasal 33 UUD 1945 itu juga mengamanatkan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi.

Hal ini membuat Muhammadiyah mengajukan gugatan uji materi undang-undang yang dianggap telah menyeleweng dari amanat konstitusi. Semenjak 2012, Muhammadiyah telah mengajukan uji materi sedikitnya tujuh undang-undang.

Empat di antaranya sudah dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit.

Keempat undang-undang tersebut berkaitan erat dengan rakyat. Bahkan, salah satu yang fenomenal adalah dikabulkannya uji materi terhadap Undang-Undang tentang Migas yang berdampak terhadap pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Selain tidak memiliki kekuatan hukum, keberadaan BP Migas juga dinilai bisa memicu liberalisasi dalam pengelolaan migas.

Selain itu, pembatalan semua pasal dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air juga merupakan "kemenangan" jihad konstitusi Muhammadiyah tersebut. Jihad itu membuat privatisasi dan komersialisasi pengelolaan sumber daya air oleh pihak swasta yang sampai menguasai sumber-sumber mata air di hulu sehingga merugikan rakyat bisa dicegah.

Setelah berhasil memenangi empat kali uji materi, Muhammadiyah kembali mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Din menegaskan, Muhammadiyah tidak akan berhenti melakukan jihad konstitusi selama masih ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Jihad konstitusi dilakukan hanya untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak kepada negara. Dengan cara tersebut, negara bertanggung jawab penuh mengelola sumber daya alam untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Trisula baru

Memasuki 100 tahun kedua ini Muhammadiyah juga menyiapkan trisula baru gerakan persyarikatan. Kader Muhammadiyah, yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2009-2014, Hajriyanto Y Thohari memaparkan, trisula baru gerakan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), serta Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu).

Hal itu berarti perjuangan Muhammadiyah juga fokus pada penanggulangan bencana dan resolusi konflik, pemberdayaan masyarakat, serta mobilisasi dana umat. Meski ada trisula baru, bukan berarti trisula lama perjuangan Muhammadiyah diabaikan. Muhammadiyah tetap menjalankan tiga program utama, yakni pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sosial.

Begitulah Muhammadiyah memaknai jihad. Berjihad bukan berarti harus berangkat ke medan perang dengan memanggul senjata. Di alam modern seperti sekarang, berpikir dan bergerak secara cerdas dan cermat dalam menjawab tantangan zaman juga jihad. Jihad yang terus dijalankan Muhammadiyah demi mewujudkan cita-cita Indonesia.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Juli 2015, di halaman 5 dengan judul "Jihad Kebangsaan Muhammadiyah".

http://print.kompas.com/baca/2015/07/08/Jihad-Kebangsaan-Muhammadiyah 

80 Tahun Ahmad Syafii Maarif: Buya di Mata Saya

Oleh Ilham Khoiri

Kompas Siang | 7 Juli 2015 14:48 WIB

Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, baru saja berulang tahun ke-80. Buya, demikian sapaan akrabnya, kian matang sebagai guru bangsa. Dan, bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki guru seperti dirinya.  

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif memberikan buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat kepada sejumlah tokoh yang hadir pada peluncuran buku itu di Bentara Budaya, Jakarta, Jumat (3/7). Buku itu merupakan biografi intelektual Ahmad Syafii Maarif dari sejumlah penulis. Kompas/Heru Sri Kumoro

 

Sosoknya sebagai guru bangsa cukup tecermin dalam perayaan ulang tahunnya yang ditandai dengan peluncuran buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat (Penerbit Serambi, 2015) di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (3/7). Acara itu bersahaja. Karena kebetulan berlangsung saat Ramadhan, maka disediakan takjil dan menu makanan untuk berbuka pada akhir acara.

Sejumlah tokoh nasional hadir. Sebut saja, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua sementara merangkap anggota sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, sejarawan Anhar Gonggong, Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, Dewan Penyantun Centre for Strategic and International Studies Harry Tjan Silalahi, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Ada juga diskusi dengan pembicara Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, Guru Besar Etika Komunikasi Politik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Alois A Nugroho, dan Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Rahmawati Husein.

Para tokoh itu berasal dari beragam latar belakang. Ada pemimpin parlemen, politisi, pemimpin KPK, agamawan, akademisi, peneliti, aktivis perempuan, pemimpin organisasi keagamaan, penerbit, dan pemimpin media. Keberagaman mereka mewakili spektrum pengakuan yang luas kepada Buya.
Hal itu ditunjukkan ketika sebagian tokoh itu memberikan testimoni. Begitu juga saat pembahasan buku itu dalam diskusi. Meski disampaikan dalam bermacam komentar, semuanya sama-sama menahbiskan Buya sebagai guru bangsa yang tak lelah menyerukan pentingnya mengacu pada moral publik.

Sebagai guru, Buya tak segan membagi ilmu kepada publik, baik lewat ceramah, tulisan-tulisan di buku, opini, atau komentarnya di media cetak. Lebih dari itu, dia juga tampil memberikan teladan yang mengamalkan ilmu yang dibicarakannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Guru dalam pengertian sosok yang patut digugu (didengar) dan ditiru (dicontoh) sungguh lekat secara otentik pada figurnya.

Dan, keguruannya itu dia abdikan untuk bangsa Indonesia. Bangsa dalam arti luas, yaitu seluruh tumpah darah negeri ini. Bukan untuk satu golongan, kelompok, suku, atau agama tertentu. Sosoknya mewakili seorang ulama-intelektual yang sekaligus juga bangsawan, dalam pengertian figur yang sungguh-sungguh memikirkan dan bekerja untuk bangsa.

Persentuhan dengan Buya

Sebagai pewarta harian Kompas, saya mulai mewawancarai Buya sebagai narasumber sejak tahun 2004 saat saya mengawali bekerja di harian ini. Persentuhan itu berlangsung secara sporadis hingga sekarang. Semoga catatan sekilas ini bisa lebih mengenalkan sosoknya.

Guru Besar Filsafat Unika Atma Jaya Alois A Nugroho, cendekiawan Muslim Komaruddin Hidayat, dan Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Rachmawati Husein (kiri ke kanan) menjadi pembahas dalam diskusi saat peluncuran buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat, di Bentara Budaya, Jakarta, Jumat (3/7). Buku tersebut merupakan biografi intelektual Ahmad Syafii Maarif dari sejumlah penulis. Kompas/Heru Sri Kumoro

Wawancara pertama saya dengan Buya berlangsung di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, tahun 2004, pukul 06.00. Kebetulan Buya hendak bepergian ke luar kota pagi itu sehingga meminta bertemu di ruang tunggu bandara pada pagi itu, beberapa saat sebelum terbang. Tak mau kehilangan momen, sehabis subuh, saya serta-merta menderu dengan motor ke situ.

Di bandara, Buya sudah siap. Saya masih ingat, beliau mengenakan batik warna coklat dengan motif biru yang bersahaja. Senyumnya mengembang saat melihat saya datang. Saya langsung bertanya soal budaya di Yogyakarta, topik yang sejak awal saya sodorkan.
Buya menekankan pentingnya menjaga Yogyakarta sebagai kota "industri pemikiran" yang memberikan sumbangan gagasan bagi kemajuan bangsa. Pemikiran dilahirkan para akademisi, budayawan, seniman, dan negarawan yang ditopang banyak perguruan tinggi, kantong seni budaya, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat.

Kota Yogyakarta kian menarik karena sejarah keberpihakan almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Republik Indonesia. Itu artinya, sejak awal Yogyakarta memang memihak "keindonesiaan".

Namun, belakangan, sebagaimana kota-kota lain, kota ini juga dirasuki nilai hedonisme. Untuk mengantisipasinya, masyarakat Yogyakarta perlu mengukuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya. Saat bersamaan, agama harus difungsikan secara benar sehingga menjiwai perilaku manusianya.
"Jangan jadikan agama sebagai retorika politik sehingga sering terjadi perang ayat, bahkan Tuhan pun dibajak. Tuhan tidak tersinggung, tetapi geli melihat kelakuan hambanya yang tidak senonoh itu," tuturnya tegas.

Hasil wawancara itu diterbitkan di halaman pertama edisi khusus suplemen Kompas untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Maret 2004. Buya kami pilih sebagai narasumber karena merupakan tokoh bangsa yang tinggal di Yogyakarta.

Setelah itu, saya lama tidak bersentuhan dengan Buya karena saya ditugaskan sebagai wartawan daerah di Palembang, Sumatera Selatan. Sekitar 2,5 tahun di kota pempek, saya lantas kembali ke Jakarta sebagai wartawan budaya di Kompas Minggu. Sesekali saya kembali bersentuhan dengan Buya. Namun, persinggungan lebih kerap terjadi saat saya ditugaskan menjadi wartawan politik dan giat meliput isu-isu kebangsaan dan keagamaan.

Buya adalah salah satu narasumber penting untuk isu-isu terkait toleransi, kebinekaan, politik moral, juga korupsi. Setiap kali bangsa ini dirundung masalah pelik, kami merasa perlu meminta pandangan Buya untuk membantu memetakan persoalan seraya mendorong jalan keluar. Pandangannya selalu jernih, tajam, kritis, otentik, simpel, terbuka, apa adanya, berdiri di atas semua kelompok, dan menawarkan solusi.

Gerakan moral

Pada ujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Buya bersama sejumlah tokoh lintas agama melontarkan kritik keras karena pemimpin negara dianggap hanya berwacana yang baik-baik, tetapi minim aksi nyata untuk memperbaiki keadaan.

Para tokoh lintas agama meminta Yudhoyono sungguh-sungguh memenuhi sumpah dan janjinya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, terutama bagi rakyat miskin dan terpinggirkan. "Ini gerakan moral, sama sekali tidak ada urusannya dengan menjatuhkan siapa atau menaikkan siapa," kata Buya, di Jakarta, Februari 2011 itu.

Pada April 2011, saya menonton pemutaran perdana film biografi masa kecil Buya, Si Anak Kampoeng, hasil besutan sutradara Damien Dematra di Jakarta. Buya ikut menonton bersama sejumlah sahabatnya.

Film ini mengisahkan perjalanan awal tokoh yang lahir pada 31 Mei 1935 itu saat menimba ilmu di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Ini menjadi pijakan penting sebelum dia hijrah ke Yogyakarta, melanjutkan studi S-2 di Universitas Ohio, dan S-3 di Universitas Chicago di Amerika Serikat.
Film itu hendak berpesan, anak muda jangan gampang berputus asa, tetapi terus berjuang untuk mencapai cita-cita. Seusai pemutaran, penonton menyalami dan beberapa orang melontarkan pujian. Buya justru merendah, "Wah, saya tidak sehebat itu."

Salah satu gagasan Buya adalah mengembangkan pemahaman keislaman dalam bingkai keindonesiaan. Dalam sebuah diskusi di kantor pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, dia mengingatkan umat Islam bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan pintu masuk membumikan semangat Islam di Indonesia. Umat Islam tidak perlu lagi memperjuangkan gagasan negara Islam, yang justru akan mengganggu kesepakatan pendiri bangsa. Itu karena toleransi merupakan ajaran penting Islam.

Buya mengajak umat Islam di Indonesia untuk menyadari bahwa nilai-nilai Islam telah diserap dalam Pancasila. Karena itu, tidak perlu memformalkan nilai agama itu dalam bentuk syariat atau khilafah Islam. Karena itu pula, dia mengecam kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tetapi menghalalkan kekerasan, seperti dalam bentuk teror yang mengorbankan banyak orang, termasuk kaum Muslim sendiri.

"Teror dilakukan orang yang terpinggirkan dan berani mati. Orang yang tidak berani hidup, beraninya mati. Mereka tidak punya tawaran untuk memperbaiki keadaan," katanya suatu ketika.

Buya selalu mengingatkan bahwa Indonesia yang majemuk ini merupakan anugerah Tuhan. Kita perlu merawatnya dengan memelihara dan saling menghargai di tengah kebinekaan suku, agama, budaya, dan bahasa.

Gagasan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit telah ditetapkan sebagai prinsip bangsa Indonesia dan tertera dalam lambang negara. Jika negara lemah atau kurang peduli, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hati nurani dan akal sehat harus terus tampil memperjuangkan cita-cita kerukunan dalam kebinekaan itu.

Semangat ini juga diajarkan dalam agama-agama. "Islam mengajarkan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk saling mengenal. Pengenalan ini juga berarti bertukar kebudayaan," katanya.

"Pluralisme menyebabkan masyarakat dapat hidup bersama dengan damai. Orang ateis pun harus diberi hak hidup di muka bumi. Sebaiknya orang beriman, tetapi tidak boleh dipaksa, dan mereka harus tunduk pada konstitusi bangsa," katanya pada suatu diskusi di Jakarta, November 2012.

Saat Pemilu Presiden 2014, saat sebagian orang ingin menampilkan diri netral, Buya justru memperlihatkan pemihakan. Saat itu, kompetisi antara dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sangat sengit. Joko Widodo (Jokowi) menjadi korban fitnah keji yang memainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Geram dengan cara kampanye kotor itu, Buya mengkritiknya secara keras.

"Ada kampanye najis dengan mengatakan Jokowi bukan Muslim dan memilihnya kafir," katanya.
Buya juga menemukan ada indikasi keterlibatan negara melalui gubernur, bupati, dan wali kota untuk memenangkan capres tertentu melalui instruksi sampai ke tingkat akar rumput, persis praktik Orde Baru. Saat bersamaan, terjadi juga politik uang yang masif. Akibat dari semua itu, terjadi polarisasi yang tajam.

"Pemihakan unsur-unsur negara dalam pilpres kepada pasangan tertentu tidak saja merusak demokrasi, tetapi lebih-lebih telah merendahkan martabat negara," ujarnya.

Pemihakan atas nilai

Pemihakan Buya dalam pemilu sebenarnya adalah pemihakan atas nilai, yaitu bagaimana mendorong proses pemilihan yang adil, sehat, dan demokratis. Tak terlihat nafsu untuk memburu jabatan. Buktinya, saat ditawari jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) seusai pemilu, Buya memilih tidak menerimanya.

Atas tawaran itu, dia mengirim pesan pendek. "Baru saja Cecep Sutiawan, deputi SDM Sekneg, telp minta kesediaan saya untuk jadi anggota Wantimpres. Jawaban saya, saya sudah pernah jadi anggota DPA dulu. Sekarang saya sudah tua, mohon dicari yang lebih muda. Maarif."

Meski berpeluang duduk di jabatan yang menarik, Buya memilih tetap di luar. Dengan begitu, dia tetap bebas mengutarakan pandangannya, termasuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, jika merasa perlu, dia kadang juga hadir ke Istana untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden, tanpa harus menjadi Wantimpres.

Lihat saja ketegangan politik saat pengajuan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Presiden Jokowi secara mengejutkan mengajukan Budi ke DPR dan DPR menyetujuinya. Namun, sebagian publik menolak karena sosok tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Apalagi, sebelumnya sosok itu juga santer diberitakan sebagai salah satu perwira polisi yang memiliki rekening gendut.

Di tengah kontroversi itu, Buya bersama sejumlah tokoh menjadi tim pemberi masukan kepada Presiden. Tim ini mendesak Presiden untuk mencari sosok calon kepala Polri yang bersih dari permasalahan hukum. Sebelum Jokowi resmi berbicara, Buya menyatakan, Budi Gunawan tak akan dilantik sebagai kepala Polri, sebagaimana aspirasi sebagian rakyat. Memang akhirnya nama Budi ditarik dan diganti Badrodin Haiti yang kini jadi Kepala Polri.

Aktivitas Buya dalam isu kepala Polri tidak terlepas dari kegiatannya dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dia dikenal lantang mengecam para pejabat yang korup akibat kehidupannya terlalu konsumtif, rakus, dan pragmatis.

"Sebagian pejabat sudah rabun ayam, hanya melihat yang dekat-dekat saja. Kepentingan bangsa dan negara tidak singgah dalam otaknya. Mereka menggunakan kekuasaan untuk memperoleh benda dan kesenangan, seperti hidup di tengah fatamorgana," katanya pada Oktober 2013.

KPK termasuk lembaga yang mendapat perhatian besar Buya. Baginya, inilah satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih dipercaya dan menjadi harapan publik untuk menegakkan hukum, khususnya memerangi korupsi. Karena itu, dalam banyak kesempatan, Buya menganjurkan pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, untuk menjaga KPK sebagai amanat reformasi untuk membersihkan virus korupsi yang menggerogoti negeri ini.

Bahasa kiasan Melayu

Tak hanya soal isi, Buya juga sering kreatif dalam berbahasa, khususnya menyajikan diksi yang jitu. Ketika menggambarkan harapan yang sulit dipenuhi, misalnya, dia mengatakan, "Jangan minta tanduk kepada kuda."

Mengomentari kelompok yang memaksakan kebenarannya sendiri sambil menyesatkan kelompok lain yang berbeda pandangan, Buya menyebut, "Mereka itu merasa benar di jalan yang sesat." Kali lain, dia ungkapkan kalimat "jangan jadikan politik sebagai mata pencarian" untuk mengkritik para politisi yang lebih berjibaku mencari keuntungan pribadi ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat.
Bagi wartawan, kalimat-kalimat semacam itu sungguh menarik karena membantu untuk membuat lead (kalimat pembuka tulisan), bahkan judul berita. Kalimat-kalimat Buya, yang sebagian lahir dari tradisi kiasan bahasa Melayu, menyegarkan bahasa Indonesia, juga bahasa media yang terlalu rutin sehingga menjemukan.

Atas semua itu, maka Kompas memberikan anugerah Cendekiawan Berdedikasi kepada Buya dan empat tokoh lain saat ulang tahun Kompas ke-48 pada 2013. Ini semacam pengukuhan atas berbagai penghargaan yang pernah dia terima sebelumnya, baik secara formal maupun informal, dari masyarakat. Dia berharap anugerah itu bisa mendorong kemajuan bangsa. "Mari kibarkan bendera optimisme di tengah gelembung pesimisme saat ini," katanya.

Optimisme itu pula yang kental terasa pada peluncuran buku dan diskusi di Bentara Budaya Jakarta, pekan lalu. Pada ulang tahunnya ke-80, Buya Syafii Maarif hadir sebagai sosok yang menumbuhkan harapan bagi kemajuan peradaban bangsa ini. Selamat ulang tahun, Buya, sang guru bangsa.

http://print.kompas.com/baca/2015/07/07/80-Tahun-Ahmad-Syafii-Maarif-Buya-di-Mata-Saya

Kiprah Pencerah di Segala Zaman

Kompas, 7 Juli 2015

Muktamar ke-47 Muhammadiyah (1) - Kiprah Pencerah di Segala Zaman

Oleh Anita Yossihara

Dikisahkan, murid-murid KH Ahmad Dahlan merasa bosan karena sang guru terus-menerus mengajarkan Al Quran Surat Al Maun secara berulang-ulang. Para murid itu pun bertanya, mengapa Dahlan tidak beranjak mengajarkan surat lain. Dahlan pun balik bertanya, apakah murid-muridnya itu sudah mengamalkan Surat Al Maun? 

Para murid menjawab, mereka sudah mengamalkan, bahkan sudah menjadikan Al Maun sebagai bacaan di setiap shalat.

Jawaban para murid itu tak membuat Dahlan berhenti mengajarkan Surat Al Maun. Pria bernama kecil Muhammad Darwis itu malah meminta para murid untuk mendalami dan mengamalkan surat yang berisi seruan untuk tidak mengabaikan kaum marjinal tersebut.

Kisah itu menunjukkan bagaimana Dahlan, yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah pada 1912, menyampaikan pentingnya kesalehan sosial. Bahwa ilmu agama harus diamalkan, direalisasikan dalam gerakan praksis.

Sari pati Surat Al Maun itu pulalah yang menjadi salah satu rujukan Muhammadiyah untuk menjadi gerakan pembaruan (tajdid), seperti ditegaskan dalam Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah.

Seperti dipaparkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir dalam Pengajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 20 Juni lalu, teologi Al Maun melahirkan transformasi Islam untuk mengubah kehidupan yang bercorak membebaskan, memberdayakan, dan memajukan.
Pernyataan Haedar itu tak berlebihan. Sejak berdiri pada 18 November 1912, Muhammadiyah tak hanya berkiprah di bidang agama, tetapi juga fokus mengembangkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sosial.

Muhammadiyah hadir untuk menjawab tantangan zaman kala itu. Di bidang keagamaan, masih banyak ditemui ritual keagamaan yang kurang sesuai dengan Al Quran dan Hadis (perkataan, perbuatan, serta perilaku Nabi Muhammad SAW). Seperti sebut saja takhayul, bidah (mengada-ada dalam beribadah), dan khurafat (animisme dan dinamisme).

Di bidang sosial, rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Hindia-Belanda umumnya masih miskin dan terbelakang. Mereka juga sulit mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

Buka klinik pengobatan

Untuk membuka akses kesehatan bagi masyarakat, Muhammadiyah mendirikan Pertolongan Kesengsaraan Oemat (kini disingkat PKU). Persyarikatan berlambang matahari bersinar itu pun membangun Rumah Miskin sebagai wadah perjuangan penanggulangan kemiskinan. Tak ketinggalan, panti asuhan anak didirikan untuk membantu kehidupan anak yatim.

Bahkan, dalam pendidikan, Dahlan sudah lebih dulu mendirikan sekolah Islam modern bernama Sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Sekolah yang mengadopsi sistem pendidikan Hindia-Belanda itu dibentuk pada 1911. Tak seperti umumnya sekolah Islam kala itu, sekolah yang didirikan Dahlan sudah modern, diadakan di dalam ruang kelas, lengkap dengan meja, kursi, dan papan tulis.

Modernisasi juga terlihat dari kesadaran persyarikatan tentang pentingnya media massa sebagai ajang dakwah amar makruf nahi mungkar (mengajak berbuat baik dan memerangi kemungkaran). Tiga tahun setelah berdiri, Muhammadiyah menerbitkan majalah bernama Soewara Moehammadijah (sekarang Suara Muhammadiyah).

Apa yang dirintis Dahlan pada awal berdiri Muhammadiyah terus berkembang hingga melintasi satu abad usia persyarikatan. Saat ini, Muhammadiyah memiliki lebih dari 12.000 sekolah Muhammadiyah, dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah lanjutan. Tak hanya itu, Muhammadiyah juga mendirikan lebih dari 172 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Persyarikatan juga memiliki lebih dari 457 rumah sakit, ratusan balai pengobatan, dan panti asuhan. Untuk mendorong kegiatan perekonomian, Muhammadiyah mendirikan bank perkreditan rakyat serta pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.

Islam berkemajuan

Sejak awal berdiri, Muhammadiyah juga sudah memosisikan diri sebagai gerakan Islam berkemajuan. Hal itu salah satunya terlihat dalam statuta pertama Muhammadiyah yang menyatakan persyarikatan itu didirikan untuk memajukan agama beserta anggotanya.

Haedar membenarkan bahwa sejak awal Muhammadiyah menjadikan tajdid (pembaruan), reformis, dan modernis sebagai ideologi. Ideologi itu akan tetap dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi Muhammadiyah.

Tokoh intelektual Muhammadiyah, Achmad Jainuri, dalam Pengajian Ramadhan di UMY menjelaskan, ada tiga aspek penting dalam wawasan Islam berkemajuan. Pertama, filsafat keterbukaan, toleransi, dan pluralitas, di mana Muhammadiyah memahami keanekaragaman dalam konteks budaya.

Aspek kedua, memaknai ibadah dalam konteks kehidupan sosial yang sangat luas. Artinya, Muhammadiyah memandang ibadah bukan hanya sebagai ibadah yang jika sudah dilaksanakan maka gugurlah kewajiban seorang Muslim. Lebih dari itu, ibadah ditarik dalam konteks tanggung jawab sosial.

"Misalnya puasa, itu tidak dimaknai sebagai kewajiban saja. Puasa dimaknai sebagai ibadah untuk membentuk identitas diri menjadi orang yang sabar dan bisa menahan diri," kata Jainuri.

Aspek ketiga, lanjut Jainuri, adalah filsafat praksis. Muhammadiyah lebih mengutamakan amal dibandingkan pendekatan teologis. Hal itu terlihat dari tindakan Dahlan yang mengutamakan pembentukan berbagai amal usaha dibandingkan memperdebatkan masalah ketuhanan.

Komitmen untuk melakukan gerakan pencerahan (tanwir) kembali dikukuhkan Muhammadiyah saat memasuki abad kedua usia persyarikatan. Muhammadiyah memaknai pencerahan sebagai gerakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan.
Muhammadiyah memosisikan Islam sebagai jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan zaman, terutama persoalan-persoalan yang menyangkut kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan lainnya.

Dalam pemikiran abad kedua Muhammadiyah dipaparkan bahwa persyarikatan meyakini Islam tidak hanya mengandung ajaran berupa perintah dan larangan, tetapi juga petunjuk untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Kiprah Muhammadiyah sebagai gerakan pencerah sudah diakui para pemimpin bangsa dan kalangan intelektual, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan berbagai amal usaha yang didirikan, Muhammadiyah hadir di tempat-tempat di mana negara tidak hadir.

Hal itu pula yang mendasari banyak kalangan menaruh asa besar pada Muhammadiyah, tak terkecuali Soekarno, presiden pertama Indonesia. Saat memberikan sambutan dalam muktamar setengah abad Muhammadiyah di Jakarta, 1962, Soekarno meminta masyarakat Indonesia, khususnya anggota Muhammadiyah, lebih banyak menyumbangkan tenaga, usaha, dan pikiran untuk mengabdi pada Tuhan, tanah air, dan bangsa.

Kini, setelah lebih dari 50 tahun berlalu, bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi. Saat-saat seperti inilah sumbangan tenaga, usaha, dan pikiran Muhammadiyah sangat dibutuhkan. Gerakan pencerahan untuk Indonesia berkemajuan yang dijadikan tema Muktamar Ke-47 Muhammadiyah diharapkan tak sebatas retorika. Banyak harapan Muhammadiyah bisa menjadi pencerah di segala zaman.

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Juli 2015, di halaman 5 dengan judul "Kiprah Pencerah di Segala Zaman".

http://print.kompas.com/baca/2015/07/07/Kiprah-Pencerah-di-Segala-Zaman 

Silaturahmi Intelektual Muhammadiyah

SILATURAHMI INTELEKTUAL MUHAMMADIYAH 
SARASEHAN GERAKAN PENCERAHAN MENUJU INDONESIA BERKEMAJUAN 
Grand Sahid Jaya Jakarta, Ahad, 18 Ramadhan 1436 H / 5 Juli 2015

Latar Belakang

Selama ini banyak intelektual yang secara kultural berlatar belakang Muhammadiyah yang kurang terlibat dalam aktivitas Muhammadiyah. Mereka ini adalah para alumni sekolah atau perguruan tinggi Muhammadiyah, berasal dari keluarga Muhammadiyah, atau secara kultural dibesarkan dalam lingkungan Muhammadiyah. Mereka bertebaran di berbagai institusi, berdiaspora di berbagai kelembagaan negara maupun non-negara, dan berkiprah di berbagai bidang. Karena mereka berada di luar struktur Muhammadiyah, maka pemikiran dan gagasan mereka kurang tertampung dalam langkah-langkah organisasi ini. Karena itu, perlu ada upaya menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan mereka guna mendengarkan saran dan masukan mereka terhadap Muhammadiyah.

Tokoh-tokoh intelektual dengan social-origin Muhammadiyah telah banyak berkiprah dalam membangun bangsa, antara lain Prof. Dr. Mochtar Pabotingi, Anies Baswedan, Ph.D., Prof. Dr. R. Siti Zuhro, Dr. Marwah Daud Ibrahim, Dr. Andrinof Chaniago, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Ir. Dwikorita Karnawati, MSc, Dr. Irman Gusman, Prof. Dr. Siti Nurbaya. Dr. Zulkifli Hasan, Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Didiek J. Rachbini, Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Dr. Hendri Saparini, Prof. Dr. Sylviana Murni, Prof. Dr. Ichlasul Amal, Prof. Dr. Sofian Effendi, Prof. Dr. Komarudin Hidayat, Prof. Dr. Akhmaloka dan masih banyak lagi.

Muhammadiyah juga akan mengadakan perhelatan Muktamar ke-47 dengan mengangkat tema “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”. Gerakan pencerahan yang diusung oleh Muhammadiyah sejatinya telah dimulai sejak Kyai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Kata “berkemajuan” menyiratkan adanya keberlangsungan, dan bahkan progress, sebagai perwujudan dari usaha yang terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang bermakna. Makna “berkemajuan” saat ini juga sering didekatkan dengan kosmopolitanisme, yakni sebagai citizens of the world kita mesti reseptif dan terbuka terhadap keragaman dan terus berusaha menjalin dialog dan kerjasama dengan sesama.

Dalam kaitannya dengan inilah maka kerjasama antara intelektual Muhammadiyah yang berada dalam struktur dan intelektual Muhammadiyah yang berada di luar struktur (cultural) diperlukan untuk membangun silaturahmi dan komunikasi serta menjaring pemikiran-pemikiran dari para intelektual Muhammadiyah dalam rangka menyongsong  Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar.

Tema Kegiatan

Sarasehan Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan

Tujuan Kegiatan

1.      Membangun silaturahmi dan komunikasi intelektual Muhammadiyah non-struktural.

2.      Menjaring pemikiran-pemikiran dari para intelektual non-struktural Muhammadiyah untuk menyongsong Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.

3.      Sebagai syiar Muktamar Muhammadiyah.

Waktu dan Tempat

Ahad, Ahad, 18 Ramadhan 1436 H / 5 Juli 2015, pukul 17.30 – 21.30

Puri Agung, Grand Sahid Jaya Jakarta

Penutup

Demikian ToR ini dibuat, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka menumbuhkan tradisi berjitihad di kalangan Muhammadiyah, sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang membawa semangat Islam yang berkemajuan untuk melakukan pencerahan (tanwir) berbagai problem keummatan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Muazin dari Makkah Darat

Kompas, Jum'at, 3 Juli 2015

Fajar Riza Ul Haq

Ahmad Syafii Maarif genap berumur 80 tahun pada 31 Mei lalu. Bersyukur beliau masih dikaruniai kesehatan dan energi kecendekiaan yang prima. Tidak banyak warga senior bangsa, seperti Buya Syafii, begitu panggilan akrab untuknya, di negeri ini: fisik segar-bugar dan tetap produktif menulis; masih rutin melakukan perjalanan menggunakan pesawat sendirian rute Yogyakarta-Jakarta; tak jarang terbang memenuhi undangan ke kota-kota di luar Jawa, bahkan ke luar negeri, yang sebenarnya sangat melelahkan untuk orang seusianya. Mau tahu makanan favorit putra kelahiran Sumpur Kudus, "Makkah Darat" ini? Tengkleng dan sate kambing!

Beliau nyaris tidak pernah memberikan kesempatan orang lain membawakan tasnya. "Memang Anda pikir saya sudah tidak mampu bawa sendiri?" sergahnya saat ada yang coba-coba membantu membawakannya.

Salah satu ungkapan syukur atas karunia usia panjangnya itu adalah sumbangan tulisan belasan intelektual yang bermuara pada penerbitan buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat:Biografi Intelektual Ahmad Syafii Maarif, (Serambi & Maarif, Juni 2015). Biografi intelektual ini merupakan apresiasi dan dukungan para kontributor terhadap pemikiran-pemikiran Buya Syafii dalam bentuk ulasan, pendalaman, kritik, bahkan pengembangan topik-topik yang belum banyak disentuhnya.
Buku ini mengurai relevansi gagasan-gagasan solutif maupun kritis mantan Ketua PP Muhammadiyah ini ketika dihadapkan pada problematika kebangsaan dan kenegaraan. Sosok Buya Syafii, menurut Noorhaidi Hasan, adalah seorang intelektual Muslim Indonesia par exellence yang menekankan semangat moral Islam dalam bernegara.

Mengikuti lika-liku perjalanan hidupnya hingga saat ini, guru besar (emiritus) sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta ini telah mengalami transformasi radikal, utamanya dari sisi spektrum pemikiran dan radius pergaulan. Mulai dari seorang puritan pengagum Al Maududi yang memimpikan negara Islam, pendukung fanatik Partai Masyumi, dan mencurigai proyek "salibisasi" di balik upaya-upaya penghancuran umat Islam; hingga akhirnya meyakini tidak ada kewajiban mendirikan negara agama dan menjadi penganjur setia Negara Pancasila yang senapas dengan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil 'alamin.

"Kalau aku mengatakan bahwa Islam merupakan pilihanku yang terbaik dan terakhir, hak sama harus pula diberikan secara penuh kepada siapa saja yang mempunyai keyakinan selain itu," tulisnya dalam Memoar Seorang Anak Kampung (2013).

Jihad kebangsaan

Sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, masyarakat Muslim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan cita-cita keadilan sosial segera terwujud tanpa pilih kasih. Sudah sejak merdeka, sila ke-5 Pancasila itu jadi yatim piatu. Kegelisahan Buya Syafii ini mendeterminasi dirinya sangat keras menentang praktik- praktik korupsi, mafia pengadilan, mafia pangan, dan realitas kesenjangan pendapatan yang kian dalam. Faktanya, kemiskinan terus mencengkeram sebagian besar anak bangsa. Ketidakadilan ekonomi makin menggurita.

Namun, Buya Syafii tak lelah melakukan jihad kebangsaan, meski harus berhadapan dengan tembok kepentingan-kepentingan elite politik, oligarki partai, bahkan para pemburu rente. Ia pun tak jenuh mengingatkan masyarakat Muslim agar terus berbenah meningkatkan kualitasnya ketimbang terobsesi dengan penambahan kuantitas karena bisa seperti buih di lautan.

Pembelaannya terhadap agenda pemberantasan korupsi sangat terang-benderang. Korupsi hulu dari kemiskinan. Saat mencuat pro-kontra pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, Buya Syafii salah satu tokoh yang paling vokal menolak. Banyak pihak mempertanyakan bahkan mencibir sikapnya yang cenderung membela Presiden Joko Widodo ketika bersikukuh bahwa Budi Gunawan tidak akan dilantik sesuai pembicaraannya dengan Jokowi via telepon. Suara-suara yang tidak setuju menyayangkan posisi Buya Syafii yang seolah- olah bertindak sebagai "bemper" pemerintah.
Kekecewaan sebagian besar warga Muhammadiyah terhadap Jokowi-JK yang tidak mengakomodasi kader Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja tidak memengaruhi kejernihan seorang Buya Syafii di tengah gejolak polemik Polri-KPK. Dalam satu kesempatan, penulis menanyakan persoalan ini kepada Buya. "Ini semata-mata demi KPK, satu-satunya lembaga yang masih dipercaya publik untuk memberantas korupsi", ujarnya.

Figur Buya Syafii sudah tak terpisahkan lagi dari arus gerakan masyarakat sipil yang memperjuangkan keadaban publik dan pelembagaan prinsip-prinsip keadilan dalam tata pemerintahan. Mungkin agak berlebihan, beragam kalangan mendaulatnya sebagai simbol dari jangkar moralitas publik. Oleh karena itu, guru besar etika Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Alois A Nugroho, menyebut sosok Buya Syafii sebagai seorang "muazin moralitas bangsa" (Juni, 2015). Mengapa? Itu karena Buya Syafii tak lelah berseru-seru kepada politisi dan birokrat negara agar menjauhi mentalitas "thugocracy"(maling/pancilok dalam bahasa Minang).

Secara harfiah, muazin adalah sang pengingat. Ia berseru-seru tiada lelah mengingatkan orang- orang untuk menunaikan shalat dan menggapai kebahagiaan. Jika diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa, muazin dapat dimaknai sebagai seseorang yang konsisten menyuarakan nilai-nilai moralitas dan keadaban publik serta mengingatkan penguasa dan segenap warga negara untuk terhindar dari perilaku-perilaku mungkar (buruk) yang destruktif, yang jauh dari rasa keadilan.
Menurut hemat penulis, ada titik temu-bahkan saling bersenyawa-antara spirit seorang muazin dan pesan historis dari "Makkah Darat", julukan kampung kelahiran Buya Syafii di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Frasa "Makkah Darat" sendiri berasal dari sejarah Minangkabau era Islam yang sudah tertimbun debu sejarah selama ratusan tahun. Makkah Darat, ungkap Buya dalam otobiografinya, merepresentasikan simbol pusat Islam di pedalaman Minang yang memiliki sejarah panjang dalam proses pergumulan Islam dengan kultur Hindu-Buddhis.

Istilah ini melambangkan gerak perlawanan terhadap budaya hitam yang dikuasai para parewa (preman), yang masih berlangsung hingga era Islam, bahkan sampai sekarang. Spirit Makkah Darat adalah budaya perlawanan terhadap pelbagai budaya yang mendegradasikan martabat manusia dan mengorupsi rasa keadilan.

Saat bertemu Gubernur DKI Jokowi pada 1 Agustus 2013 di Maarif Institute, secara khusus Buya menanyakan pandangan sang tamu terkait budaya mafia di kalangan birokrasi yang berkroni dengan politisi busuk dan pengusaha-pengusaha hitam. Seingat penulis, jawaban Jokowi cukup standar. Praktik kotor semacam itu harus diberantas. Dan kini kita semua tahu, Presiden Jokowi berulang-ulang mendeklarasikan komitmennya perang melawan mafia bisnis, tetapi masih belum terlihat kebijakan-kebijakan radikal yang terukur.

Lazimnya seorang muazin yang tak peduli siapa pun imamnya, Buya Syafii akan selalu tetap menyuarakan hal-hal yang diyakininya benar. Tidak akan pernah berkompromi terhadap kemungkaran politik dan praktik-praktik kumuh bernegara yang sudah terbukti memunggungi nilai-nilai luhur Pancasila. Menyaksikan Tanah Air-nya disinari keadilan dan dinaungi kesejahteraan akan menjadi kado terindah Buya Syafii di usia magribnya. Semoga.

 Fajar Riza Ul Haq Direktur Eksekutif Maarif Institute

Islam Nusantara vs. Islam Berkemajuan

Koran Sindo, Jum'at 3 Juli 2015

Ahmad Najib Burhani*

Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama) akan menyelenggarakan Muktamar pada waktu yang berdekatan, yakni minggu pertama Agustus 2015. Tema yang diangkat sekilas mirip: Muhammadiyah “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan” dan NU “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Meski terlihat bersinggungan, namun “Islam berkemajuan” dan “Islam Nusantara” adalah respon yang berbeda terhadap fenomena yang sama, yaitu globalisasi, terutama globalisasi kebudayaan, baik dalam bentuk Arabisasi ataupun Westernisasi.

Globalisasi sering dipahami sebagai proses penyatuan dunia dimana waktu, jarak dan tempat bukan lagi persoalan dan ketika setiap hal dan setiap orang di bumi ini terkait satu sama lain. Ada empat pergerakan utama dalam globalisasi, yaitu: barang dan layanan, informasi, orang, dan modal. Perpindahan keempat hal tersebut dari satu negara ke negara lain memang telah terjadi sejak dahulu kala. Namun perpindahan dengan sangat cepat hanya terjadi setelah revolusi dalam teknologi telekomunikasi dan transportasi pada beberapa dekade belakangan ini. Akibat dari revolusi itu, dimensi jarak dan waktu menjadi semakin kabur dan sedikit demi sedikit menghilang.

Dalam konteks Indonesia, globalisasi ini menyebabkan masyarakat secara mudah mengakses informasi dari luar ataupun berinteraksi secara intens dalam sebuah ruang global. Ketika ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) mendeklarasikan kekhilafahan dibawah Abu Bakar al-Baghdadi, kita dikejutkan dengan adanya sejumlah orang Indonesia yang sudah bergabung dengan mereka di Timur Tengah dan sebagian dari mereka merekrut anggota di Indonesia serta melakukan baiat di UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta. Ketika konflik Sunni dan Syiah terjadi di Suriah, pengaruhnya merembet ke Indonesia dengan munculnya gerakan anti-Syiah seperti dalam bentuk ANNAS (Aliansi Nasional Anti-Syiah).

Globalisasi juga menyebabkan Trans-National Capitalist Network (TNC) masuk dalam kehidupan masyarakat dan menyedot kekayaan yang mestinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Bekerjasama dengan ‘komprador’, para kapitalis global itu menciptakan jurang yang begitu lebar antara mereka yang kaya dan miskin seperti terjadi di daerah penambangan Freeport di Papua.

Filosofi yang mendasari globalisasi adalah asimilasionisme. Dalam filosofi ini, yang kuat akan mendominasi yang lemah. Makanya, dalam globalisasi budaya, salah satu dampaknya adalah homogenisasi. Ini, misalnya, terwujud dalam bentuk McWorld atau McDonaldization. Contoh lainnya adalah memandang Islam secara homogen dengan mengidentikkannya dengan Arab dan Arabisasi.

Islam Nusantara

Homogenisasi ini tentu tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Respon balik atau resistensi terhadap homogenisasi ini diantaranya dalam bentuk indigenization. Islam Nusantara yang dipopulerkan anak-anak NU dan menjadi tema Muktamar NU ke-33 di Jombang pada 1-5 Agustus nanti adalah satu bentuk respon terhadap globalisasi dengan melakukan indigenisasi.

Islam Nusantara merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengacu kepada Islam ala Indonesia yang otentik; langgamnya Nusantara, tapi isi dan liriknya Islam; bajunya Indonesia, tapi badannya Islam. Ide Islam Nusantara ini berkaitan dengan gagasan “pribumisasi Islam” yang pernah dipopulerkan almarhum KH Abdurrahman Wahid. Penggunaan resmi nama ini diantaranya adalah dalam Jurnal Tashwirul Afkar edisi no. 26 tahun 2008.

Munculnya Islam Nusantara adalah bagian dari apa yang biasanya disebut sebagai “paradoks globalisasi”. Dalam istilah TH Erikson (2007, 14), “Semakin orang mengglobal seringkali dia menjadi semakin terobsesi dengan keunikan budaya asalnya.” Dalam kalimat ilmuwan lain, “ketika dunia semakin global maka perbedaan-perbedaan kecil antar umat manusia itu semakin ditonjolkan” (Ang 2014, 10). Banyak yang menduga bahwa semakin kita mengenal dunia luar dan kelompok yang berbeda, maka kita menjadi semakin terbuka. Namun seringkali yang terjadi tidak sejalan dengan logika itu. Di tengah globalisasi, banyak orang yang semakin fanatik dan tidak menerima perbedaan serta pluralitas. Ini misalnya terjadi dalam beberapa pilkada yang “mengharuskan” putra daerah yang dipilih. Dalam konteks dunia, justru di era globalisasi ini hampir setiap tahun kita melihat kemunculan negara baru dalam keanggotaan PBB.

Tentu saja respon terhadap globalisasi dalam bentuk “Islam Nusantara” adalah pilihat terbaik dibandingkan dengan penolakan total atau penerimaan total. Dalam merespon terhadap globalisasi, terutama yang datang dari Barat, beberapa kelompok agama justru mencari perlindungan dalam homogenitas dan eksklusivitas kelompoknya. Sepertinya kedamaian itu bisa terjadi dengan menolak keragaman atau sesuatu yang asing. Di tengah globalisasi, banyak orang yang mencoba menutup diri dan menghalangi orang yang berbeda hadir di tengah masyarakat. Fenomena munculnya perumahan atau cluster perumahan eksklusif untuk komunitas agama tertentu adalah misal. Bahkan kuburan/ pemakaman dan rumah kos pun kadang dibuat untuk pengikut agama tertentu. Respon terhadap globalisasi yang lebih buruk lagi tentu saja seperti dalam bentuk redikalisme dan terorisme. Islam Nusantara bisa menjadi respon yang sangat baik terhadap globalisasi jika ia tidak mengarah kepada parokhialisme dan sektarianisme.

Islam Berkemajuan

Respon lain terhadap globalisasi ditampilkan oleh Muhammadiyah dengan slogan “Islam berkemajuan”. Sebelum tahun 2009, slogan ini  jarang terdengar bahkan di kalangan Muhamadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku berjudul Islam Berkemajuan: Kyai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kyai Syuja’ (2009). Buku yang ditulis oleh murid langsung Kyai Dahlan ini diantaranya menjelaskan seperti apa karakter Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah. Istilah yang dipakai oleh Muhammadiyah awal untuk menyebut dirinya adalah “Islam berkemajuan”. Pada Muktamar di Yogyakarta tahun 2010, istilah ini lantas dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter ke-Islaman Muhammadiyah.

Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam berkemajuan itu sering dimaknai sebagai “Islam kosmopolitan”, yakni kesadaran bahwa umat Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki “rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional” (Tanfidz Muhammadiyah 2010, 18). Mengapa Islam kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Muhammadiyah menyadari bahwa kelahirannya merupakan produk dari interaksi Timur-tengah dan Barat yang dikemas menjadi sesuatu yang otentik di Indonesia. Ia memadukan pemikiran Muhammad Abduh, sistem yang berkembang di Barat, dan  karakter Indonesia. Karena itu, kosmopolitanisme yang dikembangkan Muhammadiyah diharapkan menjadi wahana bagi untuk dialog antar peradaban.

Ringkasnya, kelahiran dari slogan “Islam Nusantara” dan “Islam berkemajuan” memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada tahun 1920-an. Ketika itu, sebagai respon terhadap berbagai peristiwa di Arabia dan Turki (comite chilafat dan comite hijaz), maka lahirlah NU. Sementara Muhammadiyah lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan, misi Kristen, pemikiran Abduh, dan budaya Jawa. Bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semacam Déjà vu.

-oo0oo-

*Peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

http://nasional.sindonews.com/read/1019580/18/islam-nusantara-vs-berkemajuan-1435886805