Absennya Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK

Koran SINDO, Kamis,  13 November 2014  −  12:13 WIB

Absennya Muhammadiyah
 
AHMAD NAJIB BURHANI
Peneliti LIPI dan Maarif InstituteMengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2019?

Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga Muhammadiyah di Indonesia jauh lebih kecil dari klaimnya selama ini?

Ataukah ini terjadi karena pilihan sebagian anggota organisasi ini dan partai yang berbasiskan organisasi ini pada masa kampanye presiden? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan absennya kader inti Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi- JK.

Pertanyaan-pertanyaan itu semakin deras setelah melihat ada enam kader NU (Nahdlatul Ulama) yang masuk dalam kabinet, yaitu M Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menteri Ristek dan Dikti), dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).

Memang ada beberapa menteri yang memiliki latar belakang Muhammadiyah seperti Siti Nurbaja (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau konon direkomendasikan oleh Muhammadiyah seperti Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). Namun, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri.

Maksud dari kader inti di sini adalah mereka mendapat pengaderan di Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi ini dalam masa yang cukup panjang. Sering dikatakan, beberapa menteri dari NU itu diangkat bukan karena latar belakang ke-NU-annya, melainkan karena mereka berangkat atau diusulkan oleh PKB atau PPP. Satusatunya yang tidak berangkat dari partai atau profesional adalah Khofifah Indar Parawansa yang dalam masa kampanye presiden merupakan anggota tim inti dan juru bicara Jokowi-JK.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah tidak ada orang Muhammadiyah dalam tim inti pemenangan Jokowi-JK? Ada beberapa nama dari Muhammadiyah yang masuk tim inti Jokowi-JK, seperti Rizal Sukma, Abdul Munir Mulkhan, dan Malik Fadjar. Bahkan berbeda dari Said Aqil Siradj, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berusaha bersikap netral selama kampanye.

Konon Rizal Sukma yang merupakan direktur eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan ketua bidang hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah sudah masuk sebagai calon menteri luar negeri, namun namanya dicoret pada keputusan akhir.

Apakah ini karena dia dari CSIS yang dulu dikenal sebagai think tank Orde Baru, dekat dengan kalangan Kristen, dan dekat dengan konglomerat? Jawabannya tentu ada di Jokowi dan orangorang yang terlibat dalam keputusan akhir. Dugaan lain tentang absennya Muhammadiyah di kabinet Jokowi adalah karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang dulu kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah memilih berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Dan dalam beberapa survei, warga Muhammadiyah lebih banyak yang mendukung Prabowo-Hatta dari pada Jokowi-JK. Ini barangkali dugaan terkuat mengapa tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi menteri. Pilihan politik PAN berdampak pada Muhammadiyah. Namun demikian, mengidentikkan Muhammadiyah dengan PAN tentu tak sepenuhnya tepat mengingat hubungan keduanya tak seperti dulu lagi.

Di samping itu, kini banyak pimpinan PAN yang bukan berasal dari Muhammadiyah termasuk ketua umumnya, Hatta Rajasa. Ada lagi yang menduga, meski kemungkinannya sangat kecil, bahwa tiadanya kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri adalah akibat sampingan dari survei yang dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010.

Dari survei yang di antaranya diterbitkan oleh Robin Bush (2014) dalam artikelnya yang berjudul “A snapshot of Muhammadiyah social change and shifting markers of identity and values “ itu, disebutkan bahwa jumlah responden yang menyatakan diri berafiliasi dengan NU berjumlah 49%, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9%.

Angka ini kemudian sering dipakai untuk menarik kesimpulan bahwa warga Indonesia yang berafiliasi ke NU hampir mencapai 50%, sementara warga Indonesia yang Muhammadiyah tidak ada 10%. Kesimpulan ini kemudian dipakai sebagai alat untuk merevisi pandangan sebelumnya, yang didasarkan klaim masingmasing organisasi, bahwa beda antara jumlah warga Muhammadiyah dan NU itu hanya 10 juta orang.

Jika NU memiliki 40 juta anggota, Muhammadiyah memiliki 30 juta warga. Atau, jika 40% dari umat Islam Indonesia secara tradisi adalah warga NU, 30% orang Indonesia adalah Muhammadiyah. Sisanya adalah mengikuti organisasi lain.

Apa konsekuensi dari penelitian PPIM, TAF, dan LSI itu? Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak sesignifikan yang selama ini dibayangkan. Karena itu, Muhammadiyah bisa diabaikan dalam pembentukan kabinet. Tidak ada keharusan mengangkat menteri dari organisasi yang jumlah warganya kurang dari 10% warga Indonesia ini.

Asumsi di atas, yang didasarkan pada jumlah kepala, tentu tak sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini. Di Jawa Timur, misalnya, meski warga Muhammadiyah jauh lebih kecil dari NU, organisasi ini telah menyumbangkepada bangsadalam bentuk pendirian sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat pelayanan sosial hampir di setiap kota dari propinsi itu.

Belum lagi jumlah sekolah, rumah sakit pusat pelayanan sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah di provinsi- provinsi lain di Indonesia. Persoalan lain yang berkaitan dengansurvei itu adalah berkaitan dengan metode, kebenaran data, dan kesimpulan. Jika diasumsikan semuanya benar, kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan perbedaan karakter warga dan organisasi.

NU lebih merupakan budaya, sementara Muhammadiyah adalah organisasi. Orang yang melaksanakan tradisi NU seperti selamatan dan tahlilan akan dengan mudah mengasosiasikan dirinya dengan NU. Sementara di Muhammadiyah, orang yang tidak menjadi pengurus organisasi atau pernah sekolah di Muhammadiyah kadang enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Muhammadiyah.

Jadi, meski orang terus menduga-duga tentang absennya Muhammadiyah di kabinet, satu hal yang saya yakin adalah bahwa Muhammadiyah akan terus mengabdi kepada negeri ini meski tak ada anggotanya yang menjadi menteri. Sementara dari pihak Jokowi-JK, keputusan tak memasukkan orang Muhammadiyah adalah sikap kurang mengapresiasi kontribusi organisasi ini untuk bangsa.
(bbg)

http://nasional.sindonews.com/read/923655/18/absennya-muhammadiyah-1415855594

Muhammadiyah dan Kabinet Kerja

Kedaulatan Rakyat, Jumat Kliwon, 7 November 2014. Halaman 12.

oleh Benni Setiawan*)

Tulisan Mukhijab, “Muhammadiyah dan Kekuasaan Jokowi’, KR, 3 November 2014 menyarankan agar Persyarikatan melakukan metamorfosis dalam politik. Ia menyatakan menjadi penonton tak selamanya enak. Bagi dosen Universitas Islam Indonesia ini, Muhammadiyah perlu masuk dalam pusaran politik agar tidak terjadi manipulasi kekuasaan politik. 

Bagi saya, Muhammadiyah tidak perlu melakukan itu. Karena Khittah Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai organisasi sosial masyarakat. Tanpa masuk politik pun, Muhammadiyah dapat berkhidmat dalam proses kebangsaan.

Muhammadiyah, sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang tak lagi mendapat “jatah menteri”. Bahkan, banyak pengamat menyebut hubungan SBY dengan Muhammadiyah sempat renggang. Hal itu dibuktikan dengan banyak kegiatan utama Muhammadiyah tak dihadiri secara langsung oleh Presiden.

Setelah era SBY berakhir, warga Persyarikatan dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintahan baru. Geliat politik yang dimotori Dien Syamsuddin (sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah) dan Ahmad Syafii Maarif, mengguratkan sebuah cita, hubungan ini akan mulus dan baik. Namun, setelah pengumuman Kabinet Kerja, tampaknya Muhammadiyah belum mendapat tempat istimewa di Republik. Padahal, Muhammadiyah telah berkarya dan bertindak melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang diakui oleh dunia.

Namun, tak mendapatkan jatah menteri bukanlah akhir dari kisah pengabdian Muhammadiyah untuk bangsa dan negara. Muhammadiyah tidak akan kewirangan dan Kapiran tanpa masuk kabinet. Dalam konteks ora kewirangan (malu, aib), Muhammadiyah akan tetap berdiri tegak. Muhammadiyah tak akan mengemis jabatan. Kerja sosial Muhammadiyah yang dimulai oleh komunitas pedagang tak akan surut. Komunitas dagang bercorak (man action), akan menjadi spirit utama Persyarikatan.

Melalui semangat itu, Muhammadiyah tidak akan “kapiran”, miskin atau kekurangan. Bahkan, kerja Muhammadiyah akan semakin solid. Spirit “urunan” akan terus menggelora dalam detak jantung Persyarikatan. Spirit itulah yang hingga kini terpelihara dengan baik dalam rahim organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan lebih dari seabad lalu. Muhammadiyah mampu membangun sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, rumah sakit, panti-panti sosial,  berkat kerja keras seluruh lapisan persyarikatan.

Penyeimbang

Oleh karena itu, ketidakterwakilan Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja bukanlah kiamat. Muhammadiyah tetap terus berkarya membangun kebangsaan dan kemanusiaan. Muhammadiyah akan terus mendidik anak bangsa, menyantuni orang miskin, dan memberikan pelayanan maksimal kepada orang-orang yang sakit dengan spirit Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Muhammadiyah pun akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Sebagaimana amanat Milad Muhammadiyah, Muhammadiyah akan menjadi pengingat dikala pemerintah lalai, penyemangat di kala lesu, penggerak di saat berhenti.

Posisi Muhammadiyah saat ini sangatlah strategis. Artinya, Muhammadiyah dapat bertindak sebagai “penyeimbang” jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Penyeimbang bukan berarti oposisi, karena tugas itu telah melekat pada Koalisi Merah Putih (KMP). Penyeimbang di sini, merupakan kerja berbarengan, dalam ranah atau wilayah yang berbeda. Pemerintah mengurusi jajaran birokrasinya, Muhammadiyah membina umat (warga bangsa).

Muhammadiyah akan terus mengingatkan pemimpin saat ini untuk menjadi negarawan. Bukan pemimpin partisan yang bekerja untuk kepentingan diri sendiri dan golongan. Negarawan adalah mereka yang lantang menyuara perubahan dengan turut serta terjun di dalamnya. Mereka tidak hanya bekerja di balik meja dan setumpuk agenda rutinitas. Saat Jokowi-JK dan jajaran kabinetnya tak mampu mewujudkan itu. Berarti ia telah mengingkari janji kepemimpinan. Mereka seakan menjilat ludahnya sendiri. Kepemimpinan pun akan runtuh.

Keruntuhan Republik tentu akan berdampak kepada Muhammadiyah. Oleh karenanya, Muhammadiyah akan terus menyokong Republik ini agar tetap tegak. Republik tak boleh ambruk oleh kepemimpinan yang rapuh. Muhammadiyah, akan menjadi kekuatan penyangga untuk meneguhkan entitas kebangsaan dan kenegaraan.

Pada akhirnya, ketiadaan kader Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja, tak akan menyurutkan langkah Persyarikatan berkarya dan bertindak nyata untuk bangsa. Muhammadiyah tak hanya sekadar bekerja. Namun, ia terus menyemai benih peradaban untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wallahu a’lam.

*)Benni Setiawan, Wakil Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah.

Spirit Kemandirian Muhammadiyah

Koran Sindo, Jum'at,  7 November 2014  −  10:57 WIB

BIYANTO
 
Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim

Ada pertanyaan yang terlontar di kalangan aktivis Muhammadiyah pasca pengumuman Kabinet Kerja pemerintahan baru, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Pertanyaannya seputar tiadanya kader Muhammadiyah yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Pertanyaan ini wajar karena sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar semestinya Muhammadiyah dapat menitipkan kadernya untuk menjadi menteri. Apalagi jika melihat pengalaman Muhammadiyah yang telah teruji mengelola amal usaha, terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Tetapi harus dipahami, bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik.

Habitat Muhammadiyah adalah bergerak di bidang sosial keagamaan. Khitah Muhammadiyah juga menegaskan keinginan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Itu semua menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki budaya berpolitik. Penunjukan menteri juga keputusan politik sekaligus hak prerogatif presiden. Karena itu, semestinya warga Muhammadiyah menyikapi susunan kabinet Jokowi-JK dengan sewajarnya. Justru dengan tidak masuk di kabinet, Muhammadiyah dapat memainkan politik adiluhung (high politics).

Muhammadiyah dapat menampilkan diri sebagai kekuatan kontrol di tengah budaya politik transaksional. Apalagi, tema yang digelorakan Muhammadiyah saat memasuki abad kedua adalah kemandirian. Bermacam kiat untuk membangun kemandirian juga telah dicanangkan. Salah satunya bekerja sama dengan perbankan untuk memobilisasi potensi ekonomi amal usaha Muhammadiyah.

Ikhtiar ini bertujuan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara persyarikatan dan perbankan. Sebagai pilar civil society, Muhammadiyah harus tetap menunjukkan kiprahnya. Ibarat jarum jam, Muhammadiyah harus terus bergerak untuk melahirkan amal-amal sosial yang bermanfaat bagi bangsa. Laksana matahari, Muhammadiyah harus terus bersinar untuk mencerahkan kehidupan umat.

Semangat memberi yang selama ini menjadi karakter Muhammadiyah juga harus terus ditumbuhkan melalui amal usahanya. Jika ini berhasil diwujudkan maka eksistensi Muhammadiyah akan senantiasa dirindukan kehadirannya.

Sejauh ini Muhammadiyah telah menunjukkan jati dirinya sebagai organisasi yang mementingkan amal sosial. Karena itu, tidak berlebihan jika Muhammadiyah disebut sebagai organisasi yang menekankan pentingnya penghayatan ajaran agama dalam bentuk amalan (a faith with action). Karena itulah pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, selalu mengajak santrinya untuk mengkaji surah al-Maal-Maun (surat ke-107).

Harapannya adalah agar santri mempraktikkan nilai-nilai surah al-Maal-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman agama model Ahmad Dahlan tampaknya sangat membekas bagi warga Muhammadiyah. Nilai-nilai kedermawanan yang diteladankan Dahlan turut membentuk ajaran tolong-menolong (al- Maunisme).

Keseriusan Dahlan selanjutnya diwujudkan dengan membentuk Majelis Penolong Kesejahteraan Umum (PKU). Tugas utama bidang ini adalah memperbaiki kesejahteraan umat. Perspektif historis ini penting dikemukakan untuk mengingatkan kembali kiprah Muhammadiyah sebagai pelopor gerakan filantropi. Sangat disayangkan, posisi sebagai gerakan filantropi ini belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan di bidang ekonomi.

Padahal untuk menjadi kekuatan civil society yang bebas dari konflik kepentingan, Muhammadiyah harus menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam aspek ekonomi. Pada konteks inilah, Muhammadiyah membutuhkan sebanyak mungkin kelompok saudagar untuk diajak berkiprah. Kelompok saudagar ini perlu untuk memperkuat sektor ekonomi umat, terutama warga Muhammadiyah.

Dengan menjadi organisasi yang kuat secara ekonomi, Muhammadiyah tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah. Ini penting ditekankan karena sejauh ini posisi ormas umumnya kurang mampu menjalankan fungsi checks and balances pada pemerintah dan partai-partai politik. Jika diselisik penyebabnya, dapat dikatakan bahwa ternyata ormas keagamaan masih banyak bergantung pada pemerintah dan partai-partai politik, terutama bantuan pendanaan.

Yang ironis, ada ormas keagamaan yang merasa berkecil hati tatkala kegiatannya tidak dihadiri wakil pemerintah. Sikap ini jelas tidak sejalan dengan eksistensi ormas keagamaan yang sejatinya merupakangerakan civil society. Karena itulah, ormas keagamaan harus memperkuat posisi sosial-ekonomi agar dapat mandiri dan bebas dari kepentingan jangka pendek.

Pada konteks inilah, Muhammadiyah harus menunjukkan kepeloporannya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi tersebut harus diambil Muhammadiyah jika tidak ingin mengalami hambatan dalam menjalankan dakwah amar makruf nahi munkar. Itu berarti Muhammadiyah harus membangun kembali kedai-kedai ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan umat.

Untuk mempercepat pertumbuhan kedai-kedai ekonomi Muhammadiyah diperlukan sebanyak mungkin kelompok saudagar. Aktivis berlatar belakang saudagar dapat menumbuhkan spirit entrepreneur di kalangan warga Muhammadiyah. Pelibatan kelompok saudagar diharapkan dapat menghasilkan pelaku ekonomi kreatif yang mampu membuat terobosan untuk menggerakkan perekonomian umat.

Yang harus selalu diingat, Ahmad Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah adalah pelaku ekonomi kreatif sekaligus juru dakwah andal. Itu berarti sejarah Muhammadiyah sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kelompok saudagar. Kehadiran kelompok saudagar dapat memberikan energi yang besar bagi perkembangan Muhammadiyah di masa mendatang.

Karena itu, aktivis Muhammadiyah tidak perlu galau dengan susunan kabinet Jokowi-JK. Berikan kesempatan para menteri untuk bekerja dengan sepenuhhati. Jika kinerja pemerintah ini sesuai harapan rakyat, Muhammadiyah pasti mendukung sepenuhnya. Sebaliknya, jika tidak bekerja maksimal, Muhammadiyah bersama kekuatan civil society lain siap mengingatkan pemerintah.

(bbg)

Internasionalisasi Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah

Workshop on "Internasionalisasi Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah", Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, 31 Oct - 1 Nov 2014.

Mentari Bersinar di Gowa: Menelusuri jejak kehadiran Muhammadiyah di Gowa Tahun 1928-1968

Judul Buku: Mentari Bersinar di Gowa: Menelusuri jejak kehadiran Muhammadiyah di Gowa Tahun 1928-1968
Penulis: Basri B Mattayang
Jumlah halaman: 148
Tahun penerbitan: 2014

Sekitar tahun 1922, seorang pedagang batik keturunan Arab berasal dari Sumenep (Madura) bernama Mansyur Yamani, datang dan membuka usaha dagangnya di jalan passarstraat (jalan Nusantara saat ini) Mansyur Yamana adalah anggota Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Surabaya, yang waktu itu di pimpin oleh Kyai Haji Mas Mansyur.

Pada saat itu, di Makassar telah terdapat suatu perkumpulan yang yang bernama “ash shireatal mustaqim” yang anggotanya kebanyakan terdiri dari pedagang. Oleh karena itu untuk memudahkan mendakwakan ajaran Muhammadiyah serta mencari relasi dalam dagangnya, Dia bergaul dengan baik dan menjalin hubungan dengan pemuka-pemuka ash shiratal mustaqim. (Radjab, 1957:9).

Selanjutnya berdasarkan keputusan dari Hofd Bestuur (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah Nomor 51/1926 tanggal 15 Juli 1926 (Laporan PWM Sul-Sel tahun 1991) Muhammadiyah Group Makassar ditingkatkan menjadi Muhammadiyah Cabang Makassar, dengan KH. Abdullah sebagai ketuanya (Radjab, 1999:13).

NU and Muhammadiyah: Majority Views on Religious Minorities in Indonesia

Bush, Robin and Budhy Munawar-Rachman. 2014. "NU and Muhammadiyah: Majority Views on Religious Minorities in Indonesia," in Religious Diversity in Muslim-majority States in Southeast Asia: Areas of Toleration and Conflict, edited by Bernhard Platzdasch and Johan Saravanamuttu, pp. 16-50. Sngapore: ISEAS.

Indonesia today can aptly be described as bipolar. It is the rising star of the international finance and business communities in Asia, with growth and other macroeconomic indicators attracting ever-increasing investment and attendant international clout. On the other hand, twin dark clouds of corruption and the tenuous status of religious minorities hang over the bright horizon in ominous contrast. In this chapter, we look at the factors underlying the increasing precariousness of religious minorities in Indonesia, we make a case for why the stance of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah matter, and we examine both official and non-official positions of the two mass-based organizations on both Islamic and non-Islamic minorities in Indonesia. We conclude that Indonesian society is becoming increasingly polarized, and that as such, NU and Muhammadiyah's mission of occupying a "middle path" is increasingly important. The two organizations navigate the terrain of the "middle path" differently due to their contrasting structure and internal culture; however, they are both important players in the ongoing discourse on religious freedom in Indonesia.

RS PKU Muhammadiyah Gombong yang Fenomenal

Republika, Tuesday, 16 September 2014

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Pada 14 September 2014, rombongan besar R.S. PKU dan pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, Jawa Tengah, mengundang saya untuk mendengarkan laporan  perkembangan rumah sakit dan sekaligus minta berbicara di depan mereka, bertempat di hotel Hyyat, Jogjakarta.. Tuan dan puan jangan kaget mengikuti berita gembira dari sebuah cabang Muhammadiyah yang amat patut ditiru oleh cabang-cabang yang lain. Resonansi ini khusus membicarakan perkembangan rumah sakit, amal-usaha lain yang juga banyak tidak akan disinggung.

Bermula dari sebuah Balai Pengobatan yang berdiri pada 26 April 1958, kini PKU Muhammadiyah Gombong telah menjadi rumah sakit yang diperhitungkan untuk daerah Jawa Tengah bagian selatan. Hampir tidak masuk akal, sebuah cabang punya rumah sakit yang ditangani oleh lebih 50 dokter, sekitar 30 adalah dokter spesialis: anak, jantung, kandungan, THT, saraf, penyakit dalam, bedah, dan masih ada bidang lain. Mereka ini semua adalah dokter tetap. Usia mereka rata-rata masih muda. Direncanakan bulan Maret 2015 akan dibuka pula sebuah unit radioterapi untuk pengobatan penyakit kanker. Alasannya, karena di beberapa rumah sakit milik negara, untuk pemeriksaan gejala kanker ini harus menunggu berbulan-bulan, baru bisa diperiksa. Bahkan belum sempat diperiksa, maut sudah datang lebih dulu.

Maka PKU Gombong ingin membantu negara dengan membuka unit yang cukup mahal ini. Mereka berharap bahwa menteri kesehatan kabinet Jokowi-JK pada saatnya nanti akan menyempatkan waktu berkunjung untuk meninjau PKU milik cabang ini. Saya katakan kepada rombongan ini, jika negara membantu, itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah untuk membantu usaha rakyatnya di bidang kesehatan, karena kemampuan negara juga terbatas. Sekarang PKU Gombong dengan jumlah tempat tidur kurang sedikit dari 200 ini sedang ancang-ancang untuk mengubah statusnya dari tipe C ke tipe B. Segala persyaratan sedang dipersiapkan dengan cermat. Antara rumah sakit dan pengurus cabang Muhammadiyah telah terjalin kerja sama yang sangat baik dengan semboyan: maju bersama persyarikatan!

Siapa nakoda PKU Gombong ini? Direktur Utamanya sekarang adalah Dr. Ibnu Naser, S.Ag., M.M.R. dibantu oleh beberapa direktur. Dr. Ibnu Naser, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogjakarta, yang juga sarjana ilmu agama, adalah seorang aktivis petarung. Mimpi-mimpi besarnya untuk pengembangan dan kemajuan rumah sakit secara pelan tetapi pasti telah semakin menjadi kenyataan. Sebagai ketua dewan pengawas adalah Dr. H. Haryo, seorang dokter senior di PKU ini. Kabarnya ada juga seorang dokter non-Muslim yang turut berkiprah di rumah sakit ini karena kepakarannya memang sangat diperlukan. Dalam kultur Muhammadiyah, bergaul dengan para sahabat lintas iman bukan sesuatu yang baru, jauh sebelumnya sudah dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah tahun 1912.

Jika dibandingkan dengan PKU Yogjakarta milik P.P. Muhammadiyah yang sudah berdiri sejak tahun 1923 dengan perkembangan yang sangat lamban, PKU Gombong patut dipuji karena dinamika dan gerak cepatnya yang antisipatif. Bahwa di sana-sini masih terasa kekurangan, itu adalah pertanda hidup yang dinamis dan kreatif. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki, demi pengabdian kepada Allah dengan menyantuni kemanusiaan secara maksimal di ranah kesehatan, tanpa pandang latar belakang agama dan asal-usul. PKU Gombong ini tidak saja memiliki ruang inap kelas utama, kelas VVIP/VIP dengan nama Ruang Salma juga telah tersedia.

Luas lokasi lahan rumah sakit ini sekitar 70 ribu m2 dan ada lagi sekitar 32 ribu m2 yang dalam proses pembebasan untuk pengembangan ke depan. Dalam hati, saya hanya bersyukur kepada Allah bahwa Muhammadiyah dalam usianya di awal abad kedua tidak pernah berhenti beramal dan terus beramal sampai waktu yang tak terbatas. Ruh Ahmad Dahlan di alam barzah sana tentu tersenyum ria karena benih yang ditanamnya bermula di Kauman, Jogjakarta, telah menyeruak sangat jauh, sejauh keterkaitan antara iman dan amal saleh. Viva R.S. PKU MuhammadiyahGombong, semoga cabang-cabang yang lain di seluruh nusantara akan belajar dan mau mengikuti. Syarat-syaratnya bisa dipelajari, tetapi kemauan harus kuat membaja.

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/09/15/nby8h7-rs-pku-muhammadiyah-gombong-yang-fenomenal

Financing Muhammadiyah: The Early Economic Endeavours of a Muslim Modernist Mass Organization in Indonesia (1920s-1960s)

Studia Islamika, Vol. 21, No. 1, 2014: 1-46

Gwenael Njoto-Feillard

Abstract
Throughout its history, Indonesia's largest Islamic reformist organization, the Muhammadiyah, has relied on funding based on the gift economy. Using the organization's archived financial reports from the 1920s to the 1960s --a source that had yet to be exploited-- this study shows how the Muhammadiyah used different shares of resources (donations, member fees, subsidies, etc.) to finance its organization. In the pre-War period, the Muhammadiyah Central Board became noticeably reliant on colonial subsidies. The reformist organization attempted to emancipate itself from this dependency and develop its own productive sector (businesses, cooperatives, banking, etc.), which raised various ethical questions as this socio-religious institution decides to operate lucrative economic endeavours. Finally, this article argues that the case of Muhammadiyah clearly shows how Indonesian Islam was, quite early on, well-informed of the ethical debates surrounding the idea of 'Islamic economics' long before its recent emergence as an economic initiative in the Muslim communities.

Keywords: Indonesia, Muhammadiyah, Islam, gift economy, Reformism, enterprise zakat.

Abstrak
Sepanjang sejarahnya, Muhammadiyah, organisasi Islam reformis terbesar Indonesia, bergantung pada pendanaan yang berasal dari bantuan. Dengan menggunakan arsip laporan keuangan organisasi dari 1920 sampi 1960 --sumber yang masih harus digali-- artikel ini menggambarkan secara rinci perbedaan bagian sumber-sumber pendanaan (sedekah, iuran anggota, subsidi, dll.). Ia menunjukkan bahwa pada masa pra-peperangan, Muhammadiyah telah berusaha memberdayakan sendiri dari ketergantungan ini dan mengembangkan sektor-sektor produktif milik sendiri (usaha, koperasi, perbankan, dll.) yang juga dijelaskan artikel ini secara rinci. Tulisan ini juga menunjukkan aneka kesulitan etis yang muncul saat lembaga kemasyarakatan-keagamaan ini memutuskan untuk mengerahkan tujuannya kepada usaha-usaha yang menguntungkan. Terlebih kasus Muhammadiyah memperlihatkan secara jelas bahwa Islam Indonesia, sejak awal, telah memperoleh informasi dengan baik mengenai etika seputar gagasan "Ekonomi Islam". 

Islam and the New Spirit of 21st Century Capitalism in Indonesia

Presenter in the Public Discussion on "Islam and the New Spirit of 21st Century Capitalism in Indonesia", at Serambi Salihara, August 19, 2014.

http://salihara.org/event/2014/06/20/islam-dan-semangat-baru-kapitalisme-abad-ke-21-di-indonesia