Muhammadiyah dan Pemilihan Presiden

Pendapat, Koran Tempo, Kamis, 26 Juni 2014

Oleh Benni Setiawan

Pemilihan presiden 9 Juli sudah semakin dekat. Black campaign (kampanye hitam) muncul bertubi-tubi. Bahkan, Muhammadiyah, sebagai organisasi massa Islam, pun ikut terseret sebagai korban dalam arus kampanye hitam ini. Hal itu menunjukkan secara gamblang bahwa kebangsaan kita semakin pudar dan rapuh. Kebangsaan kita jauh dari semangat Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi yang lebih tua dari umur Republik, Muhammadiyah terpanggil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam pidato milad Muhammadiyah ke-101, tertulis, "Muhammadiyah mengajak pemerintah di seluruh tingkatan untuk semakin meningkatkan komitmen dan kesungguhan dalam memajukan bangsa, disertai dengan sikap mengedepankan keadilan dan kejujuran, berdiri di atas semua golongan, tidak partisan, bermitra dengan seluruh komponen bangsa, dan mampu menunjukkan jiwa kenegarawanan yang utama."

Pidato tersebut menegaskan posisi dan peran Muhammadiyah dalam kebangsaan. Muhammadiyah, sebagai bagian dari civil society, perlu mengingatkan calon presiden. Bahwasanya mereka dipilih untuk menjadi pemimpin. Pemimpin adalah mereka yang senantiasa merasa gelisah jika tidak mampu bekerja optimal. Senantiasa menjaga lisan dan perbuatan guna memakmurkan bangsa, dan senantiasa ingin berbuat kebajikan setiap saat.

Karena itu, seorang pemimpin selayaknya menyemai kebajikan setiap saat. Dalam kesejarahan, Muhammadiyah telah mewariskan semangat juang menjadi pelayan dari kepemimpinan A.R. Fachruddin. Pak AR, begitu ia disapa, menjadi simbol dai ikhlas, bersahaja, dan tawaduk.

Ia pun senantiasa menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui bahasa-bahasa sederhana. Ia senantiasa ingin dekat dengan umat. Ia sering mengunjungi desa dan menyapa masyarakat. Kesederhanaan, ketulusan, dan ketelatenan menyapa masyarakat menjadi ciri utama kepemimpinan Pak AR. Melalui sikap yang demikian, Presiden Soeharto pun seakan tunduk pada wejangan Pak AR.

Lebih lanjut, kebangsaan hari ini akan kokoh jika pemimpinnya mampu menjadi teladan. Sebaliknya, ketika keteladanan menghilang dan hanya menjadi kata tanpa ucapan, kebangsaan akan runtuh. Bangsa ini harus diselamatkan dari proses kepemimpinan yang rapuh. Pasalnya, jika bangsa dan negara ini ambruk, Muhammadiyah pun akan roboh.

Karena itu, Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung atau menolak seorang capres. Sikap itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah dalam pemilihan presiden 2014 ingin membangun politik berperadaban. Politik adiluhung sebagai pengejawantahan sikap dan konsistensi Muhammadiyah dalam membangun kebangsaan.

Kelompok-kelompok seperti Surya Madani Indonesia (SMI) yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan Relawan Mentari Indonesia (RMI) yang mendukung pasangan Jokowi-JK, tidak bertindak atas nama Muhammadiyah. Mereka adalah simpatisan yang kebetulan terbangun dari jejaring aktivis Persyarikatan. Jadi, tak ada hubungan struktural dengan Persyarikatan.

Muhammadiyah memposisikan diri sebagai bapak bangsa, pengayom semua capres. Sikap ini bukan cara Muhammadiyah mencari selamat atau bermain di dua kaki. Muhammadiyah tetaplah organisasi besar yang tak tergiur bermain di arena politik. Khitah sebagai organisasi massa Islam amar makruf nahi mungkar lebih berharga daripada sekadar turut serta dalam hiruk-pikuk politik. *

http://bennisetiawan.blogspot.com/2014/06/muhammadiyah-dan-pemilihan-presiden.html

Refleksi Tanwir Muhammadiyah: Pahlawan yang Terlupakan

Lukman Hakiem ;  Ketua PP Persaudaraan Muslimin Indonesia

Sumber :  REPUBLIKA, 25 Juni 2012

Pada 1 Maret 1945, diben tuk Dokuritsu Zjunbi Tjoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI) dengan anggota sebanyak 60 orang, plus enam orang anggota tambahan, dan tujuh wakil pemerintah militer Jepang sebagai anggota istimewa. Saat melantik BPUPKI, kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia (saikoo sikikan) melemparkan pertanyaan penting kepada BPUPKI soal dasar negara Indonesia.

Menurut saikoo sikikan, mendirikan negara merdeka bukanlah usaha mudah, lebih-lebih jika tidak mempelajari, menyelidiki, dan merencanakan dengan saksama segala usaha untuk meneguhkan kekuatan pertahanan dan dasar negara. Menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia, tentara pendudukan Jepang membagi anggota BPUPKI menjadi lima golongan, yakni pergerakan, Islam, birokrat (kepala-kepala jawatan), wakil kerajaan (kooti), pangreh praja (residen/wakil residen, bupati, dan wali kota), serta minoritas (peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab).

Dengan penggolongan itu, terdapat 12 orang yang mewakili golongan Islam.
Mereka adalah Abikoesno Tjokrosoejoso, H Agus Salim, dan Dr Soekiman Wirjosandjojo (Syarikat Islam), KH Ahmad Sanoesi (al-Ittihadiyat al-Islamiyah), KH Abdoel Halim (Perserikatan Umat Islam), Ki Bagoes Hadikoesoemo, KH Mas Mansoer, dan KH Abdoel Kahar Moezakir (Muhammadiyah), KH Masjkoer dan KH A Wahid Hasjim (Nahdlatul Ulama), AR Baswedan (Partai Arab Indonesia), dan KH A Fatah Hasan (lulusan Al-Azhar, Mesir). Mereka inilah yang gigih berjuang agar dasar negara Indonesia tidak menutup diri terhadap “intervensi“ wahyu.

Saat dibentuk panitia kecil BPUPKI yang terdiri atas delapan anggota (disebut dengan panitia delapan), Ki Bagoes Hadikoesoemo dipilih menjadi salah seorang anggotanya. Tugas panitia ini mengumpulkan saran dan usul para anggota yang akan dibahas dalam sidang pada Juli 1945. Panitia delapan mencatat tujuh usul mengenai dasar negara Indonesia. Dan, usulan yang terbanyak adalah ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Karena itu, tidak mengejutkan jika dalam rumusan Preambule hasil panitia sembilan (pengganti panitia delapan) tertanggal 22 Juni 1945 (yang dikenal sebagai Piagam Jakarta), “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,“ menjadi dasar yang pertama dari susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Rancangan ini dalam rapat BPUPKI pada 16 Juli 1945, diterima dengan suara bulat sebagai dasar negara dan batang tubuh UUD.

Di panitia sembilan, ada kader Muhammadiyah, KH A Kahar Moezakir.
Hanya, sampai sekarang dokumen perdebatan di panitia sembilan belum ditemukan. Usai sidang pada 16 Juli 1945, keberadaan BPUPKI digantikan dengan PPKI yang beranggotakan 27 orang. Di PPKI, empat anggota berasal dari Islam, yakni Ki Bagoes Hadikoesoemo, KH A Wahid Hasjim, Mr Kasman Singodimedjo (aktivis Jong Islamieten Bond dan Muhammadiyah), dan Mr TM Hasan (Ikhwanus Safa Indonesia).

PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 baru bersidang pada 18 Agustus 1945. Situasi pada pagi 18 Agustus itu sungguh sangat krusial karena muncul keinginan untuk menghapus `tujuh kata' yang sebelumnya telah diterima bulat.

Menurut Prawoto Mangkusasmito, pada rapat 18 Agustus itu, beban berat diletakkan di bahu kader Muhammadiyah, Ki Bagoes Hadikoesoemo. Sebab, Wahid Hasjim masih dalam perjalanan dari Jawa Timur. Sementara, Kasman Singodimedjo sebagai anggota tambahan belum mendalami persoalan. Seluruh tekanan psikologis tentang berhasil atau tidaknya penetapan UUD diletakkan di pundak Ki Bagoes sebagai satu-satunya eksponen perjuangan Islam di PPKI.

Tidak mudah meyakinkan Ki Bagoes untuk menghapus tujuh kata dari rancangan Preambule UUD. Sesudah Bung Hatta gagal meyakinkan Ki Bagoes, dia meminta TM Hasan untuk melobi Ki Bagoes. Hasan ternyata juga tidak mampu melunakkan hati Ki Bagoes. Saat situasi kritis itu, Hatta meminta Kasman membujuk Ki Bagoes. Dengan menggunakan bahasa Jawa halus, Kasman melobi Ki Bagoes. Kasman mengingatkan Ki Bagoes, karena kemerdekaan sudah diproklamasikan maka UUD harus cepat ditetapkan. Apalagi, posisi Indonesia terjepit karena masih adanya tentara Jepang dan sekutu.

Kasman bertanya kepada Ki Bagoes, apakah tidak bijaksana jika kita sebagai umat Islam yang mayoritas `mengalah' dengan menghapus tujuh kata itu demi kemenangan bersama, yakni tercapainya Indonesia merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil makmur, tenang tenteram, diridai Allah.

Ki Bagoes dapat menerima argumen Kasman dan setuju, “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya“, dihapus dan diganti dengan kalimat “ketuhanan Yang Maha Esa“. Bersamaan dengan itu, Ki Bagoes meminta supaya anak kalimat “menurut dasar“ di dalam Preambule UUD dihapus sehingga penulisannya dalam Preambule UUD menjadi “.... Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya.“

Pada saat-saat kritis dalam proses penetapan konstitusi negara, terbukti tiga tokoh Muhammadiyah, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kahar Moezakir, dan Kasman Singodimedjo, telah menorehkan peranan signifikan. Anehnya, sampai hari ini pemerintah belum mengakui ketiga tokoh ini sebagai pahlawan nasional.

Yang lebih mengenaskan adalah Kasman Singodimedjo. Pada 12 Agustus 1992, ketika Presiden Soeharto memberikan Bintang Mahaputera kepada sejumlah mantan anggota BPUPKI dan PPKI, Kasman Singodimedjo dilewatkan. Tidak syak lagi, ini pastilah karena sikap kritis Kasman kepada pemerintahan Orde Baru, terutama keikutsertaannya dalam Pernyataan Keprihatinan (Petisi 50).

Dengan jasa mereka yang begitu besar, ditambah kesaksian Jenderal Nasution yang amat objektif terhadap Kasman Singodimedjo, belum layakkah Ki Bagoes, Pak Kahar, dan Pak Kasman ditetapkan menjadi pahlawan nasional?  ●

Keteguhan Politik Muhammadiyah

Detiknews, Senin, 09/06/2014 19:43 WIB

Raja Juli Antoni

Tulisan Djoko Susilo, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PAN, di Jawa Pos (27/5/2014) menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Artikel yang bertajuk Kegamangan Politik Warga Muhammadiyah ini mempersoalkan keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah beberapa minggu lalu yang memutuskan netralitas Muhammadiyah pada pilpres 9 Juli nanti.

Sebenarnya artikel Djoko tidak memiliki basis analisa yang cukup untuk menyimpulkan bahwa warga Muhammadiyah gamang dalam mengambil keputusan politik. Namun tulisan tersebut berpotensi melahirkan 'sesat pikir' baik di kalangan internal maupun eksternal Muhammadiyah.

Djoko mengajukan dua bukti untuk menopang analisanya. Pertama, sikap ketua umum PP Pemuda Muhamadiyah, Saleh Daulay, yang secara terbuka mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Kedua, sikap Din Syamsuddin, ketua umum PP Muhammadiyah yang dianggap memiliki kepentingan pribadi yang dalam konteks pilpres 'memaksakan' sikap netral Muhammadiyah sebagai wujud ketidaksukaan politik (personal) terhadap Hatta Rajasa, ketua umum PAN yang juga besan presiden SBY. Secara implisit Djoko menganjurkan Muhammadiyah mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Secara historis Muhammadiyah memang pernah terlibat sebagai anggota istimewa Masyumi. Pengalaman 'pahit' berpolitik secara institusional pada era Masyumi acap digambarkan sebagai gangguan serius terhadap fokus Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan sosial. Sebagai bentuk 'pertobatan', Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang memutuskan dan menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Dakwah Islam yang begerak dalam bidang sosial-kemasyarakatan yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik dan organisasi apa pun.

"Khittah Ujung Pandang" ini diafirmasi oleh beberapa keputusan organisasi lainnya seperti keputusan Muktamar Muhammadiyah 1978 di Surabaya. Muktamar itu kembali memberikan kebebasan kepada anggota persyarikatan untuk bergabung dengan partai politik sebagai keputusan personal dan bukan institutional.

Sikap Saleh Daulay yang berusaha menyeret Pemuda Muhammadiyah secara organisatoris untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta tentu tidak bisa dijadikan alasan kegamangan politik Muhammadiyah. Nampaknya penghayatan Saleh terhadap prinsip-prinsip dasar ber-Muhammadiyah patut dipertanyakan.

Kedua, Muhammadiyah mempunyai tradisi leadership yang sudah mapan. Muhammadiyah menganut kepemimpinan kolektif dan kolegial. Dari Muktamar di tingkat nasional sampai Musyawarah Ranting di tingkat struktur kepemimpinan paling bawah, Muhammadiyah tidak pernah memilih ketua umum secara langsung.

Sebaliknya, permusyawaratan hanya memilih tiga belas orang formatur yang bertugas menentukan struktur kepemimpinan termasuk siapa yang menjadi ketua umum. Ketua umum dalam kepemimpinan kolektif-kolegial tidaklah memegang peran sentral seperti dalam tradisi kepemimpinan partai politik di Indonesia. Dalam konteks ini, menyimpulkan sikap netral Muhammadiyah pada pilpres sebagai 'permainan' Din Syamsuddin merupakan anggapan yang tidak tepat.

Tanwir di Samarinda justru mempertontonkan keteguhan politik Muhammadiyah dalam menjaga jarak yang sama dengan politik (politics disengagement). Intervensi dan lobi untuk mengarahkan peserta untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta, menurut banyak saksi mata, sangat terasa di arena sidang.

Tidak kurang tokoh sesenior Muhammad Amien Rais 'turun gunung' untuk mempengaruhi suasana Tanwir. Menurut salah seorang Ketua PP Muhammadiyah, Amien yang menjagokan Prabowo-Hatta, meminta para peserta untuk duduk ketika mereka secara spontan berdiri guna menghormati Jokowi sebagai tamu memasuki ruang sidang. Menurut beberapa saksi mata pula, setelah Jokowi berpidato, dalam riungan peserta Amien mengatakan bahwa pidato Jokowi layaknya seperti vis-misi calon bupati/walikota.

Sebaliknya, ketika Prabowo berada di ruang sidang, Amien berteriak 'Hidup Prabowo' dan kemudian mendadak seolah-olah menjadi dirigen yang memimpin lagu 'Prabowo Siapa yang Punya.” (Tempo 25/5/2014). Beberapa kawan yang berada di ruang sidang juga menyaksikan simpatisan Prabowo yang buka anggota Tanwir yang memulai teriakan takbir ketika Prabowo memasuki ruang sidang (Detik.com 24/5/2014).

Di sinilah bukti keteguhan ideologi Muhammadiyah menghadapi godaan politik murahan (low politics) sebagai lawan dari politik adiluhung (high politics) yang dianut Muhammadiyah. Setiap peserta Tanwir hampir dipastikan mempunyai preferensi politik tertentu. Tapi mereka tidak memaksakan untuk voting guna mendukung capres dambaan mereka. Tidak kurang, Hasyim Muzadi, mantan ketua Umum PB NU, mengapresiasi sikap netralitas Muhammadiyah dan berharap NU mencontoh keteguhan sikap poltik tersebut (Republika 25/5/2014).

Pilihan netral Muhammadiyah pada pilpres kali ini, selain menjalankan 'Khittah Perjuangan', juga memiliki dua kepentingan taktis-strategis jangka pendek.

Pertama, netralitas ini menjaga soliditas kader Muhammadiyah yang tersebar di berbagai partai politik yang memiliki pilihan capres masing-masing. Tidak kurang, misalkan, Imam Ad-Daruqutni dan Muhammad Izzul Muslimin, kedua-duanya mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, tergabung dalam tim sukses resmi Jokowi-JK yang didaftarkan ke KPU. Pasti ada beberapa nama kader Muhammadiyah, selain Amien Rais, yang menjadi tim sukses resmi Prabowo-Hatta.

Survei LSI terbaru menunjukan Muhammadiyah memang bukan ormas yang monolitik. Menurut LSI, pada saat survei dilakukan, 27,44% anggota Muhammadiyah memilih Jokowi-JK, sebanyak 31,57% memilih Prabowo-Hatta dan 40,99% belum menjatuhkan pilihan (Detik.com 30/5/2014).

Kedua, sikap netralitas ini juga memungkin Muhammadiyah menjadi 'wasit moral' perlombaan pilpres yang semakin kehilangan spirit etisnya. Berbagai isu negatif mengenai agama, kehidupan pribadi (keberadan istri dan anak) serta sederet fitnah yang menyesakkan ruang publik perlu dikritisi. Dengan netralitasnya Muhammadiyah mestinya memiliki moral courage untuk mengembalikan proses pilpres mejadi proses demokrasi untuk melahirkan kepemimpinan berdasarkan visi-misi bukan fitnah dan gosip.

Selamat atas keteguhan sikap politik Muhammadiyah. I love you full!

*) Raja Juli Antoni adalah Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (2000-2002), Kandidat Doktor di School of Political Science and International RelationsThe University of Queensland, Australia

http://news.detik.com/read/2014/06/09/194319/2603511/103/1/keteguhan-politik-muhammadiyah

Netralitas Politik Muhammadiyah

Sinar Harapan, 30 Mei 2014
Jeffrie Geovanie

Dengan netralitas politiknya, Muhammadiyah tetap jadi tenda besar, tempat bernaung semua golong

Dalam acara tanwir (permusyawaratan tertinggi setelah muktamar) Muhammadiyah yang digelar di Samarinda, Kalimantan Timur, baru-baru ini, dua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sama-sama diberi kesempatan menyampaikan visi dan misi di hadapan peserta yang terdiri atas pemimpin Muhammadiyah dan organisasi otonom tingkat pusat serta pemimpin wilayah (provinsi) dari seluruh Indonesia.

Dengan mengundang kedua capres, Muhammadiyah ingin menunjukkan kepada publik, organisasi Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini berada di posisi netral. Artinya, secara organisasi Muhammadiyah tidak berpihak ke pasangan capres-calon wakil preside (cawapres) mana pun. Netralitas ini dituangkan secara tegas dalam keputusan (hasil) sidang tanwir.

Sebagai organisasi dakwah, Muhammadiyah sebenarnya mempunyai kepentingan untuk “memberi tahu” mana di antara kedua pasangan capres-cawapres yang dianggap lebih baik, setidaknya yang kejahatannya lebih sedikit. Tapi, jika hal itu dilakukan, Muhammadiyah akan dianggap partisan, tidak mengayomi semua golongan. Jadi, sikap netral menjadi pilihan yang tepat.

Muhammadiyah adalah organisasi yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran yang didasarkan kepada khitah yang menjadi salah satu pedoman dalam gerakan politiknya. Secara garis besar, khitah berarti kebijakan strategis.

Dalam kebijakan strategis ditegaskan, dalam menjalankan dakwahnya, Muhammadiyah mengambil dua saluran secara serentak, yakni saluran politik melalui partai politik dan saluran masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan. Karena diputuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo, khitah ini disebut “Khitah Ponorogo” (Syaifullah, 1997: 233-234).

Ada yang mengartikan khitah politik Muhammadiyah adalah politik etis atau yang sering disebut Amien Rais sebagai politik adiluhung (high politics). Tentu yang dimaksud bukan politik untuk meraih jabatan yang tinggi, tapi politik yang mengacu nilai-nilai luhur, tidak kepada politik praktis yang memburu jabatan-jabatan strategis.

Pada setiap kurun, khitah mengalami penyesuaian-penyesuaian redaksional yang dikorelasikan dengan kebutuhan-kebutuhan faktual. Meskipun demikian, prinsipnya tetap sama, Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun tidak alergi terhadap politik karena dalam strategi perjuangan Muhammadiyah, politik merupakan salah satu sarana berdakwah.

Karena fungsinya sebagai sarana berdakwah, perlu segera dicatat, netralitas Muhammadiyah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 bukan berarti mendukung golput. Muhammadiyah tetap punya pilihan, namun itu diserahkan ke masing-masing individu. Anggota Muhammadiyah tidak dilarang mendukung pasangan capres-cawapres yang dikehendakinya.

Dengan demikin, netralitas politik Muhammadiyah bisa disebut netralitas aktif. Meskipun netral, tapi tetap aktif memberikan pencerahan kepada siapa pun yang meminta penjelasan, pandangan, dan pertimbangan untuk memilih siapa di antara kedua pasangan capres-cawapres yang dianggap lebih baik.

Pencerahan yang dimaksud biasanya dilakukan tokoh-tokohnya dengan cara isyarat-isyarat tertentu–baik melalui ucapan maupun tindakan—yang tidak terlalu sulit dibaca dan dipahami warga Muhammadiyah yang umumnya terdidik.

Menjelang pilpres kali ini misalnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin pernah menegaskan, Hatta Rajasa–cawapres yang mendampingi capres Prabowo—tidak mewakili Muhammadiyah. Penegasan ini untuk menjawab spekulasi bahwa calon yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN) dianggap identik dengan Muhammadiyah.

Meskipun lahir dari salah satu keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Sermarang pada 1998 dan didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, sebagai partai politik PAN tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan Muhammadiyah. Selain karena ada rumusan khitah sebagaimana disebutkan di atas, hubungan Muhammadiyah dengan partai politik (termasuk PAN) lebih banyak dipengaruhi sikap para pemimpinnya.

Keharmonisan hubungan antara pemimpin Muhammadiyah dan pemimpin partai politik sedikit banyak memengaruhi ke arah mana kecenderungan umumnya dukungan warga Muhammadiyah.

Seperti pada partai politik, dukungan terhadap capres-cawapres juga akan memiliki pola yang relatif sama, sedikit banyak dipengaruhi hubungan pemimpin Muhammadiyah dengan pasangan capres-cawapres yang ada.

Jadi, jika ada pertanyaan, akan diarahkan ke mana dukungan warga Muhammadiyah pada pilpres? Jawabannya akan sangat tergantung siapa yang menjawab. Jawaban itu dianggap mewakili individu.

Jika ada yang mengklaim jawaban itu dengan mengatasnamakan organisasi, jelas merupakan kesalahan fatal karena melanggar khitah perjuangan Muhammadiyah.

Dengan netralitas politiknya, Muhammadiyah akan tetap menjadi tenda besar, tempat bernaung semua golongan, semua kepentingan, yang menjunjung etika agama dan moral politik yang benar. Mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik bukan bagian etika yang benar.

Karena saat kepentingan politik memasuki ranah agama, akan muncul pertikaian antargolongan dan antarkepentingan. Pesan-pesan moral agama yang santun dan menjadi rahmat bagi semesta (rahmatan li al-‘alamin) tergerus kepentingan politik praktis.

Penulis adalah Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding.

http://sinarharapan.co/news/read/140530069/Netralitas-Politik-Muhammadiyah

A Snapshot of Muhammadiyah: Social Change and Shifting Markers of Identity and Values

Publication Title: Working Paper Series 

Publisher: Asia Research Institute, National University of Singapore 

Series: WPS 221 

Publication Date: May/2014 

Author/Speaker: Dr BUSH Robin 

Keywords: Muhammadiyah, Islam in Indonesia, Nahdlatul Ulama, modernist Islam 

Abstract / Description: 

Historically Muhammadiyah has played a crucial role as vanguard of modernist Islam within Indonesia; more contemporarily Muhammadiyah members have dominated segments of the state bureaucracy, wielding considerable policy influence in key sectors. Given its importance, relatively little solid data is available on this influential organization – and even less is known about how its own social identity may be changing over time. Recognizing this, The Asia Foundation and LSI (Lembaga Survey Indonesia) partnered to conduct a nation-wide quantitative survey, followed by in-depth Focus Group Discussions (FGDs) aimed at gathering both quantitative and qualitative data on a range of issues related to how Muhammadiyah members perceive their own group’s identity, and how it may be changing. I propose to present the results of this survey, in particular focusing on four key areas: a) consumption of social services- particularly health and education, b) the role of religious leaders within Muhammadiyah, c) relationship between NU and Muhammadiyah, and d) views on democracy, gender, and pluralism. The survey results indicate both continuity and change, and present a portrait of an organization that is adapting in different ways to its rapidly changing political and social environment. Abstract / Description: Historically Muhammadiyah has played a crucial role as vanguard of modernist Islam within Indonesia; more contemporarily Muhammadiyah members have dominated segments of the state bureaucracy, wielding considerable policy influence in key sectors. Given its importance, relatively little solid data is available on this influential organization – and even less is known about how its own social identity may be changing over time. Recognizing this, The Asia Foundation and LSI (Lembaga Survey Indonesia) partnered to conduct a nation-wide quantitative survey, followed by in-depth Focus Group Discussions (FGDs) aimed at gathering both quantitative and qualitative data on a range of issues related to how Muhammadiyah members perceive their own group’s identity, and how it may be changing. I propose to present the results of this survey, in particular focusing on four key areas: a) consumption of social services- particularly health and education, b) the role of religious leaders within Muhammadiyah, c) relationship between NU and Muhammadiyah, and d) views on democracy, gender, and pluralism. The survey results indicate both continuity and change, and present a portrait of an organization that is adapting in different ways to its rapidly changing political and social environment.

File Download: Click here to read

Muhammadiyah dalam Pilpres

REPUBLIKA,  30 Mei 2014

Edy Purwo Saputro
Dosen di FEB Universitas Muhammadiyah Solo
                                                     
Pilpres merupakan salah satu potensi demokrasi untuk menentukan kepemimpin an bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai salah satu organi sasi masyarakat di republik ini maka sikap Muhammadiyah menjadi salah satu barometer terhadap proses demokrasi melalui pilpres. Terkait hal ini, sikap Muhammadiyah sangat jelas yaitu tidak berpolitik, tidak mendukung salah satu kandidat atau netral. Paling tidak, ini dipertegas Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin pada sidang Tanwir di Samarinda 23-25 Mei 2014 dan juga pada acara Tablig Akbar Hari Ber-Muhammadiyah se-Jawa Tengah, Milad Aisyiyah 1 Abad, serta Muktamar IMM ke-16 di Stadion Manahan Solo 27 Mei 2014.

Komitmen netral tersebut berlaku menyeluruh mulai dari pimpinan pusat sampai ke tingkat ranting di semua daerah. Oleh karena itu, komitmen netral ini menjadi moda Muham madiyah untuk tidak mengambil peran di semua kampanye dan atau kegiatan perpolitikan lainnya. Bahkan, pada saat pileg juga ada regulasi yang jelas,siapa pun kader Muhammadiyah yang menjadi caleg harus merelakan diri untuk mundur dari atribut Muhammadiyah. Penekanan ini sekaligus memperjelas arah pergerakan Muhammadiyah untuk tetap fokus sebagai persyarikatan yang mengacu pada gerakan sosial, bukan orientasi politik.

Komitmen
Fokus terhadap gerakan sosial bagi Muhammadiyah bukan berarti mengebiri hak-hak di dunia perpolitikan. Oleh karena itu, dalam Tanwir Muhammadiyah di Samarinda 23-25 Mei 2014, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap agar hal ini menjadi gerakan awal kembali ke khitah sehingga tanwir tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik karena bersamaan dengan pilpres.

Jika dicermati sebenarnya memang sangat tipis untuk membedakan politik praktis yang dilakukan sejumlah organisasi berbasis keagamaan dengan sikap netralitas yang menjadi muara terhadap modernitas kehidupan berdemokrasi. Di satu sisi, memang ada beberapa organisasi berbasis keagamaan yang secara jelas menyatakan sikap mendukung kandidat tertentu pada pilpres mendatang. Bahkan, ada beberapa tokoh organisasi nya menjadi tim sukses pemenangan pilpres. Di sisi lain, sikap Muhammadiyah cenderung berbeda dan tidak dibe narkan ada warga dan atau simpatisan Muhammadiyah yang mendukung arah politik dari masing-masing kandidat dalam pilpres mendatang. Oleh karena itu, sikap ini memberikan pengaruh positif dari kedua kandidat untuk tidak sowan ke sejumlah tokoh Muhammadiyah.

Yang menarik dari sikap politik Muhammadiyah terkait pilpres adalah pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam pembukaan tan wir di Samarinda bahwa per gerakan Muhammadiyah tidak bisa lepas dari kehidupan demokrasi ka rena ritme demokrasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial di masyarakat, sementara Muhammadiyah berada di lingkup tujuan sosial dalam kehidupan keseharian.

Oleh karena itu, dinamika kehidupan demokrasi, termasuk pilpres, menjadi bagian ritme kehidupan pergerakan Muhammadiyah. Artinya, jika tidak ada kesadaran kolektif terhadap kondisi ini maka tentu sangat rawan bagi Muhammadiyah untuk terlibat dalam politik praktis. Meski demikian, sebagai organi sasi keagamaan yang memiliki amal usaha tersebar di berbagai daerah dan memiliki basis umat terbesar maka Muhammadiyah berkepentingan untuk menyuarakan kepada warganya dan tentu juga bagi masyarakat untuk selektif memilih pemimpin.

Peran sosialKiprah Muhammadiyah yang kali ini sudah berusia 102 tahun tentu diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, tidak hanya bagi warganya, tapi juga masyarakat melalui berbagai gerakan sosial yang dilakukannya. Oleh karena itu, memberikan edukasi terkait pemilihan kepemimpinan menjadi sangat penting.

Meski demikian, hal ini tidaklah harus terlibat secara langsung dalam politik praktis, apalagi sampai melakukan gerakan untuk mendukung salah satu kandidat dalam pilpres mendatang. Artinya, penegasan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi acuan bagi semua warganya dan juga tokoh-tokoh ormas atau parpol untuk menghargai sikap ini. Paling tidak, penegasan ini untuk menghindari sikap-sikap politik tertentu yang berusaha untuk memancing keterlibatan tokoh-tokoh di Muhammadiyah atau Muhammadiyah itu sendiri.

Secara riil diakui pascaseabad pergerakan Muhammadiyah justru mengingatkan bahwa Muhammadiyah memang harus melakukan reorientasi ke semua amal usaha agar kiprah ke depan Muhammadiyah bisa makin konkret. Hal ini bukan tidak beralasan sebab bagaimanapun juga keberadaan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab moral-spiritual yang tidak kecil. Bahkan, di era otda ini, dengan amal usaha yang tersebar, kiprah Muhammadiyah sangatlah diharapkan mampu memicu dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat dan masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, netralitas dalam pilpres menjadi modal besar bagi Muhammadiyah untuk tetap fokus sebagai gerakan sosial keagamaan, bukan terjun dalam politik praktis. ●

Kegamangan Politik Warga Muhammadiyah

Jawa Pos, 27 Mei 2014
Djoko Susilo


AKHIR pekan lalu, antara 23-25 Mei, Muhammadiyah menggelar sidang tanwir (rapat kerja nasional) di Samarinda, Kaltim. Sebenarnya, sidang tanwir itu merupakan acara tahunan, tetapi kali ini menjadi istimewa karena merupakan tahun politik yang penting. Dua calon presiden (capres), yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto, hadir dalam acara yang didatangi elite pimpinan Muhammadiyah se-Indonesia tersebut.
Menurut Prof Dr M. Amien Rais, mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dalam wawancaranya dengan sebuah TV nasional, sambutan terhadap kehadiran capres Jokowi hanya ”suam-suam kuku”. Sebaliknya, sambutan atas kehadiran capres Prabowo sangat gegap gempita, bahkan diselingi gema takbir segala. Salah satu keberhasilan Prabowo memikat peserta tanwir adalah ceramahnya yang selaras dengan tema yang sedang digandrungi kalangan Muhammadiyah saat ini: Indonesia yang Berkemajuan.

Namun, sebagaimana sudah diduga, pernyataan resmi sidang tanwir yang dibacakan Agung Danarto, sekretaris umum PP Muhammadiyah, organisasi Islam modernis ini menyatakan netral dalam pilpres nanti. Warga Muhammadiyah dipersilakan memberikan suara sesuai dengan keputusan dan pilihan hati nurani masing-masing. Namun, dalam konferensi pers penutupan acara tanwir tersebut, ada pernyataan yang unik dari Din Syamsuddin, ketua umum, yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan parpol mana pun dan koalisi apa pun. Meski tidak tersurat, sudah jelas pernyataan Din ini ditujukan kepada PAN yang aktivisnya banyak dari kalangan Muhammadiyah.

Pernyataan resmi sidang tanwir ataupun keterangan pers Din ini sekali lagi menunjukkan kegamangan sikap politik kalangan elite Muhammadiyah. Sebab, ketika tanwir memutuskan netral, pada waktu yang sama Saleh P. Daulay (ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah) tegas menyatakan bahwa Pemuda Muhammadiyah memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa. Sikap ”mbalelo” kalangan muda Muhammadiyah terhadap induknya ini bukan tanpa sebab. Sudah lama sikap politik Muhammadiyah di bawah Din sering konfrontatif terhadap pemerintahan Presiden SBY dan kepada Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang kebetulan adalah besan presiden. Ini tidak selaras dengan konsep netralitas yang selama ini dianut ormas Islam terbesar kedua di Indonesia tersebut.

Netralitas Muhammadiyah bukanlah hal yang baru. Di masa yang sulit pada zaman Orde Baru, KH A.R. Fachruddin pun selalu menyatakan netral politik. Presiden Soeharto menghargai pilihan politik itu dan tetap menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan Muhammadiyah. Ketika sekolah-sekolah Muhammadiyah digencet Mendikbud Daoed Joesoef, Pak AR –sapaan KH A.R. Fachruddin– tidak melawan dengan konfrontasi, tetapi memilih sowan ke Pak Harto dan membicarakan masalahnya dengan tuntas. Dengan pendekatan yang ”luwes” dan ”njawani” ini, Muhammadiyah tetap mendapat tempat di kalangan pemerintah.

Din Syamsuddin memang bukan orang Jawa. Jadi, kita tidak bisa berharap banyak dia punya sikap yang ”njawani” seperti Pak AR. Namun, sesungguhnya ada nostalgia di sebagian kalangan warga Muhammadiyah agar ketua umum punya sikap yang luwes. Pak AR hendaknya menjadi teladan bagi PP Muhammadiyah. Wajar jika saat ini sudah muncul gerakan ”jangan salah pilih” ketua umum Muhammadiyah dalam muktamar tahun depan. Warga sangat merindukan sosok yang teduh dan kalem seperti Pak AR. Semua warga Muhammadiyah juga tahu bahwa Pak AR hidup sederhana, ke mana-mana naik sepeda motor Yamaha butut. Untuk menambah penghasilan pensiunnya, Pak AR terpaksa berjualan bensin secara eceran di depan rumah dinas Muhammadiyah di Jl Cik Di Tiro. Saat ini rasanya sudah tidak ada anggota PP Muhammadiyah yang naik motor butut seperti Pak AR.

Meski hidup sederhana, dalam hal memimpin Muhammadiyah, Pak AR sangat tegas, tapi fleksibel. Ketegasan sikap Pak AR itu yang membuat warga Muhammadiyah tidak pernah galau dan gamang dalam berpolitik. Sebaliknya kondisi saat ini, meski resminya netral, ada pimpinan Muhammadiyah yang bersikap anti-PAN, tetapi dalam waktu yang sama ikut membidani berdirinya Baitul Muslimin (Bamus), sayap Islam PDIP. Dengan demikian, layak seruan netral itu dipertanyakan. Yang kita harapkan adalah Muhammadiyah menerapkan semacam ”politik bebas dan aktif” mirip politik luar negeri RI. Dalam konsep ini, warga Muhammadiyah bisa berpartisipasi aktif dengan kekuatan politik mana pun sepanjang hal itu membawa kemaslahatan bagi umat dan persyarikatan.

Dengan politik Muhammadiyah yang bebas dan aktif, warga persyarikatan akan terbebas dari kegamangan dan kegalauan sikap. PP Muhammadiyah juga tidak perlu menghadapi ”pemberontakan” dari kalangan muda seperti sikap Pemuda Muhammadiyah yang mendukung Prabowo-Hatta. Sebab, mereka juga melihat ketidakadilan sikap dari sebagian pimpinan Muhammadiyah. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah juga tidak perlu reaktif, misalnya, dengan menjatuhkan hukuman represif kepada PP Pemuda Muhammadiyah. Justru yang harus dipertanyakan adalah apakah pernyataan dukungan Pemuda Muhammadiyah itu merupakan sikap resmi organisasi atau sikap pribadi Saleh Daulay yang terpilih sebagai caleg DPR dari PAN. Jika bukan keputusan resmi hasil sidang pleno PP Pemuda Muhammadiyah, hal itu hanya layak disebut dukungan perorangan.

Sangat disayangkan jika warga Muhammadiyah sekarang ini, khususnya di kalangan pimpinan di semua jajaran, sudah mulai melupakan teladan para sesepuh yang telah mendahului. Sangat banyak pelajaran yang bisa diambil dari proses politik di masa lalu. Misalnya bagaimana R Moejadi Djojonegoro diangkat sebagai menteri sosial zaman Bung Karno tanpa mengusik Muhammadiyah. Bagaimana kisah KH Ahmad Badawi menahan godaan tawaran Soeharto untuk menjadikan Muhammadiyah ormaspol setelah geger 1965. Bagaimana pula Buya Hamka menghadapi geger ”fatwa Natal” ataupun KH A.R. Fachruddin yang menyelesaikan masalah ”asas tunggal” untuk Muhammadiyah.

Muhammadiyah yang sudah berusia satu abad lebih semestinya bisa memberikan pelajaran yang baik bagi kader-kadernya yang hidup di zaman sekarang. Tidak usah galau dan gamang dalam memilih dua pasangan capres-cawapres sekarang ini. Pilihlah pasangan yang akan memberikan kemaslahatan bagi umat, persyarikatan, bangsa, dan negara.

*) Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah (1998–2002) (thedjokosusilo@gmail.com)

The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia

Islam and Christian–Muslim Relations, DOI: 10.1080/09596410.2014.916124

Greg Barton
Faculty of Arts, School of Social Sciences, Monash University, Victoria, Australia

AbstractThis article looks at three Islamic movements, two (Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah) almost exclusively contained within Indonesia and the third (the Gülen movement, known amongst those associated with it as the hizmet or “service”) originating in Turkey but now global in its extent. These movements are Islamically inspired and generally described as Islamic social movements, but much of their activity is concerned with the provision of social services, particularly education, and all three run extensive school systems. It is often insufficiently understood that these school systems are committed to teaching modern curricula in a secular fashion. Although these movements are very concerned with the development of character and the promotion of morality, and may be described as socially conservative, they are essentially progressive social movements, looking to the future with confidence and at plural society around them with an optimism that their understanding of Islam can thrive in modern society. The hizmet and NU share a similar traditional Sunni approach, strongly imbued with a Sufi sensibility, whereas Muhammadiyah is inspired by Islamic modernism. The hizmet, seen from an Indonesian perspective, combines the modern organizational competency of Muhammadiyah and the spirituality of the NU. All three movements share similarities with Western philanthropic religious movements committed to providing high-quality education.

Keywords: Turkey, Indonesia, traditional Islam, modernist Islam, Sufi, Fethullah Gülen, hizmet; Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, progressive Islamic movements, Western religious philanthropy

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/.U4sMTHbLNpA#.U4sNTnbLNpA

Sikap Politik Muhammadiyah

Kompas, Kamis, 22 Mei 2014


Oleh: Zuly Qodir

"Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan capres dari partai politik mana pun menjelang Pemilu Presiden 9 Juli mendatang," demikian diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (16/5/2014).

Pernyataan Din harus dibaca dengan jernih dan cermat menjelang Pilpres 9 Juli 2014. Sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan yang dapat saya sampaikan terkait dengan sikap politik Muhammadiyah.

Pertama, Muhammadiyah me- nempatkan posisi semua parpol yang mengusung capres-cawapres sama saja. Mereka tak punya hubungan langsung dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia  setelah Nahdlatul Ulama tersebut. Dengan memosisikan diri netral, Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai king maker suara umat Islam Indonesia yang jumlahnya besar.

Suara Muhammadiyah sendiri, menurut survei Saiful Mujani (2009), mencapai 25 juta penduduk Indonesia. Cukup signifikan menjadi idola kalangan parpol melirik organisasi modernis Islam ini. Dengan posisi seperti itu, Muhammadiyah tak mengeksklusifkan parpol mana pun yang mengusung capres/cawapres meski sebagian orang Muhammadiyah tentu kecewa (karena sebagian politisi dari warga Muhammadiyah berharap mendukung salah satu parpol pengusung pasangan capres-cawapres pada Pilpres 9 Juli).

Rupanya terdapat parpol yang merasa "sangat dekat" bahkan jadi bagian integral Muhammadiyah sehingga selalu berusaha dengan banyak cara mengatakan bahwa inilah partai Muhammadiyah sehingga layak mendapat dukungan resmi Muhammadiyah dalam pileg dan pilpres. Parpol lain dianggap tak punya kede- katan istimewa dengan Muhammadiyah sehingga tak berhak mendapat dukungan dari Muhammadiyah.

Sikap politik seperti itu (dengan membaca secara jernih dan cermat pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah) merupakan perilaku politik berlebihan. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik praktis yang bergerak dalam gerakan dukung mendukung capres-cawapres dalam pilpres yang diselenggarakan di Indonesia sejak era Reformasi. Benar bahwa warga Muhammadiyah, bahkan sebagian elite Muhammadiyah, menjadi pengurus partai tertentu. Itu tak serta- merta menjadikan Muhammadiyah bagian dari parpol yang mencalonkan pasangan capres- cawapresnya.

Hal yang dapat dibenarkan adalah bahwa pilihan politik warga Muhammadiyah diserahkan kepada pribadi-pribadi yang memiliki kedekatan emosional dengan pasangan capres-cawapres tanpa harus menyebutkan bahwa itulah pasangan capres-cawapres resmi dari Muhammadiyah. Kesalahpahaman semacam ini harus disampaikan kepada publik dan warga Muhammadiyah karena jika tidak dilakukan, akan membuat antarsesama warga Muhammadiyah saling menelikung, saling menuduh, memfitnah, dan mendeskreditkan jika tak memilih pasangan calon yang dikehendaki politisi Muhammadiyah yang aktif di parpol tertentu.
Politik tinggi

Kedua, politik tinggi Muhammadiyah, yakni politik kebangsa- an. Perilaku politik Muhammadiyah bukanlah perilaku politik dukung mendukung pasangan capres-cawapres pada Pilpres 9 Juli. Politik kebangsaan merupa- kan karakteristik politik Muhammadiyah yang telah dikembangkan sejak berdirinya Muhammadiyah dengan mendirikan amal usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta penyantunan anak yatim dan kaum duafa.

Muhammadiyah memang pernah menjadi "bagian dari Masyumi", tetapi segera siuman dan bertobat sehingga tak pernah jadi bagian dari parpol mana pun. Banyaknya warga Muhammadiyah di berbagai parpol menunjukkan kedewasaan politisi warga Muhammadiyah. Politisi yang berlatar Muhammadiyah tak memiliki klaim tunggal sebagai ”putra mahkota” Muhammadiyah yang harus diusung dan didukung secara resmi oleh persyarikatan Muhammadiyah.

Dengan demikian, kekecewaan sebagian politisi asal Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai sikap dan perilaku politik tidak dewasa. Bahkan, dapat dikatakan sebagai sikap dan perilaku politik sektarian dan eksklusif sehingga merasa harus mendapat dukungan resmi dari persyarikatan Muhammadiyah. Maka, dalam konteks politik tinggi yang beradab, santun, dan bervisi, warga Muhammadiyah tak dibenarkan melakukan kampanye hitam terhadap capres-cawapres yang diusung parpol mana pun, termasuk yang dianggap tidak menjadi bagian dari Muhammadiyah.

Kita harus memosisikan Muhammadiyah benar-benar sebagai penyangga kekuatan civil Islam Indonesia yang harus didorong dan mendukung perkembangan masyarakat Islam yang toleran, humanis, dan inklusif, bukan karakteristik Islam Indonesia yang penuh kekerasan dan ancaman sehingga menakutkan sebagian umat Islam minoritas dan umat agama lain yang jumlahnya juga minoritas. Muhammadiyah harus terus didorong menciptakan dan mengampanyekan Islam moderat sebagai genre Islam Indonesia.

Karena itu, sikap politik Muhammadiyah yang disampaikan Din harus dipahami sebagai bagian penting Muhammadiyah dalam menjaga khitah Muhammadiyah yang sejak awal tak diagen- dakan jadi "gerakan politik praktis" dan sebagai parpol. Namun, Muhammadiyah adalah persyarikatan Islam yang mengemban amanah Islam rahmatan lil alamin dan membangun komunitas masyarakat baldatun thayibatun warabun ghofur.

Sikap netral yang disampaikan Din sekaligus sebagai ”sikap netral yang politis”. Hal ini karena Muhammadiyah memiliki posisi sangat penting sebagai bagian dari gerakan civil Islam Indonesia yang selalu berupaya mengampanyekan perilaku politik beradab. Perilaku politik beradab Muhammadiyah tak hanya mengejar keuntungan material dan kekuasaan, tetapi juga terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku santun beretika dalam menjalankan tindakan politik praktis.

Dengan memperhatikan sikap politik Muhammadiyah seperti disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, maka tidak bisa dibenarkan jika pada suatu saat nanti jajaran elite parpol dengan serta-merta ”memaksakan diri” agar para pengurus Muhammadiyah mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, sampai pusat, mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Yang benar adalah jika ada warga Muhammadiyah mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Itu sikap pribadi, bukan sikap organisasi (persyarikatan).

Kita harus menjaga perilaku politik Muhammadiyah yang sudah terang benderang sejak era Reformasi, yakni tidak mendukung secara resmi pasangan capres-cawapres sekalipun sebagian warga persyarikatan menjadi aktivis parpol, bahkan tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 9 Juli.

Kita harus bersikap bijaksana kepada persyarikatan Muhammadiyah yang ”netral” dalam pilpres mendatang karena sikap politik Muhammadiyah tersebut bukan berarti warga persyarikatan Muhammadiyah tidak boleh berpolitik praktis dan mendukung pasangan capres-cawapres yang dikehendaki.

Pernyataan sikap politik Muhammadiyah yang disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah juga dapat kita jadikan pembelajaran bagi warga persyarikatan Muhammadiyah agar berpolitik secara dewasa, tidak sektarian, tetapi inklusif dan beradab sehingga dalam 10-20 tahun mendatang warga Muhammadiyah tidak menjadi politisi rabun ayam dan berpikiran cetek.

Zuly Qodir
Sosiolog Fisipol UMY; Peneliti Senior Maarif Institute Jakarta