Thursday, June 27, 2013

Buya Syafii Maarif dan Bung Hatta

Koran Sindo, Jum'at, 28 Juni 2013

Oleh Ahmad Najib Burhani*

Dalam tiga Pemilu yang dilangsungkan di Indonesia pasca Reformasi 1998, jumlah perolehan suara partai-partai Islam terus mengalami kemunduran dibanding Pemilu 1955 (44 persen). Perolehan suara seluruh partai Islam (PPP, PKS, PBB, PAN, PKB) pada Pemilu 1999 sekitar 37 persen, sedikit naik pada Pemilu 2004 menjadi 38 persen, dan kemudian turun drastik menjadi 29 persen pada Pemilu 2009. Jumlah suara partai Islam akan semakin kecil lagi bila dibedakan antara partai Islam yang berasaskan Islam (PPP, PKS, PBB) dan partai berasaskan Pancasila namun berbasiskan massa dari ormas Islam (PAN dan PKB). Melihat berbagai survey yang ada belakangan ini, penurunan ini sepertinya akan terus berlanjut di Pemilu 2014 yang akan datang.

Namun demikian, menurunnya suara partai-partai Islam di atas tidak berarti bahwa Islam politik juga mengalami kemunduran. Justru sebaliknya, seperti ditulis Tanuwidjaja (2010), Islam politik terus mengalami kenaikan. Perda tentang moralitas, regulasi atau perda anti-Ahmadiyah, dan Perda syariah lainnya menjamur di berbagai daerah. Yang menarik, Perda-perda syariah itu banyak yang dikeluarkan di daerah-daerah yang dimenangkan oleh partai sekular seperti PDIP, Golkar, dan Partai Demokrat. Bagaimana menjelaskan fenomena turunnya suara partai Islam yang bersamaan dengan naiknya Islam politik ini?

Islam politik saat ini tidak hanya diusung oleh partai yang berlabelkan atau berasaskan Islam. Partai yang dulu disebut sekular dan nasionalis pun, seperti PDIP dan Golkar, kini telah mengusung Islam politik (Tanuwidjaja 2010). Sejak 2006, misalnya, PDIP telah memiliki Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Sementara Golkar telah lama didominasi oleh alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Saat ini hampir tidak ada perbedaan berarti antara partai-partai politik peserta Pemilu di Indonesia dalam hal ideologi, kecuali apa yang tertulis dalam AD/ART saja. Ini tentu sangat berbeda dari tahun 1950-an ketika, seperti ditulis Clifford Geertz, Indonesia dikuasai oleh politik aliran. Ketika itu, semua partai berjuang dan berperang demi ideologinya.

Saat ini, partai-partai sekular tidak berani melawan Perda-perda diskriminatif, seperti perda anti-Ahmadiyah, karena takut dituduh anti-Islam. Partai-partai itu juga mendukung perda-perda moralitas hanya karena ingin menunjukkan komitmennya kepada Islam. Inilah yang disebut dengan naiknya Islam politik yang bersamaan dengan turunnya suara partai-partai Islam. Fenomena ini terjadi terutama berkat desakralisasi yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid sejak tahun 1970-an dan juga peran Orde Baru yang mempromosikan ideology pembangunan sebagai ganti dari ideologi yang lain.

Lantas apa hubungan fenomena politik Islam di Indonesia dengan Buya Syafii dan Bung Hatta? Dua tokoh ini memberikan alternatif bagi politik Islam yang lebih humanis. Muhammad Hatta atau dikenal dengan Bung Hatta adalah tokoh yang sangat dikagumi dan menjadi idola bagi Buya Syafii dalam konteks hidup bernegara dan dalam menerjemahkan hubungan agama dan negara. Ada dua hal utama yang diperjuangkan oleh dua tokoh ini. Pertama, negara harus sekular, tapi masyarakat harus taat beragama. Kedua, Islam politik itu harus mengikuti prinsip garam, bukan gincu, dan berdasarkan prinsip kemanusiaan atau rahmatan lil ‘alamin.

Untuk yang pertama, Buya Syafii selalu mengutip peran Bung Hatta dalam menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam kepada pemeluknya.” Penghapusan ini menegaskan bahwa negara harus bersikap netral terhadap semua agama dan keyakinan, serta tak berhak menjadi hakim dalam urusan teologi. Negara juga tak boleh memaksakan keyakinan atau syariat tertentu kepada rakyatnya. Negara tak punya urusan dengan keyakinan ortodok ataupun keyakinan sesat yang berkembang di masyarakat. Apa yang terjadi sekarang dengan perda anti-Ahmadiyah adalah keikutsertaan negara dalam menentukan mana keyakinan yang ortodok dan dukungan terhadap ortodoksi itu.

Pilihan menjadi negara sekular, tapi masyarakat beragama, seperti yang dilakukan oleh Buya Syafii dan Bung Hatta itu memiliki banyak kesamaan dengan Abdullahi Ahmed An-Na’im dari Sudan dan Rachid Ghannouchi dari Tunisia. Bagi mereka, justru dalam suasana sekular seperti itu maka keberagamaan yang genuine akan tercipta. Orang taat beribadah bukan karena takut negara atau takut diserang kelompok garis keras, tapi benar-benar keluar dari keyakinannya. Seperti terjadi sekarang ini, keberpihakan negara pada Islam justru mengarahkannya pada keberpihakan kepada aliran atau jenis keyakinan agama tertentu dan memusuhi aliran keagamaan yang lain.

Untuk prinsip kedua, Bung Hatta dan Buya Syafii termasuk orang yang berpihak kepada Islam substantif. Sebagaimana prinsip garam, tak kelihatan tapi terasa, agama itu tak perlu ditampilkan dengan simbol-simbol tapi miskin makna. Simbol-simbol itu hanya menjadikan agama seperti gincu, terlihat tapi tak terasa. Untuk apa, misalnya, menyebut dirinya partai Islam tapi korupsinya tak kalah dari partai sekular. Untuk apa bangga dengan kenaikan jumlah masjid dan pemakai jilbab jika banyak kebebasan beragama kelompok-kelompok agama minoritas terus mengalami penindasan. Untuk apa mengundang-undangkan shariah jika itu justru membuat orang tidak bisa menjadi Muslim yang baik “by conviction and free choice” (An-Na’im 2008, 1).

Sebelum kejadian Turki Spring yang saat ini masih berlangsung, model dari partai Islam yang cukup dihargai dan jadi referensi saat ini adalah AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) di Turki. Partai ini dianggap mampu melepas simbol-simbol agama tapi membangun ekonomi rakyat. Model ini barangkali yang dulu hendak dikembangkan Bung Hatta dengan ekonomi kerakyatannya, meski dia tidak banyak melakukannya melalui partai politik. Namun demikian, jika model Turki itu ternyata hilang atau tampak dipermukaan saja, maka akan sulit mencari contoh partai Islam yang bisa mewakili Islam substantif di luar negeri.

Dalam menyambut hiruk-pikuk Pemilu 2014, dalam memperingati 10 tahun Maarif Institute (2003-2013), dan ulang tahun ke-78 Buya Syafii (lahir 1935) yang jatuh di bulan ini, kita perlu menengok kembali politik Islam yang ramah dan humanis itu. Buya Syafii telah memperjuangkan moralitas kebangsaan dan kemanusiaan ini selama bertahun-tahun meski perpolitikan nasional belum juga membaik. Semoga beliau tetap konsisten dengan perjuangannya di tengah perpolitikan nasional yang kehilangan fatsoen sekarang ini.

-oo0oo-

*Peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

From: http://www.koran-sindo.com/node/324438

Tuesday, June 18, 2013

Hamka's Great Story: Islam for Indonesia

Resonansi
Hamka's Great Story: Islam for Indonesia

Selasa, 18 Juni 2013, 07:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif

Sabtu pagi, 8 Juni 2013, sekitar satu jam, Prof James R Rush dari Arizona State University mewawancarai saya di kawasan Kuningan, Jakarta. Setelah berbicara tentang Islam di Indonesia, kemudian diskusi mengerucut kepada karyanya tentang Prof DR Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) dengan judul di atas.

Saat saya tanyakan mengapa dia tertarik meneliti Buya Hamka, jawabannya langsung. Bermula dengan membaca novel-novel Buya Hamka, seperti Merantau ke Deli, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, berlanjut kepada karya-karya besar lainnya, termasuk Tafsir al-Azhar lengkap 30 juz, James Rush selama puluhan tahun kemudian telah membedah pujangga, pemikir, alim, mufasir, dan sejarawan seorang Hamka yang fenomenal dan multitalented ini.

Kepada saya diperlihatkan draf karyanya setebal sekitar 350 halaman. Sekarang sedang dicarikan penerbit di Amerika agar bisa terbit dan beredar tahun 2014. Pagi itu saya yang didampingi oleh Asmul Khairi MPd, MM, merasa sangat bahagia mendengar rencana Prof Rush, seorang Indonesianis yang tertarik dengan kajian mengenai Islam Indonesia. Hamka adalah bagian menyatu dari kajian itu.

Di wajah Rush terlihat simpati dan minat yang mendalam untuk menganal lebih jauh tentang sosok Hamka (1908-1981), seorang otodidak sejati, yang tidak banyak dilahirkan sepanjang sejarah umat manusia di muka bumi. Indonesia tentu termasuk yang beruntung karena dari rahimnya telah lahir seorang Hamka dengan karya-karyanya lebih dari 100 judul dan masih dibaca orang sampai hari ini, termasuk oleh rakyat Malaysia yang amat mengagumi pujangga kelahiran Sungai Batang, Maninjau, Sumatra Barat, ini.

Menurut Rush, dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya, Hamka punya kepercayaan diri yang tinggi. Dalam teologi, Hamka menjaga keseimbangan antara paham Muktazilah yang serbarasional pada satu kutub dan Asy’ariyah pada kutub yang lain. Saya sampaikan kepada Rush, bila karyanya di atas sudah beredar agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, demi mencapai radius publik yang lebih luas. Rush tersenyum tanda setuju.

Bagi tuan dan puan yang ingin berkomunikasi dengan Rush, dapat dikontak melalui e-mail: james.rush@asu.edu. Sekiranya Rush tidak mengontak saya berkali-kali untuk bertemu di Jakarta, boleh jadi Indonesianis yang tertarik dengan kajian Islam ini tidak akan pernah saya kenal.

Didorong oleh wawancara dengan Rush tentang Hamka, saya kembali membuka buku yang dieditori sahabat saya, Rusjdi Hamka, dan teman-temannya di bawah judul: Perjalanan Terakhir Buya Hamka (Jakarta: Panji Masyarakat, 1981). Tuan dan puan boleh saja menilai saya seorang cengeng karena saat membaca buku itu air mata ini tetes tak tertahankan. Kata pengantar Bung Rusjdi dalam buku itu yang dari hari ke hari menggambarkan kondisi Buya Hamka, yang sedang menghadapi saat-saat terakhirnya sejak 15 Juli jam 09.00 pagi, bagi saya sangat mengesankan, tulus, dan otentik.

Mufasir besar ini wafat pada jam 10.41.08 pagi, hari Jumat, 24 Juli 1981/22 Ramadhan 1401, di RS Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam usia 73 tahun enam bulan. Mohammad Natsir, sahabat Buya, menyaksikan seluruh detik-detik terakhir perjalanan sosok manusia piawai yang dikagumi puluhan juta manusia, termasuk Prof James Rush ini.

Hamka pernah hendak dihancurkan oleh Pramoedya Ananta Toer bersama Lekra saat jaya-jayanya PKI, namun berakhir dengan kegagalan total. Urat tunggang Hamka di bumi Indonesia ternyata teramat kuat untuk digoyang. Semestinya seorang sastrawan besar semisal Pramoedya tidak berbuat latah seperti itu.

Tetapi, kita pun maklum ketika sastra dikorbankan untuk kepentingan politik kekuasaan, segalanya bisa terjadi. Dan, itulah yang ditimpakan atas diri Hamka. Catatan yang satu ini tidak sempat saya diskusikan dengan Prof Rush.

Akhirnya, mari sama kita tunggu terbit dan beredarnya tahun depan, karya Rush tentang Hamka seperti judul di atas.

http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/06/18/mokdbs-hamkas-great-story-islam-for-indonesia






Redaktur : M Irwan Ariefyanto




Friday, May 31, 2013

Tak Sekedar Merah

Tahun 1964 puncak kaum muda Muhammadiyah bergejolak untuk melahirkan organisasi otonom yang bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Tidak hanya ditubuh kaum muda Muhammadiyah, melainkan juga secara kolektif kaum muda negeri ini. Pergulatan pada masa orde lama  mengamanahkan bagaimana IMM harus dilahirkan—sebagai kehendak sejarah. Saat ini, IMM sudah menginjak usia 49 tahun atau menjelang setengah abad. Perjalanan yang tidak sebentar bagi sebuah organisasi gerakan mahasiswa dan ortom Muhammadiyah. Inilah dilema gerakan IMM yang berdiri diatas dua kaki yakni sebagai gerakan mahasiswa islam dan ortom Muhammadiyah hingga kadang tidak pernah selesai dengan urusan dirinya sendiri.
Setelah IMM bangkit kembali dari kevakuman kepemimpinan pusat yang ditandai dengan diangkatnya Immawan Wahyudi oleh PP Muhammadiyah, perlahan IMM seperti mempunyai nafas baru dengan hadirnya karya-karya intelektual berbasis struktural. Namun, seperti ingin kembali mengulang masa kelam. Saat ini, IMM kembali mengalami kekisruhan struktural di tingkat pusat yang menyebabkan kegamangan gerakan dan ragam pertanyaan yang terus memburu, baik ditingkat pimpinan, kader hingga dunia jejaring sosial.
Ditengah sebagian rasa pesimis yang melanda kader IMM belakangan ini. Makin maraknya kalangan yang ingin menumpang hidup di Muhammadiyah. Ataupun adanya upaya ingin memanfaatkan jaringan massa Muhammadiyah dan IMM untuk suksesi pemilu 2014. Maka, dibutuhkan sekumpulan orang yang keluar dari geladak Muhammadiyah untuk selanjutnya bergerilya menopang, membersihkan dan membangun Muhammadiyah diluar komando—dan itu hanya bisa dilakukan oleh gerakan kaum muda.

Ya! IMM sebagai bagian kaum muda Muhammadiyah, harus mengambil peran aktif untuk keberlangsungan masa depan persyarikatan diabad kedua. Hal yang paling rasional bagi IMM saat ini adalah peningkatan kapasitas intelektual dan kemapanan ekonomi, hingga dikemudian hari kader IMM bukan hanya sekumpulan orang yang menggantungkan kebutuhan hidupnya terhadap Muhammadiyah. Cukuplah sirine Anies Baswedan yang memprediksi bahwa kedepan kepemimpinan nasional tidak lagi akan dipimpin oleh kaum aktivis, melainkan oleh kaum entrepreuner (wirausahawan). Tidak semua kader IMM akan dicetak sebagai sebagai pemimpin nasional, persyariatan atau bahkan para politikus. Sebab dilain tempat, ada yang ruang dimana kaum mustadh’afin membutuhkan pembelaan dan harapan untuk membangun mimpinya—disinilah cara kita ber-Muhammadiyah akan terasa cukup berbeda.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan kader IMM AR. Fakhruddin Kota Yogyakarta melalui MIM Indegenous School. Tulisan yang berisi tentang harapan, proses dan kegelisahan mengenai IMM jelang setengah abad. Karenanya, kami menyebut buku ini sebagai pengakuan dan persaksian bahwa IMM tidak pernah kebal kritik dan protes. Lewat cara ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh kader IMM, bahwa peringatan ritus kelahiran bukan hanya diperingati dengan cara euphoria, melainkan dengan cara bersikap reflektif dan kredo berfikir.
Barangkali, buku ini masih jauh dari sempurna. Namun, setidaknya para penulis dalam buku ini, berani membuktikan sejarah perjalanan proses mereka dalam ber-IMM—dengan cara menulis sejarah mereka sendiri. Sehebat apapun manusia jika tak memahat sejarahnya sendiri, maka ia akan terlempar dari kubangan sejarahnya sendiri; termasuk kita dalam ber-IMM.
Semoga buku “Tak Sekadar Merah; Memoar dan Testimoni Kader IMM” ini bermanfaat bagi semuanya. Selamat Milad IMM ke-49 tahun

MIM Indigenous School

PENGGALAN TESTINOMI DALAM BUKU INI 

“Setiap perubahan politik selalu periode inkubasi. Masa dimana gagasan-gagasan progresif disemai. Proses semacam itu tampaknya mulai mengambil jarak dari konteks sosial kita. Namun kader-kader muda dalam buku ini menunjukkan bagaimana arus pemikiran ke-Islaman, kemanusiaan dan keberpihakan terus tumbuh dan hidup menjadi identitas tersendiri dari gerakan IMM AR. Fakhruddin Kota Yogyakarta. Saya yakin perjuangan bukan sekadar basa basi!”
Faris Alfadh, S.IP., MA.
Dosen Hubungan Internasional UMY | Mantan Direktur MIM Indigenous School
“Buku ini, saya kira menyajikan dua hal, yakni refleksi dari para kader IMM tentang perlunya intelektualisme di satu sisi dan moralisme”
Nurwanto, S.Ag., M.A., M.Ed.
Mantan aktivis IMM DIY 1998 | Alumni Birmingham University, Inggris
”Saya percaya dan yakin, perubahan senantiasa menjadi sebuah tantangan dan sekaligus peluang bagi eksisnya IMM ke depan”
Irvan Mawardi, SH.
Ketua Umum pertama PC IMM AR. Fakhruddin Kota Yogyakarta | Hakim di PTUN RI

“Menjadikan IMM sebagai social movement berarti mendorong upaya transformasi dalam skala yang lebih luas. Asumsi dasar yang dijadikan pijakan adalah IMM memiliki intellectual capital, sekaligus social capital yang kemudian mampu ditransformasikan menjadi social power untuk mengubah struktur dan tatanan sosial yang tidak adil menjadi lebih lebih adil, menindas menjadi egaliter. Paradigma transformatif yang dijadikan paradigma aksi menuntut IMM membuka ruang publik yang selebar-lebarnya bagi partisipasi masyarakat, termasuk didalamnya kalangan subalterm. Selain itu, menjamin hak-hak komunitas dan individu dari rongrongan kebijakan negara dan global yang merugikan”
Fauzi Fashri
Senior IMM AR. Fakhruddin | Mantan Ketua Umum PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta | Mantan Sekretaris Umum DPD IMM DIY
“Indonesia saat ini termasuk salah satu negara yang sangat menghindari peperangan dalam penyelesaian sengketa dengan negara lain. Dalam tatanan hubungan antarnegara, perang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk cara sebuah negara dalam melakukan hubungannya dengan negara lain. Dalam politik internasional yang anarki, di mana negara satu-satunya entitas berdaulat yang memiliki kekuatan dan kehendak ini, maka perang sangat mungkin terjadi di antara negara mana pun di dunia”
Zain Maulana
Mantan Ketua Umum IMM AR. Fakhruddin | Mantan Ketua DPP IMM | Masiswa Flinders Australia
“Kalian sudah bisa memutuskan sesuatu dengan dewasa, maka hasilkanlah keputusan yang terbaik”
M. Sobar Johari
Dosen EPI FAI UMY | Mantan Ketua DPP IMM
 “Apa bila gerakan tidak di landasi oleh suatu pemikiran, gerakan tersebut hanya menjadi pupit dan aktornya adalah manusia robotik yang kehilangan kesadaran kemanusiaan. Direnggut oleh skenario besar yang memainkannya, oleh karena itu paradigm berfikir dilandasi nilai trilogi IMM”
Ma’ruf Senja Kurnia
Mantan Ketua Umum IMM AR. Fakhruddin
“Bacalah sebanyak bait yang tak mungkin lagi dibendung, agar isi kepala membuncah tercecer, pecahnya menggenang sungai manfaat”
Cahyo Prabowo
Mantan Presma UMY
“Mudah-mudahan kedepan bangunan paradigma yang dikonstruk menjadi sebuah perspektif gerakan yang satu, yang menjadikan penyatuan aksi gerakan yang berlandaskan atas nilai-nilai religius. Kepada seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Abdul Rozaq Fakhruddin Kota Yogyakarta, sekarang saatnya  IMM membumikan cita-cita profetik perjuangan ikatan. Wahai para Cendekiawan berpribadi. Teruslah berjuang menuju puncak tak berujung”
Halim Sedyo Prasojo
Mantan Ketua Umum PC. IMM A.R.  Fakhruddin Kota Yogyakarta | Mantan Sekbid Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPD IMM DIY
“Setelah kita semua  menyepakati prinsip-prinsip umum dalam internal aliansi, maka kita harus melihat kembali kebelakang akan semua hal yang berkaitan dengan aliansi, karena aliansi yang akan kita bangun bukan lagi aliansi taktis melainkan aliansi strategis yang syarat utama dalam kesuksesaan pembangunannya adalah persamaan persespsi semua anggota aliansi, oleh karena itu perlu adanya pembahasan kembali dalam melihat tugas-tugas aliansi kedepan termasuk hak dan kewajiban anggota aliansi”
Deriana Putera Pamungkas
Mantan Kabid Hikmah PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta Mantan Sekbid Seni Budaya dan Olahraga DPD IMM DIY
Bagaimana kita memaknai kader hari ini, apakah kader hanya dimaknai sebagai anggota ataukah kita sudah memaknainya sebagai fondasi dari organisasi yang menjadi struktur dalam suatu bangunan organisasi menjadi pimpinan dan melakukan transformasi organisasi. Inilah seharusnya hal pertama yang harus dipahami oleh semua kader IMM, pemaknaan tersebut menjadi awal untuk selanjutnya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengkaderan.
Aminuddin Anwar
Mantan Kabid Kader  IMM AR. Fakhruddin Kota Yogyakarta Mantan Kabid Keilmuan DPD IMM DIY
“Tulisan ini merupakan buah pikiran dari seorang kader yang ingin menciptakan makna dari hasil refleksinya terhadap ikatan saat ini. Tulisan ini pun dilahirkan langsung atas kesadaran kader yang gemar terhadap perubahan yang terjadi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya cabang A.R Fakhruddin karena aku percaya bahwa tulisan memiliki ruh sehingga dapat hidup dimanapun tempat yang ada dalam ruang dan waktu yang terbatas sekalipun."
Cehar Mirza
Mantan Kabid IPTEK PC. IMM A.R.  Fakhruddin Kota Yogyakarta | Mantan Direktur MIM Indigenous School Periode 2008-2009
“Tulisan ini membantu para kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyelami peristiwa–peristiwa yang belum terungkap dan dan kronologi kejadianya sebagai sebuah fakta yang utuh. Seperti yang penulis bahas mengenai kronologi lahirnya Gen Pemikiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada masa kepemimpinan cabang 2007-2008.
Hendri Suseno.
Mantan Mendagri BEM UMY | Mantan Kabid Kader PC IMM AR. Fakhruddin Kota Yogyakarta periode 2006-2007
 
TAK SEKADAR MERAH
Pegiat MIM Indigenous School
Tebal: xx + 134 halaman
Harga: Rp. 30.000  
Penerbit:  MIM Indigenous School 
Pre-Order
Email :  mim.informasi@gmail.com
Twitter : @MIMindigenous  
 
From: http://mimindigenous.blogspot.com/2013/05/tak-sekadar-merah-buku-baru.html
 

Monday, May 27, 2013

Foto-foto Pemberian Bintang Muhammadiyah kepada Sukarno tahun 1965

8 Dzulhijjah 1384 / 10 April 1965, Sukarno menerima Bintang Muhammadiyah





















From: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3102710823846.1073741841.1746508037&type=3

Lahirnya Hizbul Wathan Muhammadiyah

SEJARAH SINGKAT PANDU HIZBUL WATHAN
DETIK DETIK LAHIRNYA HW
Pada suatu hari (Ahad) KH. Ahmad Dahlan memanggil beberapa guru Muhammadiyah : Bp. Somodirdjo (Mantri Guru Standart School Suronatan), Bp. Syarbini dari sekolah Muhammadiyah Bausasran dan seorang lagi dari Sekolah Muhammadiyah Kota Gede.
KH. Ahmad Dahlan berkata kira-kira demikian :
“Saya tadi pagi di Solo sepulang dari Tabligh sampai di muka Pura Mangkunegaran di alun-alun Surakarta melihat anak-anak baris-berbaris, sebagian bermain-main, semuanya berpakaian seragam, baik sekali! Apa itu??”.
Bp. Somodirjo menjelaskan bahwa itu adalah Pandu Mangkunegaran yang namanya JPO (Javaanche Padvinderij Organisatie) ialah suatu gerakan pendidikan anak-anak diluar sekolah dan rumah.
Mendengar keterangan tersebut KH. Ahmad Dahlan menyambut :
“Alangkah baiknya kalau anak-anak keluarga Muhammadiyah juga dididik semacam itu untuk leladi menghamba kepada Allah, selanjutnya beliau mengharap kepada para guru untuk mencontoh gerakan pendidikan itu”.
Bp. Somodirdjo dan Bp. Syarbini mempelopori mengadakan persiapan – persiapan akan mengadakan gerakan pendidikan untuk anak-anak diluar sekolah dan rumah. Mula-mula yang digerakkan untuk latihan adalah para guru-guru sendiri dulu. Pendaftaran dimulai dan latihan pun diadakan di SD Muhammadiyah Suronatan tiap Ahad Sore. Latihan meliputi baris-berbaris, bermain tambur dan olahraga, kemudian ditambah dengan PPPK dan kerohanian. Bp. Syarbini adalah seorang pemuda yang pernah mendapat pendidikan kemiliteran melatih baris-berbaris. Banyak pemuda yang tertarik sehingga pengikut latihan semakin banyak. Akhirnya diadakan penggolongan yakni golongan dewasa dan anak-anak.

PADVINDER MUHAMMADIYAH
Tahun 1918 adalah saat Gerakan Hizbul wathan melangkahkan langkahnya yang pertama dengan nama Padvinder Muhammadiyah. Nama tersebut semakin populer. Untuk pengawasan Gerakan padvinder Muhammadiyah ini diserahkan kepada Muhammadiyah bagian sekolahan. Oleh Muhammadiyah bagian sekolahan tersebut dibentuklah pengurus sebagai berikut :
Ketua : H. Muchtar
Wakil Ketua : H. Hadjid
Sekretaris : Somodirdjo
Keuangan : Abdul Hamid
Organisasi : Siradj Dahlan
Komando : Sjarbini dan Damiri
Untuk memajukan gerakan tersebut, direncanakan akan mengadakan studi ke JPO Solo. Agar kunjungan ke JPO Solo tersebut meriah, bagian sekolahan mengusahakan uniform, kemeja drill kuning dan kemeja drill biru, sedang untuk setangan leher untuk mudahnya menggunakan kacu yang banyak dijual ialah kacu merah berbintik hitam.
Kedatangan Padvinder Muhammadiyah menggemparkan kota Solo. Di lapangan mangkunegaran diadakan demonstrasi-demonstrasi dan macam-macam permainan sebagai perkenalan. Padvinder Muhammadiyah mendapat pelajaran yang sangat berharga dalam kunjungan ke JPO Solo.

NAMA HIZBUL WATHAN
Sepulang dari kunjungan ke JPO Solo tersebut dibicarakan nama dari Padvinder Muhammadiyah. Di rumah Bp. H. Hilal Kauman, RH. Hadjid mengajukan nama yang dianggap cocok pada waktu itu yaitu HIZBUL WATHAN, yang berarti Pembela Tanah Air. Hal ini mengingat adanya pergolakan-pergolakan di luar negeri maupun di dalam negeri yaitu masa berjuang melawan penjajah Belanda.
Nama HIZBUL WATHAN sendiri berasal dari nama kesatuan tentara Mesir yang sedang berperang membela tanah airnya. Dengan kata sepakat nama HIZBUL WATHAN dipakai mengganti nama “Padvinder Muhammadiyah“ tahun 1920.
Kejadian itu bertepatan dengan peristiwa akan turunnya dari tahta Paduka Sri Sultan VII di Yogyakarta. Untuk turut menghormat dan akan ikut mengiringkan pindahnya Sri Sultan VII dari keraton ke Ambarukmo, diadakan persiapan-persiapan dam latihan. Pada tanggal 30 Januari 1921 barisan HW keluar turut mengiringkan Sri Sultan VII pindah dari keraton ke Ambarukmo. Keluarga HW mendapat penuh perhatian dari khalayak ramai. Dari saat itulah HW terkenal pada umum. Hal ini ditambah lagi sesudah beberapa hari kemudian HW berbaris dalam perayaan penobatan Sri Sultan VIII. Perayaan diadakan di alun-alun utara Yogyakarta. HW turut pula dengan mengadakan demonstrasi dimuka panggung dimana Sri Sultan VIII dengan para tamu menyaksikannya.
HW telah menjadi buah bibir masyarakat. Demikianlah uniform HW mulai dikenal masyarakat. Maka tidak heranlah, kalau kadang-kadang kalau ada anak Belanda atau Cina berpakaian Padvinder (NIPV) dikatakan : “Lho, itu ada HW Landa, Lho itu ada HW Cina”, yang sebetulnya yang dimaksud adalah Padvinder NIPV, bahkan setiap ada anak berpakaian pandu selalu dikatakan Pandu HW.
Pada tanggal 13 Maret 1921 KH. Fachrudin menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya yang diantar oleh barisan Pandu HW dan Warga Muhammadiyah sampai Stasiun Tugu Yogyakarta. KH. Fachrudin sempat berpesan didepan anggota-anggota HW dengan menanamkan anti penjajah pada anak HW :
“Tongkat-tongkat yang kamu panggul itu pada suatu ketika nanti akan menjadi senapan dan bedil”
Pesan KH. Fachrudin itu ternyata benar, karena beberapa tahun kemudian banyak anggota HW yang memegang senjata pada Zaman Jepang dengan memasuki barisan PETA (Pembela Tanah Air) seperti : Suharto (Presiden), Sudirman (Panglima Besar TNI), Mulyadi Joyomartono, Kasman Singodimejo, Yunus Anis, dll.
Pesatnya kemajuan HW rupaya mendapat perhatian dari NIPV (perkumpulan kepanduan Hindia belanda sebagai cabang dari kepanduan di Negeri Belanda(NPV)). Pada waktu itu gerakan kepanduan yang mendapat pengakuan dari Internasional hanyalah yang bergabung dalam NIPV tersebut.

HW MENOLAK BERGABUNG DENGAN NIPV
M. Ranelf seorang pemimpin dari NIPV dan yang memegang perwakilan NPV telah datang di Yogyakarta menemui pimpinan HW, mengajak supaya HW masuk ke dalam organisasi NIPV. Usaha-usaha Ranelf selaku komisaris NIPV tiada hentinya untuk menarik HW menjadi anggota NIPV sehingga ketika Konggres Muhammadiyah tahun 1926 di Surabaya, ia mengikuti Konggres Muhammadiyah dari awal sampai dengan selesai.
Selanjutnya diadakan pertemuan lagi di Yogyakarta oleh wakil NIPV, mengajak HW masuk kedalam organisasi NIPV. HW mempunyai prinsip-prinsip yang sukar diterima oleh Padvinder. Adapun HW jika dikatakan itu bukan Padvinder, bagi HW tidak keberatan. HW adalah Hizbul Wathan, mau dikatakan itu padvinder atau bukan terserah yang mau mengatakannya.
KH. Fachrudin mengetahui bahwa NIPV merupakan kepanduan yang bersifat ke Belanda an dan merupakan alat dari penjajah Belanda, sehingga ajakan tersebut ditolak HW. Alasan HW menolak ajakan tersebut karena HW sudah mempunyai dasar sendiri yaitu Islam, dan HW sudah mempunyai induk sendiri yaitu Muhammadiyah. Sesuai dengan induknya HW bersemangat anti penjajah, HW tidak dapat diatur menurut aturan NIPV.

HW PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG
Pada permulaan jaman Jepang HW masih nampak kegiatannya, bahkan ikut pawai yang diadakan oleh Jepang dalam rangka merayakan UlangTahun Tenno Heika, sedangkan yang memimpin pawai tersebut Bp. Haiban Hadjid. HW terpilih untuk ikut serta dalam pawai tersebut karena HW dalam baris-berbaris terkenal bagus dibandingkan dengan kepanduan lainnya. Oleh karena itu pandu-pandu dari organisasi lain memberi identitas HW sebagai PANDU MILITER.
Kepanduan pada permulaan perndudukan Jepang namapknya akan mendapat kesempatan hidup terus. Namun tidak lama kemudiansecara terang-terangan Jepang melarang berdirinya organisasi-organisasi kepanduan serta pergerakan lainnya.
Sehingga semua pandu-pandu di Indonesia tidak aktif dari kegiatannya.

PADA MASA KEMERDEKAAN
Sesudah proklamasi kemerdekaan timbullah keinginan untuk menghidupkan kembali organisasi kepanduan Indonesia. Sedang bentuk dan sifatnya harus sesuai dengan keadaan, yakni suatu organisasi kepanduan yang bersatu meliputi seluruh Indonesia dan tidak terpecah belah.
Pada akhir bulan September 1945 di Balai Mataram Yogyakarta berkumpullah beberapa orang pemimpin pandu. Dari HW hadir Bp. M. Mawardi dan Bp. Haiban Hadjid.
Pada tanggal 27 – 29 Desember 1945 diadakan konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang hadir lebih kurang 300 orang. Termasuk utusan dari HW. Dalam konggres ini dengan suara bulat diputuskan membentukPANDU RAKYAT INDONESIA.
Anggota pengurus Kwartir Besar Pandu Rakyat Indonesia antara lain : Dr. Mawardi (KBI), Hertog (KBI), Abdul Ghani (HW), Jumadi (HW).
Tahun 1948 terjadilah aksi polisionil ke 2, Belanda mendudukiYogyakarta, Ibu Kota RI.
Konggres pandu Rakyat kedua diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai dengan 22 Januari 1950. Keputusan-keputusan yang dihasilakn dalam konggres Pandu Rakyat Indonesia yaitu antara lainmenerima konsepsi baru yang memberi kesempatan kepada bekas pemimpin pandu untuk menghidupkan kembali organisasinya masing-masing.

AMANAT PANGSAR JENDERAL SUDIRMAN
Pada hari Ahad Legi 19 Desember 1948 Belanda menyerbu dan menduduki Ibu Kota RI Yogyakarta dan menangkap Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pemimpin Indonesia lainnya, tetapi bukan berarti RI telah jatuh. Pangsar Jenderal Sudirman (Pandu HW) meskipun dalam keadaan sakit beliau pantang menyerah, keluar kota untuk memimpin perang gerilya.
Pada tanggal 29 Juni 1948 Belanda meninggalkan Yogyakarta dan masuklah tentara RI ke Yogyakarta, yang kemudian terkenal dengan Yogya Kembali. Pangsar Jenderal Sudirman masih dalam keadaan dan dirawat di RS Magelang.
M. Mawardi dan beberapa orang wakil dari Muhammadiyah menengok di RS Magelang. Pada saat itu Jenderal Sudirman mengamanatkan kepada Mawardi selaku Wakil Muhammadiyah agar Kepanduan Hizbul Wathan yang merupakan tempat pendidikan untuk CINTA TANAH AIR didirikan lagi. Di samping itu juga untuk melanjutkan tujuan semula pendirian HW yaitu : sebagai kader Muhammadiyah dalam penyebaran agama Islam. Dikatakan bahwa HW merupakan tempat yang baik untuk mendidik anak-anak Muhammadiyah agar kelak menjadi seorang pejuang yang cinta tanh air dan sekaligus taat pada agama. Oleh karena itu dianjurkan pada warga Muhammadiyah agar jangan ragu-ragu lagi untuk mendidik putra-putrinya melalui Kepanduan HW.

APEL PERESMIAN BERDIRINYA KEMBALI HW
Untuk melaksanakan amanat Pangsar Jendral Sudirman pada sore hari tanggal 29 Januari 1950 secara simbolis HW mengadakan apel yang dipimpin oleh Bp. Haiban Hadjid untuk meresmikan berdirinya kembali kepanduan Hizbul Wathan, dan pada malam harinya Pangsar TNI Jenderal Sudirman wafat. Oleh karenanya pada waktu itu ada semboyan :
“HW BANGKIT UNTUK MELANJUTKAN KEPEMIMPINAN JENDERAL SUDRIMAN”
Setelah HW resmi berdiri lagi banyaklah anggota Pandu Rakyat yang dulu juga pandu HW masuk kembali ke dalam Hizbul Wathan.

MAJELIS HW
Kepanduan Hizbul Wathan yang merupakan organisasi bagian Muhammadiyah dalam struktur organisasinya tidak dapat dipisahkan dari Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis HW disingkat dengan Majelis HW adalah suatu badan pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang diserahi tugas melaksanakan Pimpinan, usaha Muhammadiyah dalam bidang Ke HW an. Majelis HW adalah sebagai Kwartir Besar HW dan mempunyai Pimpinan langsung ke bawah tingkat daerah, cabang. Anggota Majelis HW terdiri dari anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tentang HW. Mereka ditetapkan dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah.

MAJELIS HW TAHUN 1961
Ketua : MH. Mawardi
Wk/Kb Umum : R. Haiban Hadjid
KB Bag. Lab : HAG Dwidjosuparto
KB Penghela : R. Subiso Sastrowarsito
KB Pengenal : H. Suroso
KB Athfal : Donowardoyo
KB Bag. Latihan : Otong Muchsin
KB Perw. Jakarta : KH. Mansur
Anggota : R. Dawam Marzuki
Bendahara : Hirmas
Sekretaris I : H. Amien Luthfie
Sekretaris II : Achmad Sumitro, BSc
Sekretaris III : Rofiq JA
Pustaka :
Buku Kenang-Kenangan
Reuni Pandu HW Wreda

Sunday, May 26, 2013

Riwayat Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah

Riwayat Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah 


Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah bermula dengan adanya ide Somodirdjo dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia telah menyadari bahwa tanpa adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya menyebabkan perjuangan Muhammadiyah terhambat. Oleh karena itu ia selalu berusaha untuk meningkatkan mutu ilmu pengetahuan para muridnya baik dalam bidaing spiritual, intelektual maupun jasmaninya.  


Pada mulanya ia telah mengarahkan para muridnya untuk memikirkan sejauh mana ilmu pengetahuan yang telah diserap selama belajar di Standart School Muhammadiyah dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Didepan kelas ia menyatakan bahwa setiap umat manusia mempunyai dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama manusia. Didalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah ummat manusia wajib menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannva. sedangkan untuk melaksanakan kewajiban terhadap manusia ummat manusia wajib menyumbangkan pikiran, tenaga dan harta bendanya dalam batas-batas tertentu demi kepentingan bersama. Selanjutnya ia mengajak kepada para muridnya untuk selalu mengamalkan ilmu pengetahuan, tenaga dan harta bendanya dalam masyarakat, untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai ummat manusia yang hidup di dunia kepada Tuhan. Ide Somodirdjo untuk menambah pelajaran praktek kepada para muridnya itu, dituangkan dalam pelaksanaan untuk membentuk wadah dimana putra-putri Muhammadiyah mengadakan kegiatan

Dengan bantuan R H. Hadjid seorang kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, maka pada tahun 1919 Somodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri Standart School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi nama Siswa Praja (SP).  

Tujuan dibentuknya Siswa Praja adalah: 

1. Menanamkan rasa persatuan, 

2. Memperbaiki; 

3. Memperdalam agama;


Siswa Praja mempunyai ranting-ranting di sekolah sekolah Muhammadiyah yang ada, yaitu: Suronatan, Karangkajen

Bausasran, dan Kotagede. Seminggu sekali anggota Siswa Praja Pusat memberi tuntunan ke ranting-ranting. Setelah lima

bulan diadakan pemisahan, antara anggota laki-laki dan perempuan. Pimpinan Siswa Praja Wanita diserahkan kepada Siti

Wasilah sebagai Ketua, Umayah Wakil Ketua, Siti Juhainah Penulis, dan Siti Zuhriyah Bendahara. Tempat mengadakan

kegiatan Siswa Praja Wanita di rumah Haji Irsyad (Mushola Aisyiyah Kauman Yogyakarta sekarang). Kegiatan Siswa Praja

Wanita adalah pengajian, berpidato, jama'ah subuh membunyikan kentongan untuk membangunkan ummat Islam Kauman agar

menjalankan kewajibannya yaitu shalat subuh, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam dan kegiatan keputrian. 

Lima bulan kemudian Siti Wasilah mengundurkan diri dan diadakan perubahan susunan pengurus pirnpinan Ketua: Siti Umayah, Wakil Ketua: Siti Zuhriyah, Penulis Siti Djuhainah Bendahara: Siti Zaidiyah. Pada periode ini mulai diadakan klasifikasi 

1. Thalabus Saadah tiap malam jum'at untuk anak-anak berumur 15 tahun keatas. 

2. Tajmilul akhlak, tiap jum'at sore untuk anak-anak yang berumur 10-15 tahun 

3. Dirasatul Bannat pengajian sesudah maghrib untuk anak-anak Dasar. 

4. Jamiatul Athfal dua kali seminggu untuk anak-anak yang berumur 7-10 tahun. 

5.Tiap satu bulan, pada hari jum'at terakhir diadakan tamasya keluar kota. 

Meskipun Siswa Praja Wanita berhasil didirikan pada tahun 1919, namun pengurusnya mengalami hambatan didalam memajukan kegiatan. Hambatan ini pada umumnya berasal dari orang tua murid itu sendiri. Mereka melarang, putra-putrinya mengikuti kegiatan diluar jam sekolah karena mereka sering lupa akan tugas rumah vang harus dikerjakan Namun Berkat kesabaran dan ketekunan pengurus dalam memberikan pengertian kepada para orang tua, akhirnya mereka mengerti dan merasakan manfaat dari adanya perkumpulan Siswa Praja Wanita. Bahkan anak-anak yang mengikuti SPW semakin banyak memiliki ketrampilan ketrampilan praktis yang sangat berguna dikelak kemudian hari.
Anggota Siswa Praia Wanita semakin banyak, sehingga menghajatkan tempat yang lebih luas, karena itu tempat kegiatan dipindahkan ke rumah KH Muhammad Kamaluddiningrat (ayah Siti Umniyah). Pelajar-pelajar Mu'allimat yang datang dari berbagai daerah turut aktif dalam SPW, sehingga setelah mereka pulang ke kampungnya Siswa Praja Wanita ditularkan kepada para remaja putri. Dan akhirnya SPW semakin meluas. 


Tahun 1923 secara organisatoris Siswa Praja Wanita menjadi urusan Aisyiyah tahun 1924 mendirikan Bustanul Athfal, yakni suatu gerakan untuk anak laki-laki dan perempuan yang berumur 4-5 tahun. Pelajaran pokok yang diberikan adalah dasar-dasar ke-Islaman pada anak-anak, pada sore hari. Sesudah dua bulan diganti pagi hari SPW menerbitkan buku nyanyian bahasa jawa dengan nama pujian siswa Praja. Siswa Praja Wanita semakin besar dan menimbulkan inisiatif para pimpinan untuk membeli gedung. Pada tahun 1925 Siswa Praja Wanita membeli sebuah rumah sebagai pusat kegiatannya. Tahun 1926 kegiatan Siswa Praja Wanita dimuat di Suara "Aisyiyah". Karena mempunyai cabang-cabangnya di luar daerah. Cabang pertama adalah Cabang Surakarta. Pelajaran-pelajaran ditambah dengan ketrampilan seperti menjahit, kerajinan dan memasak. Tahun 1926 Busthanul Athfal diserahkan kepada Aisyiyah. Tahun 1929 SPW dipimpin oleh Siti Zuhriyah. Pada saat ini mulai diadakan kaderisasi secara sederhana. Pada tahun ini pula Konggres yang ke-18 semua cabang diharuskan mendirikan SPW dengan sebutan Aisyiyah urusan Siswa Praja. Pada tahun 1931 dalam konggres ke-20 di Yogyakarta diputuskan semua nama-nama gerakan dalam Muhammadiyah harus memakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, karena cabang-cabang Muhammadiyah di luar jawa sudah banyak. Saat itu Muhammadiyah telah mempunyai cabang kurang lebih 400 buah. maka nama Siswa Praja Wanita diganti menjadi Nasyiatul Aisyiyah.


Siswa Praja Wanita (SPW) yang pada tahun 1931 berubah nama menjadi Nasyiatul Aisyiyah, dan masih bagian dari Aisyiyah makin hari makin aktif kerjanya. Tahun 1935 Pimpinan Nasyiah di lbukota dipimpin oleh Siti Buchainah. Kegiatannya bertambah lagi; mengadakan shalat jum'at bersama-sama, mengadakan tabligh keluar masuk kampung, keluar kota, kursus administrasi dan propaganda Muhammadiyah. Tahun 1938 pada Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta diputuskan "Simbul Padi" menjadi simbul Nasyiah. Bapak Achyar Anies mengarang nyanyian simbul padi dan dijadikan Mars Nasyiah. Tahun 1939 Pimpinan NA dipegang oleh St. Wasilah Anies. Di pusat Nasyiatul Aisyiyah menyelenggarakan "Taman Aisyiyah" dengan demikian putri-putri NA yang berbakat mengarang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Selain itu juga menghimpun lagu-lagu yang dikarang oleh komponis-komponis Muhammadiyah dan dibukukan dengan diberi nama "Kumandang Nasyiah".


Pada masa sekitar revolusi, percaturan politik dunia yang mempengaruhi negara Indonesia, membawa akibat yang besar atas kehidupan masyarakat.

Organisasi-organisasi termasuk didalamnya Muhammadiyah, Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah mengalami kemacetan. Nasyiah hampir tidak terdengar lagi perannya ditengah-tengah masyarakat. Baru setelah situasii mengijinkan tahum 1950, Muhammadiyah mengadakan Muktamar di Yogyakarta untuk memesatkan gerak dan langkahnya. Aisyiyah ditingkatkan menjadi otonom. Oleh Aisyivah, Nasyiatul Aisyiyah dijadikan bagian yang diistimewakan sehingga terbentuk Pimpinan Pusat Aisyiyah seksi Nasyiah yang disertai memberi pimpinan kepada Aisyiyah bagian Nasyiah diseluruh Indonesia, dengan ini berarti Nasyiah berhak mengadakan konferensi mengadakan peninjauan dan sebagainya. 

Tahun 1952 Pimpinan Pusat Aisyiyah seksi Nasyiah dipimpin oleh ibu Zam'ah Dimyati. Usahanya yang pertama adalah memberikan pimpinan kepada Nasyiah seluruh Indonesia dan menyelenggarakan keanggotaan Nasyiah. Tahun 1953 Muktamar di Purwokerto, putri Nasyiah banyak yang hadir menemani utusan dari Aisyiyah. Pimpinan Pusat Aisyiyah seksi Nasyiah melaporkan hasil kerjanya pada Muktamar. Tahun 1954 Pimpinan Pusat Aisyiyah membentuk satu susunan pengurus untuk menghimpun putri-putri keluarga Muhammadiyah yang bersekolah di Yogyakarta, tetapi belum terhimpun di Nasyiah dengan maksud supaya mereka aktif di Nasyiah.

Tahun 1956 Muktamar di Palembang, dari Muktamar Aisyiyah ada prasaran mengaktifkan anggota -Nasyiatul Aisyiyah yang pokok isinya mengharapkan kepada Aisyiyah untuk memberi hak otonom kepada Nasyiah. Prasaran disampaikan oleh Dra. Baroroh. Tahun 1959 Muktamar di Yogyakarta kedudukan Nasyiah masih sebagai seksi Aisyiyah, pimpinan dipegang oleh ibu Zuhra Daris. Kegiatannya mulai diperbesar. 

Ketika Muktamar di Jakarta tahun 1962 diberi sedikit kesempatan untuk mengadakan musyawarah tersendiri dan kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Nasyiatul Aisyiyah. Mereka berhasil membuat rencana kerja yang baru dibawah pimpinan Siti Karimah, Seksi NA terus bekerja untuk mempersiapkan mengadakan popularisasi NA, kaderisasi dan lain-lain. Rupanya semangat Jakarta dapat merubah hati nurani segenap anggota Tanwir khususnya terhadap NA. NA sekarang benar-benar menjadi dewasa, sudah saatnya NA, diberi kepercayaan untuk membina rimah tangga sendiri. 

Tahun 1963 dalam sidang tanwir terdapat kata sepakat untuk memberi status otonom kepada NA. Di bawah pimpinan majlis bimbingan pemuda. NA yang diketuai oleh Siti Karimah mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan musyawarahnya yang pertama di Bandung. Dengan didahului mengadakan konferensi di Solo, maka berhasillah NA dengan munasnya pada tahun 1965 bersama-sama dengan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah di Bandung. Dalam Munas yang pertama kali, tampaklah wajah-wajah baru dari 33 daerah dan 166 cabang dengan penuh semangat, akhirnya dengan secara organisatoris NA berhasil mendapatkan status yana baru sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Secara organisatoris NA lepas dari Aisyiyah dan langsung dibawah pengawasan Muhammadiyah. Fungsi NA adalah sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna usaha Muhammadiyah Aisyiyah. Bila dilihat sepintas lalu, Aisyiyah dan NA sama kedudukannya sebagai ortom Muhanimadiyah yang bertugas untuk menyampaikan ide dan cita-cita hidup Muhammadiyah kepada sasarannya. Tetapi secara kekeluargaan Aisyiyah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari NA. NA merupakan satu-satunya kader Aisyiyah yang bersedia untuk menjadi pengganti, baik yang berupa pimpinan maupun anggota. Di tingkat pusat, wilayah, daerah ataupun cabang.