Monday, May 6, 2013
Sunday, May 5, 2013
Tantangan Baru Gerakan Islam Berkemajuan
Oleh M. Husnaini
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya
Dimuat di Suara Muhammadiyah,
1-15 Januari 2013
Islam berkemajuan, sebagai ungkapan otentik KH Ahmad Dahlan,
merupakan atribut yang hingga kini masih melekat pada Muhammadiyah. Memakai
atribut ini tentu gagah, asal jangan hanya sebatas kalimat indah.
Sejarah memang mencatat, seabad silam gagasan Islam
berkemajuan telah melahirkan karya-karya nyata. Tetapi, Muhammadiyah jangan
lantas puas atas prestasi masa lampau, sebab betapa besar tantangan masa depan.
Muhammadiyah harus menjadi sebab kemajuan umat Islam. Tidak hanya pada tingkat
nasional, tetapi internasional sebagaimana terkandung dalam Pernyataan Pikiran
Muhammadiyah Abad Kedua.
Dengan demikian, tantangan memakai atribut Islam berkemajuan
jelas tidak semakin ringan. Faktanya, sejak organisasi yang identik dengan gaung-gaung
modernitas ini berdiri pada 8 Dzulhijjah 1330/18 November 1912, umat Islam di
berbagai penjuru dunia belum juga tampil sebagai pelaku utama sejarah.
Jika dunia ini diibaratkan sinetron, maka pemain utamanya
adalah non-Islam (baca: Yahudi). Umat Islam masih menjadi penonton dan
cenderung powerless.
Dominasi Non-Islam
Dalam karya Why are Jews so Powerful?, Dr Farrukh Saleem,
Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Kajian Keamanan, Islamabad, Pakistan,
mencatat, saat ini ada 1.476.233.410 jiwa umat Islam di muka bumi (satu
miliaran di Asia, 400 jutaan di Afrika, 44 jutaan di Eropa, enam jutaan di
Amerika). Jumlah Yahudi hanya sekitar 14 juta di dunia (tujuh jutaan di
Amerika, lima jutaan di Asia, dua jutaan di Eropa, 100 ribuan di Afrika).
Sayangnya, menurut Saleem, keunggulan secara kuantitas itu
tidak lantas menjadikan umat Islam memiliki ‘saham’ besar terhadap kemajuan
dunia. Figur yang sangat berpengaruh seperti Albert Einstein, Sigmund Freud,
dan Karl Marx adalah Yahudi. Juga sederet nama yang berjasa untuk kesejahteraan
manusia, seperti Benjamin Rubin (penemu jarum suntik), Jonas Salk (penemu
vaksin polio), Alert Salin (pengembang vaksin polio), Gertrude Elion
(pengembang obat leukemia), Baruch Blumberg (pengembang vaksin hepatitis B),
Stanley Mezor (penemu micro-processing chip), Leo Szillard (pengembang reaktor
nuklir), Peter Schulz (penemu kabel fiber optic), Charles Adler (penemu lampu
lalu lintas), Benno Strauss (penemu besi tanpa karat), Isador Kisee (penemu
film suara), Emile Berliner (penemu mikrofon telepon), dan Charles Ginsburg
(perekam videotape).
Dalam sejarah, Islam memang lebih dulu maju dibanding Barat.
Bahkan kemajuan Barat hari ini adalah warisan peradaban Islam. Memang, jauh
sebelum Masehi, peradaban Yunani dan Romawi sudah mengalami kemajuan di bidang
ilmu pengetahuan. Namun, setelah Islam datang, lambat laun peradaban mereka
bangkrut, berganti peradaban Islam. Peradaban Islam kemudian mampu menaklukkan
Kristen-Eropa selama ratusan tahun.
“For almost thousand years, from the first Moorish landing
in Spain to the Second Turkish siege of Vienna, Europe was under constant
threat from Islam,” tulis Bernard Lewis dalam What Went Wrong? Western Impact
and Middle Eastern Response (2002). Huntington juga menyimpulkan, “Islam is the
only civilization which has put the survival of the West in doubt, and it has
done that at least twice”.
Roda dunia berputar. Kini, umat Islam dalam kondisi yang
sangat lemah dan dilemahkan. Menurut Lewis, kemunduran ini disebabkan ada yang
salah pada dunia Islam akhir abad ke-20, sehingga Barat mengivasi dunia Islam
di semua lini kehidupan. Mayoritas umat Islam tidak sepenuhnya mempraktikkan
ajaran Islam sebagaimana tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Belakangan, muncul gejala peningkatan jumlah umat Islam di penjuru
dunia. Tetapi, menurut John L Esposito dalam The Future of Islam (2010), gejala
ini tidak menjanjikan masa depan Islam dan umat Islam. Alasannya, hubungan di
antara umat Islam sering kurang harmonis. Kerap muncul sikap saling menistakan
antar kelompok yang tidak sepaham. Pembaruan dalam Islam juga sering menjadi
medan pertarungan yang tidak mudah diselesaikan. Ketika muncul pemikiran dan
gagasan pembaruan, misalnya, segera disusul perdebatan sengit menyangkut
perbedaan penafsiran dan aliran pemikiran (madzhab).
Perjuangan Keras
Dalam kondisi seperti itu, Muhammadiyah dituntut untuk cepat
mengambil sikap. Meminjam istilah Haedar Nashir, Muhammadiyah kini ditantang
untuk mampu mengembangkan dakwah Islam yang proaktif (lil muwajahah), dan bukan
sekadar reaktif (lil mu’aradhah). Mengacu pada perintah Allah wal takum minkum
ummatun dalam surat Ali Imran 104, Muhammadiyah harus mampu mengantarkan umat
Islam menjadi khaira ummah, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran 110.
Nashir menulis, “Di sinilah pentingnya merumuskan strategi baru yang lebih
akurat, aktual, dan kontekstual dalam dakwah Muhammadiyah. Setiap bentuk
reaksioner atau sekadar meluapkan kecemasan dan kegundahan secara verbal tanpa
disertai langkah-langkah strategis, sampai kapanpun dakwah Muhammadiyah akan
ketinggalan.” (SM, Edisi Khusus Tanwir, 16-30 Juni 2012).
Disadari bahwa tugas yang diembankan kepada organisasi ini
tidak mudah. Tetapi, atribut Islam berkemajuan yang terlanjur tersemat jangan
hanya gagah di mata tetapi miskin dalam fakta. Muhammadiyah harus berjuang
keras. Pertama, menajamkan kerja intelektualitas. Pertumbuhan lembaga
pendidikan yang semakin pesat di lingkungan Muhammadiyah harus diimbangi dengan
kemajuan tingkat intelektualitas dan karya-karya keilmuan yang lebih canggih.
Muhammadiyah tidak boleh sekadar mampu mengatasi masalah, tetapi harus sudah
mengantisipasinya jauh-jauh hari, dan menawarkan solusi alternatif.
Prof M Amien Rais pernah mengusulkan, Muhammadiyah harus
punya roadmap atau peta jalan. Caranya, tutur Prof Amien, adalah dengan
menghimpun para tokoh dan pemikir Muhammadiyah untuk membuat peta jalan guna
menyongsong masa depan. Jika tidak, Muhammadiyah akan terbata-bata, bahkan
shock menghadapi deru zaman, karena tidak diantisipasi sebelumnya.
Kedua, mendongkrak mutu pendidikan. Ini penting mengingat
pendidikan dunia Islam sejauh ini kurang memiliki kapasitas dan gagal melakukan
difusi iptek. Terdapat kepincangan mencolok. Seperti diungkap Prof Azyumardi
Azra, dalam 57 negara anggota OKI, hanya ada sekitar 500 kampus. Padahal di
India 8.407 dan AS 5.758 kampus. Juga belum ada kampus di dunia Islam yang
masuk dalam “Academic Ranking of World Universities” versi Shanghai Jiao Tong.
Selain itu, per satu juta umat Islam, hanya ada 230 ilmuwan. Sedangkan AS
4.000-an dan Jepang 5.000-an.
Karena itu, ribuan lembaga pendidikan Muhammadiyah, mulai
Playgroup sampai PTM, harus unggul secara nasional dan internasional. Alumni
pendidikan Muhammadiyah juga harus memiliki intelektualitas berdaya saing
nasional dan global. Untuk itu, pendidikan Muhammadiyah harus bertumpu pada
pengembangan iptek dan terbuka terhadap sumber iptek dari mana saja. Sikap
terbuka terhadap sumber iptek inilah yang membuat peradaban Islam di masa
klasik maju pesat. Jangan sampai ada sikap apologetik, defensif, dan reaktif
dalam menyikapi sumber iptek, asal demi kemajuan dan kemaslahatan umat.
Ketiga, mendukung gagasan-gagasan baru. Tidak disangkal,
sejak kelahirannya, identitas dan citra diri asli Muhammadiyah adalah gerakan
dakwah dan tajdid. Ini meniscayakan keterbukaan dan sikap toleran terhadap
setiap ide yang fresh dan aktual, sepanjang sesuai dengan napas Islam.
Orang-orang Muhammadiyah tidak boleh resisten terhadap pemikiran-pemikiran baru
sehingga terperangkap dalam pola pikir yang jumud, mandeg, dan jadul. Spirit
pembaruan yang sudah lama menjadi jati diri Muhammadiyah harus terus
didengungkan.
Keempat, menyuburkan semangat berkorban dalam perjuangan.
Diuraikan oleh Amir Syakib Arsalan dalam Mengapa Kaum Muslim Mundur (1954), di
antara sebab kemunduran umat Islam adalah hilangnya semangat berkorban.
Tragisnya, hal ini diikuti munculnya sikap kemaruk dunia (hubbud dunya). Sikap
enggan berkorban dan cinta dunia ini tidak boleh bercokol di tubuh
Muhammadiyah, terutama para pimpinannya. Agar dapat menjadi sebab kemajuan umat
Islam, sikap tamak dunia harus diganti dengan sikap cinta terhadap ilmu dan
amal-amal nyata dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Maka, Islam yang
berkemajuan harus menjadi spirit dalam praksis gerakan Muhammadiyah yang
berkeunggulan.
Tuesday, April 30, 2013
The Missing Link: Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia
Journal of Contemporary Asia
- DOI:10.1080/00472336.2012.634640
pages 39-66
Abstract
Why
has an increase in personal piety among Indonesia's Muslims not
translated into electoral gains for Islamic political parties? To help
explain this conundrum, this article focuses on the role of Indonesia's
mass Islamic social organisations, Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. Using
a political economy lens, it argues that control over state resources
and the provision of social welfare facilities have helped political
parties maintain power over the years and that NU and Muhammadiyah have
at times played important mediating roles in this process. Extending
this analysis into Indonesia's contemporary politics, it then proposes
that since 2004 in particular, the health and education facilities
provided by NU and Muhammadiyah are becoming less important to ordinary
people in relation to the services provided by the state. It concludes
that this trend has weakened the ability of these organisations to
channel public support to political parties/candidates and is one reason
why Islamic parties have not been able to capitalise on increased
religiosity in the social sphere.
Key Words
Saturday, April 27, 2013
Ketika Muhammadiyah Melirik Tasawuf
Jurnal Media Inovasi. No. 1. TH. XII/2002. pp. 28-29.
Oleh Ahmad Najib Burhani
Selama ini banyak berkembang persepsi bahwa
Muhammadiyah adalah organisasi yang antitasawuf. Ia tampak sebagai lembaga yang
lebih menekankan pada persoalan fiqh (hukum); pembangunan amal usaha yang
berupa sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya; dan kurang peduli
dengan masalah perkembangan ruhani para pengikutnya. Orgaisasi yang didirikan
oleh KH Ahmad Dahlan ini dianggap kering ibadah, miskin ulama atau kyai, dan
terlalu memuja dunia.
Apakah seluruh persepsi ini betul? Memang, beberapa
tokoh Muhammadiyah memperlihatkan sikap yang “garang” terhadap tasawuf. Haidar
Naser, misalnya, dalam beberapa kesempatan seperti Halal bi-Halal DPP IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) di UHAMKA
mengatakan, “Ketika kita masih butuh rasionalisme, mengapa beberapa aktivis
Muhammadiyah justru terlibat dalam gerakan antirasional seperti pada tasawuf
atau spiritualitas?” Baginya, tasawuf adalah vis-a-vis rasionalisme.
Berbeda dari Haidar, Amin Abdullah yang merupakan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah justru mencoba menawarkan satu pendekatan yang selama ini asing dalam tradisi tarjih, yaitu pendekatan ‘irfany dan burhany, suatu pendekatan yang dekat dengan gaya tasawuf. Gagasan Amin Abdullah ini mendapat respon negatif dari tokoh-tokoh sepuh Muhammadiyah. Bahkan ada reaksi keras yang meminta agar buku-buku yang pernah ditulis Amin ditarik dari peredaran dan diharamkan bagi warga Muhammadiyah.
Dukungan terhadap Amin justru datang dari kalangan muda Muhammadiyah. Mereka mencoba untuk memulai mengimplementasikan ide-ide Amin itu dalam kegiatannya. Salah satu cabang IMM, contohnya, beberapa kali mengadakan diskusi tentang Ibn ‘Arabi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar diskusi tentang Spiritualitas dan Problem Masyarakat Urban, beberapa aktivis muda Muhammadiyah tekun menggeluti wacana tasawuf, dan dalam obrolan keseharian tema tasawuf sudah seperti makanan wajib.
Akar Tasawuf di Muhammadiyah
Banyak persepsi yang keliru, termasuk di kalangan Muhammadiyah
sendiri, yang menganggap organisasi ini tak memiliki “darah” tasawuf, atau
lebih ekstrem lagi “LSM gajah” ini adalah gerakan antitasawuf. Penolakan
terhadap TBC (taklid, bid’ah, dan c(k)hurafat) sering dianggap sebagai “surat
perintah” untuk menentang tasawuf. Dalam hal ini, tasawuf dipahami sebagai
gerakan yang identik dengan perilaku syirik, memuja kuburan, klenik, horor,
takhayul, pelanggaran syari’at, penolakan dunia dan hidup seperti kere, dan sejenisnya.
Persepsi di atas semakin berkembang ketika Muhammadiyah dianggap identik dengan Wahabisme di Arab Saudi yang secara keras menyatakan penolakan terhadap tasawuf. Wahabi, yang agak mirip dengan Taliban di Afghanistan, pernah melakukan penggusuran terhadap kuburan-kuburan di Mekah dan Madinah, bahkan kubur Rasulullah pun hampir-hampir ikut “dibolduser”. Menurut Alwi Shihab, perbedaan paling menonjol antara Wahabisme dan Muhammadiyah adalah sikap keduanya terhadap tasawuf. Pandangan-pandangan keagamaan Ahmad Dahlan menunjukkan sikap lunak, bahkan bersahabat terhadap tasawuf. Hal inilah yang mengantar Mitsuo Nakamura, peneliti pergerakan Muhammadiyah, menunjukkan elemen-elemen tasawuf dalam ajaran Muhammadiyah.
Anggapan Nakamura itu lebih jelas tergambar dalam ungkapan ulama yang bernama kecil Muhammad Darwisy yang bertendensikan tasawuf kepada pengikut-pengikutnya. Kata-kata mutiara sufi kenamaan Hasan Basri yang senantiasa mengingatkan manusia akan kematian dan hari pembalasan di kemudian hari bergema dalam ungkapan-ungkapan pendiri Muhammadiyah itu. Anjuran-anjuran sufi besar Al-Muhasiby yang menekankan bahaya penyakit riya (hiprokasi), dan Yahya ibn Muaz tentang peringatan kematian dapat ditemukan persamaannya dalam anjuran-anjuran tokoh dari Kauman Yogyakarta ini. Bahkan keengganan murid Syaikh Ahmad Khatib (1855-1916), ulama kelahiran Indonesia yang pernah menempati posisi tertinggi di Makkah, untuk melibatkan diri dalam pemikiran spekulatif teologis yang mengundang perdebatan adalah merupakan kelangsungan tradisi sufi-sufi besar Islam.(Alwi Shihab, 1998)
George Makdisi, seperti juga dikutip Alwi Shihab, dalam tulisannya Ibn Taymiyyah: A Sufi of the Qadiriya Order menempuh langkah yang cukup jauh dalam membuktikan bahwa Ibn Taimiyah sebagai mentor dan figur inspiratif gerakan-gerakan modern Islam, termasuk Ahmad Dahlan, adalah anggota dan murid tarekat Qadiriah. Ibn Taimiyah, menurut Makdisi, menunjukkan sikap positif terhadap sekian banyak sufi besar Islam semacam Al-Junaid, Al-Tustari, Al-Fudhail, dan bahkan Al-Ghazali. Ibn Taimiyah sendiri, lanjut Makdisi, telah mengekspresikan tendensi tasawufnya dalam karya-karyanya yang menarik di bidang tasawuf --antara lain dalam kitabnya yang berjudul Al-Tuhfah al-’Iraqiyyahi fil-A’mal al-Qalbiyyah.
Demikian pula halnya dengan Ibnul Qayyim Al-Jawziyah, murid pinilih Ibn Taimiyyah yang juga menjadi salah satu rujukan Muhammadiyah, memiliki sikap yang sangat moderat terhadap tasawuf. Ibnul Qayyim Al-Jawziyah bahkan menulis tiga jilid tebal buku yang diberi judul Madarij as-Salikiin baina Iyyakana’budu wa Iyyaka Nastain. Ini merupakan syarah terbaik untuk buku klasik tasawuf yang menceritakan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan menuju Tuhan karya Abu Ismail Abdullah Al-Anshary yang berjudul Manazil al-Salikiin (station travellers atau spiritual travellers).
Muhammad Abduh, reformis pembaru Mesir yang banyak memberikan inspirasi kepada Muhammadiyah itu, adalah murid Syekh Darwisy, penganut Tarekat Syaziliyah. Rasyid Ridha dalam buku Tarikh al-Ustadz al-Imam al-Syaikh Muhammad ‘Abduh memaparkan bagaimana Abduh mengenang jasa gurunya itu sebagai orang yang melepaskannya dari penjara kebodohan dan ikatan taklid serta mengantarkannya pada satu cita-cita untuk mendapatkan pengetahuan dan disiplin jiwa yang sempurna.
Mana yang Ditolak Muhammadiyah?
Seyyed Hossein Nasr menganggap tasawuf sebagai spirit of Islamic religion (jiwa dan
semangat agama Islam). Tanpa tasawuf, Islam akan menjadi gersang, tidak subur,
bahkan tidak hidup. Berbeda dari Nasr, Fazlur Rahman Menganggap tasawuf sebagai
infiltrasi budaya luar yang menggerogoti Islam. Mana yang benar? Dari persoalan
inilah kita akan berangkat untuk melihat mana tasawuf yang disetujui
Muhammadiyah dan mana yang ditolak.
Tidak ada yang menolak jika dikatakan bahwa tujuan tasawuf adalah kesempurnaan akhlak. Tidak ada umat Islam yang menggugat aksioma bahwa tasawuf adalah moral education atau moral elaboration perfection. Meski ada sufi yang menganggap etika itu sebagai peringkat dasar dari tasawuf, dan kelas-kelas selanjutnya adalah union atau wahdah (persatuan atau pertemuan), ada juga love (cinta). Tapi semua tingkatan itu harus didasari oleh etika.
Selain pandangan di atas, ada beberapa sufi yang merasa tidak cukup dengan definisi dan tujuan tasawuf sebagai sekadar untuk kesempurnaan akhlak. Mereka menganggap tasawuf sebagai jalan hidup atau metode untuk mencapai ma'rifatullah, pengenalan Tuhan. Nah, dalam konteks inilah lantas masuk ke dalam tasawuf aliran-aliran filsafat Yunani, pemikiran dari Persia, dan ajaran-ajaran dari agama lain. Ajaran-ajaran ini oleh ahli syari’ah dianggap sebagai penyimpangan tasawuf dari doktrin Islam.
Ibnu Sabiin, Suhrawardi dan Al-Hallaj adalah orang-orang yang bukan saja menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk mencapai akhlak mulia, tetapi lebih untuk pengenalan Allah (ma'rifah). Bahkan sebagian sufi lain menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk menyatu dengan-Nya. Sehingga muncul istilah wahdatul wujud (panteisme), wahdatussyuhud dan sebagainya. Banyak ungkapan sufi model ini yang menjadi kontroversi. Abu Yazid Al-Busthami mengatakan, "Ana al-Haq”, saya ini adalah yang Haq (Tuhan); Al-Hallaj berkata, "saya dan Tuhan menyatu", Ibnu Sabi'in yang menyatakan bahwa wujud ini hanya satu saja, yaitu wujud Tuhan, dan kita semua adalah bayang-bayang.
Banyak orang yang ikut-ikutan kepada ajaran mereka lantas membentuk tarekat yang tidak mengindahkan syari’at; seperti tidak perlu sembahyang, yang penting kita eling. Syariat hanya untuk orang awam. Orang yang sudah sampai ke tingkat tertentu, dia sudah tidak perlu shalat lagi. Tasawuf yang semacam itulah bagi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan agaknya beberapa orang Muhammadiyah --yang dalam konteks ini seide dengan Fazlur Rahman-- adalah alien, sesuatu hal yang berada di luar garis-garis yang ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah.
Betulkah tasawuf seperti yang ditampilkan Al-hallaj, Ibn ‘Arabi, dan sebagainya itu sebagai infiltrasi dari luar yang menggerogoti Islam dan karena itu diharamkan? Secara umum para peneliti membagi tasawuf menjadi dua, yaitu tasawuf agama (sunni) dan tasawuf filsafat yang sering kita terjemahkan sebagai teosophy. Teo tapi sophia; ada filsafatnya, tapi juga ada ketuhanannya. Tasawuf sunni melulu bersumber dari Qur'an dan Sunnah. Tokoh-tokoh tasawuf sunni adalah Hasan Bashri, Al-Muhasiby, dan Al-Ghazali. Sedangkan tokoh-tokoh tasawuf filsafat yaitu Ibn Arabi, Suhrawardi Al-Maqtul (dibunuh pada umur 39 tahun, karena dianggap memperkenalkan banyak doktrin-doktrin di luar agama). Tokoh lain adalah Ibnu Sabi’in, Al-Qanawi, dan Al-Jilly. Dalam sejarah tasawuf di Indonesia, dikenal Hamzah Fansuri, Siti Jenar dan Ar-Raniri.
Ketika Hossein Nashr menyatakan bahwa tasawuf adalah spirit dari agama, ia pasti menunjuk kepada akhlak. Sebagaimana halnya pada saat Fazlur Rahman mengatakan bahwa tasawuf itu menggerogoti Islam, ia tidak menunjuk pada akhlak, tapi menunjuk pada hal-hal yang sifatnya kebablasan dari tasawuf. Tasawuf yang diterima oleh semuanya adalah tasawuf agama. Tasawuf falsafi masih menjadi kontroversi.
Bila kita berpikir positif, sebetulnya para pelaku tasawuf falsafi itu mempunyai niat baik. Dengan tasawuf, mereka menggali cara untuk bisa mengenali Allah. Karena bagi mereka, tujuan tasawuf bukan semata akhlak, tapi lebih untuk mengenal Allah. Dalam rangka mengenal Allah inilah berbagai metode dilakukan, termasuk ilham, mukasyafah (membuka tirai gaib), dan sejenisnya. Ini adalah cara-cara yang tidak bisa didapat melalui ilmu pengetahuan. Dalam Islam ada ilmu ladunni, ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu melalui intuisi, karena jiwa orang tersebut bersih. Pengalaman ini hanya bisa dirasakan dan tidak bisa diucapkan. Terkadang apabila dia ucapkan, orang akan keliru memahaminya. Ia adalah state of feeling yang tidak dapat diekspresikan. Kalau diekspresikan, sama halnya dengan yang terjadi pada Al-Hallaj, Siti Jenar, dan Suhrawardi.
Imam Ghazali pernah ditanya, bagaimana sebenarnya perasaan seorang yang menjalani pengalaman spiritual itu? Ia katakan, memang susah untuk disebutkan dan sulit diutarakan, sebagaimana halnya apabila anda bertanya, bagaimana rasanya jeruk. Tidak bisa mengutarakan manis kecutnya jeruk, sebelum si penanya merasakan sendiri. Begitulah kira-kira pengalaman spiritual itu.
Masalah tasawuf lain yang mendapat sorotan tajam dari Muhammadiyah dan yang membuat banyak aktivis organisasi merasa “ngeri” dengan dunia sufi adalah persoalan zuhud. Zuhud pada mulanya adalah berusaha untuk tidak diperbudak dunia. Ada yang menganggap karena tidak boleh diperbudak dunia, maka ditinggalkan saja. Ini adalah anggapan yang salah fatal. Dalam zuhud, dunia ditinggalkan dalam pengertian jangan sampai memperbudak kita. Kita perlu dunia untuk menjadi kuat dan mengantar kepada suatu kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Zuhud adalah tidak tergiur untuk memiliki sesuatu dan diperbudak oleh apa yang kita miliki. Gerakan zuhud seakan menganggap dunia ini bangkai yang harus ditinggalkan. Padahal tidak demikian, menurut Nabi, al-mukmin al-qawiyyu khairun minal mukmin al-dhaif, mukmin yang kuat --segala bidang-- itu lebih mulia daripada mukmin yang lemah. Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla, tangan yang memberi lebih mulia daripada yang menerima.
Tuesday, April 23, 2013
Pengalaman Memimpin Muhammadiyah
Pengalaman Memimpin Muhammadiyah (1)
Republika, Selasa, 09 April 2013, 09:26 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Dari sekian banyak teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh para ahli, tampaknya tipe kepemimpinan yang selaras dengan kultur Muhammadiyah adalah yang bercorak demokratik-konsultatif. Tipe kepemimpinan otokratif dan serbakomando, tidak akan pernah efektif dalam organisasi modern dan egalitarian ini.
Pengurus Muhammadiyah dari pusat sampai ke tingkat ranting bersifat sukarela tanpa gaji. Tidak ada janji keuangan atau jabatan duniawi yang ditawarkan, semuanya berdasarkan perintah iman untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas.
Situasinya sungguh berbeda dengan lingkungan perusahaan melalui sistem karier, promosi, dan imbalan penggajian yang telah ditentukan. Agak mendekati apa yang berlaku di lingkungan perusahaan ini, yang berlaku dalam kultur partai politik belakangan ini sudah mengarah kepada janji-janji duniawi itu, sesuatu yang dapat mencederai sistem demokrasi. Politik yang semestinya untuk mengabdi pada kepentingan umum telah berubah menjadi ladang mencari rezeki.
Berbicara tentang pola hubungan antara pemimpin dan pengikut, dalam perusahaan tentu corak komunikasi otak (rasional) lebih diutamakan, dalam Muhammadiyah, komunikasi antara hati (spiritual) akan lebih efektif. Sesuatu yang mengalir dari hati akan mendarat di hati pula. Saya menggantikan posisi Prof Dr M Amien Rais yang sangat populer saat itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah dalam situasi politik bangsa yang genting, suatu masa peralihan dari sistem otoritarian menuju sistem demokrasi. Sebagai seorang yang belum banyak dikenal publik, tiba-tiba harus memimpin organisasi sebesar Muhammadiyah, terus terang saya merasa ragu dan gamang.
Amien Rais telah berkibar sebagai tokoh publik nasional dan internasional, khususnya sejak 1993, ketika melontarkan isu tentang perlunya suksesi kepemimpinan nasional dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya. Lontaran ini telah memicu kemarahan luar biasa dari Presiden Soeharto dan para pendukungnya, termasuk yang ada di kalangan Muhammadiyah, selama beberapa tahun berikutnya sampai rezim Orde Baru itu jatuh pada Mei 1998. Perasaan gamang yang sering dibayang-banyangi sosok kharismatik Amien Rais berjalan sekitar setahun setelah saya memimpin Muhammadiyah. Kemudian, secara berangsur yang dibantu oleh banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh lintas iman, saya mulai menemukan diri sendiri di tengah-tengah pergolakan politik nasional dalam iklim euforia demokrasi yang nyaris tanpa kendali itu.
Muhammdiyah sebagai representasi dari salah satu sayap umat Islam terbesar di Indonesia, di samping NU, harus dipimpin oleh seorang yang berasal dari kawasan udik yang secepatnya mesti pandai merangkak ke panggung nasional. Jelas tidak mudah bagi saya yang ketika itu sudah berusia 63 tahun.
Saya lahir di sebuah nagari tersuruk Sumpur Kudus yang terletak di pedalaman Sumatra Barat pada 31 Mei 1935. Ketika kecil tidak punya mimpi apa pun untuk beranjak jauh dari kawasan udik itu. Memang kemudian saya pernah belajar di madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Lintau (Tanah Datar) dan Yogyakarta antara tahun 1950 dan 1956, tetapi modal itu terasa belum cukup untuk menduduki posisi puncak di Muhammadiyah.
Sekiranya Amien Rais tidak berputar haluan memasuki dunia politik, mungkin saya tidak akan pernah menjadi orang pertama di lingkungan Muhammadiyah. Maka, tidaklah heran, mengapa saya terkejut karena tiba-tiba harus tampil ke posisi seorang yang dituakan dalam Muhammadiyah. Sebelumnya hanyalah sebagai anggota pimpinan pusat dan sebagai wakil ketua sejak 1994, saat Amien Rais menggantikan posisi Ketua PP KH Azhar Basjir yang wafat pada tahun itu. Azhar Basjir, seorang kiai dengan pemahaman agama yang dalam dan lurus.
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/04/09/mkyus1-pengalaman-memimpin-muhammadiyah-1
-------------
Pengalaman Memimpin Muhammadiyah (2)
Selasa, 16 April 2013, 20:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Ahmad Syafii Maarif
Berbeda dengan gaya kepemimpinan Azhar Basjir yang tenang dan lembut sesuai dengan sifat seorang kiai, di bawah Amien Rais, Muham madiyah harus berhadapan dengan negara di bawah sistem politik yang tabu untuk dikritik. Seluruh kekuasaan negara terpusat pada satu tangan, seorang jenderal lagi, sekalipun di depan forum Muktamar Muhammadiyah di Aceh pada Juli 1995 pernah mengakui sebagai "bibit Muhammadiyah yang ditanam di bumi Indonesia".
Dalam situasi yang serbatertekan itu, pernyataan presiden Soeharto ini mendapat tepuk tangan yang membahana dari peserta muktamar. Bahkan, di beberapa daerah, pernyataan ini dicetak untuk "melunakkan" sikap penguasa setempat terhadap Muhammadiyah.
Anda bisa bayangkan betapa sulitnya posisi Muhammadiyah dalam konstelasi politik nasional yang sangat kritikal itu. Saya mendampingi kepemimpinan Amien Rais yang kadang- kadang memang tidak mudah diikuti dan dipahami, sering menempuh jalan sendiri, tetapi saya banyak belajar bersama anggota PP yang lain.
Sebagian kami kadang-kadang berada dalam situasi harap-harap cemas. Pihak istana sebenarnya ketika itu sudah ingin sekali agar Amien Rais tidak berada di puncak pimpinan Muhammadiyah karena dirasa sudah sangat mengganggu kemapanan sistem kekuasaan.
Harapan pihak istana ternyata sia- sia karena adalah sebuah kemustahilan memisahkan Muhammadiyah dengan Amien Rais. Tokoh ini di saat panas itu sangat diperhitungkan secara nasional oleh kawan dan lawan.
Seorang wartawan bahkan pernah menyebutnya sebagai sosok "yang telah putus urat takutnya" karena mengamati tingkat keberanian Amien Rais yang spektakuler itu.
Bulan Juli 2000 dalam muktamar ke-44 di Jakarta, saya terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah dengan suara terbanyak. Sekitar tiga bulan menjelang muktamar, Amien Rais "sedikit marah" karena saya tidak begitu rajin berkunjung ke daerah-daerah. Dikhawatirkan, saya tidak akan terpilih sebagai ketua dalam muktamar itu. Sebagai seorang yang mulai mengenal medan, saya cuek saja. Terpilih, ya syukur, tidak ya syukur. Terserah saja kepada para pemilih.
Tidak ada tim sukses yang dibentuk, semuanya biar mengalir seperti air saja. Apalagi bagi saya, model-model tim sukses terasa bernuansa politik, sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang menjaga jarak sama dengan semua kekuatan politik. Kata orang, di bawah kepemimpinan saya, Muhammadiyah berjalan lebih tenang dan aman sebab dipimpin oleh seorang yang bukan politisi.
Selain itu, Presiden Soeharto mungkin tidak begitu mengenal saya seperti mengenal Amien Rais.
Akan tetapi, ada ujian agak berat atas kepemimpinan saya ketika muncul berita awal 2001 bahwa Presiden Abdurrahman Wahid akan dijatuhkan oleh MPR, pimpinan Amien Rais.
Pengikut Gur Dur, khususnya di Jawa Timur, serta-merta mengamuk dan merusak masjid-masjid dan bangunan lain milik Muhammadiyah. Bahkan, gedung SMA Muhammadiyah di Situbondo dibakar habis.
Dalam situasi serba sulit ini, jelas tidak mudah bagi saya memimpin Muhammadiyah, sekalipun punya hubungan baik dengan elite NU, termasuk Ketua Umum nya KH Dr A Hasyim Muzadi.
Pada tingkat akar rumput, hubungan baik ini tidak berhasil meredakan amuk massa yang terkait dengan kekuasaan itu. Akal sehat sama sekali tidak ber fungsi.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dalam menyikapi situasi tidak normal itu, saya nilai sangat arif, tidak terpancing untuk melayani brutalitas massa, dengan membuat pernyataan tertanggal 5 Februari 2001 yang berbunyi: 1) Mendukung gerakan demokrasi dengan cara damai dan konstitusional. 2) Menyesalkan pelbagai tindakan yang mengarah kepada anarkisme dan perusakan. 3) Menyerahkan kepada aparat keamanan untuk dapat segera mengantisipasi timbulnya kerusuhan dan perusakan serta secepat mungkin mengusut dan menindak tegas tindakan yang melawan hukum. 4) Mengimbau kepada masyarakat Jawa Timur agar tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan adu domba dari pihak-pihak tertentu .
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/04/16/mlcmsl-pengalaman-memimpin-muhammadiyah-2
-----------
Pengalaman Memimpin Muhammadiyah (3)
Selasa, 23 April 2013, 07:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Sekalipun Muhammadiyah disakiti dan harta miliknya dirusak, reaksi yang diberikan adalah dalam bentuk pernyataan di atas, yaitu agar hukum ditegakkan. Dengan sengaja menyamarkan nama pelaku teror itu, Muhammadiyah tidak rela lantaran politik kekuasaan persaudaraan umat di tingkat bawah menjadi kacau dan berantakan. Ongkosnya akan sangat tinggi bila teror dibalas dengan teror. Orang yang beradab pasti mampu menahan diri sebagai pertanda keadaban.
Anarkisme di Jawa Timur menjadi perhatian utama PP Muhammadiyah. Kontak dengan PWM Jawa Timur terus dilakukan sambil mendesak aparat agar tindakan kekerasan dihentikan secepatnya. Anak-anak muda NU yang dekat dengan saya terus dihubungi agar menggunakan pengaruh mereka untuk meredakan situasi yang panas, tetapi tidak membawa hasil. Cukup banyak milik Muhammadiyah yang menjadi sasaran tindakan brutal selama berbulan-bulan sampai Presiden Abdurrahman Wahid benar-benar harus rela meninggalkan kursi kepresidenannya pada 23 Juli 2001, setelah berkuasa sejak 20 Oktober 1999.
Pengalaman memimpin Muhammadiyah dalam kondisi semacam itu sungguh sangat membekas dalam hati dan perasaan saya. Ternyata sebagian umat Islam ketika tokoh idolanya sedang berada dalam proses kejatuhan karena dinilai melakukan kesalahan menjadi tidak stabil dan tidak normal, bahkan bisa berbuat apa saja yang dilarang agama. Sejarah Islam dalam bilangan abad tidak sunyi dari pengalaman pahit serupa ini, tetapi kita tidak mau belajar untuk tidak mengulanginya.
Alhamdulillah, beberapa bulan setelah itu hubungan NU-Muhammadiyah di tingkat dasar berangsur pulih secara perlahan, tetapi pasti. Kata orang, kepemimpinan saya telah lulus ujian, sekalipun Muhammadiyah harus berkorban. PBNU bukannya tidak mengakui bahwa milik Muhammadiyah telah dirusak oleh warganya. Oleh sebab itu, bantuan mereka tawarkan untuk perbaikan kembali, tetapi PWM Jawa Timur dengan sopan menolaknya dengan alasan: “…secara spontan warga Muhammadiyah telah mulai melakukan perbaikan.” Jawaban ini sebenarnya tajam, tetapi dianyam dalam bahasa simbolis yang santun, sejalan dengan salah satu diktum dalam kepribadian Muhammadiyah yang berbunyi: “Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.”
Saya dan teman-teman pimpinan yang telah bekerja keras sejak muktamar tahun 2000 untuk merajut tali persaudaraan yang tulus dengan kalangan NU tentu cukup terluka dengan apa yang dialami Muhammadiyah di Jawa Timur. Tetapi, di awal tahun 2002, upaya menguatkan persaudaraan itu saya teruskan lagi dengan hasil yang lumayan. Inilah rupanya risiko yang harus dilalui Muhammadiyah karena anggota masyarakat tertentu belum bisa membedakan antara figur Amien Rais sebagai Ketua MPR dengan Muhammadiyah yang ketika itu sudah berada di bawah kepemimpinan saya. Sampai dengan muktamar ke-45 di Malang, Juli 2005, gangguan terhadap Muhammadiyah sudah jauh berkurang, bahkan sampai hari ini, setelah saya sejak tahun itu tidak lagi berada dalam kepengurusan PP Muhammadiyah karena usia sudah 70 tahun.
Itulah sekilas pengalaman dari seorang anak kampung tersuruk dalam kiprah gerakan Muhammadiyah berhadapan dengan realitas umat dan bangsa. Suka dan getir saling melengkapi. Dalam segala cuaca, stamina spiritual memang tidak boleh melemah, sekalipun tidak jarang saya merasa sangat lelah.
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/04/22/mlnr53-pengalaman-memimpin-muhammadiyah-3habis
Republika, Selasa, 09 April 2013, 09:26 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Dari sekian banyak teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh para ahli, tampaknya tipe kepemimpinan yang selaras dengan kultur Muhammadiyah adalah yang bercorak demokratik-konsultatif. Tipe kepemimpinan otokratif dan serbakomando, tidak akan pernah efektif dalam organisasi modern dan egalitarian ini.
Pengurus Muhammadiyah dari pusat sampai ke tingkat ranting bersifat sukarela tanpa gaji. Tidak ada janji keuangan atau jabatan duniawi yang ditawarkan, semuanya berdasarkan perintah iman untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas.
Situasinya sungguh berbeda dengan lingkungan perusahaan melalui sistem karier, promosi, dan imbalan penggajian yang telah ditentukan. Agak mendekati apa yang berlaku di lingkungan perusahaan ini, yang berlaku dalam kultur partai politik belakangan ini sudah mengarah kepada janji-janji duniawi itu, sesuatu yang dapat mencederai sistem demokrasi. Politik yang semestinya untuk mengabdi pada kepentingan umum telah berubah menjadi ladang mencari rezeki.
Berbicara tentang pola hubungan antara pemimpin dan pengikut, dalam perusahaan tentu corak komunikasi otak (rasional) lebih diutamakan, dalam Muhammadiyah, komunikasi antara hati (spiritual) akan lebih efektif. Sesuatu yang mengalir dari hati akan mendarat di hati pula. Saya menggantikan posisi Prof Dr M Amien Rais yang sangat populer saat itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah dalam situasi politik bangsa yang genting, suatu masa peralihan dari sistem otoritarian menuju sistem demokrasi. Sebagai seorang yang belum banyak dikenal publik, tiba-tiba harus memimpin organisasi sebesar Muhammadiyah, terus terang saya merasa ragu dan gamang.
Amien Rais telah berkibar sebagai tokoh publik nasional dan internasional, khususnya sejak 1993, ketika melontarkan isu tentang perlunya suksesi kepemimpinan nasional dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya. Lontaran ini telah memicu kemarahan luar biasa dari Presiden Soeharto dan para pendukungnya, termasuk yang ada di kalangan Muhammadiyah, selama beberapa tahun berikutnya sampai rezim Orde Baru itu jatuh pada Mei 1998. Perasaan gamang yang sering dibayang-banyangi sosok kharismatik Amien Rais berjalan sekitar setahun setelah saya memimpin Muhammadiyah. Kemudian, secara berangsur yang dibantu oleh banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh lintas iman, saya mulai menemukan diri sendiri di tengah-tengah pergolakan politik nasional dalam iklim euforia demokrasi yang nyaris tanpa kendali itu.
Muhammdiyah sebagai representasi dari salah satu sayap umat Islam terbesar di Indonesia, di samping NU, harus dipimpin oleh seorang yang berasal dari kawasan udik yang secepatnya mesti pandai merangkak ke panggung nasional. Jelas tidak mudah bagi saya yang ketika itu sudah berusia 63 tahun.
Saya lahir di sebuah nagari tersuruk Sumpur Kudus yang terletak di pedalaman Sumatra Barat pada 31 Mei 1935. Ketika kecil tidak punya mimpi apa pun untuk beranjak jauh dari kawasan udik itu. Memang kemudian saya pernah belajar di madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Lintau (Tanah Datar) dan Yogyakarta antara tahun 1950 dan 1956, tetapi modal itu terasa belum cukup untuk menduduki posisi puncak di Muhammadiyah.
Sekiranya Amien Rais tidak berputar haluan memasuki dunia politik, mungkin saya tidak akan pernah menjadi orang pertama di lingkungan Muhammadiyah. Maka, tidaklah heran, mengapa saya terkejut karena tiba-tiba harus tampil ke posisi seorang yang dituakan dalam Muhammadiyah. Sebelumnya hanyalah sebagai anggota pimpinan pusat dan sebagai wakil ketua sejak 1994, saat Amien Rais menggantikan posisi Ketua PP KH Azhar Basjir yang wafat pada tahun itu. Azhar Basjir, seorang kiai dengan pemahaman agama yang dalam dan lurus.
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/04/09/mkyus1-pengalaman-memimpin-muhammadiyah-1
-------------
Pengalaman Memimpin Muhammadiyah (2)
Selasa, 16 April 2013, 20:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Ahmad Syafii Maarif
Berbeda dengan gaya kepemimpinan Azhar Basjir yang tenang dan lembut sesuai dengan sifat seorang kiai, di bawah Amien Rais, Muham madiyah harus berhadapan dengan negara di bawah sistem politik yang tabu untuk dikritik. Seluruh kekuasaan negara terpusat pada satu tangan, seorang jenderal lagi, sekalipun di depan forum Muktamar Muhammadiyah di Aceh pada Juli 1995 pernah mengakui sebagai "bibit Muhammadiyah yang ditanam di bumi Indonesia".
Dalam situasi yang serbatertekan itu, pernyataan presiden Soeharto ini mendapat tepuk tangan yang membahana dari peserta muktamar. Bahkan, di beberapa daerah, pernyataan ini dicetak untuk "melunakkan" sikap penguasa setempat terhadap Muhammadiyah.
Anda bisa bayangkan betapa sulitnya posisi Muhammadiyah dalam konstelasi politik nasional yang sangat kritikal itu. Saya mendampingi kepemimpinan Amien Rais yang kadang- kadang memang tidak mudah diikuti dan dipahami, sering menempuh jalan sendiri, tetapi saya banyak belajar bersama anggota PP yang lain.
Sebagian kami kadang-kadang berada dalam situasi harap-harap cemas. Pihak istana sebenarnya ketika itu sudah ingin sekali agar Amien Rais tidak berada di puncak pimpinan Muhammadiyah karena dirasa sudah sangat mengganggu kemapanan sistem kekuasaan.
Harapan pihak istana ternyata sia- sia karena adalah sebuah kemustahilan memisahkan Muhammadiyah dengan Amien Rais. Tokoh ini di saat panas itu sangat diperhitungkan secara nasional oleh kawan dan lawan.
Seorang wartawan bahkan pernah menyebutnya sebagai sosok "yang telah putus urat takutnya" karena mengamati tingkat keberanian Amien Rais yang spektakuler itu.
Bulan Juli 2000 dalam muktamar ke-44 di Jakarta, saya terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah dengan suara terbanyak. Sekitar tiga bulan menjelang muktamar, Amien Rais "sedikit marah" karena saya tidak begitu rajin berkunjung ke daerah-daerah. Dikhawatirkan, saya tidak akan terpilih sebagai ketua dalam muktamar itu. Sebagai seorang yang mulai mengenal medan, saya cuek saja. Terpilih, ya syukur, tidak ya syukur. Terserah saja kepada para pemilih.
Tidak ada tim sukses yang dibentuk, semuanya biar mengalir seperti air saja. Apalagi bagi saya, model-model tim sukses terasa bernuansa politik, sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang menjaga jarak sama dengan semua kekuatan politik. Kata orang, di bawah kepemimpinan saya, Muhammadiyah berjalan lebih tenang dan aman sebab dipimpin oleh seorang yang bukan politisi.
Selain itu, Presiden Soeharto mungkin tidak begitu mengenal saya seperti mengenal Amien Rais.
Akan tetapi, ada ujian agak berat atas kepemimpinan saya ketika muncul berita awal 2001 bahwa Presiden Abdurrahman Wahid akan dijatuhkan oleh MPR, pimpinan Amien Rais.
Pengikut Gur Dur, khususnya di Jawa Timur, serta-merta mengamuk dan merusak masjid-masjid dan bangunan lain milik Muhammadiyah. Bahkan, gedung SMA Muhammadiyah di Situbondo dibakar habis.
Dalam situasi serba sulit ini, jelas tidak mudah bagi saya memimpin Muhammadiyah, sekalipun punya hubungan baik dengan elite NU, termasuk Ketua Umum nya KH Dr A Hasyim Muzadi.
Pada tingkat akar rumput, hubungan baik ini tidak berhasil meredakan amuk massa yang terkait dengan kekuasaan itu. Akal sehat sama sekali tidak ber fungsi.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dalam menyikapi situasi tidak normal itu, saya nilai sangat arif, tidak terpancing untuk melayani brutalitas massa, dengan membuat pernyataan tertanggal 5 Februari 2001 yang berbunyi: 1) Mendukung gerakan demokrasi dengan cara damai dan konstitusional. 2) Menyesalkan pelbagai tindakan yang mengarah kepada anarkisme dan perusakan. 3) Menyerahkan kepada aparat keamanan untuk dapat segera mengantisipasi timbulnya kerusuhan dan perusakan serta secepat mungkin mengusut dan menindak tegas tindakan yang melawan hukum. 4) Mengimbau kepada masyarakat Jawa Timur agar tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan adu domba dari pihak-pihak tertentu .
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/04/16/mlcmsl-pengalaman-memimpin-muhammadiyah-2
-----------
Pengalaman Memimpin Muhammadiyah (3)
Selasa, 23 April 2013, 07:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Ahmad Syafii Maarif
Sekalipun Muhammadiyah disakiti dan harta miliknya dirusak, reaksi yang diberikan adalah dalam bentuk pernyataan di atas, yaitu agar hukum ditegakkan. Dengan sengaja menyamarkan nama pelaku teror itu, Muhammadiyah tidak rela lantaran politik kekuasaan persaudaraan umat di tingkat bawah menjadi kacau dan berantakan. Ongkosnya akan sangat tinggi bila teror dibalas dengan teror. Orang yang beradab pasti mampu menahan diri sebagai pertanda keadaban.
Anarkisme di Jawa Timur menjadi perhatian utama PP Muhammadiyah. Kontak dengan PWM Jawa Timur terus dilakukan sambil mendesak aparat agar tindakan kekerasan dihentikan secepatnya. Anak-anak muda NU yang dekat dengan saya terus dihubungi agar menggunakan pengaruh mereka untuk meredakan situasi yang panas, tetapi tidak membawa hasil. Cukup banyak milik Muhammadiyah yang menjadi sasaran tindakan brutal selama berbulan-bulan sampai Presiden Abdurrahman Wahid benar-benar harus rela meninggalkan kursi kepresidenannya pada 23 Juli 2001, setelah berkuasa sejak 20 Oktober 1999.
Pengalaman memimpin Muhammadiyah dalam kondisi semacam itu sungguh sangat membekas dalam hati dan perasaan saya. Ternyata sebagian umat Islam ketika tokoh idolanya sedang berada dalam proses kejatuhan karena dinilai melakukan kesalahan menjadi tidak stabil dan tidak normal, bahkan bisa berbuat apa saja yang dilarang agama. Sejarah Islam dalam bilangan abad tidak sunyi dari pengalaman pahit serupa ini, tetapi kita tidak mau belajar untuk tidak mengulanginya.
Alhamdulillah, beberapa bulan setelah itu hubungan NU-Muhammadiyah di tingkat dasar berangsur pulih secara perlahan, tetapi pasti. Kata orang, kepemimpinan saya telah lulus ujian, sekalipun Muhammadiyah harus berkorban. PBNU bukannya tidak mengakui bahwa milik Muhammadiyah telah dirusak oleh warganya. Oleh sebab itu, bantuan mereka tawarkan untuk perbaikan kembali, tetapi PWM Jawa Timur dengan sopan menolaknya dengan alasan: “…secara spontan warga Muhammadiyah telah mulai melakukan perbaikan.” Jawaban ini sebenarnya tajam, tetapi dianyam dalam bahasa simbolis yang santun, sejalan dengan salah satu diktum dalam kepribadian Muhammadiyah yang berbunyi: “Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.”
Saya dan teman-teman pimpinan yang telah bekerja keras sejak muktamar tahun 2000 untuk merajut tali persaudaraan yang tulus dengan kalangan NU tentu cukup terluka dengan apa yang dialami Muhammadiyah di Jawa Timur. Tetapi, di awal tahun 2002, upaya menguatkan persaudaraan itu saya teruskan lagi dengan hasil yang lumayan. Inilah rupanya risiko yang harus dilalui Muhammadiyah karena anggota masyarakat tertentu belum bisa membedakan antara figur Amien Rais sebagai Ketua MPR dengan Muhammadiyah yang ketika itu sudah berada di bawah kepemimpinan saya. Sampai dengan muktamar ke-45 di Malang, Juli 2005, gangguan terhadap Muhammadiyah sudah jauh berkurang, bahkan sampai hari ini, setelah saya sejak tahun itu tidak lagi berada dalam kepengurusan PP Muhammadiyah karena usia sudah 70 tahun.
Itulah sekilas pengalaman dari seorang anak kampung tersuruk dalam kiprah gerakan Muhammadiyah berhadapan dengan realitas umat dan bangsa. Suka dan getir saling melengkapi. Dalam segala cuaca, stamina spiritual memang tidak boleh melemah, sekalipun tidak jarang saya merasa sangat lelah.
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/04/22/mlnr53-pengalaman-memimpin-muhammadiyah-3habis
Monday, March 18, 2013
Potret Ulama Bersahaja
Potret Ulama Bersahaja
Judul Buku: Soal Jawab Yang Ringan-Ringan
Penulis: AR Fakhruddin
Penerbit: Suara Muhammadiyah, Yogyakarta
Cetakan: Tahun 2012
Tebal: xx + 287 halaman
Oleh M. Husnaini
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya
Dimuat di Matan,
Edisi Februari, 2013
Mendakwahkan Islam
yang mudah dicerna lintas kalangan, terutama kalangan awam, jelas bukan upaya
sederhana. Dibutuhkan penguasaan materi mendalam sekaligus cara penyampaian
elegan. Ada muballig yang fasih melafalkan dalil-dalil agama, tetapi gagal
membahasakannya dengan sederhana. Belakangan muncul muballig-muballig yang bisa
menyajikan dakwah Islam dengan “meriah”, tetapi materinya justru tidak
bertenaga.
Kiai Haji Abdul
Rozak Fakhruddin tampaknya mampu melampaui semua kendala di atas. Buku ini
merekam jelas bagaimana Pak AR—begitu ia akrab disapa—menghadirkan Islam yang
mudah dicerna. Ulama yang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah 1968-1990 ini
memang dikenal sebagai ulama yang sederhana. Kenyataan itu sudah menjadi trade
mark sejak Pak AR meniti karir sebagai muballig di pelosok Sumatera Selatan
hingga dipercaya sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah selama 22 tahun.
Kepribadiannya yang
sejuk dan bersahaja membuat dakwahnya mudah diterima. Ketika ditugasi mengisi
pengajian di RRI Nusantara II Yogyakarta setiap Selasa dan Sabtu—embrio naskah
buku ini—tidak sedikit pemirsa non-Muslim yang tertarik dengan uraian-uraiannya
tentang Islam. Seperti sosoknya, dakwah Pak AR memang jauh dari kesan garang,
apalagi mudah menyalahkan.
Judul Soal Jawab
Yang Ringan-Ringan jangan dipahami bahwa buku ini hanya berisi
masalah-masalah ringan. Pemberian judul demikian lebih menggambarkan cara Pak
AR dalam membantu umat memecahkan persoalan agama tanpa menambah beban hidup
mereka. Tidak disertakannya dalil juga karena Pak AR sangat memahami realita
masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, yang tingkat keberagamaannya umumnya
masih pemula.
Bagi Pak AR, dakwah
harus bil hikmah dan biqadri uqulihim (sesuai kadar akal
umat). Karena itu, yang pemahaman agamanya menengah atau bahkan sudah pakar,
silahkan merujuk dalil-dalil sendiri dalam al-Quran, hadis, dan kitab-kitab
karya ulama, semacam Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Fiqhus Sunnah, Zadul
Ma’ad, dan lainnya.
Yang pasti, sebagai
ulama besar, Pak AR tidak lantas bersikap ekstrem dan arogan. Perhatikan
penggalan kalimat berikut: “Buku ini saya dasarkan atas al-Quran dan hadis
shahih. Oleh karenanya, apabila terdapat kekeliruan supaya dibenarkan dengan
dasar hadis yang shahih pula …di samping itu, saya tidak berani menetapkan
sesuatu dengan hukum tertentu, misalnya wajib, sunnah, dan sebagainya. Tentang
hal itu saya serahkan sepenuhnya kepada pembaca” (hal 3).
Sungguh sikap ulama
sejati yang jauh dari sikap tinggi hati. Dan itu bukan lips service
semata. Menelusuri lembar demi lembar halaman buku ini, saya tidak menemukan
satupun kalimat yang menghakimi orang meluncur dari lisan Pak AR, seperti
bid’ah, sesat, atau kafir. Pemilihan diksi katanya lembut, susunan kalimatnya
enak didengar.
Misalnya, saat
menjawab persoalan-persoalan yang “rawan” juga tidak membuat merah telinga.
Ketika menanggapi pertanyaan seputar hukum memuliakan kuburan orang tua dengan
membangun batu nisan, Pak AR memulai jawaban, “Sesungguhnya saya merasa berat
hati menjawab pertanyaan di atas. Rasa berat hati saya itu karena nanti akan
dikatakan: Wah kiranya yang tahu tentang agama, tentang hadis, seolah hanya Pak
AR saja”…” (hal 45).
Juga ketika
menanggapi hukum sedekahan dan tahlilan untuk orang meninggal. Pak AR menulis,
“…kalau boleh saya berkata yang sebenarnya, mengadakan sedekahan ketika orang
meninggal, kemudian berturut-turut pada hari ketiganya, ketujuhnya, keempat
puluhnya, keseratusnya, dan keseribunya, itu bukan berasal dari agama Islam.
Jelasnya, Allah tidak memerintahkan, begitu pula Rasulullah SAW…” (hal 55).
Maka pelajaran
penting yang dapat diambil dari buku ini adalah seorang muballig, guru, ustad,
bahkan kiai harus mampu mengatasi persoalan keseharian umat dengan sikap
bijaksana, bahasa yang sederhana, tidak menggurui, apalagi menghakimi dan serba
menyalahkan. Sikap terakhir ini jelas tidak akan menyelesaikan masalah. Justru
ia akan menambah beban masalah, dan bahkan menghancurkan ukhuwah islamiyah
di kalangan umat.
Friday, March 15, 2013
Defining Indonesian Islam: An Examination of the Construction of National Islamic Identity of Traditionalist and Modernist Muslims
Burhani, Ahmad Najib. 2013. “Defining Indonesian Islam: An Examination of the Construction of
National Islamic Identity of Traditionalist and Modernist Muslims” in Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations, edited by Jajat Burhanuddin and C. van Dijk, pp. 25-48 (Amsterdam: Amsterdam University Press and ICAS). Also available at Amazon and IIAS.
A journalistic report from Newsweek magazine in September 1996 about Islam in Indonesia was entitled ‘Islam with a Smiling Face’. The title is indicative of the image of Islam in the archipelago, which differs from Islam elsewhere in the Muslim world. In general, according to this report, Islam in Indonesia is peaceful, moderate, and shows a positive attitude towards democracy, modernity, plurality, and human rights. This conclusion is echoed by Azyumardi Azra (2010) who emphasises that Islam in Indonesia is different from that in the Middle East due to its distinctive traits, such as its tolerance and moderate views and the fact that it provides a ‘middle way’ (umma wasaá¹) between secularism and Islamism. Such an assessment obviously represents a contemporary positive meaning of the distinctiveness of Islam in Indonesia. Although certain Muslims from other parts of the world possibly object to this exclusive claim, the particularity of Islam in Indonesia in general has been recognised by many scholars.
Early American scholarship on Islam in Indonesia was aware
of its distinctiveness. However, in contrast to the current connotation, which
generally tends to have a positive meaning, these scholars perceived the
distinctiveness of Indonesian Islam in a negative way, particularly in
comparison to normative Islam and Islam in its heartland. Indonesian Islam in
this context tended to be seen as incomplete or corrupted. Clifford Geertz
(1960), for instance, shows his reluctance to categorise the nominal Muslims in
Java, who constitute the majority, as Muslims. Instead of calling Islam in Java
‘Javanese Islam', he preferred the term ‘Religion
of Java’, as is reflected in the title of his classical book. Geertz is not
alone in perceiving the particularity of Islam in Indonesia in this negative sense.
C.L.M. Penders and several other scholars perceive that the majority of
Indonesian people could be barely considered Muslims based on the degree of
correspondence with, following the terminology from Ernest Gellner (1981), High
Islam. Penders recalls that in the beginning, the Javanese and peoples in the Indonesian
Archipelago attached themselves to Islam at only one stage higher than a pro
forma. And in its progress,
Islam was never able to replace traditional Javanese civilisation in its
totality. In fact, Islam was only a thin and easily flaking veneer on top of a
solid body of traditional beliefs, which consist of a mixture of animism and
Hinduism/Buddhism. The core of Javanese ideas and practices remained
non-Islamic. The canon law of Islam (sharÄ«‘a) never supplanted adat-law
(Penders 1977:236-7).
What can be inferred from these two contrasting
perspectives of the same subject? Is the smiling Islam the same as the
corrupted Islam? Is the puritan Islam identical to terrorist Islam? From an
international security perspective, as a result of the impact of 9/11, Islam
seems to be considered benevolent and good when it can stay away from Middle
Eastern culture and influences and keeps its distance from scriptural Islam.
The closer people are to Islam, the more dangerous they become. The less
Islamic a society is, the better it is in terms of the human relationship.
However, from an Islamist perspective, which is also the perspective held by
Orientalist scholarship, this kind of Islam is not really Islam. Following this
argumentation, people often come to the misleading conclusion that Islam in
Indonesia is perceived as a benign, peaceful, and friendly Islam because it is
impure or corrupted. Another conclusion is that what makes Islam in Indonesia distinct
is the fact that it is not authentic.
There are several scholars who attempt to examine the
concept of Indonesian Islam as a specific term for the Islam of Indonesia.
Michael Laffan (2006), for instance, traces its history back, particularly, to
the nineteenth and early twentieth century when the Indonesian Muslim community
in Cairo and Mecca were commonly called Jawi
Islam, although he admits that the term has been used since the thirteenth
century. From his observations, he concludes that Jawi Islam does not constitute a specific form of Islam
in terms of identity and authenticity. Jawi
Islam simply refers to those who studied in Mecca or Cairo who
accidentally came from Southeast Asia and seemed to have an inferior outlook on
religiosity and Islamic knowledge compared to those from the rest of Muslim
world, including Malaysia (Laffan 2006:18-21). Just like Jawi Islam, the phrase Indonesian
Islam does not refer to any specific form of Islam, but rather to the Islam in
Indonesia that has been least influenced by foreign cultures. ‘The further back
in time we go, the truer, more authentically ‘Indonesian’, the Islam is assumed
to be [...] The further back in time we go, the more Indonesia itself fades
from view, and the less it is recognizably Islamic at all, being replaced by
our scholarly regional conception of Southeast Asia with its inherently
polycentric and variegated mandalas’ (Laffan 2006:13).
Different from Laffan, Martin van Bruinessen (1999)
explains, although only in passing, that the contemporary demand for the
construction of Indonesian Islam is initiated by the pembaruan (renewal)
movement, and in particular by some intellectually sophisticated Muslims in
Indonesia as a response to globalisation. They consider ‘“Indonesian-ness” as a
legitimate dimension of their own Muslim identities’ (Van Bruinessen 1999:170).
Unfortunately, Van Bruinessen does not elaborate this concept any further. He
only mentions that the acceptance of the Pancasila is a significant element of
authentic Indonesian Islam, since it highlights an Indonesian Islamic identity that
differs from that in the Middle East. It seems that Van Bruinessen’s intention
is to recount that the acceptance of the Pancasila has been used as a symbol of
the Islam of Indonesia in order to free itself from a Centrum-periphery
dichotomy, which places Indonesia primarily as the recipient of influences from
other Muslim countries, particularly centres of Islam such as Mecca and Egypt.
This contribution delineates the construction of Indonesian
Islam and analyses the above mentioned contrasting interpretations by taking the
position that although there are several points of similarity, the concept of
Indonesian Islam has a different meaning in Indonesian traditionalist and
modernist Muslim circles. For traditionalist Muslims, the concept reflects the
efforts to define what is authentic in Indonesian Islam and is linked with avoiding
a blind imitation of foreign influences. Different from the concept of Jawi Islam, Indonesian Islam
has consciously been used in this way to refer to a nationally-distinct Islam.
In modernist circles, Indonesian Islam is mainly used to solve the problems of
the relation between religion and state. To elaborate this position, the author
will examine the embryos of the concept by analysing the unification between
Islam and Indonesia as proposed by two of the most influential Islamic thinkers
in Indonesia: Abdurrahman Wahid, with a traditionalist background, and
Nurcholish Madjid, with a modernist one. Although these two scholars do not use
the term Indonesian Islam to designate a distinctive form of Islam in
Indonesia, through their conceptual thoughts, such as pribumisasi of Islam (indigenisation of Islam)
and the idea of integrating Indonesianess and Islamness, they pioneered what is
now popularly proclaimed as Indonesian Islam.
Subscribe to:
Comments (Atom)


orcid.org/0000-0002-0333-8344