Muhammadiyah Melangkah ke Dunia Internasional

Suara Muhammadiyah, 02 / 98 | 4 - 19 RABIULAWAL 1434 H or 16 - 31 JANUARI 2013, hal. 40-41.

Oleh Ahmad Najib Burhani

Pengurus PCIM Amerika Serikat, Peneliti LIPI

Bagi sarjana atau pengamat asing yang tidak biasa hadir di acara akademik di Indonesia, barangkali mereka terheran dengan penyelenggaraan IRCM (International Research Conference on Muhammadiyah) di Universtas Muhammadiyah Malang (UMM) yang berakhir awal Desember 2012 lalu. Meski acara itu merupakan kegiatan akademik, namun simbol-simbol keagamaan tampil secara jelas di mana-mana. Berbeda dari acara akademik di dunia barat, IRCM dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, lagu Indonesia Raya, dan hymne Muhammadiyah. Para pembicara pun, meski memaparkan kajian atau temuan ilmiah, tapi banyak yang memulai dan mengakhiri presentasinya dengan bismilah dan alhmadulillah.

Bagi orang Indonesia, apalagi orang Muhammadiyah, tentu tidak ada yang aneh dengan semua proses itu. Tapi tidak demikian halnya dengan mereka yang berpikir bahwa dunia akademis harus bersih dari nilai dan simbol keagamaan. Kelompok kedua ini akan menganggap adanya nilai dan simbol agama akan mengganggu sikap netral seorang akademisi ketika sedang mengkaji agama atau aktivitas keagamaan. Karena itu, apa yang terjadi di Malang itu menjadi semacam ambiguitas dalam memulai langkah observasi dan kajian ilmiah; yaitu antara ketundukan kepada agama atau mendedikasikan seluruh upaya keilmuan untuk membnarkan apa yang tertulis secara harfiyah dalam kitab suci dan upaya berpikir obyektif demi keilmuan murni. Tapi memang seperti itulah dunia akademis kita yang tidak sekuler, paling tidak apa yang tampak di permukaan.

Tentu saja pembacaan kalam suci Ilahi berbeda dari tarian topeng yang juga ditampilkan di pembukaan IRCM. Tarian yang ditampilkan oleh mahasiswa UMM itu cukup memukau dan menghibur para hadirin. Tidak hanya sebagai sebuah hiburan, tapi juga sebagai kontradiksi dalam organisasi Muhammadiyah yang terkenal sebagai organisasi puritan yang anti terhadap budaya lokal yang sinkretik. Tarian topeng itu juga menampilkan kontradiksi antara peran perempuan di ruang publik yang dalam pemahaman kelompok ekstrim puritan harus dipisahkan dari laki-laki. Beruntung, dalam tarian topeng ini tak tampak jelas apakah penarinya laki-laki atau perempuan. Dan terlebih lagi, tarian itu tak menampilkan unsur erotis apapun yang seringkali menjadi taboo di organisasi ini.

Masih berkaitan dengan tarian, persoalan dasar lain yang masih menjadi perdebatan di tubuh organisasi seperti Muhammadiyah adalah persoalan sinkretisme. Tapi sepertinya tarian itu tak menodai iman atau tauhid sama sekali karena tak mengandung unsure-unsur ketuhanan, sehingga tak perlu dikhawatirkan. Justru sebaliknya, tarian itu mampu menampilkan kombinasi yang menarik antara tradisi, agama, dan modernisasi. Tarian topeng itu diambil dari budaya Indonesia dan ditampilkan dengan kostum tradisional. Namun penari perempuan yang tampil tak melepaskan simbol agama dengan tetap memakai jilbab. Tarian ini juga ditampilkan dalam pembukaan acara yang bernuansa modern yang menampilkan kemegahan UMM dan kecanggihan teknologi di kampus itu.

IRCM di Malang dan peringatan 100 tahun Muhammadiyah bulan November yang lalu menampilkan banyak hal yang perlu dicermati, selain penyelenggaraan acara itu sendiri. Salah satunya adalah apa yang ditampilkan oleh Robin Bush (Asian Research Institute, Singapura) dan Ken Miichi (Iwate Prefectural University, Jepang). Mereka menampilkan data yang cukup mengejutkan tentang jumlah orang Indonesia yang mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah. Selama ini yang berkembang adalah ada perbedaan sekitar 10 juta antara jumlah warga NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Jika NU disebut memiliki 40 juta anggota, maka Muhammadiyah memiliki 30 juta anggota. Jika NU berjumlah 30 juta, maka Muhammadiyah berjumlah 20 juta.

Berdasarkan survey yang dilakukan The Asia Foundation (TAF) dan dipresentasikan oleh Robin Bush, warga Indonesia yang mengaku berafiliasi dengan NU berjumlah 49 persen, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9 persen. Sementara menurut survey dari Ken Miichi, warga NU adalah 30 persen, sementara yang mengaku dirinya Muhammadiyah hanya 4,6 persen.

Tentu saja banyak penjelasan yang bisa diberikan terhadap data itu. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Rizal Sukma, direktur eksekutif CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dan ketua lembaga hubungan luar negeri PP Muhammadiyah. Menurutnya, Muhammadiyah adalah organisasi, sementara NU adalah tradisi. Orang hanya menyebut dirinya sebagai anggota organisasi jika dia secara resmi terdaftar di organisasi itu. Sementara untuk NU, orang bisa mengklaim dirinya NU meski hanya sekali mengikuti tradisi ziarah kubur dan tahlilan. Apapun penjelasan yang diberikan terhadap data itu, orang Muhammadiyah perlu berefleksi tentang kuantitas keanggotaannya, di samping kualitasnya tentu saja. Mengapa? Politik di Indonesia itu sering didasarkan pada politik angka-angka. Jika jumlahnya kecil, maka tidak perlu ada wakil dari Muhammadiyah di kabinet karena Muhammadiyah hanya representasi dari minoritas warga Indonesia. Ini hanya satu contoh dampak dari angka di politik.

Di samping data yang membuat prihatin itu, tentu banyak hal positif yang berkembang di Muhammadiyah. Salah satunya adalah kemampuan Muhammadiyah menjaga diri dari carut-marut politik. Ini, misalnya, berbeda dari NU yang belakangan ini banyak warganya yang hanyut dalam kisaran politik kotor dan melupakan misi sosial dan keagamaan.

Secara umum, konferensi di Malang itu menampilkan kemampuan Muhammadiyah untuk melangkah ke tingkat global dan menunjukkan wajah Indonesia ke masyarakat dunia. Seperti yang disampaikan oleh Azyumardi Azra, acara di Malang itu sangat mengesankan karena seluruh acara bisa diselenggara dengan menggunakan bahasa Inggris dengan sangat lancar. Menurutnya, acara seperti ini tidak bisa terjadi bahkan di Malaysia, Filipina dan Thailand. Azyumardi bahkan menyebut ini merupakan konferensi terbesar di dunia yang membahas tentang organisasi Islam. Robert Hefner (Boston University) dan Merle Ricklefs (Australian National University) bahkan berkali-kali menyampaikan apresiasi positifnya terhadap seluruh rangkaian perayaan 100 tahun Muhammadiyah dan IRCM.

Yang paling tampak kontras antara sebelum dan setelah acara adalah Jonathan Benthall, profesor ahli masalah filantropi dari University College London (UCL). Benthall tiba di Malang dua hari sebelum acara berlangsung. Dalam dua hari itu, ketika bertemu dengan panitia ia selalu menampilkan wajah masam setiap kali bertemu dengan panitia. Namun ketika acara berlangsung, dia adalah salah satu peserta yang paling aktif, termasuk pada pertunjukan film di malam hari dan kunjungan ke AUM (Rumah Sakit Pendidikan UMM dan Obyek Wisata Alam Muhammadiyah di Batu). Memasuki hari kedua konferensi, Benthall mulai ramah ke panitia dan memuji penyelenggaraan. Pada hari terakhir, Benthall menjadi salah satu orang yang paling murah senyum dan akrab. Benthall juga yang mempersiapkan pembuatan laporan IRCM di jurnal internasional Anthropology Today yang rencananya akan ditulis oleh Claire-Marie Hefner.

Setelah memberikan kesadaran akan kemampuan Muhammadiyah berada di tingkat global, sebagai bentuk refleksi, barangkali Muhammadiyah perlu mengkonsolidasikan AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) yang berasal dari Timur Tengah untuk menyelenggarakan acara serupa. Dengan cara ini, akan tampak potensi besar yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang selama ini masih tertimbun. Organisasi ini memiliki banyak kader yang sangat kuat penguasaannya terhadap khazanah Islam klasik dan Timur Tengah. Akan menjadi prestasi yang luar biasa jika Muhammadiyah juga mampu menyelenggarakan konferensi internasional dengan bahasa Arab dengan menghadirkan pakar-pakar Islam dari Timur Tengah seperti Hassan Hanafi.

-oo0oo-

 Download the article from Suara Muhammadiyah

Faith, Moral Authority, and Politics: The Making of Progressive Islam in Indonesia

Arifianto, Alexander R. 2012. Faith, Moral Authority, and Politics: The Making of Progressive Islam in Indonesia. Thesis (PhD) - Arizona State University.

ABSTRACT
Several Islamic organizations have experience major changes in their theological frames and political identities away from fundamentalist and revivalist theological orientation to one that embraces a progressive Islamic theology that synthesizes these norms with classical Islamic teachings. What are the factors that explain these theological changes? What are the causal mechanisms that help to promote them? Using the moral authority leadership theory, I argue that Islamic groups would be able to change their theological frames and political identities if the changes are promoted by religious leaders with 'moral authority' status, who are using both ideational and instrumental strategies to reconstruct the theological frames of their organizations. In addition to moral authority leadership, intermediary variables that also affect the likelihood of a theological change within Islamic groups are the institutional culture of the organization – the degree of tolerance for non-Islamic theological teachings - and the relationship between the Islamic group and the state.

This study is a comparative historical analysis of two Indonesian Islamic groups: the Nahdlatul Ulama (NU) and the Muhammadiyah. It finds that the NU was able to successfully change its theological positions due to the presence of a charismatic moral authority leader, the tolerant institutional culture within the organization, and the ability of the organization to ally with the Suharto regime, allowing the reform to be institutionalized with little intervention from the regime. On the other hand, theological reform within the Muhammadiyah was not successful due to the lack of a leader with moral authority status who could have led the reforms within the organization, as well as to the dominance of a revivalist institutional culture that does not tolerate any challenges to their interpretation of Islamic theology. The analysis makes theoretical contributions on the role of religious leadership within Islamic movements and the likelihood of Islamic groups to adopt liberal political norms such as democracy, religion-state separation, and tolerance toward religious minorities. It identifies the mechanisms in which theological change within Islamic group become possible.

TABLE OF CONTENTS

LIST OF TABLES ...................................................................................... x
LIST OF FIGURES .................................................................................... xi
CHAPTER
1 INTRODUCTION ........................................................................ 1

2 LITERATURE REVIEW, THEORY, AND METHODOLOGY ........ 22
Review of Competing Explanations ................................ 23
Political Culture (Culturalist) Approach. .............. 23
Rational Choice (Rationalist) Approach. .............. 27
Social Constructivist Theory. ............................... 35
Weberian Charismatic Leadership Theory. .......... 42
Theoretical Framework and Hypotheses .......................... 47
Conceptualizing Political Islam. .......................... 51
Theorizing Moral Authority. ................................ 55
Intervening Variables. ......................................... 61
The Institutional Culture of the Organization. ................................ 63
Relations between the State and the Religious Organization. .... 66
Dependent Variable. ................................ 70
Causal Mechanisms for Successful and Unsuccessful Theological Change. ... 74
Research Methodology.................................................... 77
Case Selection and Justifications. ........................ 78
Data Sources. ...................................................... 81

3 THE SUCCESSFUL REFORM PATHWAY: THE CASE OF THE NAHDLATUL ULAMA .... 86
Historical Background of the Theological Reforms Within the NU ................ 90
Analysis of Theological Change within the NU ............. 110
Abdurrahman Wahid’s Moral Authority Leadership. ............................ 110
Tolerant Institutional Culture within the NU. ..... 126
NU’s Relations with the Indonesian State. ......... 130
Alternative Explanations on Theological Reforms within the NU................... 136
Culturalist Explanation of the NU Reform. ........ 138
Rationalist explanation of NU’s theological reform. ..................................... 141
Conclusion .................................................................... 147

4 THE UNSUCCESSFUL REFORM PATHWAY: THE CASE OF THE MUHAMMADIYAH .. 154
Historical Overview of Theological Reform within the Muhammadiyah ........ 158
Analysis of the Theological Reform within the Muhammadiyah .................... 176
Religious Leadership of Nurcolish Madjid and Syafii Ma’arif. ..................... 176
The Impacts of Puritanist/Revivalist Institutional Culture. ............................. 181
Relations between the Muhammadiyah and the Indonesian State ................. 196
Alternative Explanations on the Theological Reform within the Muhammadiyah ...... 202
Culturalist Explanation. ..................................... 194
Rationalist Explanation. ..................................... 198
Conclusion .................................................................... 203

5 CONCLUSION ........................................................................ 210
Review of Empirical Findings ....................................... 210
Theoretical Contributions .............................................. 228
Future Research ............................................................ 231
REFERENCES .......................................................................................... 233

Wawancara: Ahmad Najib Burhani: Muhammadiyah Perlu Ijtihad Baru

MATAN, Edisi 78, Januari 2013, hal. 18-19.

Melewati satu abad perjalanan, Muhammadiyah dihadapkan pada sejumlah tantangan serius. Bukan lagi persoalan Tahayyul, Bid’ah dan Khurafat (baca: TBC) se­bagai lawan utama dakwah ke depan, melainkan kejumudan pikiran dan stagnasi gerakan menjadi dua problem besar yang menyumbat gerak laju Per­syarikatan.

Upaya menggagas ijtihad gerakan adalah satu dari sekian wacana yang muncul dalam Kongres Penelitian In­ternasional mengenai Muhammadiyah (International Research Congress on Muhammadiyah/IRCM) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 29 November – 2 Desember 2012. Kongres yang dihadiri 40 peneliti baik dari nasional maupun internasional ini men­gupas tuntas kontestasi Persyarikatan selama satu abad berlalu.

Kongres juga memberikan gagasan-gagasan yang mencerdaskan sebagai modal melewati 100 tahun mendatang. Dari itu, berbagai otokiritik bermunculan di antaranya mengenai jumlah keang­gotaan yang tidak jelas, cara pandang konservatif yang dilestarikan, dan sejum­lah alasan kenapa para peneliti asing tidak lagi tertarik meneliti Muhammadiyah. Wartawan MATAN, Nafi’ Muthohirin berkesempatan mewawancarai Sekretaris Steering Comitee IRCM/Kandidat Dok­toral di University of California, Santa Barbara, AS, Ahmad Najib Burhani. Berikut beberapa petikannya:

Pada penyelenggaraan IRCM beberapa waktu lalu, apa saja masukan yang baru bagi Muhammadiyah?

Banyak hal baru yang ditemukan dalam acara kemarin, misalnya yang disampaikan M. Amin Abdullah dalam refleksi akhirnya. Dia menekankan su­paya Muhammadiyah melakukan ijtihad yang benar-benar baru, bukan sekedar recycling ijtihad seperti yang selama ini diulang-ulang. Konsep ijtihad ini berupaya menemukan satu bentuk iden­titas dan wawasan baru sebagai modal melangkah 100 tahun ke depan.

Selain itu juga ditemukan fakta yang mengagetkan dari data survei yang disodorkan beberapa panelis sep­erti Robin Bush, Hattori Mina (Nagoya University, Jepang), dan Ken Miichi (Iwate Prefectural University, Jepang). Mereka menunjukkan bahwa jumlah keanggotaan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama (NU) ternyata tidak terpaut sekitar 10 juta seperti selama ini dipahami. Umumnya orang mengatakan, jika NU mengklaim punya 40 juta anggota, maka Muhammadiyah 30 juta. Kalau NU beranggotakan 30 juta, maka Muhammadiyah 20 juta. Ternyata warga Muhammadiyah tidak ada separuhnya warga NU. Jika NU misalnya sekitar 40 persen dari jumlah keseluruhan warga Indonesia, maka Muhammadiyah hanya sekitar 7,9 persen.

Apa yang mendasari perbedaan total jumlah keanggotaan itu?

Menurut data survei yang dipapar­kan Hattori Mina dan Ken Miici, malah jumlahnya lebih kecil, 4,5 persen saja warga Persyarikatan yang benar-benar mengaku kader Muhammadiyah. Tentu saja ini memunculkan pertanyaan men­dalam apakah data ini benar.

Rizal Sukma menjelaskan, per­bedaan jumlah keanggotaan NU dan Muhammadiyah disebabkan karena NU adalah organisasi Islam yang lebih melekat pada tradisi, sementara Muham­madiyah lebih ketat sebagai organisasi Islam modern. Orang mengaku NU hanya dengan menjalankan ziarah kubur atau misalnya datang ke haul. Tetapi kalau Muhammadiyah lebih terlihat pada kegiatan-kegiatan dan keanggotaan yang lebih ketat daripada tradisi.

Bahkan, ada orang yang mengatakan bahwa anggota Muhammadiyah dengan Aisiyah itu berbeda. Variabel ini yang kiranya perlu diperhatikan lagi ketika me­lihat angka-angka keanggotaan tersebut. Tetapi angka itu sendiri, yang 7,9 persen atau 4,5 persen itu lumayan mengejutkan bagi warga Muhammadiyah.

Apa dampak dari angka keanggotaan yang sedikit itu?

Jika kita berefleksi pada awal pendi­rian Muhammadiyah memang jumlah keanggotaan organisasi Islam ini tidak pernah besar. Tetapi dengan angka yang sedemikian itu tentu mempengaruhi perpolitikan nasional. Jika angkanya hanya 7,9 persen atau 4,5 persen, maka jatah menteri misalnya, tidak akan bisa diberikan. Ini dampak secara politik. Sementara dampak secara organisasi tidak terlalu berefek. Tetapi ketika politik dikontrol dengan angka-angka, dengan menyebut Muhammadiyah itu kecil, maka representasi Muham­madiyah dalam pemerintahan akan menjadi tidak diperhitungkan karena tidak merepresentasikan warga yang sangat banyak.

Persoalan apa lagi yang muncul dalam diskusi-diskusi di konferensi kemarin?

Dari presentasi paper para peneliti kemarin, kita juga menemukan fakta bahwa tidak sedikit kader-kader Per­syarikatan yang terlihat agak ekstrem dalam memahami ajaran Islam. Fakta itu bisa dibuktikan misalnya yang ter­dapat di Paciran atau Solo. Kekerasan berlandaskan agama bisa terjadi di or­ganisasi manapun, seperti penyerangan Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan atau persekusi terhadap warga Syi’ah di Sampang. Bagi Muhammadiyah, yang terpenting kita bisa menjadikannya sebagai refleksi, hanya apakah kita mau menunaikan tugas menemukan identitas pribadi.

Selain itu, ada sekelompok warga Muhammadiyah yang cenderung menganggap Persyarikatan ini sudah keting­galan zaman, seperti dalam tulisan Mit­suo Nakamura dan Martin Van Bruines­sen. Karena itu, keduanya menyarankan supaya gerakan Muhammadiyah harus lebih dikeraskan.

Belakangan ini kita melihat para pe­neliti asing, bahkan dari Indonesia sendiri nampak sudah jarang menjadikan Muham­madiyah sebagai obyek penelitian yang menarik. Apa kira-kira penyebabnya?

Muhammadiyah memiliki karakter yang berbeda dengan organisasi Islam lainnya, seperti giat bekerja, beramal tanpa pamrih, rame ing gawe, dan memberi sebanyak-banyaknya kepada anak yatim. Ini adalah karakter Muham­madiyah di tahun 1950-1970-an. Nilai-nilai puritanisme ini dimaknai sebagai tindakan yang positif karena dianggap mengarah pada semangat protestan etik, kapitalisme, atau semangat bekerja. Namun, kini nilai-nilai puritanisme tersebut dimaknai berbeda. Puritanisme diartikan dengan ekstremisme.

Jadi ada semacam pergesaran nilai puritanisme?

Bisa dikatakan begitu. Terjadi kon­testasi pemaknaan di sini. Saya ambil contoh, dulu tahun 1970-an, semua buku James L. Peacock seperti Muslim Puri­tan atau Dahlan dan Rasul, di dalamnya melihat Muhammadiyah memiliki spirit etos kapitalisme dan protestanisme sep­erti Calvinisme di AS, yang kemudian menjadikan AS sebagai negara maju. Tetapi pada 2002, Peacock menulis fundamentalisme, sementara variabel yang dilihat berdasrkan konsep puri­tanisme Muhammadiyah seperti yang ditulisnya pada 1970-an. Dia berkisah tentang nilai yang sama tetapi punya makna yeng berbeda.

Selain otokritik terhadap Muham­madiyah, apa kelebihan Muhammadiyah yang dipresentasikan para peneliti asing kemarin?

Pertama, yang paling tampak or­ganisasi ini sudah mendunia, meski masih pelan. Jika dulu para pemikir Indonesia masih berpikir tentang Islam dalam lingkup Indonesia, kini para generasi muda Muhammadiyah berpikir untuk menampilkan Muhammadiyah di tingkat global. Kepercayaan diri itu ditemukan, meski secara geografis Indo­nesia berada di pinggiran dunia Islam. Sebagai perwujudan dari keinginan menduniakan Muhammadiyah adalah rencana menyelenggarakan konferensi dengan menggandeng Ghulen Move­ment dari Turki atau Nursi movement dan membahas perbandingan antara organisasi-organisasi itu.

Kedua, minat studi kemuhammadi­yahan yang dilakukan para sarjana lebih beragam. Tidak hanya melihat aspek politik dan ekonomi Muhammadiyah, tapi juga pada aspek spiritualitas, fi­lantropi, dan isu perempuan. Dalam kaitannya dengan perspektif yang di­pakai, mereka juga telah beranjak dari keterkungkungan Weberian perspektif menuju Durkheimian perspektif dan perspektif lain yang melihat tidak se­mata sebagai organisasi ortodok, tapi juga organisasi yang berciri khas ke-Indonesiaan.

Apa refleksi dari kegiatan IRCM kemarin bagi Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), terutama untuk pengembangan keilmuan?

Dalam kaitannya dengan AMM, IRCM menunjukkan munculnya kader intelektual muda di Muhammadiyah dengan gelar doktor dari luar negeri. Di antara mereka ada Ahmad Muttaqin, Rahmawati Husein, Alimatul Qibtiyah, Hilman Latief, Din Wahid, Prdana Boy, Mohammad Rokib, dan lain-lain. Mereka tampak sudah siap tampil tidak hanya di pentas nasional, tapi juga di tingkat internasional.

Ini barangkali yang sedikit mem­bedakan dari generasi senior di Mu­hammadiyah. Meski duduk dalam satu forum atau satu panel dengan begawan-begawan ahli Islam seperti M.C. Ricklefs, Martin van Bruinessen, Mark R. Woodward, Jonathan Benthall, Mitsuo Nakamura, Hyung-Jun Kim, dan Robert R. Hefner, dan Herman L. Beck, mereka terlihat tak tampak minder atau merasa inferior.

Download the interview from MATAN.

Hubungan Soeharto dan Muhammadiyah

Suara Pembaruan, 30 Januari 2008

Oleh : Jeffrie Geovanie

Kurang lebih dua pekan sebelum Soeharto wafat, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah di Surabaya mendoakan kesembuhan Soeharto yang saat itu masih terbaring sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. Anak-anak yang masih polos itu tak peduli dengan kecaman banyak pihak terhadap Soeharto. Bahkan pimpinan sekolah itu pun, karena khawatir ikut dikecam, tak mengakui kalau anak didiknya berdoa khusus buat Soeharto. Cuma, diakui bahwa doa untuk Soeharto dilakukan sebagai bentuk kilas-balik perjalanan Soeharto.

Riwayat hidup Soeharto memang tak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah. Meskipun tidak memiliki nomor baku Muhammadiyah (NBM) sebagai tanda keanggotaan secara resmi, Soeharto bisa dikatakan sebagai calon kader Muhammadiyah karena menurut Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh, lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah ditetapkan sebagai salah satu sumber calon kader, dan Soeharto, dalam sejarah hidupnya, pernah mengenyam pendidikan SD Muhammadiyah.

Lantaran pernah dididik di sekolah Muhammadiyah dalam banyak kesempatan Soeharto memberikan harapan dan doa untuk kebesaran Muhammadiyah. Hal itu antara lain dinyatakan pada saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-41 (Desember 1985) di Surakarta. "Sebagai orang yang pernah mengecap pendidikan Muhammadiyah, saya ikut mengharapkan agar Muhammadiyah tumbuh makin besar, makin kuat, dan makin banyak amalnya dalam bidang-bidang yang amat luas."

Pernyataan yang kurang lebih sama diungkapkan kembali pada saat membuka Muktamar ke-42 (1990) di Yogyakarta, dan secara lebih tegas dinyatakan pada saat membuka Muktamar ke- 43 (1995) di Banda Aceh. Saat itu, sang jenderal mengatakan bahwa dirinya merupakan bibit Muhammadiyah yang ditanamkan untuk Bangsa Indonesia.

Pernyataan Soeharto secara umum tidak hanya membanggakan warga Muhammadiyah, tapi juga memudahkan gerak langkah organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan pada 1912 itu. Setelah Soeharto mengaku sebagai bibit yang ditanamkan Muhammadiyah, banyak di antara tokoh birokrat yang mengaku simpatisan atau anggota Muhammadiyah.

Padahal, sebelum itu, banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi pegawai negeri menyembunyikan jati dirinya. Saking bangganya terhadap Soeharto, salah satu tokoh Muhammadiyah, Lukman Harun, dalam suatu diskusi Pra Muktamar Aceh menyatakan, "bila perlu Muhammadiyah mengusulkan Pak Harto sebagai presiden seumur hidup...."

Kebijakan Politik

Meskipun demikian, bukan berarti Soeharto selalu berhubungan baik dengan Muhammadiyah. Ada sejumlah kebijakan politik yang membuat pimpinan Muhammadiyah bersitegang dengan Muhammadiyah, meskipun ketegangan itu lebih banyak latennya ketimbang mencuat di permukaan.

Ketegangan terjadi antara lain pada awal tahun 80-an, saat Soeharto mewajibkan seluruh kekuatan politik berasas tunggal Pancasila. Untuk mengantisipasi ketegangan yang meluas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghadap Presiden Soeharto. Dari pertemuan itu, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud menjelaskan bahwa asas bagi ormas tidak harus Pancasila, karena ormas bukan kekuatan politik. Yang harus berasaskan Pancasila adalah parpol dan Golkar. PP Muhammadiyah sempat lega, namun kekhawatiran kembali muncul karena pada faktanya ormas-ormas pun dipaksa untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

Karena paksaan itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terbelah antara yang menerima dengan yang tidak. Yang tidak menerima asas tunggal lantas membentuk HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang masih eksis hingga saat ini meskipun asas tunggal sudah tak lagi diwajibkan. Sedangkan Pelajar Islam Indonesia (PII) terpaksa menjadi organisasi "bawah tanah" karena tidak menerima asas tunggal.

Muhammadiyah sendiri baru menerima asas tunggal setelah melalui perdebatan yang cukup dinamis dalam Muktamar ke-41 (1985) di Surakarta. KH A.R Fachruddin, Ketua PP Muhammadiyah saat itu, mengibaratkan asas tunggal seperti "helm" bagi pengendara motor. Artinya, asas tunggal hanya dijadikan pelindung dari kemungkinan kecelakaan dalam perjalanan. Kebetulan, pada saat itu pemerintah baru saja mewajibkan pemakaian helm bagi semua pengendara motor.

Ketegangan hubungan Soeharto-Muhammadiyah kembali terjadi pada awal tahun 90-an, saat Amien Rais (waktu masih menjadi Wakil Ketua PP Muhammadiyah) melontarkan gagasan perlunya suksesi kepemimpinan nasional. Amien menginginkan gagasan ini menjadi sikap politik Muhammadiyah, yang diputuskan dalam Tanwir (semacam Rakernas) di Surabaya 1993. Tapi, urung karena diredam oleh tokoh-tokoh senior terutama Lukman Harun dan Ketua PP Muhammadiyah saat itu, Prof KH Ahmad Azhar Basyir, MA. Tapi, ketegangan belum berakhir karena meskipun tak menjadi keputusan institusional toh secara informal Amien Rais terus menggulirkan gagasan perlunya pergantian kepemimpinan nasional.

Puncak ketegangan terjadi saat memasuki 1997, terutama setelah Amien Rais mengritik kebijakan Soeharto di Busang, Kalimantan Timur dan Freeport di Irian Jaya. Ketegangan kali ini bahkan menular ke tubuh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) lantaran pada saat itu, Amien juga termasuk pejabat teras ICMI, yakni sebagai Ketua Dewan Pakar yang secara struktural tidak lebih rendah dari kursi Ketua Umum yang diduduki BJ Habibie.

Berbeda dengan ICMI yang kemudian melengserkan Amien Rais dari kursi Ketua Dewan Pakar di Muhammadiyah, kedudukan Amien semakin kokoh karena sebagian besar elite Muhammadiyah berdiri di belakang Amien yang nota bene Ketua PP Muhammadiyah. Dinamika hubungan Soeharto-Muhammadiyah kembali bergeser pada awal 2008, saat mantan presiden ini dirawat di RSPP. Amien Rais, yang masih dianggap sebagai tokoh Muhammadiyah, mengajak rakyat Indonesia untuk memaafkan kesalahan

Soeharto.

Meskipun ajakan ini dikecam para aktivis, terutama para korban kekerasan rezim Orde Baru, toh tidak sedikit dari tokoh utama Muhammadiyah yang mengamini ajakan Amien, tentu tidak diumumkan secara terbuka. Bisa jadi, doa puluhan siswa SD Muhammadiyah yang disinggung di awal tulisan ini merupakan puncak gunung es yang menggambarkan hubungan batin antara Soeharto dan Muhammadiyah. Wallahualam!

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah

Ketika Soeharto Masuk Sekolah Muhammadiyah

 Masa masa sulit almarhum Soeharto adalah saat menyelesaikan studi. Keterbatasan biaya dari orangtua membuatnya harus berpindah dari Yogyakarta ke Wonogiri, ikut pamannya yang mempunyai penghidupan lebih baik.

Namun, ikut bersama dengan paman dan bibi tidak semuanya mulus. Ia harus kembali ke orangtuanya di Kemusuk, Yogyakarta dan menyelesaikan sekolah. Masuklah Soeharto ke sekolah Muhammadiyah yang tidak memerlukan sepatu. Hal ini terungkap dalam buku otobiografi Soeharto, Ucapan, Pikiran dan Tindakan  Saya. Berikut nulikannya:

Satu hal lagi yang saya kenang mengenai hidup di rumah  Kiai Darjatmo ialah sewaktu saya diizinkan membantunya dalam membuat catatan (resep) obat-obatan tradisional yang diberikan sewaktu mengobati orang sakit.

Nama obat-obatan yang ganjil, ramuan yang aneh, tanam-tanaman yang langka dan yang banyak terdapat di tengah kampung serta peringatan-peringatan saya tuliskan untuk orang yang sakit, yang kadang-kadang saya kerjakan hingga larut malam. Maka saya mengenal pelbagai macam daun-daunan, akar-akaran, pohon-pohonan, rerumputan. Memang Pak Darjatmo itu suka memberikan petunjuk apa yang mesti dimakan atau dioleskan dan apa larangan-larangannya.

Bermacam orang datang minta tolong kepada Pak Darjatmo, dari mulai yang sakit kulit, sakit panas sampai kepada yang mempersoalkan perkawinan dan perceraian, yang mendambakan anak, kesulitan dalam berdagang, urusan dengan penguasa, yang merasa kemasukan setan, yang tertimpa oleh pemerasan orang ketiga, dan macam-macam lagi. Dan saya tahu dari dekat bahwa memang banyak diantara mereka yang meminta tolong itu, kemudian sembuh setelah mengikuti petunjuk Pak Darjatmo.

Pada suatu waktu berakhir juga hubungan saya dengan Pak Darjatmo. Saya kembali ke kampung asal, ke Kemusuk. Dan dari sana saya pergi setiap hari ke Yogya, naik sepeda, untuk menyelesaikan pelajaran di sekolah Muhammadiyah. Saya terpaksa meninggalkan Wonogiri dan langgar Kiai Darjatmo gara-gara peraturan sekolah yang mengharuskan murid pakai celana pendek dan bersepatu, sedang orang tua saya tak mampu membelikan.

Di Yogya, walaupun di kota, saya bersekolah pakai sarung atau kain, dan tidak bersepatu. Namun, saya tidak merasa kikuk, karena saya tidak seorang diri yang demikian. Masih ada sejumlah murid lagi yang datang seperti saya.

Pada masa itu saya mendengar tentang protes menentang penjajahan Belanda. Saya dengar adanya rapat-rapat umum di kota Yogya, yang digerakkan oleh tokoh-tokoh politik. Sampai di sekolahpun para pelajar ikut-ikutan membicarakan apa-apa yang telah didengar di tempat-tempat rapat umum itu. Tetapi semua ini belum memberi kesan yang kuat kepada saya. Saya memusatkan pikiran pada pelajaran dan menamatkan sekolah pada tahun 1939.

Setelah menamatkan sekolah schakel Muhammadiyah sebenarnya saya masih ingin melanjutkannya. Tetapi baik ayah maupun keluarga lainnya tidak ada yang sanggup membelanjai saya sekolah. Keadaan ekonomi- keluarga kami rendah sekali. Saya masih ingat saja akan apa yang dikatakan ayah saya waktu itu. "Nak," katanya,"Tak lebih dari ini yang dapat kulakukan untuk melanjutkan sekolahmu. Dari sekarang kamu sebaiknya mencari pekerjaan saja. Dan kalau sudah dapat, Insya Allah, kamu dapat melanjutkan pelajaranmu dengan uangmu sendiri." Sulit mendapatkan pekerjaan tanpa bantuan orang yang berkedudukan atau yang berpengaruh, tanpa uluran tangan orang kaya ataupun pengusaha besar waktu itu.

Saya berusaha kian kemasi mencoba mendapatkan sumber nafkah. Tetapi tidak juga berhasil.  Akhirnya saya kembali ke Wuryantoro, tempat banyak kenalan yang saya harapkan akan bisa membuka jalan.

Benar juga. Setelah sekian banyak jalan yang saya tempuh, akhirnya saya diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah Bank Desa (Volks-bank). Walaupun saya tidak begitu senang dengan pekerjaan ini, saya anggap lebih baik melakukannya daripada `nganggur di tengah suasana yang muram.

Saya mengikuti klerek bank berkeliling kampung dengan sepeda, dengan mengenakan pakaian Jawa lengkap, dengan kain blangkon dan baju beskap. Di kantor-kantor lurah kami menampung permintaan para petani, pedagang kecil dan pemilik warung yang menginginkan pinjaman.

Sebenarnya saya sudah mengetahui cukup banyak mengenai kebutuhan orang-orang kecil itu sewaktu saya bersama Pak Prawirowihardjo tempo hari dan sewaktu membantu Pak Hardjowijono dan Pak Darjatmo. Tetapi saya tidak banyak bicara. Saya merasa pada tempatnya kalau lebih banyak mendengarkan lagi.

Boleh dibilang setiap malam saya mengajak Kamin, seorang teman waktu itu, untuk belajar pembukuan. Mantri Bank Desa itu mengakui, bahwa otak saya encer. Tidak sampai dua bulan saya sudah menguasai seluruh pembukuan. Waktu itu saya memakai sepeda hitam. Kamin memakai sepeda hijau. Saya selalu disuruh Kamin mendayung sepeda di muka. "Ayo Mas Harto yang di depan, saya di belakang", kata Kamin.

Sekali waktu saya meminjam kain pada bibi karena kain saya sendiri sudah usang, tak patut lagi dipakai mendampingi klerek Bank Desa. Pada suatu hari saya bernasib jelek. Waktu turun dari sepeda yang sudah reot, kain yang saya pakai tersangkut pada per sadel yang menonjol keluar dan sobek. Saya dicela oleh klerek yang saya dampingi. Padahal saya tidak bersalah, cuma jalan hidup saya saja yang demikian. Tetapi bibi juga memarahi saya. Saya dibentaknya, dengan mengatakan, kain itu adalah satu-satunya kain yang baik. Tak ada lagi yang lainnya yang bisa diberikan, sekalipun mungkin saja sebenarnya ia masih mau menolong saya.

Dan kejadian ini merupakan perpisahan dengan tempat saya bekerja. Tidak begitu menyesal, sebab memang saya tidak mendapat kesenangan bekerja di sana. Cuma waktu berjabatan tangan dengan Kasmin, saya mesti menundukkan muka. Terharu meninggalkannya.

Saya menganggur lagi, tetapi saya tidak putus asa. Saya cari kesempatan yang lebih baik. Saya pikir saya akan mencoba mengadu nasib di Solo. Saya benar-benar mendambakan pekerjaan. Apa saja, asal halal.

Ada seorang teman yang menganjurkan untuk melamar ke Angkatan Laut Belanda. Tetapi lowongan yang ada di sana ialah sebagai juru masak. Saya pikir, biarlah itu nanti saya jadikan sebagai cadangan yang paling akhir.

Di Solo pun ternyata tidak ada pekerjaan. Maka saya kembali ke Wuryantoro. Waktu itu saya isi dengan pekerjaan gotong-royong, membangun sebuah langgar, menggali parit, dan membereskan lumbung. Tetapi setelah itu, hari depan saya gelap lagi.

Sumber: http://fdanila.multiply.com

Retrieved from: http://pcpmminggir.blogspot.com/2012/12/ketika-soeharto-masuk-sekolah.html

Indonesia's Muhammadiyah Movement: Moderation as Weakness

Qantara.de, 24.12.2012

The Indonesian Muhammadiyah movement was founded one hundred years ago as a reformist socio-religious movement. But its initially moderate interpretation of Islam has been marginalised by hardliners over the past few years.

By Bettina David

In late November Indonesia's Muhammadiyah, one of the world's largest mass Muslim organisations, celebrated the 100th anniversary of its foundation – an event that passed by almost unnoticed by western media.

With more than 25 million members, it is Indonesia's second largest Muslim organisation. Together with the traditionalist Nahdlatul Ulama ("Awakening of Religious Scholars", NU), a group with 30 million adherents, it represents a moderate strain of Islam that has long characterised society in the southeast Asian island kingdom.

"Vision of an Indonesian-Islamic modern age": The Muhammadiya represents a moderate strain of Islam that has long characterised society in Indonesia Founded in 1912 by Ahmad Dahlan (1868–1923) in the central Javanese sultanate of Yogyakarta, the movement stands for the vision of an Indonesian-Islamic modern age.

Dahlan was influenced by, among others, the ideas of the Egyptian Muhammad Abduh and other pioneers of a fundamental reform of Islam – one that aimed to cleanse it of "un-Islamic" local traditions, demanded a strict return to the Koran and Sunnah, and aimed to show – using a rational interpretation of these sources – that Islam need not exclude modern science and technology.
Ahmad Dahlan was descended from a family of religious scholars. Despite his alignment with middle eastern reformist Islam, he remained throughout his life in the service of the Sultan's Palace – a traditional centre of Javanese Islam known for its religious syncretism.

The ethos of the Muhammadiyah ideology
The Javanese approach – decisive espousal of one's own convictions without necessarily allowing this to lead to direct confrontation – also had a defining influence on the organisation he founded. Muhammadiyah pursues the dissemination of its ideas via a broad network of social, charitable and educational institutions.

Thousands of mosques, just over 10,000 nurseries and schools, 172 colleges, innumerable hospitals, orphanages and elderly care homes are testimony to the group's commitment to civil society.
The importance of education and rational thought was paramount. The ethos propagated in Muhammadiyah ideology is characterised by an almost Calvinist-style emphasis on values such as self-discipline, punctuality, diligence, selfless charitable engagement for the community, order and a personal responsibility to God.

The role of women
The education of women was an important concern from the outset. The women's organisations within Muhammadiyah – 'Aisyiyah and Nasyiatul 'Aisyiyah – are committed to a range of issues such as gender-sensitive interpretations of the Koran and for the empowerment of women on a grassroots level.

 
Islam and gender politics: The two women's organisations within Muhammadiyah are committed to a range of issues such as gender-sensitive interpretations of the Koran and for the empowerment of women on a grassroots level The organisation's schools and universities have produced a great many people who have had a considerable influence on Indonesia's political, social and religious life from the colonial era right through to the contemporary age of democratisation, and who laid the foundation stone for the formation of the nation's Muslim middle class.

In contrast to the NU, most members of Muhammadiyah are derived from the urban milieu. The fact that the movement has survived one hundred years of far-reaching political and social transformation is not least owing to its ability to adapt flexibly and pragmatically to relevant cultural and socio-political realities.

Spirit of optimism and backlash
In the 1980s and 1990s, Indonesian mainstream Islam was influenced by the neo-modernism advocated by prominent liberal Muslims such as Nurcholis Madjid and Abdurrahman Wahid from the Muhammadiyah and NU milieu. At the time, the views of thinkers such as Fazlur Rahman and Nasr Hamid Abu Zaid were openly and intensively received and discussed – in particular at Islamic universities – in Indonesia, probably more so than in any other Muslim country.

 
Abdurrahman Wahid (right) – Indonesia's president from 1999-2001 – had a major influence on Indonesian mainstream Islam. Under president Yudhoyono (left) however, Islam in Indonesia has become much more conservative But the strengthening of Islamist movements and the West's "War on Terror" over the last decade have also left their mark on Indonesia. Until 2005, the organisation was led by Ahmad Syafi'i Ma'arif – the liberal advocate of a decidedly pluralist Islam. He was then succeeded by one of the movement's hardliners, Din Syamsuddin.

The movement has since experienced a clear shift to the right, and progressive personalities such as Syafi'i Ma'arif have long lost the influence they once had. Their views are however still being heard and openly discussed in the media.

Global polarisation constraints
It is exactly this – the organisation's integrative ability to unify both progressive and conservative voices under one umbrella and maintain a balance that is sometimes tilted to the left, and sometimes to the right – that appears to be under increasing threat from the constraints of global polarisation.
Since the 1990s, and even more after the end of the Suharto era, trans-national ideologies such as that of the Muslim Brotherhood and Hizb ut-Tahrir are attracting a continually growing number of student supporters. Although it once wowed youth with its vision of a truly Islamic society, in comparison to these new dynamic movements Muhammadiyah appears like a colossus of mostly older men and women ossified by its hidebound hierarchies and obdurate bureaucracy.

Young people now find idealism and the opportunity to take an active part in shaping society according to one's own ideas under the banner of political Islam, the trans-national alignment of which also corresponds to clearly burgeoning aspirations of global positioning, recognition and participation.

Radical voices drive the debate
As a result, the once so progressive Muhammadiyah is increasingly finding itself in the paradoxical situation of losing its clout due to its moderate stance: the group is too liberal for the radicals, and too conservative for the liberals.

 
In Indonesia's public discourse, it is the radical voices like the Hizb ut-Tahrir that are increasingly driving the debate, Bettina David writes Being moderate now appears to be viewed as a weakness and an inability to take a clear stance. Instead of bringing new ideas to the table, it seems as though movement is now mainly concerned with issuing defensive reactions. In public discourse, it is the radical voices that are increasingly driving the debate.

But while on the one hand there are complaints that the group's own mosques and institutions are being infiltrated by representatives of political Islam such as the PKS (Justice and Prosperity Party), on the other hand it is obvious that similar ideas have long featured in Muhammadiyah's internal discourse – views that are also being represented by the movement's own protégés.

As part of its centenary celebrations, Muhammadiyah organised an International Research Conference from late November until early December. This not only gave the stage to figures within Muhammadiyah, but invited renowned international scholars to talk about the history and the future of the movement and the urgent need for a reset of its position and social vision. The fact that in this process, dialogue with the West still appears to be important to the movement, is a moderately hopeful sign.

Bettina David
© Qantara.de 2012
The author has been an expert on Indonesia for many years, and publishes journalistic and academic articles on the role of Islam and how Indonesian society is changing.
Translated from the German by Nina Coon
Editor: Lewis Gropp/Qantara.de

Retrieved from: http://en.qantara.de/Moderation-as-Weakness/20388c22312i0p9/