Refleksi Satu Abad Muhammadiyah: Pemimpin Ulama Vs Pemimpin Intelektual

Banjarmasin Post, 06 Juli 2010

Refleksi Satu Abad Muhammadiyah

Pemimpin Ulama Vs Pemimpin Intelektual

DI ANTARA keunikan Muhammadiyah bertalian dengan pemilihan pucuk pimpinan adalah seorang pemimpin tidak dipilih oleh peserta muktamar yang mempunyai hak pilih.

Oleh: Suwito MPd I*

Peserta muktamar yang mempunyai hak suara hanya memilih pimpinan pusat 13 orang. Orang-orang itulah yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang paling layak sebagai ketua umum Muhammadiyah.

Diterapkannya cara pemilihan tersebut dimaksudkan untuk mereduksi resistensi yang mungkin timbul pada masing masing peserta muktamar yang berbeda pendapat dalam memilih pemimpin. Muhammadiyah tidak ingin perbedaan pendapat di dalam memilih pemimpin menimbulkan perpecahan berkepanjangan yang tak jarang menghabiskan energi sebagaimana yang terjadi sebelum, pada saat dan sesudah pilkada, pilgub, pileg maupun pilpres.

Virus semisal money politics, black compaign, saling menghujat, memfitnah ataupun melecehkan begitu mewabah dan sulit dikendalikan.

Ditinjau dari sudut historis sosiologis terjadinya fenomena tersebut merupakan suatu kewajaran. Hal itu disebabkan sosok pemimpin mempunyai peran sentral dan paling strategis dalam rekayasa sosial. Di tangan pemimpin sejumlah kekuasaan digenggam. Terlepas ia dikendalikan oleh orang orang di sekitarnya ataukah tidak, merah atau hijaunya sebuah komunitas umat banyak tergantung pada pemimpinnya.

Eksistensi pemimpin tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tapi juga agama dalam masyarakat. Tidak salah jika mahfudhat (kata kata mutiara) Arab mengatakan annasu ala diini mulukihi (rakyat akan mengikuti agama raja atau pemimpinnya).

Sejarah kepemimpinan Muhammadiyah selama satu abad setidaknya menunjukkan tentang hal itu. Meski organisasi ini mengikuti irama kepemimpinan mulai dari model kepemimpinan sentralistik - kompetitif sinergik dan kepemimpinan kolektif, namun figur pemimpin tetap mempunyai pengaruh begitu signifikan untuk menentukan mainstream sekaligus stressing prioritas ke mana organisasi itu diarahkan.

Secara global, selama satu abad sejatinya kepemimpinan Muhammadiyah terpetakan menjadi dua, yakni pemimpin ulama dan pemimpin intelektual.

Hardware and software kepemimpinan yang beraura ulama dimulai sejak organisasi ini berdiri pada 8 Dzulhijjah 1330 bertepatan dengan 18 November 1912 sampai 1995 periode KH Azhar Basyir. Jadi, kurang lebih selama 83 tahun organisasi Muhammadiyah dikendalikan oleh tangan tangan halus pemimpin yang ulama. Mayoritas mereka adalah keturunan ulama besar pada zamannya.

Ahmad Dahlan misalnya, beliau adalah keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang ulama yang terkemuka di antara walisongo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa.

Selama kurun waktu 11 tahun KH Ahmad Dahlan mengukuhkan ideologi Muhammadiyah (1912 - 1923). Beliau juga melakukan Tri Kaderisasi Utama , yakni kaderisasi ulama, pemimpin, mubalig sebagai ujung tombak dalam menyebarkan ideologi Muhammadiyah ke seluruh penjuru Indonesia. Dan rupanya kaderisasi tersebut sukses dengan cemerlang.

Melalui tangan halus sang murabbi sejati, lahirlah pengganti pemimpin yang mempunyai bashirah (keyakinan ideologi dan keilmuan yang mendalam ) sebagai ciri khas sosok ulama.

Apa yang menarik untuk dicermati dari kepemimpinan ulama? Di tangan pemimpin ulama organisasi Islam mempunyai jati diri yang kuat. Syiar keagamaan ideologi Muhammadiyah begitu menyeruak dan menggelora bumi Indonesia.

Lembaga pendidikan Muhammadiyah saat itu mulai jenjang pendidikan Bustanul Atfal, MI, MTs, MA bahkan perguruan tinggi benar benar terwarnai secara mencolok dengan ideologi Muhammadiyah.

Pendek kata, komunitas Muhammadiyah saat itu lebih tercerahkan dengan akidah yang salimah (puritan), ibadah yang shahihah (valid), akhlak karimah, mandiri dan bermartabat.

Ada pun kepemimpinan pasca KH Azhar Basyir, Prof Dr Amin Rais, Prof Dr Syafii Maarif, dan Prof Dr Dien Syamsudin merupakan tipikal pemimpin yang intelektual. Mereka dikenal sebagai sosok pemimpin menghimpun beragam tipologi pemimpin modern yang authoritative (pandai memobilisasi orang untuk mencapai visi), affiliative (mahir dalam menciptakan keharmonisan dan membangun ikatan emosional), democratic (mendorong konsensus melalui partisipasi), pace setting (meletakkan standar yang tinggi untuk kinerja), serta coaching (cerdas dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk menunjang masa depan).

Mereka bertiga sukses menjadi lokomotif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern. Berhasil menampilkan citra organisasi Muhammadiyah sebagai miniatur kelompok Islam yang ramah. Artinya, program yang bersifat eksternal, populis, dan propagandis cukup cemerlang di era kepemimpinan ketiga professor alumnus Barat tersebut.

Namun, program yang bersifat internal seperti halnya Tri Kaderisasi Utama (kaderisasi ulama, pemimpin dan mubalig) sebagai ujung tombak di garda terdepan untuk menggerus penyakit TBC (tahayul, bidah, churafat) kurang mendapatkan porsi yang selayaknya. Akibatnya, penyakit yang sangat berbahaya tersebut begitu menggejala dan menggurita serta tidak mendapatkan prioritas penyelesaian sebagaimana periode kepemimpinan ulama.

Lembaga pendidikan Muhammadiyah dari mulai play group, bustanul athfal, MTs/SMP, MA/SMA bahkan universitas yang berlabel Muhammadiyah tumbuh bak cendawan di musim hujan. Tetapi peserta didik khususnya tingkatan SLTP/SLTA dan mahasiswa kurang mempunyai ‘warna’ Muhammadiyah. Mata Pelajaran (KMD) Kemuhammadiyahaan kurang mendapat tempat sebagai wahana doktrinisasi bagi orang orang yang belum Muhammadiyah. Praktis lembaga pendidikan Muhammadiyah hanya sekadar label yang tanpa isi.

Betapa banyak mahasiswa Islam yang belajar di universitas Muhammadiyah yang meninggalkan salat, mahasiswinya menanggalkan jilbab. Pendek kata, suasana religius tidak begitu tampak dalam kehidupan universitas yang berlabel Muhammadiyah.

Lalu, pemimpin bagaimanakah yang relevan dengan nafas peradaban Muhammadiyah di abad ini? Ditinjau dari historis kelahiran Muhamadiyah, tampaknya pemimpin ulama yang lebih relevan memimpin organisasi yang memprioritaskan dakwah islamiyah dan sosial kemasyarakatan.

Hal itu dimaksudkan agar terjadinya kejelasan ‘gender muhammadiyah’ yang mempunyai megaproyek tajrid (pemurnian) dalam bidang ideologi dan tajdid (pembaharuan) dalam bidang sosial sebagaimana yang telah dirintis pendahulunya selama kurun waktu 83 tahun.

* Pengasuh PP Al Mizan Muhammadiyah Lamongan, Jatim

Asa untuk Muhammadiyah

Koran Jakarta, 7 Juli 2010

Oleh Sholehudin A. Aziz

Muktamar ke-46 Muhammadiyah kini tengah berlangsung di Yogyakarta. Muktamar kali ini banyak diharapkan dapat mampu menghasilkan keputusan-keputusan penting dan strategis, terutama dalam menentukan arah masa depan Muhammadiyah serta dapat menghasilkan pemimpin terpilih Muhammadiyah periode 2010-2015 yang dapat membawa Muhammadiyah lebih maju, sukses, dan bermanfaat bagi bangsa ini.

Sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang telah berusia satu abad, kiprah Muhammadiyah tak perlu diragukan lagi. Sebagai sebuah gerakan pembaruan Islam yang lahir pada tahun 1912 Masehi, berbagai prestasi yang ditorehkannya di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang dakwah, sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik, patut diapresiasi.

Harus disadari bahwa Muhammadiyah saat ini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan civil society yang sangat diperhitungkan di jagat Indonesia ini. Sebagai organisasi keagamaan terbesar - selain Nahdatul Ulama (NU) - Muhammadiyah sejatinya lahir sebagai alat perjuangan umat mencapai masyarakat yang lebih agamis dan sejahtera. Oleh karena itu, Muhammadiyah dituntut untuk terus berbenah diri demi mengoptimalkan peran dan kontribusinya demi bangsa ini.

Oleh karena itu, sangatlah wajar bila dalam kegiatan Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta, banyak sekali harapan dan agenda perubahan yang ingin dihasilkan, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, konsistensi gerakan Muhammadiyah. Selama ini Muhammadiyah dikenal dengan organisasi pembaharu seperti dikatakan Hamka, yang diilhami oleh pemikiran pembaruan Islam yang dilancarkan oleh Muhammad Abduh, yakni fokus pada modernisasi pemikiran dan pendidikan. Namun, faktanya tidak demikian. Muhammadiyah bahkan tidak memiliki sikap tegas (apalagi menjadi motor penggerak alias leader) atas konsep pembaruan pemikiran Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid, Harun Nasution, Munawir Sadzali (yang orang dari keluarga Muhammadiyah) atau Abdurrahman Wahid sekalipun. Muhammdi-yah miskin prestasi dalam bidang ini. Bahkan kadangkala Muhammadiyah bersikap sebaliknya, yakni sebagai lembaga konservatif yang menolak konsep pembaruan itu. Muktamar kali ini diharapkan mampu meluruskan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu yang sesungguhnya.

Kedua, regenerasi pemimpin Muhammadiyah. Persoalan regenerasi bagi organisasi Islam tertua di Indonesia seperti Muhammadiyah mutlak dilakukan. Muhammadiyah perlu wajah-wajah baru untuk menghasilkan konsep dan pemikiran yang baru pula. "Masak pengurus Muhammadiyah tidak pernah berganti selama 4-5 masa periode, ini kan keterlaluan," kata salah seorang kader Muhammdiyah. Usulan komposisi sususankepengurusan dengan 60 persennya tokoh muda dan 40 persennya para sesepuh wajar dan mendesak untuk direalisasikan. Begitu pula dengan usulan terwakilinya suara kaum perempuan di dalam kepengurusan mendatang adalah keputusan yang tepat dan bijaksana.

Namun, tanda-tanda munculnya regenerasi ini sepertinya sulit terwujud. Faktanya, Aisyiyah tidak masuk 39 calon Ketua Umum Muhammadiyah 2010-2015 karena beberapa alasan teknis semata. Maka, wajar bila tiga organisasi otonom seperti Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan protes keras karena menganggap suara perempuan Aisyiyah harus terwakili di dalam kepengurusan Muhammadiyah periode 2010-2015 mendatang. Melihat realitas ini, penting untuk dipertimbangkan kembali masuknya kaum muda potensial dan perempuan dalam formasi pemimpin Muhammadiyah agar regenerasi pemimpin Muhammadiyah berjalan alami.

Ketiga, netralitas politik Muhamma-diyah. Posisi Muhammadiyah saat ini memang serbadilematis. Di satu sisi, banyak kader yang menginginkan Muhammadiyah tetap konsisten kepada gerakan dakwah, sosial, dan tajdid sebagaimana dirintis oleh pendirinya, yaitu KH Ahmad Dahlan. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan lain yang menganggap inilah momen yang tepat bagi Muhammadiyah untuk terlibat dalam politik praktis agar tidak keting-galan kontribusinya dalam upaya mereformasi berbagai kebijakan negara demi mengembangkan spirit amar maruf nahi munkar.

Di sinilah poin krusial persoalan Muhammadiyah sesungguhnya. Di satu sisi adanya tuntutan sikap tegas dan konkret peran Muhammadiyah atas tuntutan reformasi melalui jalur politik dan di sisi yang lain, Muhammadiyah juga terikat dengan doktrinnya sendiri untuk tidak berpolitik praktis.

Lebih lagi, godaan politik yang berorientasi kekuasaan telah dan senan-tiasa memengaruhi Muhammadiyah dan beberapa kadernya untuk terus berkiprah di jalur politik yang menjanjikan kekuasaan. Sementara itu, khittah Muhammadiyah sering kali hanya menjadi ajang justifikasi alias pembenaran dengan berbagai multitafsir yang dihadirkannya.

Oleh karena itu, muktamar kali ini seharusnya mampu menjawab keraguan atas ambiguitas politik Muhammadiyah. Netralitas politik Muhammadiyah adalah jawaban paling bijaksana karena Muhammadiyah milik seluruh warga Muhammadiyah yang tersebar di seluruh partai politik yang ada. Hal ini sejalan dengan niat awal pendirian Muhammadiyah sebagai organisasi nonpartisan yang memiliki visi dan cita-cita pergerakan kultural tanpa perlu terjebak pada pemenuhan kepentingan-kepentingan politik yang bersifat jangka pendek, tentatif, dan sesaat semata.

Hemat penulis, Muhammadiyah dalam muktamar kali ini harus mampu mengeluarkan khitah baru yang berasal dari ijtihad politik terbaik demi menjaga orisinilitas ruh dan perjuangan Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah, pembaruan, dan pemberdayaan umat.

Semoga cita-cita Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu dapat diteguhkan dalam muktamar kali ini dan dalam progTam-program yang akan dijalankannya. Begitu pula dengan wacana regenerasi bagi kaum muda dapat lebih terbuka serta pula dapat menegaskan sikap politik yang sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah yang sesungguhnya. Inilah momen paling tepat bagi Muhammadiyah untuk meluruskan kembali amanah para pendiri, yakni menjadikan Muhammadiyah lembaga gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar, dan gerakan pembaruan Islam (Tajdid).

Penulis berharap muktamar kali ini dapat menghasilkan ketua umum terpilih yang benar-benar mampu dan memiliki kapasitas mumpuni dalam rangka membawa Muhammadiyah lebih besar, sukses, dan bermanfaat bagi warga Muhammadiyah, masyarakat luas, dan bangsa ini. Kepada seluruh peserta muktamar, penulis ucapkan selamat bermuktamar dan selamat kepada ketua umum terpilih nantinya. Semoga harapan-harapan di atas dapat terealisasi dengan baik. Amien."

Penulis adalah peneliti pada CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gerbong Muhammadiyah

Republika, 7 Juli 2010

Daniel Rudi Haryanto
Sutradara Film Islam

Bagaikan kereta api, Organisasi Muhammadiya h adalah lokomotif yang membawa gerbong-gerbong. Di dalam gerbong itu, duduk para penumpang yang mempercayakan keselamatan perjalanan kepada masinis. Lokomotif itu mulai berangkat pada 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 dari sebuah kampung bernama Kauman, Yogyakarta.

KH Ahmad Dahlan adalah masinis, yang pertama kali membawa laju lokomotif ini. Dengan sabar dan tekun, sang masinis mendedikasikan dirinya untuk melayani para penumpang dengan ikhlas dan tulus. Hingga hari ini, lokomotif itu terus berjalan, berganti-ganti masinis, tetapi tetap mengemban amanat yang sama, memanggul beban yang sama, yaitu melayani para penumpang dengan tulus dan ikhlas. KH Ahmad Dahlan mewariskan pemikiran dan tindakan yang besar. Beliau tidak hanya mengawal perjalanan Muhammadiyah dengan segenap pikiran dan tindakan, tetapi juga lebih dari itu, KH Ahmad Dahlan menanamkan mental yang kokoh di dalam tubuh organisasi Muhammadiyah sehingga melahirkan generasi Islam yang intelektual dan bermartabat.

Muhammadiyah lahir dari suatu perjalanan dan perenungan seorang anak cerdas lagi saleh bernama Muhammad Darwisy yang kelak mengubah nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada akhir abad ke-18, Ahmad Dahlan muda telah mulai melakukan perjalanan jauh ke Arab, di sanalah Darwisy mulai memetik pemikiran-pemikiran dari ulama yang berpengaruh dalam pembaruan Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1888, beliau kembali ke tanah air untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah dia dapatkan di Makkah.

Ahmad Dahlan melihat kondisi objektif masyarakat di tanah air, khususnya di Jawa. Kondisi masyarakat yang masih diliputi awan hitam misti-sisme dan klenik serta mentalitas budak akibat kolonialisasi sangat besar, mendorong Ahmad Dahlan untuk berjuang memperbaiki nasib umat, khususnya umat Islam. Ketika beliau melahirkan Muhammadiyah, tiga hal pokok yang menjadi fokus perjuangan organisasi adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Muhammadiyah mewujudkan ide-ide pembaruan dan pembebasan bagi umat Islam, yang notabene berasal dari kalangan pribumi yang pada masa itu berada dalam posisi marginal. Anak-anak pribumi mulai mendapat pendidikan yang kualitasnya tidak kalah dengan pendidikan kolonial hasil politik etis Belanda. Konsep ekonomi Syariah Islam mulai mewarnai perdagangan dan perekonomian umat. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat diselenggarakan secara Islami. Semua itu digerakkan atas dasar pelaksanaan wahyu Allah kepada Muhammad yang tercatat dalam Alquran nui Karim sebagai perwujudan amar makruf nahi mungkar untuk kesempurnaan hablum min annas hablum min Allah.

Tantangan zaman

Sebagai lokomotif yang menarik rangkaian gerbong, Muhammadiyah telah melalui perjalanan panjang, zaman demi zaman, dari KH Ahmad Dahlan hjngga Din Syamsudin. Namun, perjalanan lokomotif ini tidak lantas lenggang kangkung tanpa aral melintang. Aral melintang yang terjadi di perjalanan merupakan tantangan bagi para masinis. Sudah 98 tahun, Muhammadiyah mengalami berbagai pergolakan perubahan zaman. Ibaratnya, lokomotif Muhammadiyah telah melampaui berbagai stasiun, dari era kolonialisasi, era perang dunia, era pergolakan nasional di zaman Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi dan pasca-Refor-masi. Hari ini, zaman terus bergerak cepat.

Progresivitas teknologi informasi dan komunikasi telah membawa zaman baru. Ayat-ayat suci Alquran kini tidak hanya berupa jilid buku, tetapi juga telah didistribusikan secara masif melalui koding-ko-ding digital, merambati situs-situs cyber. Umat yang di dalam gerbong Muhammadiyah pada hari ini bukan lagi penumpang yang pasif. Entah sepengetahuan masinis atau tidak, di dalam kereta itu para penjaja perubahan mulai memasuki gerbong dan menjajakan barang dagangan. Para penumpang kini menjadi bagian dari zaman yang berubah dan dipengaruhi situasi dari luar ataupun dari dalam organisasi.

Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mendidik mereka telah menetaskan intelek-tual-intelektual kritis. Rumah sakit yang mereka dirikan kini telah menetaskan generasi sehat. Penerapan sistem ekonomisyariah membawa kestabilan ekonomi. Namun, wacana besar dan kerja-kerja besar yang lahir dari kader-kader Muhammadiyah kini menghadapi tantangan baru. Seberapa sanggup lokomotif ini membawa kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan sampai di tujuan? Yaitu, suatu tempat yang berkeadilan, berkemakmuran, dan berkesejahteraan lahir batin?

Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan dari kemajemukan Indonesia. Sebagai bagian dari kemajemukan ini, Muhammadiyah mendapatkan pekerjaan rumah yang tidak sepele. Misal, menghadapi isu terorisme dan konflik yang terpicu akibat dari segolongan umat Islam yang memaksakan kehendak.

Pemikiran dan tindakan KH Dahlan di masa lampau adalah teropong zaman. Hingga hari ini, pemikiran dan tindakan beliau telah berbuah manis bagi umat manusia. Teropong zaman itulah yang mengendalikan jalannya lokomotif pada rel yang semestinya. Seumpama mur dan baut kecil pada bantaian rel terlepas, Muhammadiyah semestinya dapat mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan itu.

Terorisme serupa dengan mur atau baut yang terlepas dari rel. Jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi masalahnya, lokomotif itu akan menyeret gerbong-gerbong di belakangnya keluar dari jalur dan anjlok, tak mampu melanjutkan perjalanan lagi. Sehingga, lokomotif itu ditinggalkan para penumpangnya untuk mencari angkutan lain yang lebih aman dan nyaman. Ternyata setia pada perkara kecil sangat perlu bagi Sang Masinis organisasi besar ini.

Dinamika Muhammadiyah

Pikiran Rakyat, 7 Juli 2010

Oleh ISMATTLIAH A. NUAD

PERSYARIKATAN Islam Muhammadiyah tengah melaksanakan Muktamar ke-46 di Yogyakarta, 3-8 Juli 2010, yang bertepatan dengan satu abad Muhammadiyah. Masih kita ingat sekitar empat bulan lalu, Nahdlatul Ulama (NU) telah menyelesaikan Muktamar ke-32 di Makassar yang membawa K.H. Sahal Mahfudz sebagai Rois Am dan K.H. Said Aqil Siradj sebagai Ketua Tanfi-ziah. Dua ormas Islam terbesar ini begitu penting peranannya sebagai gerbong gerakan civil society dan gerakan keagamaan di Indonesia.

Sebagai gerakan civil society, menurut A.S. Hikam (1995), keduanya memiliki ciri khas. (1) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakatnya, utamanya ketika berhadapan dengan negara. (2) Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. (3) Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak inter-vensionisme. Dalam arti politik, civil society bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah danlembaga-lembaga politik lainnya.

Sementara sebagai gerakan keagamaan, keduanya juga turut memberi kontribusi penebaran pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjunjung nilai-nilai pluralisme, meskipun pada aspek ini kalangan muda dari kedua ormas Islam inilah yang begitu banyak berperan dan terlibat dalam proses konvergensi di masyarakat. Lebih dari itu, bahkan kalangan mudanya menganggap penting membawa ajaran Islam sebagai ajaran progresif.

Menurut mereka, hal pertama yang harus dilakukan untuk melangkah menuju progresivitas Islam adalah soal penafsiran terhadap teks kitab suci. Teks kitab suci tidak memiliki makna yang statik, tetapi dinamis karena ber-simbiosis dengan kondisi-kondisi zaman. Dalam tradisi penafsiran, seorang penafsir haruslah berasumsi bahwa Alquran sebagai teks merupakan makhluk bisu, statik, dan tak sadar. Alquran baru bisa berbunyi ketika manusia secara sadar melafalkannya, memperdengarkannya, sehingga terasa hadir di dalam benak dan telinga para pemirsa. Hanya lewat para pembaca dan penafsir-nyalah Alquran memperoleh kembali kehidupan dan dinami-kanya yang tak terlepas dari gerak ruang dan waktu.

Atas dasar pembangunan dari kalangan muda kedua ormas Islam itu keduanya ditempatkan sebagai kelompok liberal-progre-sif dari dalam tubuh, baik NU maupun Muhammadiyah. Dalam tipologi gerakan pemikiran, kalangan muda progresif dari Muhammadiyah dikenal dengan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), sementara kalangan muda NU yang progresif lazimnya bermetamor-fosis dalam Jaringan Islam Liberal (JIL).

Fakta bahwa kelahiran JIMM maupun JIL segera mengutub-kan gerakan intelektual Islam paling tidak pada tiga kubu. Pertama, mereka yang memiliki paham konservatif, atau dalam penyebutan lain, fundamentalistik. Kedua, mereka yang memiliki paham liberal-progresif, yang lazimnya diwakili kalangan muda, seperti JIMM maupun JIL Ketiga, mereka yang memiliki pa-ham moderat, yang lazimnya tidak terbawa pada arus konservatisme maupun liberalisme. Namun, tipologi yang ketiga ini menolak jika ki im"l-i. 1t.1t 1 dipahami sebagai tidak memiliki sikap karena berada di titik tengah antara liberalisme dan konservatisme. Justru kemoderatan dipahami sebagai landasan supaya umat Islam kembali pada ajaran tauhid, ajaran yang rahmatan lilalamin.

Dari titik itulah sebenarnya para pengamat menyangsikan tesis Samuel Huntington (1999) tentang the clash ofcivilization, karena yang terjadi bukan saja ketegangan di antara peradaban Islam, Barat, dan Konfusianis-me, melainkan justru ketegangan yang terjadi di antara kelompok Islam itu sendiri (the clash within Islam), utamanya antara kelompok liberal-progresif dan fundamentalis. Kalangan liberal-progresif yang memperjuangkan kebebasan berpikir seperti dilakukan JIMM maupun JILjelas mendapat resistansi yang keras dari kelompok fundamentalis. Yang sangat disayangkan, ketika kelompok fundamentalis tak hanya melakukan advokasi atas isu-isu penerapan prinsip-prinsip Islam yang sangat ketat, tetapi juga melegalisasi kekerasan sebagai sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut.

Bertenggernya gerakan muda seperti JIMM ataupun JI L, sebenarnya ingin mengkritik kelompok fundamentalis yang bersa-rang dalam "kelompok tua" NU ataupun Muhammadiyah supaya dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak mengalami stagnasi dan lambat dalam merespons perkembangan zaman serta dinamika ilmu pengetahuan dan pemikiran.

Penulis, peneliti rtisaf Studi Islam dan Kenegaraan, Universitas Paramadina.

Ideologi Ekonomi Muhammadiyah

Republika, 7 Juli 2010

M NurABirton
Ketua Prodi Akuntansi FE Universitas Muhammadiyah Jakarta

Bagi Muhammadiyah, muktamar kali ini memiliki makna sangat penting sebagai wadah untuk mengevaluasi perjalanan satu abad pertama dan merancang visi abad kedua. Di antara keberhasilan penting Muhammadiyah pada abad pertama adalah amal usaha Muhammdiyah berkembang sangat pesat, baik dari di bidang pendidikan, kesehatan, lembaga keuangan, maupun sarana ibadah. Sampai dengan November 2009, Muhammadiyah telah berhasil menyelenggarakan 7.307 sekolah (Sekolah Dasar sampai dengan Menengah Atas), 168 Perguruan Tinggi, 389 buah Rumah Sakit dan Balai Pengobatan, 1.673 Bank Perkreditan Rakyat/Baitut Tamwil, 6.118 masjid, 5.080 buah mushalla (Chirzin; 2010 3).

Dibalik berbagai keberhasilan tersebut, tersembul sebuah pertanyaan apakah Muhammadiyah sudah puas dengan semua capaian itu? Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk memberikan pemikiran altematif, khususnya pengembangan platform ekonomi Persyarikatan 100 tahun yang akan datang.

Perspektif Tajdid dan Ijtihad Muhammadiyah menyatakan mengamalkan Islam berdasarkan (a). Alquran kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW; (b). Sunah Rasul penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Alquran yang diberikan Nabi

Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Bagaimana pentingnya Alquran dan sunah bagi Muhammadiyah, meminjam istilah Kun-towijoyo (Shihab; 1998 XVIII), adalah satu dari dua daya hidup yang ditinggalkan Haji Ahmad Dahlan, selain aktivis-me dengan mendirikan bermacam-macam voluntary association yang bersifat organic solidarity Yaitu sejenis organisasi yang tetap tegak meskipun ditinggalkan tokoh sentral.

Karena, secara berkelanjutan umat Islam terus berhadapan dengan realitas dan tantangan zaman. Sementara itu, pergumulan tersebut seringkali melahirkan berbagai penyimpangan dari tujuan Islam itu sendiri. Dalam konteks Muhammadiyah, kegiatan mengembalikan segala sesuatu ukuran baik niat dan amalan umat Islam dalam bidang akidah, syariah dan akhlak menggunakan Alquran dan sunah Rasul inilah yang sering disebut sebagai tajdid.

Di sinilah letak masalahnya. Dalam konteks ekonomi, sebagian besar pemangku kepentingan belum melihat bahwa platform ekonomi yang dianut, diajarkan, dikembangkan, dan disebarkanluaskan oleh Persyarikatan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah yang berlandaskan nilai-nilai Alquran dan sunah itu.

Sepintas, apa yang disebut sebagai "ideologi al-Maun", sudah dianggap mewakili platform ekonomi Muhammadiyah. Yaitu, suatu ideologi yang menempatkan spirit surat Al-Maun untuk memberdayakan kaum tertindas sebagai respons atas kecaman Alquran atas perilaku perorangan yang diang-gap pendusta agama bagi yang tidak perduli pada anak yatim dan fakir miskin. Bentuk ijti-. had-nya adalah melakukan penyelesaian masalah kemiskinan1 secara kelembagaan, sebagai fardhu kifayah (tanggung jawab bersama).

Dari analisis sosial inilah yang mendorong didirikannya ratusan panti asuhan Muhammadiyah di berbagai penjuru Tanah Air. Cara Muhammadiyah yang merespons kemiskinan dari sebagai kewajiban individu (fardhu ain) menjadi kewajiban bersama (fardhu kifayah) adalah ijtihad (bersungguh sungguh menggunakan sumber daya untuk mendapatkan keputusan terbaik) berdasarkan tajdid yang sesuai pada zamannya.

Melihat realitas perkembangan ekonomi dewasa ini yang sangat kompleks, tampaknya menempatkan spirit al-Maun sebagai representasi platform ekonomi Muhammadiyah, selain mengerldilkan perspektif Muhammadiyah atas persoalan sosial-ekonomi bahkan menger-dilkan perspketif Islam pada masalah-masalah ekonomi.

Paling tidak terdapat empat ranah yang harus dibicarakan ketika membuat platform ekonomi Muhammadiyah. Pertama, pilihan ideologi ekonomi, kedua, respons atas persoalan ekonomi nasional, ketiga, aktivitas ekonomi warga Muhammadiyah, dan keempat, Amal Usaha Muhammadmaiyah.

Ideologi ekonomi demikian penting bagi Persyarikatan. Berdasarkan pilihan ideologi ini, persyarikatan dapat menilai diri dan permasalahan ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Tanpa pilihan ideologi, Muhammadiyah akan terombang-ambing di antara berbagai pertarungan ideologi ekonomi. Muhammadiyah bahkan dapat ter-perosok ke dalam sikap pragmatis sekaligus oportunis.

Ideologi ekonomi juga dapat membantu Persyarikatan secara cepat merespons berbagai permasalahan ekonomi nasional dan dapat memberikan solusi berdasarkan sudut pandangan ideologinya. Berbagai masalah deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi pastilah mengusung egenda ideologi tertentu. Sudut pandang ideologi ekonomi menjadi penting, karena hampir tidak ada kelompok kepentingan dan rezim pemerintahan yang tidak memiliki ideologi ekonomi tertentu.

Pengembangan ekonomi warga Muhammadiyah juga tidak terlepas dari pilihan ideologi. Apabila Muhammadiyah terlalu propasar dan investasi asing, sebagaimana ideologi ekonomi rezim saat ini yang disebut sebagai neoliberalisme, maka usaha kecil-mikro milik warga Muhammadiyah pastilah tersingkir. Berapa banyak warga Muhammadiyah pedagang batik Pekalongan, pedagang Pasar Tanah Abang yang tersingkir akibat persaingan bebas? Berapa banyak pedagang warga Muhammadiyah yang harus menutup toko karena di depannya berdiri peritel jaringan hypermarket nasional dan internasional? Di sinilah Muhammadiyah perlu mengambil posisi.

Di samping itu, Muhammadiyah juga memiliki berbagai amal usaha, berbentuk rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan usaha-usaha sektor ril lainnya. Platform ekonomi Muhammadiyah akan membantu mengarahkan tujuan, dan bagaimana pengelolaan harus dilakukan. Khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) yang mengajarkan disiplin ibnu ekonomi.

Arah Kepemimpinan Muhammadiyah

Koran Tempo, 7 Juli 2010

Satya Nugraha L, tenaga ahli dpr ri, warga muhammadiyah

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato sesaat sebelum membuka Muktamar Muhammadiyah melalui fasilitas telekonferensi dari Madinah, Arab Saudi, di Stadion Mandala Krida,Yogyakarta, secara tegas mengatakan bahwa negara dan Muhammadiyah saling membutuhkan.

Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki ribuan amal usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, hubungan antara negara dan Muhammadiyah adalah saling memerlukan. Muhammadiyah dan negara memiliki visi yang sama, yaitu untuk mewujudkan masyarakat makmur, sejahtera, berdaulat, dan bermartabat.

Selama satu abad, Muhammadiyah serta Aisyiah mencurahkan perjuangan dan perhatian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, kata Presiden Yudhoyono, pengambilan tema "Gerak Melintasi Zaman, Dakwah dan Tajdid Menuju Peradaban Utama" sudah tepat. Kurun satu abad, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi kemasyarakatan besar yang terus bergerak ke depan membangun pendidikan, kesehatan, dan sosial. Muhammadiyah juga berperan aktif dalam pergaulan global, membangun dialog antarperadaban.

Namun, terlepas dari segala prestasi dan pujian itu, alangkah arifnya bagi Muhammadiyah bila tidak terlalu berpuas diri dan terbuai sanjungan. Justru yang harus disoroti dan dicermati adalah pekerjaan rumah apa yang belum dan masih kurang berhasil dilakukan Muhammadiyah dan warganya. Beberapa catatan penting yang mungkin perlu direka ulang dan dikoreksi secara jernih dan serius dalam kancah Muktamar Muhammadiyah ke-4 6 ini adalah soal kepemimpinan ke depan di tengah hiruk-pikuk politik dan suksesi 2014, yang dirasakan mengalami pergeseran orientasi.

Gaya kepemimpinan

Yang menarik dari gaya dan karakter kepemimpinan Muhammadiyah sejak KH Ahmad Dahlan, Buya Hamka, sampai KH A.R. Fakhruddin adalah tokoh-tokoh yang dikenal sederhana-bersahaja, karismatdk, jujur, memiliki komitmen, iklas, egaliter, tulus, dan mampu mengembalikan Muhammadiyah ke jalur pembaharuannya, serta tidak tergiur godaan politik praktis yang berorientasi kekuasaan.

Namun, kini sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman, kepemimpinan elite dan tokoh Muhammadiyah mulai banyak bergeser dan tergiur.berbagai godaan. Salah satu rayuan maut yang sangat menggoda adalah tarikan arus politik yang makin kuat dewasa ini. Memang Muhammadiyah sendiri tidak mengharamkan politik. Tapi apakah kaum elite Muhammadiyah kini lebih mengutamakan politik moral (high politics) atau politik prsflctis (low politics)?

Kebanyakan orang berharap Muhammadiyah dan para elitenya lebih mengutamakan politik moral sebagai ciri kekuatan kepemimpinannya. Mereka seharusnya bisa menjaga jarak untuk tidak dijadikan sekadar alat negosiasi untuk kekuasaan oleh para elitenya. Sayangnya, sejak di era kepemimpinan Amien Rais (1995-2000), gaya dan orientasi kepemimpinan itu mulai bergeser. Walaupun awalnya Amien dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah yang lurus dan kukuh mengedepankan high politics, yang lebih dikenal dengan jargonnya "tauhid sosial" atau politik adiluhung, politik yang lebih mengedepankan moral politik ketimbang pertarungan merebut kekuasaan.

Tapi akhirnya euforia politik masa reformasi membuat Amien terbujuk rayu politik praktis dengan mendirikan Partai Amanat Nasional. Padahal awalnya ia banyak mengkritik politik praktis sebagai low politic (politik rendahan) yang cenderung korup dan kotor. Namun dengan enteng Amien berdalih bahwa pilihannya adalah ijtihad politik yang bersendikan amar maruf nahi munkar.Buya Syafii Maarif-lah yang tidak terbuai bujuk-rayu politik. Syafii Maarif sering melontarkan pernyataan politik yang kritis tapi tidak menyeret Muhammadiyah yang dipimpinnya. Syafii Maarif lebih mirip tokoh Muhammadiyah pendahulunya yang cakap dan bersahaja. Ia bisa menjaga jarak dengan politik praktis. Di tangan Buya Syafii Maarif, Muhammadiyah lebih terkonsentrasi mengurus berbagai bentuk amal usaha, seperti pendidikan, sosial, dan dakwah amar maruf nahi munkar, sebagai ciri khas gerakan Muhammadiyah.

Tapi gonjang-ganjing Muhammadiyah dalam politik makin terasa aromanya manakala di bawah kendali Din Syamsuddin, walaupun secara kenyataan dan eksplisit Din tidak tampil dalam kancah politik praktis. Tapi berahi dan manuver politiknya sangat kentara baunya. Ia bahkan di-gosipkan sangat berminat menjadi wakil presiden. Din Syamsuddin, yang pernah menjadi politikus Golkar, sering melakukan selebrasi politik. Din Syamsuddin juga merestui dan mendorong kelahiran Partai Matahari Bangsa (PMB), yang didirikan kalangan muda Muhammadiyah. Tapi, tidak seperti PAN yang lolos ketentuan parliamentary threshold di Dewan Perwakilan Rakyat, PMB justru gagal dalam pertarungan demokrasi elektoral serta kurang banyak memperoleh simpati dan dukungan dari warga Muhammadiyah.

Pada Pemilihan Umum 2009, Din secara terang-terangan mendukung pasangan Ju-suf Kalla-Wiranto. Namun, sayang, kekalahan pasangan ini seolah membawa Muhammadiyah "beroposisi "dengan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemenang Pemilu 2009. Hubungan Din dan SBY terasa hambar. Walau mungkin SBY dan Muhammadiyah secara institusi tidak ada masalah yang berarti. Inilah mungkin kenapa SBY "kurang mengistimewakan" sehingga tak hadir saat membuka Muktamar Muhammadiyah ke-46 diYogya kemarin.

Tapi bukan Din Syamsuddin jika tak piawai beretorika politik. Menanggapi ketidak-hadirin SBY dalam muktamar itu, Din, ketua umum pimpinan pusat periode 2005-2010 yang kini mencalonkan kembali, bahkan termasuk kandidat yang cukup kuat dan mungkin bisa terpilih kembali, berkata, "Tidak mungkin ada pertentangan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Sebagai gerakarunencerdaskan bangsa, Muhammadiyah butuh negara. Sebaliknya, negara juga memerlukan peran Muhammadiyah." Ia seakan berdalih di balik baju Muhammadiyah bahwa dirinya tak memiliki hambatan psikologis dan politik dengan SBY.Bila ada elite Muhammadiyah yang tetap tidak bisa menghindari politik karena berahi politiknya sangat besar, oknum elite ini harus keluar dari kepemimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah harus diselamatkan dari pertikaian dan kepentingan politik sesaat dari elite kekuasaan.

Dengan demikian, Muhammadiyah akan selalu terjaga dan memiliki kewibawaan yang besar sebagai persyarikatan Islam yang berpengaruh dan selalu dibutuhkan masyarakat dan bangsa. Dewasa ini memang banyak aktivis dan kader Islam yang tergiur politik kekuasaan, tak terkecuali dalam tubuh Muhammadiyah. Apalagi menjelang suksesi 2014. Di sinilah ujian terbesar bagi kepemimpinan Muhammadiyah ke depan untuk bisa memposisikan dirinya secara baik dan benar, tidak terjerat dalam permainan dan transaksi politik. Para pemimpin Muhammadiyah ke depan adalah orang-orang yang secara tulus mau mengikuti sunnah kepemimpinan para pendahulunya, seperti KH Ahmad Dahlan, Buya Hamka, dan KH AR. Fakhruddin, yang memiliki integrasi moral yang kuat dan tidak mudah tercabik oleh kepentingan politik sesaat

PP Aisyiyah 2010-2015: Noordjanah Djohantini Ketua Umum, Dyah Siti Nuraini Sekretaris Umum

Muhammadiyah.or.id., 7 Juli 2010

Haqqi Hasan Inamul

Yogyakarta - Setelah melalui rapat tertutup 13 anggota PP Aisyiyah terpilih, pada pukul 20.20 malam ini, Rabu (07/07/2010) bertempat di Graha Wanabhaktiyasa, Panitia Pemilihan mengumumkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Aisyiyah 2010-2015. Terpilih sebagai Ketua Umum adalah Dra. Hj. Siti Noordjanah Djohantini, M.M., M.Si., dan sebagai Sekretaris Umum adalah Dra. Hj. Dyah Siti Nuraini.

Menurut ketua Panitia Pemilihan, Siti Aisyah, M.Ag., Ketua Umum dan Sekretaris Umum tersebut terpilih secara aklamasi, yaitu disepakati semua anggota PP Aisyiyah 2010-2015 tanpa voting. Pengumuman kedua nama tersebut disambut tepuk tangan meriah oleh seluruh muktamirin, kemudian pimpinan sidang mengetok palu tiga kali sebagai tanda keputusan tersebut disahkan. Sidang pleno pengumuman dan pengesahan Ketua Umum dan Sekretaris Umum diakhiri dengan penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh Ketua Umum PP Aisyiyah 2005-2010, Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno dan Ketua Umum PP Aisyiyah 2010-2015, Noordjanah Djohantini, serta dua orang saksi yaitu Ketua Panitia Pemlihan dan perwakilanan peserta yaitu utusan dari Pimpinan Wilayah Aisyiyah DIT.

Berikut Anggota PP Aisyiyah 2010-2015 :

1. Dra. Hj Siti. Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si.
2. Prof. Dr. Hj Siti Chamamah
3. Prof. Dr. Hj Masyithoh Chusnan, M.Ag.
4. Dra. Hj Dyah Siti Nuraini
5. Dra. Hj Shoimah Kastolani
6. Dra. Hj Siti 'Aisyah, M.Ag.
7. Dra. Hj Nurni Akma
8. Dra. Trias Setiawati, M.Si.
9. Prof. Dr. Siti Muslimah Widiastuti
10. Dr.Hj Atikah M Zakki, M.Ars.
11. Rohimi Zamzan, S.Psi., M.Pd.
12. Hj Hadiroh Ahmad, S.Pd.
13. Dra. Hj Susilahati, M.Si.

(haqqi)

Yogyakarta – Rabu dini hari, (07/07/2010) pukul 00.20 WIB, Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Trias Setiawati meyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang telah dilakukan Selasa Sore (06/07/2010) telah bisa dipublikasikan setelah proses internal selesai dilakukan. Praktis tidak ada nama baru yang muncul. Unggul dalam pengumpulan suara Ketua PP ‘Aisyiyah Dra. Siti Noordjannah Djohantini, MM yang mengumpulkan 1291 suara.

Diurutan selanjutnya Ketua Umum PP Aisyiyah 2005 - 2010 Prof. Dr. Siti Chamamah dengan 1094 suara, Ketua PP ‘Aisyiyah 2005 – 2010 Dr. Masyithoh , M.Ag. dengan 916 suara, kemudian Ketua PP ‘Aisyiyah 2005 – 2010 Dra. Dyah Siti Nuraini dengan 828 suara dan Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah 2005 – 2010 Dra. Shoimah dengan 557 suara.

Sebelumnya, pada selasa pagi telah diadakan pemungutan suara yang dilakikan dengan mekanisme tiap peserta yang memiliki hak suara diharuskan memilih 5 dari 40 orang nama calon tetap. Suara dinyatakan tidak sah apabila nama yang dipilih lebih atau kurang dari 5.

Penghitungan dimulai sejak pukul 15.00 WIB di ruang IT, UAD kampus I lantai 2. Penghitungan ini dihadiri 36 saksi yang berasal dari peserta Muktamar ‘Aisyiyah, dengan masing-masing saksi per TPS 6 orang.

Menurut agenda, selanjutnya kelima Anggota Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah ini akan bersidang pada pukul 15.30 WIB untuk menentukan Ketua Umum periode 2010 – 2015, dilanjutkan dengan penetapan oleh plono dan langsung serah terima antara Pimpinan lama dengan Pimpinan baru, dengan demikian di ‘Aisyiyah seperti halnya di Muhammadiyah tidak ada waktu dimana pimpinan berstatus demisioner. (arif)

Gerakan 'Aisyiyah Menuju Abad ke II

aisyiyah.or.id., Senin, 05 Juli  2010  | 18:35 WIB

Gerakan 'Aisyiyah Menuju Abad ke II

‘Aisyiyah yang merupakan Organisasi Otonom Khusus Muhammadiyah dalam menjalankan amanah Muktamar ke-46 dihadapkan pada berbagai tantangan dan persoalan, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Permasalahan kehidupan bangsa, seperti kemiskinan, rendahnya derajat kualitas kesehatan (khususnya perempuan dan anak), pendidikan, tingkat pengangguran yang terus bertambah, perdagangan manusia, kekerasan (termasuk kekerasan terhadap perempuan) dan konflik sosial yang cenderung meningkat, menuntut ‘Aisyiyah untuk bergerak lebih dinamis.

Tugas mulia yang diemban ‘Aisyiyah untuk menyelesaikan persoalan ummat dan bangsa tidak akan pernah tuntas jika belum ada langkah-langkah konkret. Langkah ini harus cepat dan tepat, salah satunya melalui amal usaha yang dimiliki ‘Aisyiyah seperti upaya pendidikan (education) pada masyarakat baik formal maupun informal, terutama melalui pendidikan agama di lembaga pendidikan formal.

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi ‘Aisyiyah, maka program-program dan kebijakan hasil keputusan Muktamar dan Tanwir I yang dilaporkan dalam sidang Tanwir II, bahwa langkah-langkah dan kebijakan program ‘Aisyiyah tersebut adalah pengutan organisasi, peningkatan kualitas amal usaha juga pada amal kegiatan serta perluasan peran ‘Aisyiyah dalam seluruh aspek kehidupan baik di tingkat global, nasional dan regional. Selain itu, yang sangat penting adalah peningkatan peran dakwah ‘Aisyiyah di tingkat basis masyarakat dengan gerakan pengajian dan pemberdayaan masyarakat melalui program Keluarga Sakinah dan Qaryyah Thayyibah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Di dalam menjalankan program dan kegiatannya, ‘Aisyiyah perlu mensinergikan semua amal usahanya dengan berbagai pihak. Semua ini dengan tujuan untuk melancarkan dan mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan ‘Aisyiyah dalam semua bidang, seperti : pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan advokasi hukum.

‘Aisyiyah di Luar Negeri
‘Aisyiyah tidak hanya berkembang di Indonesia namun sudah merambah pada tingkat mancanegara, seperti PCIA (Pimpinan Cabang Istimewa ‘Aisyiyah) Mesir, Belanda, dan Malaysia. Baru-baru ini, di Singapura juga telah terbentuk PCIA Singapore dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti berdirinya Day Care (tempat Penitipan Anak), Taman Kanak-Kanak ‘Aisyiyah, pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Terbentuknya PCIA ini mendapatkan sambutan yang baik dari organisasi perempuan setempat, regional, dan Internasional.

Hal di atas, merupakan sebuah prestasi yang sangat cemerlang untuk ukuran organisasi perempuan, di mana ‘Aisyiyah sudah mampu mengepakkan sayapnya lebih jauh di atas rata-rata.

Selain prestasi pengembangan organisasi di mancanegara, pelaksanaan program ‘Aisyiyah jug aluar biasa. Pasalnya, selain melakukan penguatan ideologi, proses pelaksanaan program ‘Aisyiyah menggunakan kerangka program Qaryyah Thayyibah (QT) untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan menguatkan ketahanan keluarga melalui program keluarga sakinah (KS) sebagai dasar pengembangan organisasi untuk penguatan kembali (revitalisasi) cabang dan Ranting (PCR).

Adapun pengertian Qaryyah Thoyyibah adalah suatu perkampungan dimana masyarakatnya menjalankan ajaran Islam secara baik dalam segala aspek kehidupannya yang meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan mu’amalah duniawiyah untuk mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Di dalam program QT, terdapat lintas majelis dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pemberdayaan pada masyarakat. Selain QT, terdapat juga keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang pada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai serta bahagia dalam mengusahakan kesejahteraan dunia akirat.

Kerangka program keluarga sakinah adalah serangkaian program yang diarahkan pada peningkatan ketahanan keluarga yang dilaksanakan melalui berbagai pendekatan secara terpadu (lintas mejelis) oleh semua mejelis atau lembaga secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Selain melakukan revitalisasi secara internal, ‘Aisyiyah juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dalam negeri (pemerintah) maupun luar negeri sebagai mitra yang bisa bekerjasama dengan baik. Dengan demikian, program-program ‘Aisyiyah dapat terlaksana dengan baik.

Dari pemerintah yang menjadi mitra kerjasama dengan ‘Aisyiyah antara lain Departemen Kesehatan, Departemen Kehutanan, Departemen Perekonomian dan UKM, Depdiknas, KPP,Depag, Depsos,BKKBN, dan dari luar negeri Global Found ATM, Global Foun For Children, AUSTCARE, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, The Asian Foundation (TAF), World Population Foundation, Community Radio, Netherland, Belanda, dan lainnya.

Jejaring yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah diantaranya mengikuti berpartisipasi aktif dalam konferensi Internatisional, tentang “The Fourth Annual international Women’s Leadership” di Sheraton Waikiki Honolulu pada 25 September 2007, atas undangan dari Executive Chambers; menghadiri Conference Religion for Peace (RFC) di Universitas of Santo Thomas Manila, Phliliphina pada 15-16 Oktober 2008; mengikuti Muktamar Muslima se Asean di Alam Melayu, Malaysia pada 12-15 Februari 2009; kunjungan ibu-ibu PPA ke Pertumbuhan kebajikan An nida’ dan Mahsa College di Malaysia, ditindaklanjuti kerjasama dengan Peningkatan pendidikan Kesehatan dan Silaturahmi kepada Muhammadiyah Singapura.

Beberapa hal ini menunjukkan betapa sangat berperan dan pedulinya ‘Aisyiyah kepada bangsa dan Negara Indonesia, dengan memiliki amal usaha baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat. Wajar jika ‘Aisyiyah dapat bertahan hingga menjelang usia satu abadnya. Semoga ‘Aisyiyah dapat terus meningkatkan eksistensinya dalam menjalankan dan melaksanakan program-program kerjanya ke depan.

Ati Kusmawati, M.Si
Penulis adalah dosen Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

Muhammadiyah and illiteracy

Published on The Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)

The Jakarta Post | Tue, 07/06/2010 3:52 PM | Opinion

Khairil Azhar

Early in the morning, precisely after Ghana was defeated by Uruguay in the 2010 World Cup quarterfinal, I switched the channel to French TV5. It was reporting how superstition is causing murders in Tanzania, especially in the rural part of the state. The victims are women, particularly ones accused as witches by the “witch-doctors” who weirdly are always men.

The story then reminded me of what Ahmad Dahlan (1868-1923) and his colleagues found in their time establishing Muhammadiyah as an Islamic social organization in Indonesian in 1912. They struggled to eradicate superstition, myths and heresy in the society — three diseases that kept Muslims from progressing toward a civilized-society and from gaining independence in the colonial era.

In most of Tanzania’s rural part, based on the above report, where patriarchy is absolute and women have no legacy rights, the male witch-doctors easily decided this and women should be killed with machetes or other mind-torturing tools for they have been suspected to cause bad fates for certain people. But peculiarly, the crazy “doctors” will tell the “candidates” they will be slaughtered after they get paid with an amount of which could be an eight-month income for a villager!

Muhammadiyah, up to present Indonesia, keeps fighting illiteracy, not only related to comprehending literal symbols but more on how to make people able to logically, rationally and empirically think before they make a decision. It is convinced that Indonesian society would not achieve happiness in both worlds (this world and hereafter) if it doesn’t have knowledge and science of any kind.

And that’s why in every corner of the country we’ll see a Muhammadiyah school, whatever its
condition is.

However, these days, we see the possibilities that what is going on in Tanzania, and what was faced by the founding fathers of Muhammadiyah in their time, are and might be occurring in Indonesia. There is an idiocy that religious understanding on many things is based on “illiteracy” on how to achieve a sound-mind and portrait empathy.

In Tanzania, poverty, tradition and, unmistakably, religion, have caused and maintained social diseases.

The notions on “witchcraft” can be taken as a scapegoat, a resource to make a living, or even a medium to realize political purposes. The coming of religions, especially Islam and Christianity, is in fact strengthening the tradition. Beside the old mantras in their native language, for example, the witchcraft’s resource has then been enriched by the presence of new religious texts. A witch-doctor will use certain quotes as talisman from the Koran for Muslim patients and some excerpts from the Bible for Christians.

Here, therefore, religious teachings failed to enlighten the people since they otherwise tend to facilitate the existence of senseless traditions.

In Indonesia, Muhammadiyah with its historic educational and social activities should be back to the enlightenment mission. It’s ridiculous if one of the biggest Muslim organizations is then trapped to deal with things such as how a woman should dress or whether smoking is prohibited or allowed derived from Islamic doctrines.

There are several NGOs taking part in changing the false belief of the country Tanzanians on witchcraft despite the failure rate. And here, in Indonesia, Muhammadiyah should be coming up to counter the illogical movements from individuals or Muslim mass organizations such as the ones done by the Islam Defenders Front (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) or Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

What these groups are doing mostly reflect Islamic and social illiteracy in its broader meanings. Many of their political arguments, for example, are based on myths, prejudices and misunderstandings. And very unfortunately, what they are proposing seems to make sense to many Muslims.

Let me tell a story. On one occasion, I asked a Muslim radical I met a question about how he makes
a living since he appeared jobless but was able to provide his family needs. Confidently, proudly, he replied, “Allah bestows us with everything we need. If we do a jihad in His path, He will ease us with unpredictable miracles.”

What does this mean? It’s not quite different from the way a witch-doctor makes a living in Tanzania. He receives the money from a patient after he thinks he has done “something” and he then closes his eyes. The knowledge about where and how the money was made is not important. What is already in the hands is thought to be what he deserves. He does not care whether his patient may starve to death afterward for having no more money to buy food.

It’s not an easy thing to do by Muhammadiyah for sure. Things are sophisticatedly concatenated nowadays. A ghost, with the help of a TV station, can be arrested in a bottle and it affects the people’s understanding of a religion strongly. The ghost hunters use religious symbols and talismans. A corrupt official can do quick money laundry with the help of a religious figure through building a foundation with several socially acceptable activities and a great mosque. It is believed then that the sins are already forgiven and new corruption occurs with such legitimacy.

If Muhammadiyah really wants to do something for the Muslims, therefore, they have to return to their mission of eradicating the obstacles of developing a civilized and independent community. In this sense, its religiosity should be able to facilitate the enlightenment of the people instead of imprisoning them in renewed narrow-mindedness in understanding a religion.

Muhammadiyah should build and run new hospitals to defeat the image of destructive Islam represented by the suicide-bombers. Muhammadiyah should establish thousands more schools and universities to help the needy amid the ban of women to have equality propagated by hard-liners.


The writer is a teacher at Lazuardi-GIS Jakarta and was nurtured in a Muhammadiyah culture.

— JP

Copyright © 2010 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.

---

Source URL: http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/06/muhammadiyah-and-illiteracy.html