Makna Teologi al-Ma‘un di Dua Generasi Muhammadiyah

Suara Muhammadiyah, 13/98, 22 Syakban - 7 Ramadlan 1434 H or 1 -15 Juli 2013, hal. 34. 

Ahmad Najib Burhani

Kandidat Doktor di Univ. California – Santa Barbara & Peneliti LIPI

Teologi utama yang mendasari berdiri dan berkembangnya Muhammadiyah adalah teologi al-Ma‘un. Teologi yang didasarkan pada Al-Qur’an (107:1-7) ini seringkali diterjemahkan dalam tiga pilar kerja, yaitu: healing (pelayanan kesehatan), schooling (pendidikan), dan feeding (pelayanan sosial). Teologi ini pulalah yang membuat organisasi ini mampu bertahan hingga 100 tahun dengan memiliki ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain. Karena itu, dalam rangka memikirkan Muhammadiyah paska peringatan satu abad (18 Nopember 1912 – 18 Nopember 2012), tulisan ini ingin melihat makna dan implementasi teologi ini dalam dua generasi yang berbeda; generasi awal dan generasi sekarang.

Materi utama yang diajarkan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kepada murid-muridnya pada dekade awal abad ke-20 adalah pemahaman Surat al-Ma‘un. Pada intinya, surat ini mengajarkan bahwa ibadah ritual itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Surat ini bahkan menyebut mereka yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebagai ‘pendusta agama’.

Berhari-hari Ahmad Dahlan mengajarkan materi ini ke murid-muridnya. Sampai-sampai sebagian dari mereka merasa bosan dan mempertanyakan mengapa Kiai Dahlan mengulang-ulang pelajaran dan tidak segera pindah ke materi lain. Mendengar pertanyaan itu, Kiai Dahlan balik bertanya, “Apakah kalian sudah paham surat ini? Apakah kalian sudah mempraktekkannya?” Dahlan lantas meminta murid-muridnya untuk mencari orang paling miskin yang bisa ditemui di masyarakat, kemudian memandikannya dan menyuapinya. Inilah yang disebut pemahaman pertama dari teologi al-Ma‘un itu.

Kiai Dahlan tidak hanya menerjemahkan teologi itu dalam tindakan karikatif seperti tersebut di atas. Dengan menggandeng Budi Utomo dan kraton Yogyakarta, Kiai Dahlan lantas mendirikan sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Apa yang dirintisnya seratus tahun yang lalu itu kini telah berkembang pesat di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan Pimpinan Pusat  Muhammadiyah, organisasi ini telah memiliki 161 perguruan tinggi, 5.500 sekolahan, lebih dari 300 rumah sakit, dan lebih dari 300 panti asuhan (Tuhuleley 2003).

Pertanyaan dasar yang perlu dikemukakan sekarang, di era global kapitalisme, adalah apakah pemaknaan teologi al-Ma‘un seperti yang dilakukan oleh Kiai Dahlan 100 tahun yang lalu itu masih efektif dan manjur, terutama untuk 100 tahun akan datang? Orang menjadi miskin itu kebanyakan bukan karena mereka malas bekerja. Banyak sekali orang miskin yang justru bekerja banting tulang 24 jam sehari. Mereka menjadi miskin karena hidup di dalam sistem yang menciptakan kemiskinan dan mendukung penindasan terhadap orang miskin. Cara-cara tradisional dalam pengentasan kemiskinan, terutama yang bersifat karikatif, terlihat tak berdaya dan kedodoran menghadapi sistem kapitalisme global dan pemiskinan struktural oleh negara terhadap rakyatnya.

Satu contoh, Dompet Dhuafa (DD) menciptakan program Masyarakat Mandiri (MM) di lebih dari 10 desa. Ratusan juta atau bahkan milyaran rupiah telah dikeluarkan untuk melakukan pembinaan selama bertahun-tahun. Namun sepertinya upaya itu hilang begitu saja atau tak tampak hasilnya. Muhammadiyah juga melakukan program pemberdayaan masyarakat miskin di beberapa tempat, namun upaya itu sangat mudah bubar tergilas oleh kapitalisme global. Kondisi inilah yang menyebabkan salah satu tokoh Muhammadiyah, almarhum Moeslim Abdurrahman, menawarkan pemaknaan dan penerapan baru dari teologi al-Ma‘un.

Bagi Kang Moeslim, pertama, definisi orang miskin itu tak boleh dibatasi pada mereka yang miskin secara ekonomi. Orang miskin adalah mereka yang mengalami marjinalisasi sosial, seperti petani, pemulung, dan pelacur, dan mereka yang mengalami subordinasi sosial seperti kelompok agama minoritas (Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya). Kedua, bagaimana menerapkan teologi al-Ma‘un bagi orang-orang miskin kontemporer itu? Caranya tentu tak bisa dilakukan dengan member mereka uang, tapi melawan sebab-sebab yang membuat mereka miskin, seperti kapitalisme global dan budaya kemiskinan (culture of poverty).

Pendeknya, jika Muhammadiyah ingin bertahan atau berkembang pada 100 tahun yang akan datang, maka selain mempertahankan upaya-upaya penerjemahan teologi al-Ma‘un dalam tiga pilar di atas (schooling, healing, dan feeding), organisasi ini perlu juga mengadopsi sistem baru untuk mengejawantahkan teologi al-Ma‘un di era kapitalisme global.

--oo0oo--

Download file

Hilman Latief on Islamic Charities

By Karel A. Steenbrink, August 30, 2012

Today, 29 August 2012, we celebrated the doctoral examination of Hilman Latief in Utrecht. The cover of his dissertation shows PKO Muhammadiyah (Penolong Kesengsaraan Oemoem)  or charity organization of Muhammadiyah at a rice distribution, probably in the 1920s or 1930s.

This is a very rich dissertation: many facts, especially from the last 15 years, suggestions for various interpretations, personal observations. The book has a large number of organizations: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, DDII as the older ones, but many recent developments. After the introductory and more general chapters, chapter 4 concentrates on health centres for poor people, many institutions while Muhammadiyah Hospitals and clinics still are the leading ones. Chapter 5 is on activists  defending women's rights. Chapter 6 is the result of fieldwork in Nias, where some muballigh or da'i from outside the island have settled and concentrate on activities in mosques and small prayer houses, instructing children how to pray. Chapter 7 is on the attention given by Indonesian Muslims to international affairs, like war in Afghanistan, occupation of Palestine. Chapter 8 has some general conclusions.

 One conclusion was challenged by Birgitte Meyer at the oral examination. On p. 312-3 it is stated that traditionally zakat is given from person to person. Nowadays even rich people donate some 5-10.000 Rupiah to poor people who line up by hundreds. When charity is given through organizations and not through individual benefactors directly it is neutral: not an imbalance between giver and receiver. 'It is within this context that charitable associations, in the form of collective action, can diminish this psychological dimension.'  This sentence is not absolutely clear, but it wants to explain that people will feel easier and free to apply here. This is what happened in the Dutch system when in the 1960s poor people received the right for government allowances. The same is, however, not the case with Muslim organizations. Latief even gave a nice example of Muslim charities that distributed rice to people, but women had to use the veil at the process of application. Some of these women immediately after receiving their share, took of the veil! Also here there is not true reciprocity between giver and receiver!

I concentrated on chapter 6 in my questions. The majority of people in Nias are Protestant, some 25% are Catholic and few are Muslim. This was the reason for sending Muslim missionaries to the island. It was not a competition between various organizations, but I had the idea that here the 'giver' took the decisions, not the Muslims of Nias themselves. A first preacher was some Qaimuddin , probably born about 1970 in Flores. In the 1980s he was in Bangil for the pesantren or Muslim school of PERSIS. He had a career as preacher in many places: 1. in Ampah (Central Kalimantan); 2. Raha (Sulawesi Tenggara), with a local foundation for one year; 3. with asistance of PERSIS he helped muallaf in Flores for 2 years and 3 years financed by a Quwaiti foundation. 4. Then he was in Buleleng, North Bali with a Muhammadiyah organization; 5. Again in Flores he was involved in politics and even received a seat in the local parliament for PBB, a Muslim party during the 1999 elections, but he did not take his seat, rather moved to 6. a freelance position in Jakarta and finally 7. to Nias for a proghramme of AAP, Al Azhar Peduli. (Latief 235-7)

These preachers only receive a low salary, stay often in a room attached to a local masjid. Their education is not fit for development work, because their education concentrates on Arabic and Quranic Studies. They like Islamic Banking, but another informant for Latief was a member of the Catholic Credit Union in Nias, because there was no money for things other than dakwah or direct preaching.  On page 252 the charity is defined as "Progress in this region means the ability to provide local people with wider access to education, particularly Islamic education." In fact often not much more than chanting the Qur'an.

Retrieved from: http://relindonesia.blogspot.com/2012/08/hilman-latief-on-islamic-charities.html
---------------

Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia

By:  HILMAN LATIEF

This study examines how the notions of benevolent acts, welfare issues and social justice are conceived by Indonesian Muslims, and investigates the multiplicity of roles played by Islamic charitable associations in carrying out social welfare activities both in rural or urban areas.

By relating three main issues (welfare, dakwah and politics), this study discusses whether charity activism can generate social mobility among low income households as the targeted beneficiaries, and whether Islamic charitable associations are able to promote collective social change instead of simply strengthening middle class networks or serving certain religious denominations. In particular, this dissertation also attempts to answer the following questions: How do Muslims conceive religious charity in the context of the interplay between the state, society and the market; and what sorts of social, religious, and political justifications lie behind their social, religious and political activism? How do Islamic charitable associations approach the perceived problems (welfare, religious, and political issues) among Indonesian societies; and to what extent are they able (or not able) to provide viable ‘social security’ to the poor as a means of realising the public good in a pluralistic society?

In order to engage with the above research questions, an empirical investigation through a series of fieldwork visits was conducted at various times between mid-2008 and early 2011 in such places as Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Banda Aceh, and Nias Island.

Since the 1980s, many Muslim countries, including Indonesia, have experienced an unprecedented development in civil society movements and increasing economic growth, changes which have affected the social and economic relations within society as a whole. The rise of an affluent Muslim middle class with a new spiritual and social awareness has been instrumental in shaping Islamic social and political activism in general, and has aided a proliferation of Islamic institutions, ranging from educational institutions to charitable associations. Moreover, after the fall of Soeharto, a range of Musim NGOs, including such charities as DD, RZI, DPU-DT, AAP, and BSMI (some of which were established in the 1990s) became more conspicuously present and expanded the range of their activities. Their expansion was supported by a general turn to religion and an increased interest in the modalities of Islamic almsgiving and benevolent acts. The associations established their reputation by efficiently running social services and successfully carrying out relief operations in Indonesia and abroad. Hence, Islamic charities become increasingly popular among Indonesian Muslims, and the types of Islamic social-welfare activities have been materialised in different forms, ranging from the relief of the poor in urban areas to supporting dakwah and political activities.

To draw a broader picture of Islamic charities and social activism in post-New Order Indonesia, this study investigates four types of charitable activities: health provision for the poor in urban slums; development projects that are oriented towards female teenager coming from low income households, dakwah activities in the outer islands, as well as aid for Palestinians.

The spawning of charitable clinics sponsored by Islamic charitable associations signifies Muslims’ efforts to translate the notion of benevolent acts into religiously-inspired good social practices. Health provision for the poor seems to have become an alternative strategy for Islamic charities to distributing aid to underprivileged groups, and at the same time, a means of promoting public welfare at the community level. Charitable clinics hint at the potential role that Islamic charitable associations might play in the relief of the poor, especially in the health sector. They have been active for years and play a pivotal role in stress reduction among poorer families, while at the same time attempting to bring the capital held by both individuals and private institutions down to the grassroots level. This study argues that while Islamic charitable institutions work with the grassroots and middle-class groups, Islamic institutions are not sufficiently critical of the state’s failure to provide social security, unlike some ‘secular’ or traditionalist Muslim NGOs. They speak little of the need for structural change by, for example, organising an advocacy movement for health reform. Some Islamic charitable associations have also attempted to address women issues. The severe problem of poverty, which has put women in an unfavourable position, as some of them become the victims of human trafficking, has stimulated Islamic charitable associations to provide development projects that are oriented towards women.

The objectives of the development projects for women are to prevent lower-skilled and poorly educated female teenagers from leaving to work as housemaids overseas, as well as to protect them from the harmful effects of human trafficking. Providing provisional job-oriented activities may also prevent disadvantaged teenagers and female school leavers from entering into early marriage in their villages. Nevertheless, this study finds that promoting gender equality, changing ‘patriarchal culture’, criticising government gender biased structural policies, or encouraging the authorities to provide a better and well-educated work force, are apparently not part of the Islamic charities’ main agendas, nor even their foremost objectives. Another case concerns the spread of dakwah activities in the outer island which are supported by Islamic charitable associations.

The operation of Islamic charitable associations in Nias Island, located on the western coast of Sumatra, has partly resulted in the spread of dakwah activities in this non-Muslim majority Island and the increase in number of madrasah and mushalla/mosque. In practice, there are two kinds of dakwah: dakwah among Muslims and dakwah among non-Muslims. The former, dakwah among Muslims, can mean the process of Islamisation in society, while the latter bears some resemblance to Christian missionary activities in non-Christian populations. Some Islamic charitable associations, such as AAP, DDII and AMCF landed in Nias shortly after the 2005 earthquake hit this region. The objectives of these charities are to support dakwah activities by sending young da’i (preachers) to assist the communities, including Muslim converts, in studying Islam, and to support the construction or reconstruction of the places of worship. This research suggests that Islamic charities and other faith-based charities are challenged how negotiate between serving the Muslim community through dakwah, and serving humanity at large through social welfare activities.

The last case relates to the engagement of Islamic charitable associations and solidarity groups with relief projects in support of Palestinians. For many Islamic charitable associations and Muslim relief NGOs, the notion of Islamic solidarity remains an essential factor in their international exposure. The conflicts in such places as Palestine/Israel, Bosnia and Afghanistan have appealed to feelings of Muslim solidarity and given rise to solidarity movements among Muslims all over the world, including Indonesia. Alongside the involvement of Indonesian Muslim relief NGOs in providing assistance to victims of conflict, Muslim solidarity groups in Indonesia have also mobilised public sources, justifying this with ideas of protecting and helping their oppressed fellow Muslims in other parts of the world.

The extent to which Islamic charities are set up and operate in response to political crises in the international arena also signifies Muslim concerns about the meaning of justice (al-‘adala) and the concept of the unity of Islamic society (umma). From the overall discussion of Islamic charities and social activism in contemporary Indonesia, this study proposes the following main conclusions.

First, there have been contending views among Indonesian Muslims about how the perceived problems, such as welfare, poverty, and social injustice, should be resolved. Islamic charities, with their engagement with social enterprises in the communities, tend to confine their activities to short-term relief actions, and reluctantly penetrate the political sphere in order to empower the underprivileged to claim back their social, economic, and political rights, and to restore their self-reliance to reach their social and economic goals. Islamic charities flourishing in post New Order Indonesia have emerged as a new popular pattern of social activism, the vey antithesis, both discursively and practically, of development and advocacy NGOs at large, which primarily promote collective and structural change.

Second, earlier studies of Muslim charitable activities have noted that welfare associations are typically middle class institutions which sthrengthen middle class network and which are, in a sense, more meaningfull to the ‘givers’ than to the recipeints. Although observers have suggested that charity activism seems to have advanced middle-class interests ahead of those of the poor, or has become a tool for establishing patronage socially, economically and even politically, this does not mean that the poor are always alienated. As the religious views and political affiliations of the members of the Muslim middle classes vary greatly, ranging from ‘rightist Islamists’ to ‘leftist social activists’, the characteristics of Islamic charitable associations are also shaped by the dynamic interactions among their members. This, in turn, leads to the ability (or perhaps inability) to combine charitable acts with development-oriented projects, or even with activities that promote structural change.

Third, religious and cultural proximity remains essential to the formation of Islamic social enterprises and the types of beneficiaries. Most Islamic charities have originated from dakwah (religious dissemination) movements or from a wide range of politically-oriented Islamic solidarity groups. This origin has shaped not only the types of discourse and activities within Islamic charitable associations, but also has determined the categories of beneficiaries to be served. This research found that while under the framework of dakwah, Islamic charities have been able to reformulate notions of brotherhood, solidarity, mutual help, and even social justice, as a means of strengthening the welfare of the Islamic community, they still tend to restrict their work to narrowly defined deserving beneficiaries belonging to the same religion or even denomination within their religion. Therefore, Islamic charities are now challenged how to make their social services beneficial to a wider range of stakeholders in Indonesia, as a culturally and religiously diverse country.

Finally, the interplay between religion and politics has influenced the nature of Islamic charities in Indonesia and shaped the relations of Islamic charities among themselves and with others (non-Muslim charities or secular NGOs). This research suggests that sharing similar religious values and having similar identities do not always result in cooperation, partly because the fragmented political orientations have put the existing associations to compete with each other instead of establishing strategic partnerships for long-term welfare projects.


Retrieved from: http://www.hilmanlatief.net/2012/09/islamic-charities-and-social-activism.html


Download the dissertation at:
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-0822-200415/latief.pdf

Militansi Muhammadiyah Jawa Timur

Militansi Muhammadiyah Jawa Timur (I)

Republika, 17 Jan 2012

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Di antara 33 wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, mungkin . Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim) yang paling militan. Dalam arti, roda organisasi berputar kencang dalam upaya meraih sasaran program yang telah ditetapkan. Jika ada masalah, cepat ditangani. Jika Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) tidak bisa menangani, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dilibatkan.

Misalnya, menghadapi kasus konflik kepentingan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang sedikit memalukan, tetapi tidak dibiarkan berlarut. Saya pernah mengatakan, pada kasus-kasus tertentu Muhammadiyah adalah bagian dah kondisi negara yang tidak sehat. Ranah-ranah amal usaha yang agak basah kadang-kadang menjadi rebutan warga persyarikatan.

Persis seperti apa yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam Laporan Kegiatan PWM Jatim tertanggal 4 Desember 2011 yang saya hadiri, di samping banyak sisi putih yang dibentangkan, sisi-sisi hitam pun disebutkan secara terbuka sebagai pertanda Muhammadiyah Jatim tidak mau menutup borok yang hinggap di tubuhnya.

Ini demi membuktikan rasa tanggungjawab yang tinggi bagi perbaikan kinerja organisasi. Saya dulu telah mengunjungi hampir semua PWM di seluruh Indonesia. Saya merasa PWM Jatim yang terbanyak memberi kesan positif yang patut dicatat. Semangat juang warga dan pengurusnya dalam beramal sangat terlihat dan terasa bila kita berkunjung ke wilayah itu.

Saking mengesankan, saya sempat berseloroh sekiranya PP Muhammadiyah tak mampu lagi mengurus persyarikatan, serahkan saja ke PWM Jatim, pasti beres. PWM periode 2010-2015 dipimpin oleh Prof DR Thohir Luth MA, seorang anak bangsa yang berasal dari Indonesia bagian timur. Didampingi oleh 12 anggota pimpinan yang lain, semuanya bergelar sarjana, bahkan tiga berpangkat guru besar.

Pimpinan ini secara teratur turun ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah (POM) yang jumlahnya sebanding dengan jumlah Dati II se-Jatim, sebanyak 38. Muhammadiyah tidak pernah percaya pada angka 13 yang dianggap membawa celaka oleh kultur Barat. Terbukti dengan pimpinan wilayah yang bahkan PP berjumlah 13 orang.

Kantor PWM Jatim yang berada di Jalan Kertomenanggal IV Nomor 1, Surabaya, tergolong sedikit mewah, dilengkapi jaringan teknologi informasi, dan lokasinya strategis tidak jauh dari Bandara Juanda. Dari kantor inilah kegiatan organisasi di seluruh Jatim diteropong dengan saksama. Salah seorang wakil ketua yang membawahkan bidang wakaf dan zakat, infak, sedekah (ZIS) Drs Nurcholis Huda MSi, adalah penulis prolifik yang digemari pembaca.

jawaban SMS-nya kepada saya tentang data amal usaha1 Muhammadiyah Jatim, terbaca angka-angka berikut Bidang kesehatan berjumlah 101 (BKIA dan rumah sakit), Panti Asuhan Yatim 74, Panti Wrida 1, semua jenis sekolah tingkat menengah sampai ke bawah 964, universitas 6, dan sekolah tinggi 18.

Sepanjang pengetahuan saya, panti asuhan yang terbaik ada di Bojonegoro dan diasuh oleh Bung Wachid, yang sudah tahunan menyatu dengan seluruh denyutan nadi panti itu. Sosok ini telah lama mengusir perasaan lelah dari dirinya demi panti yang sangat dicintainya. Entah berapa orang dari alumni panti ini yang telah menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi.

Jika tuan dan puan berkunjung ke panti ini, akan bertemulah sosok kerempeng sangat sederhana, berambut pendek, dan berkulit hitam. Itulah Bung Wachid, yang tempat tinggalnya mungkin tak pernah direnovasi. Sewaktu saya dulu berkunjung ke sana, Bung Wachid juga tak mau pakai mobil, entah kalau sekarang.

Manusia tipe Wachid ini dengan kadarnya masing-masing banyak dimiliki oleh Muhammadiyah Jatim. Tampaknya, karena faktor semangat juang semacam inilah Muhammadiyah di provinsi dengan jumlah 37 juta jiwa (data 2005) itu terus saja berkembang, baik kuantitas maupun kualitas. Dengan segala rintangan yang dihadapi, Muhammadiyah tetap saja berekspansi dalam meluaskan jaringan amal usahanya tanpa terlihat tanda-tanda surut. Beberapa sekolah yang akan mati masih diupayakan agar tetap bisa bernapas.

------

Militansi Muhammadiyah Jawa Timur (II)

Oleh : Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif

Republika, 24 Jan 2012

Dibandingkan dengan mitra NU-nya, secara kuantitatif posisi Muhammadiyah jelas minoritas, tetapi tidak secara kualitatif Apakah militansi Muhammadiyah Jatim ini salah satu pen-dorongnya adalah perasaan minoritas yang harus unggul dalam kerja-kerja pendidikan-sosial keagamaan? Saya tidak bisa menjelaskan.

Di Jawa Barat (Jabar) dengan dominasi suku Sunda, Muhammadiyah juga minoritas, tetapi dari segi militansi, jauh berada di bawah Muhammadiyah Jawa Timur (Jatim). Mungkin pendekatan sosio-antropologis bisa menjelaskan mengapa dua sayap Muhammadiyah Jatim dan Jabar ini menunjukkan tingkat dinamika yang berbeda

Di PWM Jabar, sampai sekarang belum berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah yang berarti. Sementara di Jatim, universitas dan sekolah tinggi Muhammadiyah ada yang sudah berpredikat unggulan. Sekalipun demikian, di Garut, Muhammadiyah sudah mempunyai sebuah pesantren ternama dan di Cirebon sudah ada pula beberapa sekolah favorit. Kedua kota ini adalah bagian dari wilayah PWM Jabar.

Agar jejak rekam Muhammadiyah Jatim lebih terlihat, perlu sekilas data sejarah berikut ditampilkan Muhammadiyah secara resmi berdiri pada 1 November sebagai sebuah cabang Surabaya dengan Surat Keputusan Hoofdbestuur (HB) No 4/1921. Ketua pertamanya adalah Mas Mansur yang sebelumnya terpikat oleh cara Ahmad Dahlan menafsirkan Alquran sewaktu berkunjung ke Surabaya sebagai pedagang dan mubaligpada 1915.

Perkenalan dan dialog dua ulama ini terus berlanjut dan Mas Mansur juga berkunjung ke Yogyakarta. Diawali oleh cabang Surabaya, kemudian dalam tempo relatif singkat antara tahun 1920-an/1930-an cepat merayap ke bagian-bagian lain di Jatim dengan tantangan yang bervariasi, karena Muhammadiyah saat itu masih dianggap sebagai pembawa agama baru dengan sejumlah stigma yang ditempelkan kepadanya.

Karena Muhammadiyah tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan usaha konkret dalam bentuk kehadiran madrasah, sekolah, panti, klinik, dan rumah sakit yang mengiringinya, lama-kelamaan mata masyarakat terbuka juga. Mungkin di sinilah terletak kekuatan utama Muhammadiyah dalam upaya mencerdaskan otak dan mencerahkan hati manusia, demi terciptanya masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

Dalam perjalanan selanjutnya, dari rahim Muhammadiyah Jatim telah tampil dua tokoh utamanya untuk menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu KH Mas Mansur (1937-1943) dan KH Faqih Usman (1968), sekalipun yang kedua ini hanya menjabat beberapa hari karena wafat. Mas Mansur adalah ketua PP (saat itu disebut PB/pengu-rus besar) pertama yang bukan berasal dari Yogyakarta, yang dipilih melalui Muktamar ke-26 di kota kelahiran Muhammadiyah ini.

Di kalangan Muhammadiyah, Mas Mansur dikenal sebagai pencetus gagasan Langkah 12, yang, antara lain, berupa gerakan koreksi din, memperjuangkan keadilan, dan membina hubungan silaturahim dengan kalangan di luar Muhammadiyah. Dengan langkah-langkah ini. Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang terbuka untuk dikritik agar tidak mudah puas diri. Pada resonansi terdahulu, sudah kita sebutkan bahwa Muhammadiyah telah terbentuk di semua Dati II Jatim, sekalipun belum meliputi semua kecamatan dan desa.

Tetapi, di seluruh Jatim dapat ditemui 498 cabang dan 2.849 ranting Muhammadiyah dengan kualitasnya yang beragam, sangat bergantung pada kualitas dan komitmen pimpinannya masing-masing dalam membina gerakan Islam ini. Di sana-sini masih saja terdapat pihak-pihak yang menentang, tetapi itu semua adalah sisa-sisa masa lampau yang tidak terlalu berat.

Jika Ahmad Dahlan pernah mau ditebas lehernya di daerah Banyuwangi pada masa awal itu, sekarang keturunan yang hendak menebas itu tidak sungkan-sungkan untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan Muhammadiyah yang tersebar hampir di seluruh Jatim. Dengan bergulirnya waktu, sikap masyarakat pun mengalami perubahan ke arah yang semakin positif.

Paham agama yang diajarkan Muhammadiyah ternyata bukanlah agama baru, melainkan sebuah Islam yang berkemajuan untuk kemaslahatan semua. Dalam musyawarah 4 Desember di atas, para tokoh PWM dan mantan PWM sekaligus meluncurkan lima karya tulis buah tangan mereka, sebuah teladan yang patut dicontoh oleh kalangan Muhammadiyah di wilayah lain.

Muhammadiyah Jatim tidak saja gesit dalam berorganisasi dan mengurus amal usaha, kerja-kerja otak pun menjadi perhatian mereka.

A century of helping shape a moderate Muslim democracy

NewsObserver.com, Tue, Jan 31, 2012

BY JAMES PEACOCK AND EUNSOOK JUNG
 
This year is the 100th year of one of the largest, most accomplished and least known Muslim organizations in the world - and one that has played and can play a critical role in peaceful leadership transitions.

Muhammadiyah reports 30 million members, mainly located in Indonesia, the nation with the largest Muslim population. Muhammadiyah was founded in 1912. In its 100 years it has accomplished an astounding range of work. It has established dozens of universities, 12,000 schools with over 50,000 teachers and over a million students, 47 hospitals, 217 clinics, 300 orphanages and other civic or community organizations. Its large and powerful women's organization, Aisyiyah, has created over 500 microcredit cooperatives engaged in community work. Aisyiyah empowers women.

Despite its size, accomplishments and importance, Muhammadiyah is little known, probably because, unlike radical and militant organizations featured in the media, it has not emphasized violence. Instead, it has worked importantly to prevent violence.

A notable example stands in stark comparison to the recent uprisings in Egypt and elsewhere in the Middle East. In Indonesia in 1998 General Suharto, who resembled Mubarak in a long and somewhat autocratic reign (since 1965), did what Mubarak, Gadhafi and others did not; he voluntarily resigned, thus avoiding the violent uprisings of Egypt, Libya and Syria.

A key reason Suharto resigned was the diplomacy of the then-chair of Muhammadiyah, Amien Rais. Here a strong Muslim leader deployed a Muslim organization, Muhammadiyah, as a catalyst to a peaceful transition toward a relatively democratic government.

What are prospects for Muhammadiyah's global role?
It has published an extensive vision and plan for its future. The plan assesses the global situation in relation to the place of Islam (China, it suggests, has replaced USA as the major power to consider). It discusses the environment, the economy, democratic government - of which Indonesia is one of the notable examples in a predominantly Muslim population. It addresses the role and status of women, especially in relation to Aisyiyah, which is pressing for stronger leadership role in the organization and in Islam.

Muhammadiyah envisions itself as a crucial bridge between Islam and non-Islamic populations or nations. In the global system, Muhammadiyah occupies a mediating position because it is Muslim yet not militant. In fact, it is moderate in most of its social and political values. Also it has accomplished much in educational, cultural and community work while adhering firmly to a Muslim identity. Some potential for a mediating role is reflected in conferences on peace held by Muhammadiyah and in the vision for 2010-2015.

This year we should learn about and perhaps engage with Muhammadiyah in an effort to work peaceably and productively with the hugely important Muslims who are at once moderate and vigorous in seeking peace and progress.

 

James Peacock is Kenan professor in the Department of Anthropology at UNC-Chapel Hill and is the author of "Grounded Globalism." Eunsook Jung is assistant professor of politics at Fairfield University in Connecticut. The writers have participated in and observed Muhammadiyah activities from 1970 to the present. 

 

Retrieved from: http://www.newsobserver.com/2012/01/31/1818167/a-century-of-helping-shape-a-moderate.html

Read more here: http://www.newsobserver.com/2012/01/31/1818167/a-century-of-helping-shape-a-moderate.html#storylink=cpy

Ormas Islam dan usaha kesejahteraan sosial: Pendidikan dan perlindungan anak di lingkungan Muhammadiyah

Fuaida, Lisma Dyawati. 2006. Ormas Islam dan usaha kesejahteraan sosial: Pendidikan dan perlindungan anak di lingkungan Muhammadiyah. In Bunga rampai Islam dan kesejahteraan sosial, ed. Kusmana, 161-78. Jakarta: PIC UIN Jakarta.

Abstrak
Pemakalah mendiskusikan salah satu contoh peran institusi agama Islam, Muhammadiyah, dalam usaha kesejahteraan sosial dalam hal pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia di lihat dari sisi kebijakan lembaga. Secara normatif makalah ini menegaskan bahwa telah ada usaha yang dilakukan oleh organisasi massa Islam di Indonesia. Secara khusus, Muhammadiyah yang menjadi fokus pembahasan, ditegaskan telah memiki peran yang cukup penting baik dalam bidang pendidikan maupun usaha kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya usaha perlindungan anak.

Kesimpulan
...
Di negara yang mayoritas penduduknya agama Islam seperti di Indonesia ini dengan masalah kemiskinan yang belum teratasi dan sederet kasus-kasus naas yang menimpa kehidupan anak-anak, kekuatan Islam sangat dituntut dalam upaya perlindungan anak, tentu saja tidak selalu dalam makna eksklusif hanya untuk umat Islam saja akan tetapi juga seluruh anak Indonesia umumnya. Di sini, kepekaan ormas Islam dalam merespon hal tersebut termanifestasi dalam struktur atau institusi dan kebijakannya yang sensitif akan hak-hak anak. Terdapatnya Pembina Kesejahteraan Sosial (PKS) `Aisyiyah dan Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) Muhammadiyah serta Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) sekedar contoh yang mencerminkan bahwa ormas-ormas tersebut sudah memberikan wadah yang luas untuk melakukan program-program perlindungan dan pelayanan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak 1) dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan; 2) dari kesewenang-wenangan hukum; 3) dari eksploitasi, termasuk tindak kekerasan (abuse) dan penelantaran; dan 4) dari diskriminasi, telah dilakukan oleh, misalnya, Muhammadiyah dan `Aisyiyah melalui pelayanan dan bantuan yang diberika melalui panti-panti asuhan untuk anak yatim, yatim-piatu dan terlantar; rumah singgah untuk anak-anak jalanan; pelayanan anak jalanan berbasis keluarga (rumah) untuk anak-anak jalanan yang memiliki keluarga; dan pusat-pusat anak (children center) untuk anak korban bencana alam.
...

Etos kerja dan perilaku ekonomi di kalangan NU dan Muhammadiyah

Mintarti. 2001. "Etos kerja dan perilaku ekonomi di kalangan NU dan Muhammadiyah."Sosiohumanika, 14 (3): 537-547.

Abstract
This writing elaborates on finance institution (LKM) that has Muhammadiyah background which was founded with the aims to empower the economic condition of lower layer society. The open system of its membership opens the possibility that this institution recruites its members not only from the Muhammadiyah community, but from the NU as well. This system, although brings a positive result, also can cause several problems, especially in the organization. This is because the membership of this institution comprises of two different group of communities (Muhammadiyah and NU), receiving different version of Koran interpretation and indoctrination about the religious text of their parent organization. This fact causes the emergence of differences in the thinking pattern, the way of understanding problems, even the behavior among them. Based on those facts, the question emerges, that is, around their working ethos and economic behavior of the members of the LKM who have different organization background. This study basically is a qualitative research using a case study as its approach. The collected data analyzed using a descriptive interpretive qualitative method.

The result of this study showed that the members of LKM, both from Muhammadiyah and NU did not show significant difference in the case of their working ethos, economic behavior and participation in the institution activities. However, there were little "here and there' in differences between the two groups. The similarity was, for example, they believed working as a form of worship and as the command of God that should be conducted. The differences were, for example, the Muhammadiyah group gave the meaning to working in the way that showed an "activism" (religion is a social-praxis), meanwhile for the NU group, working was understood as a form of worship that should be conducted relently (men are merely doing it). This finding meant that the values brought about by Muhammadiyah and NU were merely one of factors that influenced the working ethos and economic behavior. Many more factors could influence those behaviors. That is why other studies on the similar topics are still required.

Keywords: working ethos, economic behavior.

Downloadable at : http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=4359.

Islam dan Jeratan Kemiskinan

Kompas, 15 Mar 07

Oleh: Zuly Qodir

Kemiskinan yang kita alami kian mengerikan. Data Bank Dunia November 2006 menyebutkan, kemiskinan di Indonesia 149 juta jiwa (49 persen) dari total penduduk Indonesia 200 juta jiwa.

Kemiskinan adalah persoalan nyata masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terkait agama Islam, banyak pengamat dan peneliti sosial menyatakan, jeratan kemiskinan akan membawa dampak pada adanya fundamentalisme agama, sebab mayoritas umat memandang proses politik dan kebijakan negara yang tak adil atas umat Islam sehingga melahirkan radikalisasi atas kebijakan negara.

Membongkar jeratan kemiskinan harus dilakukan dengan cara-cara sistematik, tidak parsial, dari mewacanakan agar umat Islam memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga sikap solidaritas dan filantropi menjadi bagian hidupnya, selain cara-cara nyata, seperti menyantuni mereka yang miskin dan pemberian karitatif, meski banyak dikritik.

Mengingat kemiskinan merupakan lingkaran setan yang mengerikan, maka harus dikonstruksi sebuah pekerjaan yang terus dilakukan dan dikerjakan oleh kelompok masyarakat yang bersentuhan dengan penanaman jiwa agama (Islam) pada masyarakat. Para mubalig, aktivis gerakan dalam level wacana, diharapkan mampu memengaruhi kebijakan negara.

Masalah kemiskinan memang bukan kondisi yang diinginkan masyarakat kota maupun desa. Namun, jeratan kemiskinan saat ini senantiasa mengintai sepanjang hari sehingga setiap tahun angka kemiskinan terus meningkat. Selain data Bank Dunia di atas, Data Susenas 2006 membuktikan, tahun 2005 angka kemiskinan mencapai 35,10 juta (15,97 persen), meningkat menjadi 39,05 juta atau 17,75 persen (2006).

Peran Islam

Apa yang dilakukan Muhammadiyah semasa Syafi’i Ma’arif untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan membentuk koalisi antaragama untuk antikorupsi merupakan langkah awal yang baik dalam merumuskan bentuk teologi yang berpijak pada kenyataan masyarakat Indonesia, seperti dulu dilakukan Ahmad Dahlan yang menafsirkan Al-Maun saat mendirikan Muhammadiyah.

Dengan kata lain, melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin sakral dan "kurang berbunyi" secara sosial menjadi kerja sama untuk pembebasan manusia, meski banyak kalangan melihat apa yang dilakukan Muhammadiyah masih sebatas transformasi pada tingkat elite dan belum menyentuh grass root.

Dengan kata lain, rumusan teologi Islam tidak sebatas memperkuat dimensi kesalehan individual sebagai bentuk personal piety, tetapi juga digerakkan menjadi teologi kerja yang berpihak kepada kaum mustad’afin, berperspektif social piety.

Kemiskinan musuh bersama

Indikasi keberhasilan yang diharapkan dari pengembangan teologi kerja yang melampaui klaim absolutistas dalam arti menjembati pemaknaan teologi Islam pada masalah-masalah riil kemanusiaan seperti kemiskinan adalah bagaimana umat Islam di Indonesia bisa hidup bersama dalam perbedaan dan keragaman, bisa bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan sebagai wujud kesalehan kaum beriman.

Indikasi yang bisa dijelaskan adalah bahwa umat Islam dalam kehidupan sehari-hari seharusnya memiliki kepekaan atas masalah-masalah nyata yang dihadapi, seperti kemiskinan yang menimpa masyarakat bawah, baik pedesaan maupun perkotaan, bisa membangun komunikasi dan hubungan antarumat beragama untuk bersama menjadikan kemiskinan sebagai musuh bersama.

Kaum Muslim tak disibukkan dengan saling memutlakkan kebenaran agama, tetapi bisa saling menghormati keyakinan orang lain, bisa saling berdialog, bisa saling bekerja sama dengan umat beragama lain dalam persoalan- persoalan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama, seperti pengembangan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pengembangan pendidikan, serta penanganan bencana dan kemiskinan.

Dengan melihat lingkaran kemiskinan itulah, umat Islam tidak boleh tinggal diam untuk turut merespons. Di situlah posisi penting mubalig dan aktivis, terutama yang memiliki latar belakang ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, serta umat Islam lainnya, ketimbang sibuk mengurusi formalisasi syariah, membuat kita menjadi umat yang "demam syariah".

URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0703/16/opini/3387315.htm

Zuly Qodir Pengajar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapelurzam Kendal: A Muhammadiyah Zakat Movement

Tuti Alawiyah Najib

Alawiyah Najib, Tuti. 2006. "Bapelurzam Kendal: A Muhammadiyah Zakat Movement." Caider S. Bamualim et.al. Islamic Philanthropy and Social Development. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture. pp. 143-166.

The collection and management of zakat within Muhammadiyah was initiated by the Central Leadership's Decree No. 02/pp/1979 which ordered the establishment of a Muhammadiyah zakat agency. The purpose of this agency was to better regulate zakat collection and distribution and ensure that the full potential of zakat in improving social welfare was realized. This is not to say that such this concept did not exist in the organization prior to this, for if we look closer into the organization's history, we see that the concept of organizing zakat and eradicating poverty through zakat already existed at the time of the organization's inception. The organization had from the very beginning sought to stress the importance of helping and caring for the needy. KH. Ahmad Dahlan, the founder of Muhammadiyah, often recited Surat Al-Maun of the Holy Qur'an whenever he addressed Muhammadiyah audiences. This Surat reinforces the importance of caring for and helping the needy, particularly orphans and the poor, as Allah labels those who perform their prayers but do not also care for the needy as weak Muslims.

This chapter serves as a study of Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (the Muhammadiyah Agency for Zakat Affairs) or Bapelurzam Kendal. This agency is a part of the local branch of Muhammadiyah in Kendal, and was established solely for the purpose of managing zakat. Bapelurzam Kendal was selected for this study because it has recorded the highest success rate in the collection and distribution fo zakat mal compared to other Muhammadiyah branches. Apart from that, this institution clearly illustrates the work and activities of Muhammadiyah in the field of zakat at the regional and branch levels where it had begun.

Amal Muhammadiyah Menjawab Tantangan Pembangunan Indonesia

Nurcholish Madjid

Madjid, Nurcholish. 1997. "Amal Muhammadiyah Menjawab Tantangan Pembangunan Indonesia." in Nurcholish Madjid. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Paramadina. pp. 107-122.

... Kalau kita lihat dari segi keanggotaan, Muhammadiyah adalah organisasi Islam "modernis" yang terbesardi dunia, lebih besar daripada organisasi-organisasi "modernis" di negeri Islam yang lain. Muhammadiyah juga sebuah organisasi Islam yang relatif paling berhasil --jika dilihat ciri kelembagaannya yang relatif modern dengan produk-produk sosial-keagamaannya yang sangat mengesankan-- dibanding dengan organisasi Islam yang mana pun, baik yang ada di negeri kita maupun di negeri Islam yang lain. Karena itu, bisa dikatakan bahwa dalam kalangan Islam --tidak terbatas pada skala nasional, melainkan juga internasional-- Muhammadiyah adalah sebuah cerita sukses bagi organisasi Islam "modernis."

Namun, beberapa pernyataan itu harus segera disusul dengan pernyataan lain yang bernada memperingatkan: Muhammadiyah itu besar, modern, dan sukses adalah terutama sebagai gerakan amaliah. Ini dapat dipandang sebagai suatu keunggulan, sebab toh Islam, sebagaimana halnya dengan kehidupan manusia itu sendiri, mendapatkan modal eksistensinya dalam amal. Tetapi, kelebihan Muhammadiyah di bidang amaliah ini juga merupakan suatu kekurangan, yaitu jika memang watak kepraktisan Muhammadiyah itu berimplikasi kurangnya wawasan. Padahal wawasan itu mutlak diperlukan tidak saja sebagai perangkat yang memberi kesadaran menyeluruh atas semua kegiatan amaliah dan sebagai kerangka untuk dapat dilihat hubungan organik antara berbagai bagian kegiatan amaliah tersebut, tetapi juga sebagai energi bagi pengembangan dinamis dan kreatif kegiatan amaliah itu sendiri. Ditinjau dari segi wawasan ini, kelompok yang relatif sangat kecil seperti Jama`at-i Islam-i di Pakistan yang modernis, atau Jama`at-i Ulama-i Hind dari India, masih lebih unggul dari Muhammadiyah, meskipun dari segi amaliah sosial-keagamaan kelompok-kelompok itu bukan tandingan Muhammadiyah.

Kurangnya wawasan ini akan membuat sumber energi kegiatan lekas terkuras habis, dan keseluruhan sistem dapat terancam stagnan (mandek), kecuali jika selalu ada kemungkinan dapat "infus" dari luar, seperti adanya (kesan) gejala bahwa Muhammadiyah selama ini selalu mendapat "infus" dari pesantren (NU [?]). "Infus" dari pesantren ini dalam bentuk bergabungnya tenaga ulama atau kiai dari pesantren yang kemudian tergabung sebagai inti keanggotaannya...

Karena orientasi kepraktisan yang menjadi titik berat misi organisasi itu, maka Muhammadiyah menjadi lahan subur persemaian produk-produk intelektual kelompok Islam yang lain, yang belum tentu berlangsung dengan daya saring "kemuhammadiyahan" yang memadai...

download file

Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis

Sebagian kalangan masih berharap bahwa aktivisme filantropi--yaitu kegiatan komunitas yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di antaranya melalui kegiatan "memberi"--dan ekspresi-ekspresi kesalehan sosial lainnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

Di tengah lemahnya peran negara, segudang pengalaman yang dimiliki kaum modernis Islam di Indonesia, khususnya Muhammadiyah, dalam mengekpresikan "ideologi kesejahteraan" pun ditantang oleh masalah kemiskinan dan penyakit kerawanan sosial di negeri ini yang tak kunjung pulih pasca-krisis multidimensi.

Bagaimanakah kultur dan struktur filantropi Islam kaum modernis di Indo-nesia? Dilema-dilema seperti apakah yang mereka hadapi dalam menjaga relevansi sosialnya? Sembari mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut, buku ini mengurai rumusan visi kesejahteraan perserikatan Muhammadiyah dalam memasuki "babak baru" perjuangannya.

Selain itu, buku ini juga memotret dinamika gerakan filantropi Muhammadiyah: doktrin, wacana, kebijakan, praktik, proses mobilisasi, dan dilema pengorganisasiannya.

"Hilman Latief adalah salah seorang intelektual muda Muhammadiyah yang memiliki perhatian terhadap relevansi sosial organisasi ini. Buku ini merupakan ekspresi komitmen dan keprihatinan yang dimilikinya."
--Martin van Bruinessen, Professor of Comparative Studies of Contemporary Muslim Societies, Utrecht University

Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis (Jakarta: Gramedia, 2010)

------------
Koran Jakarta, Jumat, 20 Agustus 2010

Judul : Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis

Penulis : Hilman Latief
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Tahun : 1, Juli 2010
Tebal : 344 halaman
Harga : Rp55.000,-

Bulan Ramadan telah tiba, ini merupakan tonggak utama dari realisasi filantropi, kedermawanan, dalam masyarakat muslim. Tidak mengherankan, Ramadan merupakan salah satu momen puncak yang berlangsung sebulan penuh untuk peningkatan amal ibadah.

Bukan hanya ibadah puasa, tetapi juga untuk ibadah yang bersifat filantropis, yang diwujudkan dalam berbagai bentuknya, sejak dari pemberian makanan untuk berbuka bagi kalangan masyarakat muslim yang membutuhkannya sampai kepada berbagai bentuk kedermawanan lainnya.

Buku berjudul Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis ini hadir membawa pesan ihwal seluk-beluk filantropi islam di negeri ini, serta dielaborasikan penerangan sentuhan kemodernisan dalam perkembangannya.

Dengan ekses positif kultur dan struktur yang “berideologikan” kesejahteraan umat, buku ini mengurai rumusan visi kesejahteraan perserikatan Muhammadiyah dalam memasuki “babak baru” perjuangannya,dengan doktrin wacana.

Kebijakan, praktik, proses mobilisasi yang lebih segar serta dilematisasi di dalamnya. Dijelaskan, meningkatnya angka kemiskinan dewasa ini merupakan indikator paling nyata dari ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia.

Anehnya, pundi-pundi pendapatan lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia justru seakan berpacu seiring lajunya angka kemiskinan.

Sebagian kalangan masih berharap bahwa aktivisme filantropi yaitu kegiatan komunitas yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di antaranya melalui kegiatan melayani umat sebagai hakikat murni bentuk pencurahan diri melayani Tuhan dan ekspresi-ekspresi kesalehan sosial lainnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

Tren filantropisme Islam di Indonesia jelas terus meningkat, seiring dengan peningkatan taraf peningkatan ekonomi kaum muslim. Begitu juga dengan kegiatan yang dibawahi Muhammadiyah yang secara modernis ikut meningkatkan kiat kepedulian dan kedermawanan umat terhadap kaum duafa.

Hilman menerangkan bahwa peningkatan realisasi filantropisme Islam itu mendorong kemunculan kian banyak lembaga pengumpul dan pendistribusi dana filantropisme Islam.

Tentunya, kredibilitas dan akuntabilitas sebagai asas modern merupakan modal utama trust terhadap lembaga ini. Selanjutnya, dalam dekadensi itu, lembaga filantropi Muhammadiyah dinilai semakin bergerak maju, sesuai esensi awal cita-cita dan tujuan pendirian organisasi tersebut oleh KH Ahmad Dahlan. Ini begitu berdampak positif bagi perkembangan moral kepedulian dan solidaritas masyarakat kita.

Bagi saya, buku ini menganjurkan agar seyogianya lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menuju paradigma filantropi untuk keadilan sosial. Menafikan peran negara yang terus-menerus dirundung kemelut multidimensi.

Peresensi adalah Muhammad Bagus Irawan, mahasiswa IAIN Walisongo, Semarang.

Sumber : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=60381

Caught between social and market considerations: a case study of Muhammadiyah charitable health services

Reproductive Health Matters
Volume 18, Issue 36, November 2010, Pages 25-34

Caught between social and market considerations: a case study of Muhammadiyah charitable health services

Rosalia Sciortino^a, , Neni Ridarineni^b and Brahmaputra Marjadi^c

^a Health Adviser, AusAID, Jakarta, Indonesia, and Associate Professor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Bangkok, Thailand

^b Journalist, Republika, Yogyakarta, Indonesia

^c Head, Public Health Department, Faculty of Medicine, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya, Indonesia

Abstract

A case study of Muhammadiyah's Islamic charitable health services in the islands of Java and Sumatra, Indonesia, was undertaken in 2008, to assess the impact of privatization of health care on this socially-oriented service provider, especially in terms of access for the poor. Findings presented here relate primarily to the effects on Muhammadiyah's maternal and child health and contraceptive services. In order to survive and thrive amidst private and public competitors, Muhammadiyah's primary care units, mostly consisting of maternal and child health centres and maternity clinics, when not closed altogether, have been directed toward providing curative hospital services, and more expensive and sometimes unnecessary treatment. A shift in the patient population away from the poor has also occurred, as market pressures transform this charitable enterprise into a commercial one, prejudicing reproductive health care and reducing access for those most in need. An improved stewardship role by government is needed to regulate the private sector, along with serious thinking about the future of primary and preventive care and health promotion, including for comprehensive reproductive health care. The neglect of these core primary care elements in Indonesia may worsen as privatization proceeds and profit considerations become more pressing with increased competition.

Keywords: privatization and commercialization of services, faith-based health services, maternal and child health care, family planning services, Indonesia

Article Outline

Muhammadiyah and its charitable health enterprises

Traditional focus on reproductive health services

Transforming MCH clinics into hospitals

Towards a more affluent patient population

Continuing support for the poor?

Trend towards more expensive, commercial and unnecessary treatment

Reflections

Acknowledgements

References

Survey: Menilik Peran Sosial Muhammadiyah

Kompas, Senin, 5 Juli 2010 | 09:33 WIB

BI PURWANTARI

Menjelang usia satu abad, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia dinilai memainkan peran sosial yang penting di masyarakat. Jejak Muhammadiyah tertancap kuat di berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Namun, publik khawatir institusi ini akan menjadi alat partai politik.

Sejarah pendirian Muhammadiyah tahun 1912, organisasi ini berkaitan dengan ide pembaruan Islam. Ide yang digagas KH Ahmad Dahlan itu mencakup bidang yang luas, mulai dari praktik beragama hingga praktik sosial kemasyarakatan. Dalam praktik beragama, misalnya, Ahmad Dahlan memelopori pelurusan arah kiblat berdasarkan ilmu falak (astronomi), pengorganisasian zakat, haji, serta shalat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Pendirian masjid dan mushala di tempat umum dan perkantoran juga adalah salah satu buah pemikiran Ahmad Dahlan (Abdul Munir Mulkhan, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan Kiai Ahmad Dahlan, 2010).

Jejak kearifan praktik sosial kemasyarakatan ditandai sikap terbuka Ahmad Dahlan menyerap puncak peradaban tanpa memandang bangsa dan agama pengemban peradaban itu. Berbagai aksi sosial yang dikembangkan banyak terinspirasi pengalaman orang Kristiani dan warga Belanda, Inggris, atau Portugis. Pendirian rumah sakit, panti sosial, taman pustaka, penerbitan, serta sekolah modern merupakan karya yang terinspirasi oleh pengelolaan kehidupan sosial dan kesehatan kaum non-Muslim (Abdul Munir Mulkhan, 2010).

Tak bisa dilupakan pula bagaimana Ahmad Dahlan menggerakkan perempuan memperoleh ilmu dan melakukan aksi sosial di luar rumah. Kaum perempuan didorong meningkatkan kecerdasan melalui pendidikan formal dan nonformal seperti pengajian dan kursus. Pada 1922 berdiri perkumpulan perempuan yang kelak diberi nama Aisyiah. Satu lompatan nilai sosial terjadi ketika Siti Walidah, istri Kiai Dahlan, tanpa suami, menghadiri undangan Musyawarah Ulama di Serambi Masjid Besar Solo dalam kapasitasnya sebagai ulama perempuan.

Kini, Muhammadiyah adalah salah satu gerakan Islam terbesar di Indonesia yang diorganisasikan secara modern. Unit kegiatannya tersebar merata ke seluruh pelosok negeri yang meliputi pendidikan, kesehatan, santunan sosial, hingga kegiatan ritual ibadah dan pengajian. Menurut buku Profil Muhammadiyah (2000), saat ini terdapat tak kurang dari ribuan taman kanak-kanak, 2.907 SD/madrasah ibtidaiyah, 1.731 SLTP/madrasah tsanawiyah, 929 SLTA/madrasah aliyah, 55 pesantren, lebih dari 184 perguruan tinggi, 312 lembaga pelayanan kesehatan, 240 panti asuhan, 19 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lebih dari 800 koperasi, dan 190 Baitulmaalwat Tamwil.

Gambaran itu memperlihatkan Muhammadiyah memiliki peran sosial yang kuat. Peran sosial inilah yang dirasakan masyarakat, seperti tergambar dalam jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas pada 30 Juni hingga 2 Juli 2010. Hasil jajak pendapat menampilkan evaluasi dan ekspektasi masyarakat terhadap kiprah Muhammadiyah.

Praktik sosial menonjol yang terungkap terutama adalah keberhasilan Muhammadiyah dalam pelayanan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Sebagian besar responden (71 persen) menyatakan, Muhammadiyah berhasil turut serta membantu memajukan kualitas pendidikan masyarakat. Secara khusus, 73,1 persen responden mengakui Muhammadiyah berhasil dalam menyampaikan visi keislaman dalam pendidikan. Di bidang ekonomi dan kesehatan hampir separuh jumlah responden (43,7 persen dan 42,5 persen) setuju, Muhammadiyah membantu memajukan perekonomian dan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat.

Praktik sosial menonjol yang terungkap terutama adalah keberhasilan Muhammadiyah dalam pelayanan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Namun, responden memberikan catatan khusus menyangkut kiprah Muhammadiyah dalam memerhatikan kepentingan rakyat kecil. Terdapat 42,5 persen responden yang menyatakan Muhammadiyah belum berhasil membela kepentingan perekonomian rakyat kecil dan 46,4 persen yang mengungkapkan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Muhammadiyah belum menjangkau masyarakat bawah.

Lembaga independen

Perjalanan Muhammadiyah yang hampir satu abad tak luput dari persinggungannya dengan kondisi politik bangsa. Era reformasi menjadi penanda khusus karena saat itu beberapa tokoh Muhammadiyah turut membidani lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam perjalanannya, dukungan terhadap PAN terus menurun, bahkan beberapa tokoh Muhammadiyah mencabut dukungannya dan mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB) pada 2006.

Dinamika politik ini tak bisa mengubah Muhammadiyah sebagai organisasi independen yang tidak mau terikat pada satu parpol pun. Hal ini tecermin pula dalam jajak pendapat yang merekam ekspektasi publik berkaitan dengan hubungan Muhammadiyah dan partai.

Jajak pendapat ini mengungkap bagian terbesar responden (51,2 persen) menyatakan tidak perlu dibentuk sebuah partai yang secara khusus mewadahi kepentingan dan gagasan Muhammadiyah. Bahkan, dengan tegas sebagian besar (83,9 persen) responden menyatakan Muhammadiyah harus tetap mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi independen. Pola penyikapan seperti ini didorong oleh kekhawatiran sebagian responden (53,5 persen), Muhammadiyah akan sekadar menjadi alat partai untuk merebut kekuasaan.

Ulama dan akademisi

Pada 3-8 Juli 2010 Muhammadiyah menggelar muktamar yang ke-46 di Yogyakarta. Pada kesempatan ini pula akan dipilih pemimpin baru yang akan membawa organisasi ini mengarungi satu abad lebih perjalanannya. Bagi publik, sebuah organisasi keagamaan sebesar Muhammadiyah selayaknya dipimpin sosok yang memiliki beberapa kriteria tersendiri.

Sosok ulama, tak pelak, menjadi syarat utama terpenting yang dikemukakan separuh responden (50 persen). Kriteria penting kedua bagi publik adalah latar belakang akademik yang dimiliki seorang ketua Muhammadiyah. Tak kurang dari 19,7 persen responden menyatakan calon pemimpin Muhammadiyah seyogianya juga seorang akademisi. Hal ini dipastikan mengacu pada sosok pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, tokoh intelektual pembaru yang membawa gagasan bernas melampaui zamannya. Intelektualitas tidak terbatas pada bidang agama, tetapi juga memasuki ranah sosial politik kemasyarakatan.

Ekspektasi publik juga disandarkan kepada generasi muda untuk memimpin Muhammadiyah di masa datang, seperti terekam dalam pendapat 9,9 persen responden. Pilihan terhadap kaum muda berkait erat dengan upaya kaderisasi yang sejak lama dilakukan Muhammadiyah.

Pemimpin baru Muhammadiyah nantinya akan menghadapi tantangan baru. Tantangan ini utamanya menyangkut arah organisasi, apakah akan dibawa kepada institusi yang berjiwa eksklusif atau semakin inklusif membuka diri seperti harapan hampir seluruh responden jajak pendapat ini (94,7 persen).

(Litbang Kompas)