Pergeseran Paradigma Politik Muhammadiyah

PIKIRAN RAKYAT, Selasa, 02 Maret 2004

Oleh Prof.Dr. H. DADANG KAHMAD, M.Si.

MENGEJUTKAN, demikian barangkali pernyataan para pengamat ketika melihat sikap politik Muhammadiyah dalam pemilu 2004. Baru kali ini, dalam sejarahnya, Muhammadiyah menyatakan dukungan terbuka kepada salah satu nama yang disebut-sebut sebagai kandidat presiden terkuat selain Megawati dan Akbar Tandjung. Figur yang lahir dari rahim organisasi modern tertua di Indonesia. Dia adalah Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A., Mantan ketua umum PP Muhammadiyah yang semenjak awal terus konsisten melakukan gerakan moral melawan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Sikap kritisnya tersebut menyebabkan Amien Rais pernah dianugerahi Man of the Year oleh Majalah Umat dan UII Award.

Muhammadiyah telah berpolitik praktis, memang demikianlah kenyataannya. Politik praktis dalam pengertian dukung-mendukung salah satu kekuatan politik kini dilakukan Muhammadiyah. Pertanyaannya, haramkah politik praktis berupa dukungan politik dan moral itu? Atas nama independensi dan netralitas, dukung- mendukung adalah hal yang haram. Inilah yang selama ini menjadi pegangan Muhammadiyah, sebagaimana dinyatakan dalam Muktamar pada tahun 1971 di Makassar yang memutuskan bahwa Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada warganya untuk berkiprah dan menentukan pilihan politiknya sesuai dengan keyakinan politik masing-masing. Selain itu, Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai politik.

Paradigma politik yang dianut selama Orde Baru itu memang tepat dilakukan Muhammadiyah mengingat dominannya kekuasaan politik Orde Baru saat itu. Pilihan paradigma politik yang dianut merupakan hasil dari pembacaan politik yang cerdas demi kepentingan Muhammadiyah dan umat Islam. Sebagaimana kita ketahui, Masyumi sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam sudah tidak bisa diharapkan lagi, bahkan kemudian atas kebijakan politik Soeharto, partai-partai Islam dipaksa untuk meleburkan dirinya dalam PPP.

Era reformasi telah memberikan ruang kebebasan berpolitik kepada seluruh warga negara dan kekuatan bangsa. Apabila kemudian Muhammadiyah memutuskan untuk mendukung salah satu kekuatan politik dan calon presiden dalam Pemilu 2004, pilihan tersebut tidak akan sangat berpengaruh kepada eksistensi organisasi.

Sebelum Sidang Pleno Diperluas tanggal 9-10 Februari 2004 di Yogyakarta, yaitu pada Sidang Tanwir Denpasar 2002 dan Makassar 2003, Muhammadiyah baru menyatakan secara implisit bahwa Muhammadiyah akan mendukung calon presiden yang merupakan kader terbaik Muhammadiyah. Arus dukungan terus menguat ketika hampir seluruh organisasi otonom seperti Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah dan 'Aisyiyah menyatakan dukungannya kepada pencalonan Amien Rais sebagai presiden. Dukungan tersebut kemudian dikristalkan dalam Sidang Pleno Diperluas tersebut.

Bahwa ada elemen organisasi otonom seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan yang lainnya yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), menyatakan bahwa mereka netral atas kebijakan Muhammadiyah menghadapi Pemilu 2004, itu dikarenakan mereka adalah elemen pemantau pemilu yang secara etik harus bersifat netral. Hal ini tentu akan berbeda ketika mereka dikaitkan sebagai warga Muhammadiyah yang mendukung Amien Rais.

Bagi Muhammadiyah, Pemilu tahun 2004 merupakan momentum penting bagi rakyat Indonesia untuk melakukan kehidupan politik dan kepemimpinan nasional yang dapat menentukan arah masa depan bangsa. Arah masa depan yang hari ini sangat sulit dibayangkan, karena begitu beratnya krisis yang dialami bangsa ini. Karenanya seluruh elemen bangsa harus menyatukan dirinya untuk menyukseskan pemilu tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Harus kita akui bahwa kualitas demokrasi di negeri kita memang sangat minimal. Sumber daya manusia pemilih masih di bawah rata-rata indeks pembangunan sumber daya manusia. Hal ini jelas sangat berpengaruh kepada pilihan partai dan hasil proses pemilihan tersebut. Meski demikian, apa yang dihasilkan dari proses pemilihan tersebut harus diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, meskipun Muhammadiyah mendukung sepenuhnya Amien Rais sebagai calon presiden, namun hasil dari pemilu tidak akan berpengaruh pada Muhammadiyah. Karena dukungan Muhammadiyah kepada Amien Rais adalah semata-mata untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa.

Muhammadiyah memandang secara subjektif sekaligus objektif bahwa hanya Amien Rais lah yang masih layak diberikan harapan sebagai pemimpin nasional untuk memperjuangkan reformasi. Secara subjektif, Amien Rais adalah kader yang sepanjang hidupnya memperoleh pembinaan dalam Muhammadiyah. Karenanya, tidak salah apabila dia dipandang sebagai kader terbaik Muhammadiyah. Amien begitu melekat dalam hati warga Muhammadiyah. Dia menjadi kebanggaan warga Muhammadiyah, karena menjadi tokoh nasional yang patut dibanggakan. Hal ini tentu tidak mengesampingkan kenyataan bahwa Amien Rais memiliki beberapa kekurangan. Apabila kita berusaha melihat manusia secara ideal, siapa pun tentu tidak akan pernah menemukan yang terbaik.

Secara objektif, harus diakui bahwa Amien Rais adalah tokoh yang hingga saat ini masih bersih baik secara hukum maupun moral. Hal ini disandarkan kepada kenyataan bahwa kandidat kuat lain dipandang memiliki cacat moral. Kepemimpinan bukan sekadar harus ditegakkan di atas hukum dan dukungan politik un sich, tetapi didasarkan pada kewibawaan moral. Hanya Amien Rais lah yang belum tercemar dari segi moral. Selain itu, pengalamannya di Muhammadiyah sebagai ketua umum dan PAN serta MPR menjadi modal awal baginya untuk memimpin Indonesia.

Dukungan Muhammadiyah kepada PAN dan Amien Rais
Semenjak tahun 1971 hingga beberapa waktu lalu, Muhammadiyah masih memberikan kebebasan kepada seluruh fungsionaris dan warganya untuk berkiprah di berbagai partai politik. Dengan demikian, Muhammadiyah sendiri menjaga jarak yang sama kepada seluruh partai politik. Namun, paradigma gerakan politik semacam ini tampaknya telah diubah. Terjadi proses shifting paradigm (pergeseran paradigma) dalam sikap politik yang selama ini dibangun. Muhammadiyah menyadari bahwa arah perjalanan bangsa ini harus terus diselamatkan dari krisis yang belum terselesaikan. Karenanya Amien Rais harus didukung secara moral dan politik. Dukungan kepada Amien Rais tersebut harus disertai dengan dukungan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini dipimpinnya dan mencalonkannya sebagai presiden.

Disadari betul bahwa banyak warga Muhammadiyah yang kecewa kepada PAN. Meski demikian, mengapa tidak kita meninggalkan kekecewaan yang bersifat individual demi memperbaiki bangsa ini. Karena bagi warga Muhammadiyah dan kalangan reformasi, hanya Amien Rais lah yang layak didukung demi melanjutkan perjuangan reformasi dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi.

Warga Muhammadiyah harus meninggalkan segala bentuk kekecewaan terhadap PAN apabila sungguh-sungguh hendak mendukung Amien Rais. Untuk mendukung Amien Rais, warga Muhammadiyah harus memilih PAN. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam keputusan hasil Sidang Pleno Diperluas tanggal 9-10 Februari 2004 yaitu, PP Muhammadiyah meminta warga Muhammadiyah untuk memilih calon-calon anggota legislatif dan partai yang memberi peluang besar dan langsung bagi terpilihnya kader terbaik Muhammadiyah dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2004. Amien Rais yess, PAN no menjadi tidak mungkin, karena Amien Rais hanya mungkin masuk menjadi calon presiden apabila PAN yang jelas-jelas mencalonkannya memiliki suara lebih dari kuota yang dipersyaratkan.

Harus disadari pula Amien Rais bukanlah sekadar milik warga Muhammadiyah atau umat Islam saja, tetapi merupakan warga bangsa dan salah satu kader terbaik bangsa yang ada saat ini. Karenanya, Amien Rais harus dapat diterima seluruh warga bangsa. Apabila berbagai perilaku keagamaan Amien Rais yang dipandang telah keluar dari akidah Islam dalam pengertian sempit, harus dipahami dari perspektif Islam inklusif.

Bagaimanapun beliau harus dirasakan sebagai milik seluruh warga bangsa yang multiagama dan multietnik ini. Bangsa ini bukanlah milik umat Islam, tetapi milik seluruh warga bangsa. Karenanya apabila terdapat perilaku keagamaan seperti mengucapkan selamat kepada umat beragama lain yang sedang merayakan hari raya keagamaannya, hal tersebut harus dilihat dari perspektif bahwa Amien Rais adalah milik semua warga bangsa. Inilah yang harus disadari betul oleh seluruh elemen umat Islam yang memandang perilaku tersebut telah menyebabkan Amien Rais tercela. Karena hal tersebut tentu tidak akan mengubah akidah keagamaan, selain secara teologis masih debatable.

Jelaslah bahwa pada Pemilu 2004 ini, Muhammadiyah melakukan perubahan paradigma politik (shifting paradigm) dari menjaga jarak dengan seluruh partai politik menjadi memberikan dukungan kepada salah satu partai politik yaitu PAN. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah saat ini, hampir sama dengan apa yang dilakukannya pada tahun ’50-an ketika Muhammdiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dan blunder politik pun tengah mulai digelindingkan. Apapun hasilnya pemilu nanti, yang jelas Muhammadiyah akan menerimanya dan tidak akan terlalu terpengaruh. Amien Rais kalah atau menang, Muhammadiyah akan tetap memperjuangkan reformasi. Wallaahu'alam.***

Penulis adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat.