Sunday, November 29, 2009

100 Tahun Muhammadiyah

Kompas, Senin, 30 November 2009 | 02:39 WIB

Ahmad Najib Burhani
Muhammadiyah memperingati kelahirannya yang ke-100 pada 8 Zulhijah 1430 H atau bertepatan dengan 25 November 2009.
Penggunaan kalender Hijriah sebagai perhitungan satu abad ini berbeda dari sistem kalender yang dipakai saat pendirian, yaitu kalender Masehi (18 November 1912). Sebagian pengamat melihat pergeseran pilihan kalender ini bukan sesuatu yang penting dibicarakan karena hanya berkaitan dengan perayaan. Pada 18 November 2012, mereka percaya, Muhammadiyah akan mengulang perayaan 100 tahun secara lebih meriah. Namun, bagi sebagian orang, pergeseran ini dianggap sebagai bukti proses Arabisasi dalam tubuh organisasi modernis ini.
Pertanyaannya, ke mana arah keberagamaan Muhammadiyah? Apakah ia akan menjadi organisasi progresif atau akan terjebak pada fundamentalisme?
Selama ini, pengamat dan warga Muhammadiyah sering memasukkan organisasi ini dalam kategori Islam moderat. Apa makna moderat? Sebagai sebuah ”konsep relasi”, istilah Islam moderat memiliki dua sifat, afirmatif dan negatif.
Sifat pertama mengindikasikan adanya dua peradaban berbeda, Islam dan Barat. Menjadi moderat berarti tetap menjadi Muslim sejati dan pada saat bersamaan mengadopsi nilai dan ide Barat. Masuk dalam kategori afirmatif adalah anggapan tentang dua zaman, dulu dan sekarang.
Bersikap moderat berarti menjaga nilai baik dari Islam zaman dulu dan mengadopsi nilai baru yang lebih baik. Sementara sifat kedua dari moderat mengindikasikan penolakan terhadap dua ekstrem, liberal dan radikal. Seorang Muslim moderat bukanlah teroris, juga bukan orang yang berpaham liberal.
Istilah Islam moderat lebih kental aroma politik daripada pendasaran teologis dan sosiologis. Istilah ini dipopulerkan George W Bush dalam rangka war on terror. Mereka yang berpihak kepada Bush disebut moderat Islam, sementara lawannya dianggap teroris. Istilah ini memperkokoh pandangan tentang benturan peradaban antara Islam dan Barat yang didengungkan Samuel Huntington. Islam adalah oposisi biner dari Barat.
Dengan menghindari penggunaan istilah Muslim moderat yang kontroversial itu, saya menawarkan penggunaan kategori baru dalam membaca Muhammadiyah berdasarkan pendekatan teologis: puritan, salafis, dan progresif.
Puritan, salafis, dan progresif
Berdasarkan penelitian saya tahun 2007, orang puritan, sebagai mayoritas di Muhammadiyah, memiliki model keberagamaan unik. Mereka amat konservatif dalam beragama, tetapi orientasinya bersifat duniawi. Orang puritan, dalam istilah Max Weber, menekankan asketisme duniawi. Keberhasilan beragama diukur dari seberapa banyak beramal sosial; membangun sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit. Keselamatan bagi kelompok lebih terletak pada aktivitas sosial.
Dalam beragama, kelompok puritan percaya, perempuan harus aktif di publik, tetapi harus terpisah dari laki-laki. Jilbab bukan sesuatu yang wajib, tetapi dianjurkan agama. Negara Islam dan syariat bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan saat umat Islam tak mendapat halangan apa pun dari negara saat menjalankan ajaran agama.
Kelompok kedua adalah salafis. Mereka amat peduli terhadap kode dan ritual keberagamaan. Orientasi keberagamaan kelompok ini adalah other-worldly atau semata-mata akhirat dan keselamatan terletak lebih pada keimanan daripada aktivitas sosial. Orang salafis tidak tertarik perdebatan teologis karena terlalu banyak intelektualisme justru mengacaukan keimanan.
Orang salafi percaya, tempat ideal perempuan adalah di rumah. Jika terpaksa mereka harus ke luar rumah, seperti sekolah, perempuan harus dipisahkan dari laki-laki. Konsekuensi lain dari pandangan ini, hukum pemakaian jilbab adalah wajib. Bagi kelompok ini, gagasan pelaksanaan syariat Islam harus didukung dan negara Islam lebih baik daripada sistem sekuler.
Berhadapan dengan salafi adalah kalangan progresif yang percaya terhadap kesesuaian Islam dengan Barat dan berusaha mengadopsi nilai dan ilmu dari Barat. Kelompok ini amat peduli dengan teologi dan menjadikan intelektualisme sebagai jalan pembebasan dan keselamatan. Mereka adalah penentang penerapan syariat Islam, penganjur agar perempuan aktif di publik dengan tanpa ada pemisahan dari laki-laki, menganggap jilbab sebagai bagian budaya Arab yang tidak wajib ditiru, dan percaya, pemerintahan sekuler adalah sistem terbaik bagi umat Islam.
Dinamika Internal
Istilah Islam modernis bagi Muhammadiyah dengan mendasarkan pendekatan sosiologis akhir-akhir ini mungkin kurang begitu tajam. NU yang dulu dianggap tradisionalis bergerak cepat mengatasi ketertinggalannya. Menyebut Muhammadiyah sebagai Islam moderat akan membawa organisasi ini dalam ranah kepentingan politik global.
Maka, barangkali yang lebih pas, Muhammadiyah sedang mengalami dinamika internal untuk mendefinisikan dirinya secara teologis. Setidaknya tiga model keberagamaan itu sedang berkompetisi untuk menentukan identitas teologis organisasi ini. Kalau kita percaya Weber, berangkat dari sinilah kita bisa membayangkan masa depan Muhammadiyah dalam beragam aspek kehidupan.
Ahmad Najib Burhani Peneliti LIPI; Mahasiswa Program PhD Universitas California, Santa Barbara

Download PDF

Thursday, November 26, 2009

Muhammadiyah braces for second wave of reform after 100 years

The Jakarta Post, Thu, 11/26/2009 1:28 PM | Headlines

In conjunction with the centennial celebration of Muhammadiyah, The Jakarta Post's Sri Wahyuni spoke with chairman Din Syamsuddin on Wednesday about various issues related to one of Indonesia's largest Islamic organizations. The following is an excerpt from that interview.

Question: How do you see the significance of the centennial for Muhammadiyah?

Answer: Being 100 years old for an organization like Muhammadiyah is indeed very meaningful because age has shown a cycle of changes. Entering the second century of its existence, therefore, offers momentum for the organization in the future, to look back but step forward.

What challenges do you see ahead?

One of the biggest internal challenges could be the saturation caused by our 100-year existence. As the 100 years were used to develop initial thoughts, stagnancy could emerge at both the levels of thought and action.

Unless self-adjustment to external global change occurs successfully, the internal wheel of the organization could become stagnant. Thank God, Muhammadiyah does not experience this kind of stagnancy very seriously.

What self-adjustment does Muhammadiyah need now?

Self-adjustment is something that must happen in Muhammadiyah because continuity and change are the basic characters of the organization. Self-adjustment must be conducted by holding onto our fundamental values, while at the same time considering the demand for a paradigm change, which in turn will also cause a change in strategy and approach.

Of course this is not an easy task, especially with regard to the huge development that Muhammadiyah has made, making it big and less flexible. There was criticism in the 1980s that Muhammadiyah was like a big elephant, which could not move very easily and was less responsive, despite globalization. Again, thank God, the condition is not that critical, but we admit that such a phenomenon is happening in the organization.

The self-adjustment we need now is how to anticipate these speeding dynamics so they will not negatively impact on our achievements over the last 100 years. As such, the self-adjustment will take the form of a demand for revitalization.

In this case we don't need new extreme breakthroughs, but more focus on how to revive the old vitality that has been there since our establishment. Then when the organization is considered ready, we need breakthroughs to direct the trends to make them go according to plan.

Muhammadiyah was formed with the spirit of reform. We call it the first wave of tajdid (reform movement). Now we have to start the second wave of tajdid, which actually needed to start 15 to 20 years ago. But we have just started it now and we will need some 15 to 20 years to make Muhammadiyah really ready for the second wave of tajdid.

What kind of breakthroughs do you need?

We have to think about it collectively especially because Muhammadiyah also requires collective work. Unless there is a change in the leadership structure in the organization, these breakthrough have to be decided collectively.

Actually if we want it to happen quickly, we could restore the leadership to a central figure, like during the time of Ahmad Dahlan, the founding father. The figure is given the mandate and authority to lead and make decisions. Collective leadership is good, but also bad in terms of slowing the decision-making process.

My point is that we need a breakthrough. Like in the first wave, Muhammadiyah has to come up with pioneering and alternative ideas, has to have the courage to go against the stream and perform differently from the negative stream that it wants to reform, then come up with problem solving action and have the courage to take risks.

The problem is, when these ideas are discussed collectively they can be weakened and may require some compromises. The implementation, similarly, will not be as easy as during the old days, during the Ahmad Dahlan era.

In the second wave, what we need is the creation of action programs with the same basic values and ethos. Only the output will be different.

For example, when we reread the Al Ma'un verses from the Koran, what we come up with today may not be orphanages like in the old days, but maybe a comprehensive social security system or social safety net.

We expect the upcoming congress will come up with a so-called reflective, yet prospective and centennial manifesto that we will use as the key focus for our future.

What role has Muhammadiyah been playing at the international level?

Muhammadiyah indeed is not just a national, but also a international phenomenon, as shown by the special branches we have in 18 countries. We also have organizations using the same name, "ism" and symbol in the four neighboring countries of Malaysia, Singapore, Thailand and Cambodia, although structurally they have no relations to Muhammadiyah.

Over the last few years, Muhammadiyah has also gone global through involvements in a number of international forums including the world peace forum and the UN decade for inter-religious and interfaith dialogue, whose resolution draft is to be finalized next month and will be declared in Melbourne, Australia. Muhammadiyah was also asked to be a member of the International Consultative Group (ICG) between the Morro Islamic Liberalization Front (MILF) and the Philippine government.

Wednesday, November 25, 2009

A century of Muhammadiyah and modern Indonesia

M. Hilaly Basya , Leiden | The Jakarta Post, Thu, 11/26/2009 9:51 AM | Opinion

Based on the Hijriyah (Islamic) calendar, on 8 Dzulhijjah 1430 (Nov. 26, 2009), Muhammadiyah will mark the one hundredth anniversary of its existence. Muhammadiyah was established by Kyai Haji Ahmad Dahlan in 1330 Hijriyah, or Nov. 18, 1912.

As is well known, from the beginning of its movement Muhammadiyah paid great attention to the modernization of the nation. Modern Indonesia, more and less, has been influenced by Muhammadiyah figures.

Of course as a big organization in which many people are involved, Muhammadiyah has experienced dynamic development.

In general, the Muhammadiyah movement is based on modern principles. It is characterized by many modern institutions such as hospitals, schools, universities and banks developed and maintained by Muhammadiyah.

On the other hand, as explained by prominent Muslim scholar Azyumardi Azra (1999), Muhammadiyah is less responsive on contemporary issues related to modern social and political problems. Routine activities in maintaining its modern institutions may be one of the factors behind the problems.

Muhammadiyah’s concern in ritual issues is also another factor in waning Muhammadiyah interest in sociopolitical issues. It is indicated from the edicts issued by the Majelis Tarjih (law-making council) Muhammadiyah board that most of the edicts are related to bid’ah (heretic worship).

Many believe that conservatism on the part of Muhammadiyah regarding contemporary Islamic thought is caused by its emphasis on the purification agenda. In fact, as explained by Syamsul Anwar (the law-making council chairman), Muhammadiyah has two agendas: purification and dynamization, or reformation.

In the Ahmad Dahlan era, Muhammadiyah was more responsive to social problems such as in education and the economy.

In the early time of the movement, Muhammadiyah also highlighted reformation. However, in its later development, Muhammadiyah paid more attention to purification issues.

This later tendency cannot be separated from transnational Islamic movements, such as Wahhabism, that have penetrated into Indonesia. The Wahhabi movement has attracted Muhammadiyah activists.

In general, Wahhabism has similar concerns with other salafi movements, which Muhammadiyah is part of. The group has called on Muslims to return to Koran and the Sunnah (the Prophet’s traditions).

In addition, Wahhabis are not tolerant to diversity.

Wahhabism intends to purify Islam from local customs. That is why in certain periods, Muhammadiyah showed a more puritan face seeking to establish pure Islam rather than a progressive face.

Regardless of its dynamic fluctuations, Muhammadiyah still greatly contributes and supports the modern nation-state. Muhammadiyah has no intention of establishing an Islamic state. It is a modernist movement, since the first time Muhammadiyah eagerly provided education for Muslims.

It means that cultural movement is seen by Muhammadiyah as the basic requirement for modern Indonesia. In addition, the nature of Muhammadiyah is shown by its vision and mission mentioned in the Muhammadiyah constitution.

At its 33rd congress in 1956, three leaders of Muhammadiyah – K.H. Fakih Usman, Prof. K.H.M. Faried Ma’ruf and Dr. Hamka – presented the concept of Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Truly Muslim society).

This concept was accepted as Muhammadiyah’s vision. This concept emphasized social education, not political orientation.

In other words, the concept does not mean establishing an Islamic state. As far as Muhammadiyah is concerned, education is the basic necessity to improve Indonesian dignity.

Furthermore, Muhammadiyah has a strong commitment to supporting secular political government as shown by Ahmad Syafii Ma’arif, the organization’s chairman from 1999 to 2005, who stated at a Muhammadiyah congress that democracy was the best political system to establish human rights and Islamic society.

This commitment has been proved since the early time of Indonesian independence.

Ki Bagus Hadikusumo, the representative of Muhammadiyah in the Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Preparation Committee of Indonesian Independence) agreed that the sentence mentioning the implementation of sharia law for Indonesian Muslims be eliminated from the Pancasila (national ideology) and the 1945 Constitution.

This decision was difficult, since most Indonesian Muslim leaders at that time demanded the state implement sharia law for Muslims.

Hadikusumo, with other committee members, discussed the relation between the state and religion. He realized that Indonesia was a diverse country, so it would be wise to make Indonesia a home for all people.

He convinced Indonesian Muslim leaders that the Constitution, which separated state from religion, was compatible with Islam.

In addition, Muhammadiyah developed modern educational institutions attempting to support the modernization policy developed by the governments of Sukarno and Soeharto.

This fact is the cultural capital of Muhammadiyah scholars and activists. Although in the middle of its movement this organization tended to be puritan, in general Muhammadiyah is still committed to modern values.

In the late 1990s, Muhammadiyah showed its progressive face. Social and political conditions as the impact of democratic transition also triggered this progressive wing to be involved in guiding the transitional period.

Radical Islamic movements colorizing the democratic transition in the post-Soeharto regime have attracted Muhammadiyah scholars’ attention, including that of Amien Rais, Syafii Ma’arif, Din Syamsuddin, Munir Mulkhan, Amin Abdullah, Dawam Rahardjo and Moeslim Abdurrahman.

They have played an important role in countering radical Islamic ideas. The position of these scholars on the Muhammadiyah board gave them the chance to articulate progressive ideas related to Islam and democracy. They criticized the conservative and radical Islamic thought brought by radical Islamic organizations.

Ahmad Syafii Ma’arif, for instance, said radical Islamic ideas had no future in Indonesia since they would disrupt the concept of a modern nation-state that accommodated diversity.

The idea of an Islamic caliphate, for example, would destroy Indonesia as a nation, and democracy as well. Their role in guiding democratic transition to become established or consolidated democracy is significant. It is important to note that the role of Muhammadiyah and similar organizations in Indonesia will influence the future of modern Indonesia.

Hence, Muhammadiyah activists need to always re-evaluate and reform their position in order to be able to support the nation.

The writer is a lecturer at Muhammadiyah University Jakarta (UMJ) and a student at Leiden University, the Netherlands.

Tuesday, November 24, 2009

Muhammadiyah Mantapkan Peran: Lakukan Pembaruan Tahap Kedua

KO M PA S / P R I YO M B O D O
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin (kiri) berbincang dengan Ketua MPR Taufik Kiemas dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi di sela-sela Syukuran Satu Abad Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (24/11) malam.

Rabu, 25 November 2009 | 04:13 WIB

Jakarta, Kompas - Memasuki usia satu abad, Persyarikatan Muhammadiyah akan memantapkan peran dalam memajukan bangsa. Muhammadiyah juga akan terus menjaga hubungan proporsional dengan pemerintah, akan mendukung program pembangunan yang baik, tetapi sekaligus mengkritik pemerintah jika menyimpang dari konstitusi.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam acara Syukuran Satu Abad Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (24/11) malam.

Pada usia 100 tahun ini Muhammadiyah bertekad untuk melakukan pembaruan tahap kedua. ”Pada babak baru itu Muhammadiyah akan melakukan transformasi gerakan untuk menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif,” kata Din dalam sambutannya.

Transformasi juga dilakukan dalam mengembangkan basis kekuatan ekonomi dan mendinamisasi masyarakat madani agar lebih otonom dan bermoral. Upaya lain adalah mengembangkan basis kekuatan ekonomi, penguatan gerakan perempuan, dan mereformasi amal usaha.

Dalam kehidupan berbangsa, lanjut Din, Muhammadiyah akan terus memantapkan peran dalam merekonstruksi pranata sosial berbasis kebudayaan Indonesia yang modern dan religius. Untuk itu, Muhammadiyah mengajak seluruh masyarakat untuk kembali pada karakter bangsa yang sesungguhnya. Masyarakat diminta untuk mengembangkan budaya hidup religius, rukun, dan damai agar Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang unggul dan berperadaban luhur.

Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan revitalisasi visi dan karakter bangsa. Pembentukan kembali karakter bangsa penting dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berharkat dan bermartabat.

Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah akan terus menjaga hubungan proporsional dengan pemerintah. ”Muhammadiyah akan mendukung pemerintah asal pemerintah baik dan benar,” ujar Din.

Sebaliknya, Muhammadiyah tidak akan segan mengkritik pemerintah jika menyimpang dari konstitusi, apalagi nilai agama dan budaya luhur bangsa.

Acara Syukuran Satu Abad Muhammadiyah dihadiri sejumlah tokoh Muhammadiyah, seperti Amien Rais dan Malik Fajar. Syukuran juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan tokoh lainnya.

Dalam sambutannya, Taufik mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Dia memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang terus berjuang di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Muhammadiyah sudah melahirkan generasi muda terdidik yang siap mengangkat martabat bangsa.

Muhammadiyah lahir pada 8 Zulhijah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Persyarikatan itu didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Selama satu abad berdiri, Muhammadiyah memiliki ribuan ranting di Indonesia dan ranting istimewa di 18 negara.

Muhammadiyah juga memiliki belasan ribu sekolah, 167 perguruan tinggi, ratusan panti sosial, dan ribuan amal usaha lain, termasuk amal usaha yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. (NTA)

Berebut Tafsir di Muhammadiyah

Jawa Pos, [ Minggu, 22 November 2009 ]

Judul Buku : Para Pembela Islam
Penulis : Pradana Boy Z.T.F.
Penerbit : Gramata, Jakarta
Cetakan Pertama, 2009
Tebal 220 halaman

DISKURSUS pluralisme, liberalisme, dan sekularisme, dalam beberapa tahun terakhir merupakan diskursus kajian Islam yang paling banyak menyedot perhatian umat Islam di Indonesia, tidak terkecuali di Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang merepresentasikan Islam modern dan rasional. Saya katakan demikian, karena perbincangan mengenai pluralisme, liberalisme maupun sekularisme, di lingkungan Muhammadiyah belakangan bukan lagi berada dalam tahap discourse penuh dinamika, tetapi justru bergeser menjadi hegemoni, tepatnya hegemoni kelompok konservatif Muhammadiyah terhadap keberlangsungan pemikiran Islam progresif di organisasi ini.

Fenomena tersebut yang kemudian mendorong dan menyita perhatian sahabat saya, Pradana Boy Z.T.F., untuk melakukan research secara mendalam tentang ''pertarungan'' konservatif dan progresif di tubuh Muhammadiyah. Riset itu tentu sangat menarik, mengingat ciri utama Muhammadiyah sebagai organisasi modernis yang selama ini dikenal memegang pemahaman Islam terbuka dan toleran. Buku ini merupakan pengembangan dan penyesuaian untuk tesis masternya di Fakultas Kajian Asia, Australian National University (ANU), Canberra. Tesis ini berjudul In Defence of Pure Islam: The Conservative-Progressive Debate Within Muhammadiyah yang kemudian diterbitkan dalam edisi Indonesia dengan judul: Para Pembela Islam, Pertarungan Konservatif dan Progresif di Tubuh Muhammadiyah.

Dalam buku ini, Boy dengan tegas dan berani menggambarkan bahwa ada pertarungan antara kubu konservatisme dan kubu progresifisme di Muhammadiyah. Boy meng-highlight tragedi pemecatan saya dari Universitas Muhammadiyah Gresik dan pemecatan M. Dawam Rahardjo sebagai gejala konservatisme yang berbahaya bagi masa depan Muhammadiyah (hlm. 149-150). Bukti empirik lainnya yang menggambarkan konservatisme Muhammadiyah adalah muktamirin di Malang yang sangat kritis terhadap isu-isu kontemporer, seperti pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Juga "terlempar''-nya para intelektual liberal dari kepengurusan Muhammadiyah seperti Moeslim Abdurrahman, M. Dawam Rahardjo, Abdul Munir Mulkhan, dan Amin Abdullah. Dari situ kemudian muncul anggapan bahwa terpilihnya Din Syamsuddin sebagai ketua PP Muhammadiyah sebagai kemenangan kubu konservatif.

Barangkali terinspirasi tesis Gellner, yang menyimpulkan bahwa konservatisme Islam, yang kelihatannya tidak punah dalam kondisi modern tapi justru merangsang kebangkitannya, telah membuat Boy bersemangat untuk menerbitkan buku ini dengan harapan mampu menjadi kekuatan penyeimbang. Jika dugaan saya benar, maka kehadiran buku ini patut mendapat respons positif, mengingat kebangkitan kelompok konservatif akan menjadi penghambat bagi kelompok progresif di Muhammadiyah. Ini, tentu saja, merupakan sesuatu yang wajar bagi Boy, yang mengemban tanggung jawab intelektual. Tidak saja karena posisinya sebagai ketua Presidium JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), tapi lebih besar dari itu, ia juga seorang akademisi. Dari sini, sangatlah bisa dimengerti jika Boy berpandangan bahwa membiarkan Muhammadiyah semakin menjauh dari intelektualisme, sama halnya merelakan Muhammadiyah menjadi gerakan konservatif (hlm. 85). Atas dasar itulah, Boy ingin menegaskan bahwa jika Muhammadiyah ingin melanjutkan pembaharuan di bidang pemikiran, maka jalan satu-satunya adalah dengan mengakomodasi pemikiran-pemikiran progresif yang menjadi ciri utama gerakan ini.

Boy tampaknya sadar bahwa musuh yang paling berbahaya di pengujung abad ini --sebagaimana pernah dikemukakan Karen Armstrong- adalah fenomena fundamentalisme agama. Tidak berlebihan kiranya jika saya katakan bahwa kehadiran buku ini sebagai salah satu upaya "penyelamatan" dari berbagai bentuk penyusupan yang dilakukan "Islam ideologis" yang berpotensi "merusak" semangat pembaharuan.

Di sisi lain, Muhammadiyah yang selama ini merasa terbuai oleh berbagai macam pujian, baik dalam buku-buku, tesis, maupun disertasi, dan dalam batas-batas ekstremnya juga terkesan antikritik, justru belakangan ini dikejutkan dengan banyaknya penelitian yang melontarkan kritik tajam terhadap Muhammadiyah.

Akhirnya, saya tak perlu ragu mengatakan bahwa buku ini merupakan karya cemerlang sebagai bentuk tanggung jawab intelektual penulisnya, dalam mengkaji secara serius dan mendalam terhadap menguatnya arus konservatisme, yang tak pernah berhenti menjadi "pengganggu" peradaban. Padahal, di usianya yang hampir satu abad, Muhammadiyah seharusnya lebih menancapkan dirinya untuk melakukan pembacaan kreatif atau peremajaan pemikiran terhadap teks atau Alquran maupun realitas yang sarat dengan diskursus.

Pembacaan kreatif terhadap teks haruslah mencakup pembaharuan pemikiran dan penafsiran. Suatu pembacaan tidak dikatakan kreatif jika tidak membawa pembaharuan dalam banyak pemikiran dan konsepsi. Tidak ada pemikiran yang produktif tanpa adanya kerja analisis-kritis. Karena itu, peringatan Nietzsche, Marx dan Freud -dan secara implisit juga ditegaskan oleh Boy dalam buku ini- agar pembaca harus selalu curiga pada sebuah teks sangatlah penting.

Atau dalam bahasa agama, kita tidak boleh taqlid, yaitu menerima kebenaran tanpa sikap kritis. Demikian juga jargon Muhammadiyah "kembali kepada Alquran dan Hadis'' juga mengandaikan sikap kritis-metodologis-ilmiah dengan harapan mampu menangkap pesan dan menafsir makna zaman.

Terakhir, saya ingin mengutip pernyataan Prof Dr Ahmad Syafii Ma'arif dalam pengantar buku ini yang cukup bijak: "Karya ini harus kita apresiasi sebagai sebuah pandangan kritis yang ingin menyajikan apa adanya akan fakta-fakta yang akhir-akhir ini berkembang di Muhammadiyah utamanya di ranah pemikiran Islam.'' (*)

Moh. Shofan, Peneliti di Yayasan Paramadina Jakarta

Monday, November 23, 2009

Journal Article

2007. "An Interview with Amien Rais." Journal of International Affairs 61, no. 1: 205-216.

Anwar, Syamsul. 2005. "Fatwā, Purification and Dynamization: A Study of Tarjīh in Muhammadiyah". Islamic Law and Society. 12 (1): 27-44.

Arifianto, Alexander. 2009. "Explaining the Cause of Muslim-Christian Conflicts in Indonesia: Tracing the Origins of Kristenisasi and Islamisasi". Islam and Christian-Muslim Relations. 20 (1): 73-89.

Asyari, Suaidi. 2007. "A Real Threat from Within: Muhammadiyah’s Identity Metamorphosis and the Dilemma of Democracy." Journal of Indonesian Islam, Vol 1, No 1 (2007)

Azra, Azyumardi. 1994. "Muhammadiyah: A Preliminary Study," Studia Islamika 1.2 (1994), 187-200.

Baidhawy, Zakiyuddin. 2007. "Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: an alternative for contemporary Indonesia". British Journal of Religious Education. 29 (1): 15-30.

Baried, Baroroh. 1977. 'Un mouvement de femmes Musulmanes: "Aisyiyah".' Archipel 13 (13): 129-35.

Basya, M. Hilaly. 2010. "Muhammadiyah Scholars and Democratic Transition in Post-New Order Indonesia: The Critical Response of Muhammadiyah Scholars to Radical Islamist Movements." Kultur, 5 (1): 47-62.

Beck, Herman L. 2005. "The rupture between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya". Bijdragen Tot De Taal-, Land- En Volkenkunde. 161 (2): 210-246.

Burhani, Ahmad Najib. 2005. "Revealing the Neglected Missions: Some Comments on the Javanese Elements of Muhammadiyah Reformism." Studia Islamika, Vol. 12, No. 1: 101-129.

-----. 2005. "Document: The 45th Muhammadiyah Congress : Contest between Literal-Conservative and Liberal-Moderate Muslims in Indonesia." Studia Islamika, Vol. 12, No. 1: 185-189.

-----. 2006. "The Ideological Shift of Muhammadiyah from Cultural into Puritanical Tendency in 1930s." Masyarakat dan Budaya. VIII (1) : 1-22.

-----. 2011. "Lakum dīnukum wa-liya dīnī: the Muhammadiyah's stance towards interfaith relations." Islam and Christian-Muslim Relations, 22 (3): 329-342.

Cahyono, Untung and T. Ibrahim Alfian. 2006. "Angkatan muda dalam dinamika muhamadiyah 1918-1967." Humanika, 19 (3): 301-310.

Daniels, Timothy. 2007. "Liberals, moderates and jihadists: protesting Danish cartoons in Indonesia". Contemporary Islam. 1 (3): 231-246.

Dewi, Kurniawati Hastuti. 2008. "Perspective versus Practice: Women's Leadership in Muhammadiyah". Sojourn. 23 (2): 161.

Djamil, Fathurrahman. 1995. “The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid al-Syari’ah.” in Studia Islamika, Volume 2, Number 1, 1995, pp. 53-68.

Drakeley, S. 2009. "Bung Karno and the Bintang Muhammadiyah: A Political Affair". NEW ZEALAND JOURNAL OF ASIAN STUDIES. 11 (1): 208-221.

Federspiel, Howard M. 1970. "The Muhammadijah: A Study of an Orthodox Islamic Movement in Indonesia". Indonesia. 10: 57-79.

-----. 2002. “Modernist Islam in Southeast Asia: A New Examination.” Muslim World. 92, 3& 4, 371-386.

Fuad, M. 2004. "Islam, modernity and Muhammadiyah's educational programme". INTER ASIA CULTURAL STUDIES. 5: 400-414.

Fuad, M. 2002. "Civil Society in Indonesia: The Potential and Limits of Muhammadiyah". SOJOURN. 17: 133-163.

Hadi, H. Abd. 2007. "Gerakan Pemikiran Muhammadiyah dari Puritanisme ke Dinamisme." Paramedia, Vol 8, No 4 (2007)

Hadler, Jeffrey. 1998. "Home, Fatherhood, Succession: Three Generations of Amrullahs in Twentieth-Century Indonesia." Indonesia, Vol. 65, (Apr., 1998), pp. 123-154.

Hosen, Nadirsyah. 2002. "Revelation in a Modern Nation State: Muhammadiyah and Islamic Legal Reasoning in Indonesia." Australian Journal of Asian Law. Volume 4 No 3.

Howell, Julia Day. 2009. "Indonesia's Salafist Sufis." Modern Asian Studies, Published online by Cambridge University Press 23 Dec 2009. doi:10.1017/S0026749X09990278

Jackson, Elisabeth. 2007. "Crafting a New Democracy: Civic education in Indonesian Islamic universities". Asia Pacific Journal of Education. 27 (1): 41-54.

Kahin, Audrey R. 1984. "Repression and Regroupment: Religious and Nationalist Organizations in West Sumatra in the 1930s." Indonesia, Vol. 38, (Oct., 1984), pp. 39-54.

Kulsum, Ummi, T. H. Ibrahim Alfian and Ahmad Adaby Darban. 2006. "Majlis tarjih muhammadiyah pada masa pemerintahan Hindia Belanda 1927-1942 Kajian Sejarah." Humanika, 19 (3): 281-299. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=9147.

Latief, Hilman. 2003. “Post-Puritanisme Muhammadiyah: Studi Pergulatan Wacana Keagamaan Kaum Muda Muhammadiyah ( 1995-2002),” Tanwir: Jurnal Pemikiran Agama dan Peradaban, Edisi 2, vol. 1, no. 2 (Juli 2003), hlm. 43-102.

Masyitoh, Masyitoh. 2008. "A. R. Fakhruddin: The Face of Tasawuf in Muhammadiyah." Jurnal Millah (Jurnal Studi Agama). Vol 8, No 1.

Mintarti. 2001. "Etos kerja dan perilaku ekonomi di kalangan NU dan Muhammadiyah."Sosiohumanika, 14 (3): 537-547.

Moller, Andre. 2005. "Islam and traweh prayers in Java: Unity, diversity, and cultural smoothness". Indonesia and the Malay World. 33 (95): 37-52.

Muhaimin, Yahya. 1990. "Muslim Traders: The Stillborn Bourgeoisie". Prisma No. 49. pp.
83-90.

Nakamura, Mitsuo. 1979. The reformist ideology of Muhammadijah; paper, presented at the panel on "focus on Islam" as a part of the school seminar series entitled "the Indonesian connection"; held in Canberra, November 9, 1979. Canberra: Australian National University, Department of Anthropology, Research School of Pacific Studies.

Pelras, Christian. 1993. "Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi." Indonesia, Vol. 57, Archipel (Apr., 1993), pp. 133-154.

Palmier, L H. 1954. Modern Islam in Indonesia: The Muhammadiyah after Independence. Pacific Affairs 27 (3): 255-.

Probojo, Lany. 2010. "RITUAL GUARDIANS VERSUS CIVIL SERVANTS AS CULTURAL BROKERS IN THE NEW ORDER ERA". Indonesia and the Malay World. 38 (110): 95-107.

Rais, M. Amien. 1995. “Al-Islam wa al-Nashrâniyyah fî Indûnîsiya”, in Studia Islamika, Volume 2, Number 1, 1995, pp. 69-91.

Rutten, M. 1999. "Rural Capitalists in India, Indonesia, and Malaysia: Three Cases, Two Debates, One Analysis?" SOJOURN. 14 (1): 57-97.

Sciortino, Rosalia, Neni Ridarineni, and Brahmaputra Marjadi. 2010. "Caught between social and market considerations: a case study of Muhammadiyah charitable health services". Reproductive Health Matters. 18 (36): 25.

Sjadzali, Munawir. 1994. "Muhammadiyah sebagai Gerakan Pembaharu?" Akademia. Universitas Muhammadiyah Surakarta. No. 03. Tahun XII/1994.

Stark, J. 2005. "Contesting models of Islamic governance in Malaysia and Indonesia". Peace Research Abstracts. 42 (1).

Steenbrink, K. 1995. "Qur'an interpretations of Hamza Fansuri (ca. 1600) and Hamka (1908-1982): A comparison." Studia Islamika, 2 (2): 73-98.

Sukidi. 2006. "Max Weber's remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim puritans". Islam and Christian-Muslim Relations. 17 (2): 195-205.

Sulistiyanto, P. 2006. "Muhammadiyah, Local Politics and Local Identity in Kotagede". SOJOURN. 21 (2): 254-270.

Sulistiyanto, Priyambudi. 2006. "Research Notes and Comments - Muhammadiyah, Local Politics and Local Identity in Kotagede". Sojourn. 21 (2): 254.

Supriatna and Heru Nugroho. 2005. "Muhammadiyah dan Pemiskinan Budaya Studi Terhadap Putusan Majelis Tarjih Tentang Jenazah dan Implementasinya dalam Ritual Kematian di Kampung Kauman Yogyakarta." Sosiosains, (18(3): 537-557.

Syamsiyatun, Siti. 2007. "A Daughter in the Indonesian Muhammadiyah: Nasyiatul Aisyiyah Negotiates a New Status and Image". Journal of Islamic Studies. 18 (1): 69-94.

Tamney, Joseph. 1980. "Modernization and Religious Purification: Islam in Indonesia". Review of Religious Research. 22 (2): 207-218.

Toshimitsu, Masafumi. "The Muhammadiyah Movement in Aceh in the Dutch Colonial Period." Southeast Asia : history and culture. 東南アジア : 歴史と文化 24 pp.76-99

van der Kroef, Justus M. 1958. "The Role of Islam in Indonesian Nationalism and Politics." The Western Political Quarterly, Vol. 11, No. 1 (Mar., 1958), pp. 33-54

Waardenburg, Jacques. 1988. "Muslim Enlightenment and Revitalization. Movements of Modernization and Reform in Tsarist Russia (ca. 1850-1917) and the Dutch East Indies (ca. 1900-1942)." Die Welt des Islams, New Series, Bd. 28, Nr. 1/4: 569-584.

Yapie KH. 1996. "Protecting the mother's and child's health. Indonesia. Moslems and Islamic organizations participate in the family planning movement". Integration (Tokyo, Japan). (47): 16-7.

MA Thesis

  1. Ali, A. Mukti. 1957. The Muhammadiyah Movement: A Bibliographical Introduction.” M.A. thesis at the Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal.
  2. Baharuddin, Rahmawati. 2000. TheMuhammadiyah movement: its rise and development in West Sumatra : a study of Islamic educational reform during the Dutch Colonial periode. S.l: s.n.].
  3. Basya, M. Hilaly. 2010. Religious leaders and democratic transition in post-New Order Indonesia: a study on the role of Muhammadiyah scholars in reducing radical Islamic movements. MA Thesis-- Leiden University.
  4. Bonavidi, Rinjani. 2001. Developing more effective reading materials and activities for the first year students of Mechanical Engineering Department at Muhammadiyah University of Malang, East Java, Indonesia. Thesis (MEducation)--University of South Australia, 2001.
  5. Boy, Z.T.F., Pradana. 2007. In Defence of Pure Islam: The Conservative-Progressive Debate Within Muhammadiyah. Thesis (MA) - The Australian National University.
  6. Burhani, Ahmad Najib. 2004. The Muhammadiyah's attitude to Javanese culture in 1912-1930: appreciation and tension. Thesis (MA) - Universiteit Leiden.
  7. Burhani, Ahmad Najib. 2007. Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of the Muhammadiyah Islamic Movement in Indonesia. Thesis (MSc) - The University of Manchester, UK.
  8. Husein, Rahmawati (Ama). 2000. Informal finance for microenterprises in Indonesia: a case study of Muhammadiyah credit programs. Thesis (Master of Community Planning)--University of Cincinnati, 2000.
  9. Djamal, Murni. "Dr. H. Abdul Karim Amrullah : his influence in the Islamic Reform Movement in Minangkabau in the early twentieth century". M.A. diss., McGill University (Canada) ,1975.
  10. Hatta, Muhammad. 1966. Pergerakan Muhammadijah (1912-1945). Skripsi (B.A.)--Universitas Gadjah Made, Jogajakarta.
  11. The Muhammadiyah movement in twentieth-century Indonesia: A socio-religious study
    by Jainuri, Achmad, M.A., McGill University (Canada), 1992, 136 pages; AAT MM74543
  12. Johnson, Troy A. 2006. Islamic Student Organizations and Democratic Development in Indonesia: Three Case Studies. Thesis (M.A.) -- The Center of International Studies, Ohio University.
  13. Miswanto, Agus. 2010. Introducing Human Rights Education in Indonesia: the Experience of Muhammadiyah Schools 2005-2010. MA Thesis - Institute of Social Studies, the Netherlands.
  14. Muhammady, Idris. 1976. Kiyai Haji Ahmad Dahlan, his life and thought.
    M.A., McGill University (Canada), 1976; AAT MK29372
  15. Nurdin, Ahmad Ali. 2003. The Muslim women's movement in Indonesia: a study of the Aisyiyah organisation, 1966-2001. Thesis (MA(Hons)) -- University of New England, 2003.
  16. Rais, Zaʾim. 1994. The Minangkabau traditionalists' response to the modernist movement. MA Thesis. McGill University
  17. A study of `Aisyiyah: An Indonesian women's organization (1917--1998)
    by Ro'fah, M.A., McGill University (Canada), 2000, 106 pages; AAT MQ70620
  18. Colonial experience and Muslim educational reforms: A comparison of the Aligarh and the Muhammadiyah movements
    by Ruswan, M.A., McGill University (Canada), 1997, 147 pages; AAT MQ37234
  19. Sefland, Signe. 2005. 'Aisyiyah og visjonen av det sanne islam: reislamisering gjennom sosialt og religiøst arbeid i Padang, Sumatra. MA Thesis. Norwegian.
  20. Shabir, Muslich. 1991. The educational reform of the Muhammadiyah movement in Indonesia: a reflection of Muḥammad ʻAbduh's influence. Thesis (M.A.)--University of Utah, 1991.
  21. Sudiarto. 2003. A Comparison of teaching methods and their effect on students retention of cardiopulmonary resuscitation (CPR) knowledge and skills at the Muhammadiyah nursing academy of Semarang, Central Java-Indonesia. Thesis (M.Nus.)--University of Melbourne, Faculty of Medicine,Dentistry and Health Services, 2003.
  22. Supratignyo, Titi. 1980. A study of alternative schooling in Indonesia: the Muhammadiyah schools in Central Java and Yogyakarta region. Thesis (M. Ed.)--La Trobe University.
  23. Tanthowi, Pramono Ubaid. 2008. Islam, civil society and democratization : the case of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in post-Suharto Indonesia. Thesis (M.A.)--University of Hawaii at Manoa.
  24. Yusuf, Milhan. 1995. Hamka's method of interpreting the legal verses of the Qur'an: A study of his "Tafsir al-Azhar". M.A., McGill University (Canada), 1995, 118 pages; AAT MM07968

Book & Research (Indonesian)

Abdurrahman, Asjmuni. 2002. Manhaj tarjih Muhammadiyah: metodologi dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agham, Noor Chozin. 1997. Melacak sejarah kelahiran dan perkembangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah: dari Muktamar I sampai Muktamar V. Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Yayasan Penerbit Pers Perkasa (Suara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) [dengan] Penerbit dan Percetakan Dikdasmen, PP Muhammadiyah.

Ali, A. Mukti. 1958. Interpretasi tentang amalan² Muhammadijah. Djakarta: Madjlis Pimpinan Pemud Muhammadijah Daerah Djakarta Raya.

Arifin, M. T. 1987. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah dalam pendidikan. Seri pustaka Islam. Jakarta: Pustaka Jaya.

Asany, Ali Munir. 1982. Laporan penelitian Muhammadiyah dan PERTI di Kampar. Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan, Departemen Agama R.I.

Biyanto. 2002. Dakwah kultural Muhammadiyah: studi tentang respons warga Muhammadiyah di Jawa Timur terhadap gagasan dakwah kultural : laporan penelitian kolektif. Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN, Sunan Ampel.

Damami, Mohammad. 2000. Akar gerakan Muhammadiyah. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Darban, Adabi. 2000. Sejarah Kauman: menguak identitas kampung Muhammadiyah. Yogyakarta: Tarawang.

Darban, Adabi. 1981. Gerakan pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta, tahun 1913-1963 sebuah catatan sejarah. Yogyakarta: s.n.

Hefner, Robert W., Sukidi Mulyadi, and Abdul Munir Mulkhan. 2008. Api pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan. Yogyakarta: Multi Pressindo.

Institut Agama Islam Negeri Antasari. 1983. Hubungan antara paham keagamaan Muhammadiyah dengan kegiatan ekonomi orang-orang Muhammadiyah Alabio di Kalimantan Selatan laporan penelitian. Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari.

Jainuri, A. 1990. Muhammadiyah: gerakan reformasi Islam di Jawa pada awal abad keduapuluh. Surabaya: Bina Ilmu.

Jainuri, A. 2002. Ideologi kaum reformis: melacak pandangan keagamaan Muhammadiyah periode awal. Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat.

Ka'bah, Rifyal. 1999. Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU. Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta.

Hendrik Kraemer. 1922. Riwajat bagi berdirinja perserikatan "Moehamadijah" di Djokjakarta. [S.l.], [6 December 1922]

Lubis, Arbiyah. 1993. Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: suatu studi perbandingan. Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang.

Mintarja, Endang. 2004. Arifin Ilham: tarikat, zikir, dan Muhammadiyah. Jakarta: Hikmah.

Muchson. 1983. Madrasah, kerakap di atas batu studi kasus eksistensi madrasah tsanawiyah, aliyah Muhammadiyah, Salaka, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Hasanuddin.

Muhaimin, H. 1997. Konsistensi pembaharuan pemikiran keagamaan dalam Gerakan Muhammadiyah: laporan penelitian. Bandung: Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Muhaimin, H. 2000. Pembaharuan Islam: refleksi pemikiran Rasyid Rida dan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Cirebon: Pustaka Dinamika.

Mulkhan, Abdul Munir. 1999. Gerakan "pemurnian Islam" di pedesaan: kasus Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Nakamura, Mitsuo. 1983. Bulan sabit muncul dari balik pohon beringin: studi tentang pergerakan Muhammadiyah di Kotagede, Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nashir, Haedar. 1998. Perilaku politik elit Muhammadiyah di Pekajangan. [Yogyakarta]: Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.

Penerbitan Hikmah. 2005. Menembus benteng tradisi: sejarah Muhammadiyah Jawa Timur, 1921-2004. Surabaya: Hikmah Press.

Rusin, M. Rusaini. 1979. Muhammadiyah di Pare-Pare studi sosio-historis gerakan pembaharuan Islam di Kotamadya Pare-Pare. Ujung Pandang: Diterbitkan oleh Hasanuddin University Press untuk Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Hasanuddin.

Sjamsudduha, and Sjamsudduha. 1999. Konflik dan rekonsiliasi NU-Muhammadiyah: sebuah kajian kontemplatif. Surabaya: Bina Ilmu.

Sjamsudduha. 1991. Problema perwujudan wahdatul ummah di Indonesia: studi kasus interaksi Wahdatul Ummah - Muhammadiyah di kabupaten Lamongan : laporan penelitian. [Jakarta]: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Balitbang Agama, Departemen Agama RI.

Suciati, and Eko Priyo Purnomo. 2006. Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Sukardi, Edy, and Suyatno. 2005. Refleksi satu abad pendidikan Muhammadiyah: konsep dan manajemen pendidikan menuju pencerahan peradaban. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Press.

Suratmin. 2000. Perikehidupan, pengabdian, dan pemikiran Abdurrozaq Fachruddin dalam Muhammadiyah. Yogyakarta: Pustaka SM.

Sutarmo. 1998. Gerakan Muhammadiyah di daerah Kampar: tinjauan sosio-historis hingga masa Orde Baru : laporan penelitian. Pekanbaru: Pusat Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim.

Syamsuddin, Pardi. 1983. Muhammadiyah dan penetapan hukum suatu studi tentang beberapa aspek pada Majlis Tarjih, Muhammadiyah wilayah Riau dalam penetapan hukum. Pekanbaru: Lembaga Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim.

Syamsuddin, Pardi. 2002. Muhammadiyah dan pembangunan di Kabupaten Kampar: laporan penelitian. Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim.

Syamsuddin, Pardi. 1997. Respon Muhammadiyah wilayah Riau terhadap industrialisasi di Kodya Batam: laporan penelitian. Pekanbaru: Pusat Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim.

Tafsir, Ahmad. 1987. Konsep pendidikan formal dalam Muhammadiyah. Jakarta: Tafsir.

Widodo, Sembodo Ari and Mahmud Arif and Ahmad Warid. 2002. "Struktur Keilmuan Pesantren: Studi Komparatif antara Pesantren Tebuireng Jombang dan Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta." Ringkasan Laporan Hasil Penelitian Tahun 2002. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Yusuf, M. Yunan. 1995. Teologi Muhammadiyah, cita tajdid & realitas sosial. [Jakarta]: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.

Zarkasyi A.S. 1986. Laporan penelitian Umar ibnul Khathtab dan ayat al-Qurʻan tentang rajam studi perbandingan antara Umar ibnul Khaththab dengan Muhammadiyah dan Nahdlatul ʻUlama dalam istimbath hukum. Yogyakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga.

PhD Dissertation

  1. Abdullah, Irwan. 1994. The Muslim businessmen of Jatinom : religious reform and economic modernization in a Central Javanese town. Amsterdam: Uiversiteit van Amsterdam.
  2. Alfian. 1969. Islamic modernism in Indonesian politics: the Muhammadijah movement during the Dutch colonial period (1912-1942). Thesis (Ph.D.), The University of Wisconsin - Madison, 1969, 636 pages; AAT 6909662
  3. Arifianto, Alexander R. 2012. Faith, Moral Authority, and Politics: The Making of Progressive Islam in Indonesia. Thesis (PhD) - Arizona State University.
  4. Asyari, Suaidi. 2007. Islam and democracy in Indonesia: political responses of Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama in the outer islands of Java 1998-2007. Thesis (Ph.D.)--University of Melbourne, Asia Institute, 2008.
  5. Candraningrum, Dewi. 2008. The challenge of teaching English in Indonesian's Muhammadiyah Universities (1958 - 2005) mainstreaming gender through postcolonial Muslim women writers. Uni-Press-Hochschulschriften, Bd. 157. Berlin: Lit.
  6. Djamil, Fathurrahman. 1994. Ijtihad Muhammadiyah Dalam Masalah-masalah Fiqh Kontemporer. Doctoral Dissertation. IAIN Syarif Hidyatullah Jakarta.
  7. Fachruddin, Fuad. 2005. Educating for democracy: ideas and practices of Islamic civil society association in Indonesia. Thesis (Ph.D.)--University of Pittsburgh, 2005.
  8. Fathurrahman H. 1995. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Doctoral Dissertation. IAIN, Yogyakarta.
  9. It, Suraiya. 2005. The women's movement in Indonesia: With special reference to the 'Aisyiyah organization. Ph.D. dissertation, Temple University, United States -- Pennsylvania.
  10. Jainuri, Achmad. 1997. The formation of the Muhammadiyah's ideology, 1912-1942. Thesis (Ph.D.), McGill University (Canada), 1997, 236 pages; AAT NQ36987
  11. Jung, E.. "Taking care of the faithful: Islamic organizations and partisan engagement in Indonesia". Ph.D. diss., The University of Wisconsin - Madison ,2009.
  12. Ka'bah, Rifyal. 1998. "Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Basul Masail NU sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia. (Disertasi Doktor. Universitas Indonesia. Jakarta)
  13. Kato, Hisanori. 1999. Religion and its functions in society: Islam and the creation of a democratic civilised society in Indonesia : with special attention to Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Thesis (Ph. D.)--School of Studies in Religion, Faculty of Arts, University of Sydney, 1999.
  14. Kim, Hyung-Jun. 2007. Reformist Muslims in Yogyakarta Village: the Islamic transformation of contemporary socio-religious life. Canberra: ANU E Press.
  15. Mulkhan, Andul Munir. 1999. Gerakan "Pemumian Islam" Di Pedesan. Doctoral Dissertation. UGM, Yogyakarta.
  16. Nakamura, Mitsuo. 1976. The crescent arises over the banyan tree a study of the Muhammadijah movement in a Central Javanese town. Thesis (Ph. D.)--Cornell University, 1976.
  17. Noer, Deliar. 1963. The rise and development of the modernist Muslim movement in Indonesia during the Dutch colonial period (1900-1942). Thesis (Ph. D.)--Cornell University, 1963.
  18. Ryan, Bartholomew John. 1999. Alif lam mim: reconciling Islam, modernity, and tradition in an Indonesian kampung. Thesis (Ph. D.)--Harvard University, 1999.
  19. Saleh, Fauzan. 2001. Modern trends in Islamic theological discourse in 20th century Indonesia: a critical survey. Social, economic and political studies of the Middle East and Asia, v. 79. Leiden: Brill. 
  20. Salman, Ismah. 2005. Keluarga Sakinah dalam `Aisyiyah: Diskursus jender di organisasi perempuan Muhammadiyah.Jakarta: PSAP Muhammadiyah
  21. Shihab, Alwi Abdurahman. 1995. The Muhammadiyah movement and its controversy with Christian mission in Indonesia. Thesis (Ph.D.), Temple University, 1995, 369 pages; AAT 9600080
  22. Syamsiyatun, Siti, and Susan Blackburn. 2006. Serving young Islamic Indonesian women: the development of gender discourse in Nasyiatul Aisyiyah 1965-2005. Thesis (Ph.D.)--Monash University, 2006.
  23. Syamsuddin, M. Sirajuddin. 1991. Religion and politics in Islam: the case of Muhammadiyah in Indonesia's New Order. Thesis (Ph. D.)--University of California, Los Angeles, 1991.
  24. Wan Yusof, Wan Sabri. 1997. Hamka's "Tafsir al-Azhar": Qur'anic exegesis as a mirror of social change. Ph.D., Temple University, 1997, 291 pages; AAT 9813562
  25. White, Sally Jane. “Reformist Islam, Gender and Marriage in Late Colonial Dutch East Indies, 1900–1942”. Ph.D. thesis, The Australian National University, 2004.
  26. Yusuf, M Yunan. 1989. Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar. Doctoral Dissertation. IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

'Puritan' Muhammadiyah and indigenous culture

The Jakarta Post, [6/11/2004]
By Ahmad Najib Burhani

Muhammadiyah has for a long time been associated with the "puritan" Islamic movement. This is a style of religiosity based on the view that the Koran and the hadith (the collection of narratives describing the actions and sayings of the Prophet Muhammad) are the only proper basis of any religious authority. These purists are against any acculturation or inclusion in the religion of external elements such as local culture. Is it a correct view about Muhammadiyah?
***

Muhammadiyah held a national meeting from Thursday to Sunday in Mataram, West Nusa Tenggara. One of the most important issues discussed during the meeting was the organization's stance toward indigenous culture.

Muhammadiyah has for a long time been associated with the "

Muhammadiyah, in its early years after its establishment in the 1920s, was known for its ambiguous attitude toward politics. Despite the fact its political sentiments were as anti-Dutch as those of other nationalist movements, the Dutch colonial government regarded the group as safe.

In the cultural field, the Muhammadiyah also wrestled with a similar ambiguous attitude toward Javanese culture. No attempt was made to deny that almost all of the founding fathers of this movement were servants of the kraton (Javanese royal palace). Moreover, the leaders of the movement preserved an intimate relationship with the kraton.

Yet, this organization proclaimed that its objective was to rationalize traditional practices and to modernize the social system. Logically, this would imply that Muhammadiyah had an agenda for reforming syncretic customs and making inroads into the feudal, aristocratic social structure that prevailed in Javanese society and that had the kraton squarely as its axis.

Ahmad Dahlan, the founder of the movement, provides the best portrait of the ambiguity of this movement toward Javanese culture. He remained an obedient and loyal servant of the kraton of Yogyakarta until his death.

Ahmad decision to maintain this ambiguity was apparently aimed at ensuring the growth and survival of his new organization.

Another factor that caused the Muhammadiyah to appear to entertain an ambiguous attitude toward Javanese culture was the history behind its establishment. Among the main supporters for the founding of Muhammadiyah were devout Muslim priyayi (Javanese aristocracy) and non-devout priyayi. The other main supporters were traders.

Cogently, in line with the interests of its main supporters and its dominant members, the Muhammadiyah paid serious attention to social welfare and educational activities by founding schools and hospitals. The agenda for modernizing and rationalizing religious beliefs was regarded as a secondary project.

Why then did Muhammadiyah change and become a puritanical movement? Why did Muhammadiyah change its cultural character? The influence of several prominent members from Sumatra and the victory of Wahhabism for control of Mecca and Medina in 1924 forced Muhammadiyah to pay more attention to religious beliefs and behavior than it had done before.

The Sumatrans, especially West Sumatrans, were more puritanical than the members from Java. Although the official objectives of the foundation of the Majlis Tarjih (law making council) in 1927 were to protect the unity of the movement and to resolve any disputes over religious and legal questions, it cannot be denied that the council also marked the beginning of the shift in the Muhammadiyah's attitude toward Javanese culture. Certainly, after the creation of the council, Muhammadiyah was more concerned with religious matters and the behavior of its members.

In politics, in the 1930s Muhammadiyah also tended to associate itself with other religious movements. One of the effects of these new trends in Muhammadiyah was the decline in its attraction for non-devout priyayi. Their interests no longer tallied with the programs of Muhammadiyah.

The more dominant devout-priyayi and traders became in Muhammadiyah, the greater the loss of interest of the non-devout priyayi, and finally the Muhammadiyah was less inclined to Javanese-ness.

This marked one sequence in the story of the development of Muhammadiyah. After this, Muhammadiyah became a purely Islamic movement. The non-devout priyayi preferred to leave Muhammadiyah and attach themselves to nationalist or cultural movements. Furthermore, after the 1930s, Muhammadiyah's role as a puritan movement was more obvious than before. In this period, Muhammadiyah theology was systematized and codified.

On the eve of the 21st century, two contrasting trends emerged in Muhammadiyah. There were several groups within Muhammadiyah who regarded the group's move toward puritanism to be inconsequential and superficial, making it too slow and soft in forcing a puritan agenda. They demanded the movement strengthen the puritan agenda in its activities. In the opposing camp were Muhammadiyah members who regarded the movement as showing extreme rightist tendencies. They believed Muhammadiyah was too puritanical.

Over the last several years, the tug-of-war between these two opposing groups became a serious problem in Muhammadiyah. Each group tried to drag Muhammadiyah in opposite directions, reflecting their own interests; the liberal-cultural versus puritan.

The struggle between the liberal-cultural group, led by current Muhamamdiyah chairman Syafii Maarif, Amin Abdullah and Munir Mulkhan, and the puritan group, Muhammadiyah Members Who care about Sharia, was intense from 1999 to 2003. Their conflict spread to Muhammadiyah universities and its supporting organizations.

The spread and growth in the numbers of kaum berjenggot (people who wear beards as a symbol of religiosity) and radical Muslims at some Muhammadiyah universities was countered by the Muhammadiyah Student Association with the introduction of Sufism, pluralism and liberalism.

Fortunately, the face of Muhammadiyah today is still dominated by moderate and pluralistic Muslims, such as Syafii Maarif. This is the reason why the movement is considered moderate, modern and pluralistic.

Of course, it would be counterproductive for the organization if the radical and puritanical wing took the lead and disseminated their teachings. This would change the face of Muhammadiyah and Islam in Indonesia from the smiling and tolerant Islam to a more puritanical Islam. The national meeting in Mataram was a very important moment for determining the future of Muhammadiyah and Islam in Indonesia.

*The writer is a lecturer at Paramadina University in Jakarta and a Pemuda Muhammadiyah activist.

Muhammadiyah sebagai Pilar Civil Islam di Indonesia

Suara Muhammadiyah, 11-12-2008

Dr. Phil. Ahmad-Norma Permata

(Alumni Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran, meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Muenster, Jerman)

Pendahuluan

Tahun ini, tepatnya tgl 18 November, Muhammadiyah genap berusia 99 tahun. Selama kurun waktu tersebut, sudah banyak yang disaksikan oleh Muhammadiyah. Ia pernah menjadi saksi bangkitnya gerakan nasionalisme politik yang berpuncak pada pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad) 1918 sebagai wadah konstitusional perjuangan kemerdekaan; momen Soempah Pemoeda 1928 yang menandai lahirnya generasi baru pemimpin nasionalis era Sukarno dan Hatta; menyaksikan lahirnya Republik Indonesia 1945 sebagai sebuah negara yang berdaulat; menjadi saksi kejatuhan Sukarno tahun 1966 dan bangkitnya rezin Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Suharto; dan juga menjadi saksi berakhirnya kekuasaan Suharto tahun 1998 oleh desakan gerakan reformasi.

Selama kurun waktu itu pula sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk umat Islam dan untuk bangsa Indonesia. Ia menjadi pioneer gerakan Islam modern yang membedah kejumudan dan menganjurkan pemikiran yang apresiatif dan reseptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban. Ia menjadi gerakan sosial keagamaan yang menolong jutaan orang Indonesia dengan menyediakan sarana pendidikan, kesehatan dan kebutuhan soaial lainnya. Muhammadiyah bahkan terlibat aktif dalam berbagai proses politik sejak era Sarekat Islam; ikut dalam pembentukan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI, 1937) dan perubahannya menjadi Maejlis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) atas inisitatif penguasa Jepang 1943; berpartisipasi dalam metamorfisis Masyumi pada tahun 1945 menjadi partai politik terbesar di jaman pasca kemerdekaan. Muhammadiyah juga aktif dalam upaya yang gagal dalam merehabilitasi Masyumi, serta menjadi bidan lahirnya Partai Muslim Indonesia (Parmusi) tahun 1967. Dan Muhammadiyah juga aktif dalam melahirkan gerakan reformasi yang menyudahi pemerintahan otoriter Orde Baru dan lahirnya kembali demokrasi di negeri Muslim terbesar ini.

Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah bisa dikatakan cukup usia dan banyak pengalaman. Namun tidak berarti tugas dan pekerjaan menjadi makin mudah dan ringan. Justru tantangan makin berat, di tengah situasi yang berubah makin cepat.

Diantara problem pelik yang muncul ke permukaan adalah peran yang harus dimainkan oleh organisasi ini di Indonesia abad ke-21 yang sedang menjalankan proses lanjut demokratisasi. Indonesia sudah diakui sebagai negeri demokrasi utama di dunia Islam, dan negeri demokrasi terbesar ketiga—setelah India dan Amerika. Di tengah upaya menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih teratur, terbuka dan adil, Muhammadiyah harus mampu memilih peran yang tepat. Peran yang sejalan dengan cita-citanya, sekaligus sesuai dengan kapasitasnya. Tulisan ini akan mengusulkan bahwa peran terbaik bagi Muhammadiyah adalah sebagai organisasi sipil yang aktif memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa; dan bukan organisasi politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan.

Faktor Genetis Organisasi

Sebuah common wisdom bagi siapa saja yang ingin berprestasi, adalah ia harus bisa menemukan peran yang sesui dengan bakat dan karakter yang dimiliki. Dan hikmah ini juga berlaku bagi Muhammadiyah. Barangkali banyak yang belum tahu bahwa sebuah organisasi memiliki bakat dan sifat-sifat bawaan layaknya anak manusia. Adalah ilmuwan politik dari Itali bernama Angelo Panebianco—dalam bukunya Organisation and Power (1988)—yang menyatakan bahwa sebuah organisasi memiliki sifat bawaan seperti bayi manusia, yang akan mempengaruhi watak dan perilaku sepanjang hidupnya. Ia menyebutnya faktor bawaan (genetic facors). Faktor bawaan tersebut tidak lain adalah karakter awal sebuah organisasi ketika ia dirumuskan oleh para pendirinya, yang akan menjadi identitas sekaligus karakter dasar organisasi yang bersangkutan.

Kalau kita cermati, ada dua sifat bawaan Muhammadiyah: (a) gerakan sosial, (b) gerakan non-politis. Poin pertama, Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi sosial, atau yang tepatnya organisasi kesejahteraan (welfare organization) yaitu organisasi yang menyediakan layanan-layanan sosial kepada masyarakat yang memerlukan. Sehingga, meskipun sekarang ini Muhammadiyah memiliki Amal Usaha yang sangat banyak dan masih terus berkembang—sekita 12.000 sekolah, 167 Universitas dan Akademi, sekitar 600 rumah sakit dan poliklinik—yang secara ekonomi bernilai tinggi, Muhammadiyah tidak pernah mengukur kesuksesan dengan jumlah sisa pendapatan dikurangi biaya produksi, melainkan pada kapasitas dan kualitas pelayanan publik. Singkatnya, meski mampu menghasilkan banyak uang, Muhammadiyah tidak akan bisa diubah menjadi lembaga pencari laba.

Sifat dasar kedua yang dibawa sejak lahir, adalah Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan non-politis. Sifat non-politis ini memang disengaja oleh K.H. Ahmad Dahlan sebagai salah satu strategi utama agar organisasi dan gerakan Muhammadiyah bisa survive. Andai Muhammadiyah memilih menjadi gerakan politik seperti SI, tentu tantangan yang dihadapi akan jauh lebih berat. Namun dengan memilih menjadi gerakan non-politis Muhammadiyah bukan saja diijinkan berkembang, tapi bahkan mendapatkan subsidi dari pemerintah Belanda untuk mengembangkan amal usaha.

Sebagai konsekuensinya, sifat non-politis ini juga melekat dan mengikat perilaku organisasi. Muhammadiyah tidak pernah bisa terlalu dalam terlibat ke dalam politik praktis. Ketika jaman kejayaan Sarekat Islam, tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut memainkan peran penting dalam perkembangan SI hingga perubahannya menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), tahun 1921. Namun tahun 1926 orang-orang Muhammadiyah dikeluarkan dari PSI karena tidak setuju kebijakn non-kooperatif yang dijalankan partai. Selama era Masyumi, Muhammadiyah juga menjadi organisasi anggota. Namun tampaknya peran Muhammadiyah lebih sebagai supporter, dan lebih sibuk mengerjakan agenda-agenda internalnya sendiri, semisal perdebatan sistem pendidikan tinggi antara K.H. Mas Mansur yang menginginkan Muhammadiyah mengembangkan Zawiyah (pesantren a la Afrika Utara) v.s. Mulyadi Joyomartono yang mengusulkan pembangunan Universitas modern, yang muncuat di tahun 1950-an.

Demikian juga ketika pemerintah Orde Baru menolak merehabilitasi Masyumi, dan para politisi Muslim mendirikan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dengan dua petinggi Muhammadiyah, Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun menjadi ketua umum dan Sekretaris Umum, Muhammadiyah masih tetap lembam menjadi gerakan sosial, dan tidak banyak tersedot dalam aktivisme politik praktis. Terakhir, ketika Amien Rais tokoh pujaan warga Muhammadiyah tampil menjadi bapak reformasi, dan berkeputusan mendirikan partai politik, Muhammadiyah tetap tidak bisa dimobilisasi untuk politik praktis.

Civil Islam dan Demokrasi

Lalu, akankah Muhammadiyah mencukupkan diri tidak berpolitik? Sebenarnya bagi Muhammadiyah istilah ‘tidak berpolitik’ adalah sebuah kontradiksi istilah (contradictio in terminis). Karena secara semantik, kata “politik” merupakan sebuah istilah yang mencakup negasinya sendiri. Artinya, tidak berpolitik merupakan sebuah pilihan dan tindakan politis. Sehingga tidak tepat untuk mengatakan Muhammadiyah tidak perlu berpolitik, karena itu memang tidak mungkin. Yang lebih tepat, adalah bahwa Muhammadiyah tidak perlu “berpolitik praktis” atau yang dalam studi politik disebut “politik partisan” (partisan politics).

Istilah “politik” secara umum merujuk kepada proses perjuangan dan kontestasi kepentingan. Dan dalam hal ini tentu saja Muhammadiyah senantiasa terlibat dalam upaya memperjuangkan kepentingan umat Islam. Sejak kelahirannya Muhammadiyah menjadi yang terdepan memperjuangkan pendidikan modern di kalangan umat Islam. Tahun 1932 Muhammadiyah aktif menentang kebijakan Onderwijs Ordonantie dari pemerintah kolonial yang mwajibkan guru agama disertivikasi pemerintah. Tahun 1975 melalui tokohnya seperti Buya Hamka Muhammadiyah aktif memperjuangkan penolakan terhadap UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang tidak sejalan dengan Islam; ikut memperjuangkan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1989 yang menghilangkan larangan siswi Muslim mengenakan jilbab; dan juga aktif dalam mendorong proses pengesahan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pengajaran agama di sekolah harus sesuai agama siswa. Semua itu merupakan wujud keterlibatan langsung Muhammadiyah dalam proses-proses politik memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Sedangkan politik praktis secara lebih khusus merujuk kepada proses perebutan kekuasaan. Politik praktis merupakan proses dimana aktor-aktor politik terlibat dalam upaya perebutan kekuasaan. Ini adalah tugas dan pekerjaan organisasi politik, seperti partai politik, kelompok kepentingan (interest groups) dan sebaginya.

Dalam system politik demokrasi, semua kelompok di masyarakat berhak memperjuangkan kepentingan mereka, dan ikut dalam perebutan kekuasaan sesuai kapasitasnya masing-masing. Konsekuensinya, setiap calon harus pemimpin siap untuk menjadi pemimpin bangsa dan buka hanya golongannya sendiri saja. Sehingga organisasi politik harus pandai-pandai merangkum (aggregating) ragam kepentingan yang ada di masyarakat ke dalam sebuah program yang komprehensif. Sebuah partai Islam, misalnya, jika ingin memegang kekuasaan harus mampu bukan hanya mampu memperjuangkan agenda politik kelompoknya, melainkan juga bersedia mengakomodir agenda politik umat agama lain.

Dan tentu saja masyarakat tidak pernah statis, kelompok-kelompok berkembang dan jatuh silih berganti. Sehingga, ragam kepentingan yang muncul di masyarakat juga selalu berubah dan tidak pernah mapan. Akibatnya, organisasi politik dituntut untuk selalu mengikuti perubahan konstelasi kepentingan di masyarakat, dan menyesuaikan program-program mereka dengan perubahan konstelasi kepentingan ini. Arah kebijakan organisasi politik akan selalu bergeser dan ubah-berubah sejalan dengan trend kepentingan yang ada. Sehingga kita mengenal istilah: dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi.

Politik praktis atau politik partisan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan bukanlah bidang garap yang cocok bagi Muhammadiyah, karena jelas tidak sesui dengan watak dasarnya. Upaya untuk membawa Muhammadiyah ke arah politik partisan pasti tidak akan efektif, karena struktur organisasi memang tidak memungkinkan untuk itu; atau kalaupun bisa akan berbiaya sangat tinggi sehingga tidak lagi menarik untuk dijalani. Sehingga lebih baik bagi Muhammadiyah untuk istiqomah menjadi gerakan sipil.

Lagipula, masyarakat sipil dan masyarakat politik, meskipun memiliki fungsi yang berbeda, merupakan dua elemen dasar yang sama-sama penting bagi perkembangan demokrasi. Memainkan peran sebagai gerakan sipil sama sekali tidak akan mengurangi nilai dan sumbangsih Muhammadiyah bagi upaya konsolidasi demokrasi. Dalam demokrasi, masyarakat sipil menjadi tempat persemaian budaya kewargaan (civil culture) dimana orang belajar nilai-nilai dan tata-cara kehidupan yang beradab.

Ada sebuah buku cukup terkenal yang dengan akurat menjelaskan peran dan fungsi gerakan sipil, ditulis oleh seorang ilmuwan politik Amerika, Robert Putnam, berjudul Making Democracy Works: Civic Tradition in Modern Italy (1993), yang menceritakan kehidupan social-politik-ekonomi masyarakat Itali. Dalam telaah Putnam masyarakat Itali terbagi menjadi dua: wilayah utara yang makmur dan damai, serta wilayah selatan yang miskin dan penuh kekerasan. Dalam kajian Putnam ditemukan bahwa perbedaan nasib tersebut merupakan hasil dari sejarah yang memang berbeda. Masyarakat Itali Utara memiliki tradisi kewargaan (civic cultures) dan modal social (social capital) yang baik. Mereka ini memiliki tradisi untuk berinteraksi dan berebut kepentingan melalui mekanisme yang damai dan beradab. Sementara masyarakat Selatan tidak memiliki tradisi keberadaban tersebut, dan lebih terbiasa dengan kekerasan dan kekuatan yang melahirkan tradisi Mafioso. Kajian Putnam membuktikan bahwa peran organisasi sipil sangat penting bagi suksesnya demokrasi dan terwujudnya masyarakat yang beradab, makmur dan damai.

Penutup

Indonesia saat ini sudah diakui sebagai negara demokrasi, yang terbesar ketiga di dunia dan yang terdepan di dunia Islam. Istilah demokrasi tidak selalu identik dengan ‘sistem politik Barat’, melainkan sebagai sistem yang “stabil. adil dan transparan”. Stabil, dimana dinamika sosial politik yang terjadi tidak sampai mengganggu dasar-dasar kehidupan berbangsa. Adil dimana semua golongan memiliki hak yang sama untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Transparan berarti proses-proses politik dilaksakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat; dan media massa memiliki hak hidup untuk menyiarkan informasi secara objektif dan menyuarakan opini yang berbeda dengan penguasa.

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses demokratisasi di negeri ini. Sebagaiana pernah ditulis oleh Robin Bush, direktur The Asia Foundation Indonesia, bahwa di mata dunia internasional yang mengejutkan bukanlah kenyataan bahwa bangsa Indonesia yang notabene merupakan negeri berpenduduk Muslim terbesar bisa membangun kembali sistem politik demokratis setelah selama lebih dari tigapuluh tahun otoritarianisme, melainkan fakta bahwa proses demokratisasi tersebut dimotori oleh tokoh-tokoh dan organisasi Islam. Dan ini adalah yang pertama dalam sejarah dunia modern.

Dan Muhammadiyah yang selama hamper satu abad menjalankan tugas dengan baik sebagai penyedia layanan sosial bagi umat Islam dan bangsa Indonesia yang membutuhkan; perlu meneguhkan diri untuk istiqomah memilih peran yang sesuai dengan karakter dasarnya, yaitu sebagai gerakan civil Islam yang menjadi penyemai nilai-nilai kewargaan dan keberadaban. Hanya dengan pilihan cerdas inilah Muhammadiyah akan mampu menghadapi abad ke-21 yang penuh tantangan dan ketidakpastian ini.

Wallahu a’lam

Muhammadiyah, Memadukan Peran Ulama dan Bazaris

Suara Muhammadiyah, 12 February, 2009, 3:06 am

Pradana Boy ZTF
Dosen FAI UMM, Aktivis PDPM Kota Malang dan
alumnus Australian National University, Canberra, Australia

SAYA mengikuti dengan seksama diskusi artikel yang sangat menarik antara Ahmad Norma Permata dan Ahmad Najib Burhani di majalah ini tentang Muhammadiyah dalam kaitannya dengan civil society. Kedua intelektual muda Muhammadiyah itu memiliki pandangan yang kurang lebih sama menyangkut beberapa persoalan. Namun demikian, nuansa pemikiran keduanya tidak bisa disembunyikan. Norma, misalnya, memaknai ketakterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai aktivitas politik adalah salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi agar Muhammadiyah benar-benar menjadi pilar civil Islam.

Sementara, Najib menilai Muhammadiyah harus melakukan reposisi berkaitan dengan perubahan yang belakangan ini terjadi menyangkut perebutan wilayah antara negara dan agama. Sehingga tidak seperti Norma yang mengajukan absennya Muhammadiyah dari dunia politik sebagai prasyarat bagi Muhammadiyah untuk bisa menjadi pilar civil Islam; Najib melihat Muhammadiyah tidak harus secara sempurna menarik diri dari peran kepolitikan untuk bisa memainkan peran yang lebih luas.

Kedua penulis ini memang mendasarkan pikirannya pada argumentasi, baik teoretis maupun praktis, yang sangat memadai dan masing-masing memberikan kontribusi penting bagi perkembangan wacana Muhammadiyah dan civil Islam. Maka tulisan ini tidak hendak memberikan kritik teoretis terhadap kedua tulisan tersebut. Sebaliknya, yang ingin dilakukan tulisan ini adalah memberikan pandangan lain atas persoalan yang tengah menjadi bahan diskusi ini; dengan harapan akan mampu memperkaya spektrum tentang Muhammadiyah dan civil society.

Sebagai sebuah istilah, civil society memang masih merupakan perdebatan. Setiap ilmuwan sosial cenderung memiliki pandangan yang berbeda tentang istilah ini. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum tentang apa yang menjadi ciri-ciri dasar civil society. Craig Calhoun, misalnya, mendefinisikan civil society sebagai ruang sipil di mana orang bisa mengorganisasikan kehidupan sehari-hari mereka tanpa intervensi negara. Definisi seperti ini rupanya cukup mewakili sejumlah definisi lain civil society. Nakamura Mitsuo juga memiliki pandangan yang kurang lebih sama ketika dia menyatakan bahwa di luar ragam perbedaan teoretis dalam mendefinisikan civil society, ada dua aspek penting yang mencirikan civil society yang disepakati oleh para ilmuwan sosial, yaitu kehidupan berserikat yang sifatnya suka rela dan keadaban atau nilai-nilai keadaban dalam masyarakat.

Tak bisa dimungkiri, memang, bahwa teori civil society awalnya berkembang di Barat; dan karena itu menerapkan kerangka teoretis itu begitu saja dalam konteks masyarakat Islam menjadi tidak bijaksana. Kesalahan menerapkan satu ukuran teoretis pada kondisi-kondisi masyarakat yang berbeda inilah, antara lain, yang telah mengarahkan teoretisi Barat untuk melabel masyarakat Islam sebagai tidak sejalan dengan civil society. Ernest Gellner, misalnya, menilai dalam kerangka teoretis Barat tentang masyarakat, keberadaan civil society di kalangan masyarakat muslim adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Pandangan negatif tentang ketidakmungkinan Islam bersanding dengan civil society ini dikritik oleh Masoud Kamali, bahwa para pemikir Barat ini gagal memahami dua dimensi Islam, yaitu Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai teori politik dan sumber legitimasi kekuasaan. Kenyataan kedua ini merupakan fakta yang berlangsung sepanjang sejarah Islam. Menurut Kamali, peran menentukan agama dalam melegitimasi kekuasaan telah menjadikan kelompok ulama sangat berpengaruh dalam masyarakat. Secara historis, ulama memainkan peran yang sangat penting dalam banyak lembaga sosial, seperti pendidikan, perkawinan, penguburan, pengumpulan dan pembagian pajak, pendataan kekayaan, dan sebagainya. Maka, peran-peran yang dimainkan oleh para ulama inilah yang menjadikan status mereka dalam masyarakat semakin kuat.

Tetapi, Kamali juga menambahkan bahwa peran penting ulama itu bukanlah sebuah peran yang bebas dari ketergantungan kepada kelompok lain. Kelompok itu adalah apa yang ia sebut sebagai kelompok bazaris. Bazaris adalah kelompok-kelompok pedagang, penghasil barang dan jasa, atau pendek kata, para pelaku ekonomi dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, kelompok bazaris dan ulama ini ternyata membangun sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Ketika kelompok bazaris memerlukan dukungan ulama dalam melangsungkan usaha-usaha ekonominya, pada saat yang sama, ulama juga memerlukan dukungan kaum bazaris dalam kerangka memertahankan aktivitas keagamaannya. Di sinilah lalu Kamali menyimpulkan bahwa, hubungan mutual antara ulama dan bazaris merupakan cikal bakal tradisional civil society dalam Islam.

Maka, menjadi relevan di sini untuk menghadirkan teori civil society Eisenstadt yang menggarisbawahi tiga prasyarat penting bagi pembentukan civil society; yaitu otonomi relatif suatu ruang masyarakat, otonomi akses yang relatif dari aktor-aktor masyarakat terhadap negara atau elit-elitnya, dan eksistensi ruang publik yang relatif independen. Jika kita percaya pada teori ini, maka Muhammadiyah sebenarnya lebih dari cukup untuk dianggap sebagai pilar civil Islam. Dalam banyak hal, Muhammadiyah memiliki ruang-ruang kemasyarakatan yang relatif otonom dan steril dari intervensi negara. Demikian pula akses otonom yang independen terhadap negara atau elit-elit negara merupakan sesuatu yang juga dilakukan dan dimiliki oleh Muhammadiyah. Tak hanya akses sebenarnya, bahkan dalam banyak hal Muhammadiyah juga mampu melakukan counter balance terhadap kebijakan negara.

Berkaitan dengan pendapat Najib tentang terjadinya perebutan ruang publik antara negara dan agama, saya melihat justru seharusnya Muhammadiyah tidak terlibat dalam arus itu. Din Syamsuddin, misalnya, pernah memberikan komentar tentang intervensi negara terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Penentuan hari raya misalnya. Menurut Din, seharusnya pemerintah menyerahkan saja urusan penentuan awal puasa dan hari raya kepada ormas-ormas Islam. Keterlibatan negara dalam aktivitas-aktivitas serupa justru bisa menimbulkan persoalan di kalangan masyarakat; terlebih jika keputusan negara memihak salah satu ormas Islam yang merupakan pilar civil Islam ini, disengaja atau tidak.

Jika dikontekstualisasikan untuk kondisi Muhammadiyah, organisasi ini tidak hanya mampu menciptakan ruang publik yang relatif independen dari negara; tetapi bahkan Muhammadiyah juga melakukan peran-peran yang mungkin tidak dijamah oleh negara. Atau bidang-bidang yang telah digarap oleh negara, tetapi karena keterbatasan kapasitas sehingga tidak semua lapisan masyarakat terjamah oleh tangan negara. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah selama ini adalah justru membantu negara melakukan peran-peran dan fungsinya dalam menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Karena itu, sebenarnya terasa sangat aneh, bagi saya, ketika Muhammadiyah harus bergantung terlalu kuat kepada negara. Dalam konteks pelayanan publik, misalnya, maka Muhammadiyah sebenarnya sudah menampakkan kemandirian itu. Hak rakyat adalah memeroleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tetapi, kita tidak bisa menutup mata bahwa kemampuan negara menyediakan layanan-layanan itu sangat terbatas. Maka partisipasi Muhammadiyah dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan peran-peran keadaban yang dilakukan oleh Muhammadiyah di luar negara.

Terlebih jika dikaitkan dengan peran transformasi sosial yang dijalankan oleh Muhammadiyah, maka akan menjadi semakin nyata betapa Muhammadiyah adalah sebuah entitas sosial yang amat mandiri dan memandirikan. Almarhum Kuntowijoyo pernah memberikan kesaksian penting berkaitan dengan hal ini. Menurut Kunto, lahirnya kelas menengah baru dalam struktur sosial masyarakat Indonesia modern mustahil berjalan dengan mulus dan seperti yang kita lihat sekarang ini jika tidak ada pendidikan-pendidikan Muhammadiyah. Ini mengonfirmasi betapa bahwa Muhammadiyah adalah kekuatan sosial yang justru harus dipertimbangkan oleh negara.

Di majalah ini pula saya pernah menulis sebuah artikel berjudul Seandainya Muhammadiyah Adalah Sebuah Negara. Tentu saja saya tidak sedang melakukan provokasi agar Muhammadiyah berubah menjadi negara karena fungsi-fungsi yang dimainkan oleh Muhammadiyah adalah juga fungsi-fungsi kenegaraan. Tetapi tulisan itu hanya ingin menegaskan betapa peran civilitas yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebuah bentuk kemandirian luar biasa yang tumbuh dari masyarakat dan bukan dari negara. Sehingga Muhammadiyah punya alasan dan sumber daya yang lebih dari memadai untuk tidak bergantung kepada negara.

Tesis yang disampaikan oleh Masoud Kamali tentang posisi kaum bazaris bisa pula dikontekstualisasikan dalam kasus Muhammadiyah. Sejarah awal kelahiran Muhammadiyah menunjukkan bahwa, mayoritas aktivis Muhammadiyah adalah pedagang batik. Karena itu, banyak analisis yang membenarkan bahwa penopang awal gerakan Muhammadiyah adalah kelompok pedagang ini. Peran yang dimainkan oleh para pedagang batik ini adalah apa yang disebut oleh Kamali sebagai kelompok bazaris tersebut. Di sisi lain, sebagai ormas Islam, aktivitas keagamaan menjadi ciri mendasar gerakan Muhammadiyah, dan adalah wajar bahwa Muhammadiyah dipenuhi dengan tokoh keagamaan atau ulama. Di sinilah hubungan mutual antara kelompok bazaris dan ulama dalam Muhammadiyah berlangsung. Kamali meyakini bahwa perpaduan antara kedua lapisan dalam masyarakat inilah yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat dari negara.

Hampir senada dengan hal ini, dalam sebuah diskusi kecil dengan seorang aktivis Muhammadiyah di Yogyakarta, terungkap sebuah gagasan yang cukup menarik. Aktivis tersebut menceritakan kepada saya tentang pemikirannya untuk mengadopsi mentalitas ekonomi Cina ke dalam Muhammadiyah. Apa yang ia maksudkan adalah ternyata bagi komunitas Tionghoa di Indonesia yang perlu dilakukan adalah memperkuat basis ekonomi kelompoknya. Penguatan basis ekonomi inilah yang sebenarnya menjadi kunci bagi keberlangsungan peran di masa-masa yang akan datang. Jika fondasi dan kemampuan ekonomi suatu kelompok masyarakat menguat, maka perubahan iklim politik dan penguasa pada tingkatan negara menjadi tidak perlu dipersoalkan. Ini berarti dua hal sekaligus. Di satu sisi, kemandirian akan menjadikan nilai tawar Muhammadiyah di hadapan negara menjadi semakin besar; dan pada saat yang bersamaan, upaya untuk menjaga jarak dengan negara menjadi semakin mudah dilakukan, di sisi yang lain.

Karena itu, yang perlu dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam upayanya untuk mempertahankan diri sebagai pilar civil Islam adalah kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan; dari kemandirian ekonomi, kemandirian sikap dan prinsip hingga kemandirian dalam melakukan peran-peran penyejahteraan masyarakat. Kemandirian inilah yang pada gilirannya akan mempermudah menjaga jarak dengan negara, menciptakan ruang masyarakat yang bebas dari intervensi negara; dan inilah sebenarnya inti dari civil society.l

Categories : FEBRUARI 2009 | SM 04-09

Menyelamatkan Islam Kultural

Republika, Sabtu, 28 Februari 2004

Ahmad Fuad Fanani
Anggota Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Koordinator Studi dan Riset al-Maun Foundation

Menjelang Pemilu 2004 yang tinggal dalam hitungan hari, gerakan politik yang digalang oleh tokoh-tokoh partai Islam berlangsung dengan semarak. Berbagai pertemuan politik dan informal mereka lakukan dengan berbagai agenda. Sedangkan agenda inti yang ingin mereka capai adalah bagaimana kekuatan Islam bersatu dan bisa memenangkan pertarungan politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Hingga saat ini, memang belum ada satu kesepakatan formal yang berhasil dilakukan. Namun, umumnya mereka menuju kesepakatan untuk mendukung salah satu calon presiden yang dicalonkan oleh partai Islam. Tentu saja, hal itu menunggu hasil dari Pemilu legislatif pada 5 April nanti. Bila kita lihat secara formal, memang partai-partai yang resmi berasaskan Islam mengalami penurunan drastis dibanding Pemilu 1999 lalu. Sekarang tinggal 5 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nahdhatul Ummat Indonesia (PNUI), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan PAN dan PKB meski tidak berasaskan Islam, namun berbasis utama umat Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah.

Selain melakukan gerakan koalisi politik Islam, para tokoh Islam sebagian juga ada yang menggalang kekuatan kultural untuk memperbaiki bangsa ini secara lebih fundamental. Hal itu tampak dari gerakan anti-korupsi yang akhir-akhir ini dilakukan oleh NU-Muhammadiyah bersama Yayasan Kemitraan. Hingga hari ini, gerakan anti-korupsi juga banyak menyokong aksi serupa semisal gerakan anti-politisi busuk maupun political tracking terhadap calon anggota legislatif. Berbagai forum seminar, diskusi, dan koalisi antaragama pun telah digelar untuk mengkampanyekan good governance bagi Indonesia masa depan. Tema-tema khutbah di berbagai penjuru masjid dan pelosok daerah pun, banyak yang mengangkat anti korupsi.

Namun, dua gerakan yang mestinya saling bersinergi itu, akhir-akhir tampak terjadi intervensi satu terhadap lainnya. Maksudnya, kedua ormas Islam yang awalnya banyak diharapkan orang untuk konsisten bergerak di jalur kultural untuk pencerdasan bangsa dan penciptaan pemerintahan yang bersih, akhirnya juga terseret pada politik praktis. Hal ini secara jelas terlihat pada Muhammadiyah yang membuat keputusan resmi mendukung pencalonan Amien Rais di satu sisi, dan NU yang getol mendukung PKB serta KH Hasyim Muzadi yang tampak bermain mata dengan Megawati (PDIP). Muhammadiyah tentu bisa saja membantah bahwa itu sekadar dukungan moral saja, NU dan pihak Hasyim pun bisa mengungkapkan hal yang serupa. Namun, meski kebenaran penafsiran hal ini tentu berdasarkan latar belakang dan kepentingan, secara formal tidak bisa dipungkiri bahwa sudah terjadi upaya penarikan kedua ormas tersebut ke kancah politik praktis.

Tujuan jangka pendek
Sebetulnya, upaya kedua ormas Islam dan parta-partai Islam untuk terjun ke dunia politik praktis adalah sah-sah saja dilakukan. Mungkin saja, tujuan mereka bukanlah untuk menjerumuskan umat dalam urusan politik harian yang sering hanya berujung pada kekuasaan, namun lebih pada usaha untuk memajukan dan mewujudkan aspirasi umat. Mereka mungkin tidak ingin melewatkan kesempatan yang terbuka di depan mata akan segala kemungkinan terjadi sirkulasi kekuasaan. Terlebih lagi, dalam pemilihan presiden secara langsung, potensi suara umat Islam akan sangat sia-sia bila diserahkan begitu saja kekuatan politik lain yang belum jelas komitmennya. Alasan lainnya, marjinalisasi Islam di era Orde Baru akibat depolitisasi yang dilakukan pemerintah, tidak ingin mereka rasakan kembali di masa kini dan mendatang. Seribu macam alasan tentu bisa diungkapkan, bila sudah ada kemauan dan keinginan untuk mencapai sesuatu.

Namun, saya kurang yakin bahwa aliansi dan pengerahan energi umat ke bidang politik itu dapat mencapai tujuan yang maksimal. Sebab, pada dasarnya politik hanya memikirkan masalah dan tujuan yang berjangka pendek. Selain itu, politik hanya akan memecah belah umat berdasarkan kepentingan dan ideologi yang mereka anut. Jadi, meminjam bahasa Buya Syafii Maarif -- politik hanya memecah belah dan menciptakan lawan, sedangkan dakwah berkeinginan merangkul dan memperbanyak kawan. Tentu hal itu itu tidak bisa dipungkiri begitu saja, sebab dengan berpolitik umat menjadi miopis, hanya mampu melihat realitas-realitas jangka pendek.

Orintentasi bahwa kekuasaan akan menghasilkan banyak perubahan dan menyelesaikan banyak hal, nyatanya hanya menjadi utopia yang sulit terbukti. Misalnya, kemesraan "kemenangan" politik santri pada tahun 1999, dengan Presiden Abdurrahman Wahid (NU), Ketua MPR Amien Rais (Muhammadiyah), dan Ketua DPR Akbar Tandjung (HMI), nyatanya hanya mampu bertahan beberapa bulan. Dan klimaksnya adalah penurunan Gus Dur pada Juli 2001. Akhirnya, keinginan semisal untuk menyatukan pesantren dengan sistem pendidikan nasional dan dapatnya para santri bersekolah umum hanya baik di permukaan. Permukaan "kemenangan" itu hanya menimbulkan ketergantungan umat pada negara, cita-cita para pemuda Islam jadi PNS, serta mengikisnya semangat wiraswasta pada umat (Muslim Tanpa Masjid, 2001).

Selain itu, bahwa kekuasaan tidak menjamin penyebaran agama dan terwujudnya aspirasi umat, menurut Kuntowijoyo terbukti dalam banyak kasus. Kekuasaan Islam di Spanyol yang berlangung tujuh abad (VII-XV) ternyata tidak ada bekasnya, jika tidak ada arsitektur, filsafat, iptek, dan kesustraan. Demikian pula kekuasaan Islam di India yang tujuh abad (XII-XIX), ternyata raja-raja Kesultanan Delhi tidak bisa mengislamkan orang-orang India. Malahan, di Indonesia pada masa lampau terbukti, bahwa para wali yang bukan raja-lah yang berhasil mengislamkan pedalaman Jawa. Hal itu sangat mungkin terjadi, karena tujuan politik adalah kekuasaan, jadi bukan mengagamakan manusia.

Semasa Masyumi masih jaya di zaman Orde Lama, terbukti juga bahwa penyatuan umat lewat jalur politik tidaklah berhasil. Malahan, yang terjadi adalah pergesekan perebutan jabatan Menteri Agama yang berlangsung sangat seru antara NU dan Muhammadiyah hingga sekarang. Pergesekan itu, akhirnya membuat NU mengubah ormasnya menjadi partai baru guna lebih memuluskan tujuan politiknya. Terjadinya penumpukan perhatian dan energi umat pada politik, pada dasarnya membuat "politisasi agama" dan "sakralisasi politik Islam". Akibatnya, orang yang tidak memilih partai Islam, dianggap bukan bagian dari umat Islam. Sebaliknya, orang yang masuk partai Islam, seakan dijamin ke-Islam-annya dan bisa merasa paling Islam dibanding lainnya. Maka, ide sekularisasi politik yang digulirkkan Cak Nur pada tahun 1970-an dengan slogan "Islam Yes, Partai Islam No?" dianggap sebagai darah segar untuk mendinamiskan ajaran Islam dan mengubah strategi perjuangan umat. Dengan begitu, Islam akan lebih mudah tersebar ke segala lini dan energi umat tidak tersedot semuanya ke bidang politik. Meski, sangat disayangkan bahwa akhirnya Cak Nur sendiri tergoda juga ke politik praktis dengan mencalonkan diri sebagai presiden.

Peran jangka panjang
Berdasarkan ulasan di atas, maka sebaiknya gerakan Islam kultural haruslah diselamatkan di tengah tarikan-tarikan politik praktis yang demikian kuat menggoda. Dengan Islam kultural, maka energi umat akan lebih dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang seperti mengurusi soal pendidikan, ekonomi, dakwah, serta pengembangan masyarakat. Harus disadari bahwa di saat partai-partai Islam belum banyak yang menampakkan diri sebagai suri tauladan karena mengalami konflik internal dan problem inklusivitas, maka sangat sulit diharapkan muncul perubahan lewat reformasi politik saja. Begitu juga, dengan kondisi yang hampir mirip, partai-partai yang "sekuler" para pengurusnya banyak yang bermasalah dan tidak memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan negara. Reformasi politik harus didukung oleh reformasi kultural yang secara konsisten harus dilakukan pada kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Maka, sangat sayang bila Muhammadiyah yang seharusnya menjadi tenda bangsa dengan prestasi amal usaha dan lembaga pendidikannya, ikut dikorbankan dalam politik praktis. Begitu juga, NU dengan potensi civil Islam yang dilakukan oleh para aktivis mudanya, kembali menjadi subordinat politik seperti saat Gus Dur berkuasa.

Dengan penyelamatan gerakan Islam kultural, sesungguhnya secara tidak langsung juga sebagai upaya untuk mempromosikan wajah Islam yang ramah pada dunia. Menurut Robert W Hefner (2001), kebangkitan Islam kultural adalah harga tak terhingga yang dicapai oleh umat Islam Indonesia. Inilah yang membedakan kita dengan umat Islam di Timur Tengah atau negeri-negeri yang mengklaim sebagai negara Islam. Islam kultural-lah yang berhasil menciptakan trade image bahwa Islam Indonesia berwajah inklusif, toleran, menghargai hak asasi manusia (HAM), serta menjunjung tinggi demokrasi. Seharusnya, pencitraan yang positif itu dilanjutkan dengan aksi nyata yang betul-betul tertransformasi ke masyarakat bawah dengan memihak pada orang-orang yang terpinggirkan. Jadi bukan malah mengalihkannya ke upaya pencapaian jangka pendek lewat gagasan koalisi partai Islam atau aksi dukung-mendukung dan tausyiah politik.

Maka, bila sekarang ini para tokoh Islam banyak yang berpaling ke politik praktis, seharusnya umat di bawah dan di tengah tidak ikut larut di dalamnya. Energi umat jangan hanya diserahkan dan dipercayakan begitu saja pada para pemimpin yang bisa saja tergoda untuk menikmati perahu kekuasaan. Justru, sebisa mungkin mereka harus diingatkan dan dikritisi kebijakannya agar tidak terjerumus pada pengulangan kesalahan yang bisa berakibat fatal. Gerakan kultural untuk pencerahan bangsa, demokratisasi Indonesia, dan pemajuan kepentingan umat Islam, harus terus secara konsisten dijalankan oleh umat dan ormas-ormas Islam. Umat Islam harus tetap konsisten untuk menata barisan demi masa depan, melakukan reformasi kultural dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, serta giat berdakwah untuk menegakkan keadilan sosial. Karena, musuh besar Islam yang sebenarnya harus dihadapi dan dilawan terus menerus adalah kekuatan kapitalisme global yang menghegemoni rakyat miskin di semua penjuru dunia.